Kasus Keuangan Di Bundar Prabowo..

KIANI.

Kalau kita bicara PT. Kiani Kertas maka nama nama Bob Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto , terakhir tentunya rezim Soeharto, tidak sanggup dipisahkan. Mengapa ini harus saya tulis? Karena ini satu referensi bagaimana keserakahan itu tidak pernah habis habisnya membuat duduk kasus dan itu dilakukan oleh mereka yang terpelajar dan erat dengan kekuasaan. Kiani Kertas (KK) ialah perusahaan yang memproduksi bubur kertas, kertas dan papan serat berkepadatan menengah (Medium Density Fiberboard/MDF). Pabrik ini berlokasi di Kalimantan.

PT. Kiani Kertas ( KK) didirikan sebagai cuilan dari strategy pak Harto untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan. Agar tidak lagi diekspor mentah tapi diolah menjadi produk jadi yang bernilai tinggi. Keputusan pembangunan pabrik dimulai tahun 1990, namun mulai dibangun tahun 1994. Untuk meningkatkan produksi bubur kertas diharapkan mesin-mesin baru. Untuk itu P.T. Kiani Kertas membutuhkan USD 930 juta atau atau bila dikurs kini nilainya Rp 14 triliun. Hampir setengahnya, USD 410 juta US$ didanai oleh konsorsium bank, 4 diantaranya ialah BUMN dan 10 bank swasta. Lead Arranger ialah Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai Co-Arranger ialah Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Umum Nasional (BUN). Tidak itu saja, KK juga mendapatkan USD 410 juta dana reboisasi dari Pemerintah Indonesia dengan bagan utang. Untuk memungkinkan menerima kredit negara, Suharto mengeluarkan Keppres 93/96 pada tanggal 10 Desember 1996. KK juga sanggup tax holiday semala 10 tahun.  Itu semua terealisasi lantaran Bob Hasan ialah kroni Soeharto.

Tapi apa yang terjadi sesudah proyek selesai dibangun? Pabrik itu tidak bisa mendapatkan materi baku yang cukup. Mengapa ? PT. Kiani Lestari sebagai HTI yang diandalkan sebagai supply guarantee,  kapasitasnya dibawah kebutuhan KK. Tahun 2003 penyediaan kayu macet total dan KK menghentikan produksinya untuk jangka waktu setengah tahun lantaran kekurangan materi baku. Sebelumnya  KK dan Kiani lestari sudah dalam kondisi  diserahkan oleh Bob Hasan kepada BPPN lantaran tak bisa bayar utang bank sebesar Rp. 49,3 Triliun. Anda bisa bayangkan proyek senilai  USD 930 juta tanpa perencanaan yang baik. Tentu motive nya bukan untuk bisnis tapi menjarah. 

Ketika Era Megawati sebagai Wapres, Taufik Kemas menugaskan Luhut Binsar Panjaitan ( LBP) untuk mencarikan solusi atas duduk kasus KK dan Kiani Lestari. Karena proyek ini dalam jangka panjang sangat strategis dan juga duduk kasus utang yang harus diselesaikan semoga negara tidak terlalu besar dirugikan. LBP menggandeng Hashim Djojohadikusumo untuk mengambil alih KK dan Kiani lestari.  Hashim menempatkan Prabowo sebagai orang yang terlibat secara tidak eksklusif dalam proses  pengambil alihan ini. Skema yang digunakan dalam pengambil alihan ini ialah LBO ( Leverage buyouts ) atau ambil alih perusahaan tidak  memakai uang sendiri tapi pakai uang bank.

Aksi yan dilakukan ialah mengambil alih hutang KK di BNI dengan menarik hutang dari Bank Mandiri. Aksi ini dilakukan atas nama P.T. Anugra Cipta Investa dengan menunjuk pemegang saham dan administrator nominee ( boneka). Setelah selesai proses LBO, PT Anugra Cipta Invstas melaksanakan trasfer right ke PT. Energi Nusantara yang tidak terlibat sama sekali secara aturan dalam agresi pengambil alihan. Rencananya KK dan Kiani akan di refinancing melalui pelepasan saham kepada pihak jepang. Yang sudah berminat saat itu Marubeni dan Mitsubishi trading. Dari sini akan dapat  melunasi hutang ke Bank Mandiri dan juga untung besar dalam bentuk capital gain.

Yang jadi duduk kasus transaksi LBO P.T. Anugra Cipta Investa dengan Bank Mandiri memakai collateral dalam bentuk SBLC dari BNP Paribas. Bank Mandiri tahu bahwa SBLC itu tidak bisa di cairkan. Itu hanya sebagai credit enhancement. Kalau SBLC itu dijadikan collateral utama maka  akan mempengarui rasio CAR dan 3L Bank Mandiri di BI. Makanya Bank Mandiri tidak memakai bagan loan tapi hanya bertindak sebagai channeling bank melalui bank di Singapore. Artinya Bank Mandiri meng- transfer SBLC itu ke bank lain dan menawarkan stop loss guarantee atas SBLC itu. Dengan demikian resiko ada pada Bank Mandiri bukan BNP Paribas sebagai bank penerbit. Sepintas transaksi ini kondusif dan tidak diketahui oleh BI. Aman bagi Mandiri lantaran sesudah perusahaan diambil alih akan segera di jual ke jepan dan hasil penjualan itu untuk bayar hutang ke bank  di singapore.  Pejabat otoritas saat itu hanya tahu bahwa Hashim dan Prabowo memang kaya raya.

Tapi apa yang terjadi kemudian ? Janji Kiani akan dijual kepada Jepang tidak dilaksanakan oleh Hashim. Ini sama saja meniupkan angin badai ke Bank Mandiri yang teracam harus membayar hutang ke Bank di Singapore lantaran SBLC sebagai collateral dipastikan default tamat tahun. Ketika itu Dirut Kiani ialah LBP. Melihat situasi ini LBP sadar bahwa PS dan Hashim tidak komit. Dia mengundurkan diri sebagai Dirut. Benarlah, setahun kemudian, ada tagihan antar bank ke bank Mandiri dan BI menyatakan posisi transaksi antar bank itu ialah potential loss. BI eksklusif mendebit rekening Bank Mandiri di BI untuk melunasi komitmen ke bank di Singapore. Dampaknya Dirut Mandiri masuk penjara dan beberapa direksi diberhentikan. 

Nama Hashim dan Prabowo higienis dari aturan pidana atas masalah default itu. Karena yang melaksanakan perikatan aturan ialah PT. Anugra Cipta Investa dimana baik Hashim maunpun Prabowo tidak ada namanya di perusahaan itu. Mengapa PT. Energi Nusantara tidak melaksanakan skenario melepas saham ke jepang semoga sanggup bayar hutang PT. Anugra Cipta Investa dan menyelamatkan Bank Mandiri dari default dengan bank di singapore ? Kita tidak tahu. Yang terang ada pihak jadi korban dan ada pihak yang berpesta dari transaksi ini.  Dan hebatnya walau belakangan Kiani menghadapi kesulitan likuiditas dan banyak PHK yang sempat demo lantaran belum dibayar pesangon, PT. Energi Nusantara sebagai pemilik Kiani bisa melepas sahamnya kepada JP Morgan & Co dan Mr. Lauw dari Singapur dengan nilai transaksi  200 juta US$ dan juga sanggup perhiasan untuk melunasi hutang pada bank. Siapapun otak dibalik transaksi ini memang hebat. Kaya raya tanpa keluar modal dengan mengorbankan pihak lain tanpa ada perasaan berdosa.

TPPI

Januari 2018 ada gosip besar perihal Honggo Wendratno (HW) yang hilang begitu saja. Padahal tadinya beliau kondusif saja di Singapore walau masalah beliau termasuk mega skandal di masa SBY, Gus Dur, Megawati , kemudian SBY. Ya sebabnya lantaran tidak ada perintah pengadilan memastikan beliau tersangka. Saya ingin jelaskan kepada anda semoga bisa objectif atas gosip yang beredar. Setidaknya tidak menimbulkan PS sebagai target fitnah. Bagaimanapun soal bisnis. Prabowo bukan tipe pebisnis yang menguasai permainan canggih merampok negara. Dalam hal bisnis PS termasuk orang yang lugu. Nah siapa yang bermain itu?

Kasus seputar HW berkaitan dengan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Ceritanya begini. TPPI didirikan tahun 1995 Hashim Djojohadikusumo, bersama dengan Njoo Kok Kiong alias Al Njoo dan Honggo Wendratno, dengan komposisi saham: Hashim Djojohadikusumo 50% di TPPI, sisanya dimiliki oleh Al Njoo dan Honggo. TPPI ini mendirikan proyek sentra petrokimia yang dananya dari bank milik Hashim sendiri. Ketika terjadi masalah KLBI , Bank Hashim termasuk yang ditutup, dan Hashim harus bertanggung jawab. Tahun 1998 Hashim menyerahkan seluruh saham milik di TPPI kepada BPPN.

Kemudian Pemerintah membentuk Tuban Petro sebagai holding untuk membawahi 3 perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, yang salah satunya TPPI. Struktur saham TPPI menjadi Turban Petro (59%), Pertamina (15%) dan sisanya oleh kreditur asing. Di Tuban Petro Holding ada saham pemerintah sebesar 70% dan sisanya perwakilan pemilik lama, Honggo Wendratno. Tetapi hebatnya Hashim tidak begitu tulus assetnya diambil pemerintah. Makanya HW yang merupakan orang kepercayaannya di tempatkan di Tuban dengan menguasai sebagian kecil saham.Uang pembelian saham itu berasal dari utang kepada Bank Century yang kesudahannya macet.

Hashim bertekad untuk membeli balik asset tersebut melalui BPPN, tapi pemerintah tak bersedia bernegoisasi dengan dirinya. Karena secara formal pemilik usang dihentikan melaksanakan pembelian ulang. Tetapi HW yang telah ada didalam PT Tuban bersama pemerintah selalu menghambat setiap upaya konversi saham Tuban Petro atas TPPI. Karena HW berjanji akan melunasi hutang TPPI Rp 17,8 triliun termasuk Rp 6,6 triliun utang kepada Pertamina, Rp 1,54 triliun kepada Perusahan Pengelola Aset qq Menteri Keuangan, dan Rp 1, 35 triliun kepada BP Migas. Sehingga proses pengambil alihan TPPI tidak pernah settle.

Di masa SBY, lantaran posisi HW ada di dalam Tuban holding yang bermitra dengan pemeritnah, dengan gampang beliau mendapatkan kontrak Tahun 2009, SKK Migas melaksanakan proses penunjukan eksklusif penjualan kondensat cuilan negara kepada PT TPPI. Ini terang melanggar procedure. Karena tidak melalui ketentuan yakni Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO perihal Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO perihal Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara.

Sebetulnya kontrak ini untuk kerjasama memproduksi BBM untuk dijual kepada Pertamina, tetapi PT TPPI mengolah menjadi LPG. Hasil penjualan tidak pernah disetor ke kas negara, tetapi dianggap sebagai pelunasan hutang TPPI kepada Pertamina dengan harga mark up. Hebat ya. Negara punya tagihan dibayar pakai barangnya sendiri dengan harga mark up. Selama 10 tahun, Pertamina sudah merugi 22 triliun. Itu lantaran kedekatan HW dengan Hatta Rajasa dan Murez, yang menempatkan Amir Sambodo, sebagai administrator Tuban Holding.

Sebetulnya HW orang baik. Dia tidak hebat soal pat -gulipat. Apalagi hingga bisa merekayasa utang dan ngemplang. Dia bukan tipe orang ibarat itu. Yang terang hutangnya di Bank Century tidak tersentuh hukum. Kasus seputar TPPI hanya dikenakan pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perihal Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sulit dibuktikan lantaran kita belum punya UU pembuktian terbalik. Bertahun tahun beliau kondusif saja tinggal di Singapore. Teman saya ketemu beliau di Singapore, Gaya hidupnya sederhana. Engga keliatan beliau sebagai buronan puluhan triliun. Kasus ini mencuat kembali tahun 2015 di masa Jokowi tetapi hilang begitu saja prosesnya. Nah kini HW kabur tanpa diketahui dimana beliau berada. Tahun ini tahun politik, yang tahu niscaya masalah ini bukanlah HW. Tetapi the man behind the gun. Mungkinkah ? Yang terang mereka yang berada diputaran TPPI ini ialah HW dan Hashim ,Hatta Rajasa dan Murez, Amir Sambodo, sebagai administrator Tuban Holding dan juga JK. 

*** 

Sumber https://culas.blogspot.com/

Sumber Daya Keuangan.

Anda boleh saja sanggup warisan dari keluarga dengan harta banyak. Tetapi kalau anda tidak punya sumber daya keuangan maka harta itu hanya problem waktu akan habis dijual untuk konsumsi. Sebaliknya walau anda terlahir tanpa harta namun anda sanggup berkembang lantaran anda punya sumber daya keuangan. Kalau dulu sumber daya keuangan itu hanya dua yaitu satu dari keluarga atau teman, kedua dari Bank. Hanya itu. Keluarga atau sahabat disebut dengan sumbedaya keuangan yang berbasis cinta. Sementara sumber dari bank berbasih collateral. Dalam hal negara, dulu  sebelum tahun 2000 sumber daya keuangan negara berasal dari pajak , bagi hasil dan utang. Utang ini berasal dari negara lain atau G2G yang bersifat politik. Ada juga kuridor multilateral menyerupai CGI atau IMF atau World bank.

Setelah tahun 2000 kita membuka diri dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Format APBN tidak lagi menyerupai buku Toko atau nerara T ( debit kredit yang seimbang ) tetapi di ubah menjadi vertikal atau I . Ini standard Government Finance Statistic.  Dengan standar ini maka APBN kita sudah menyerupai neraca perusahaan. Utang tidak lagi dianggap sebagai pendapatan atau penerimaan. Utang ditempatkan sebagai financial resource atau sumber daya keuangan.  Nah yang namanya sumber daya keuangan maka itu selalu bekerjasama dengan standar rasio kelayakan dihadapan investor atau kreditur. Tahun 2000-2003 Gus DUR dan kemudian Megawati tidak bisa  lagi menarik hutang menyerupai kurun Soeharto. Sumber daya keuangan kering. Makanya terpaksa menjual asset lewat BPPN atau pelepasan asset BUMN.

Era SBY pada periode pertama, Indonesia menata sistem keuangan negara yang bertumpu pada pajak dan utang sebagai sumber daya keuangan. Sampai dengan periode kedua SBY, sumber daya keuangan kita melimpah. Karena faktor eksternal dimana harga 10 komoditas utama Indonesia naik dipasar dunia. Sehingga neraca kita positip yang memudahkan pemerintah meng saluran sumber daya keuangan. Setelah krisis 2008 terjadi banjir likuiditas di pasar uang global lantaran AS mengeluarkan kebijakan QE.  Ini dimanfaatkan dengan baik oleh SBY untuk menarik utang melalui pasar uang global. Namun utang itu sebagian besar tidak dipakai untuk sektor produksi tetapi lebih kepada penguatan konsumsi domestik lewat subsidi.

Tahun 2013 AS mulai menarik supply uang di pasar melalui kebijakan tapering off yang sehingga suku bunga the fed mulai di naikan. Akibatnya tahun 2014 pasar uang global kekurangan likuiditas lantaran kebijakan tapering off semakin kencang. Ketika Jokowi masuk Istana tahun 2014, posisi APBN kita dalam kondisi defisit primer atau pendapatan negara tidak cukup lagi untuk menutup belanja negara di luar pembayaran cicilan utang dan bunga. 10 komoditas utama Indonesia harganya jatuh dipasar dunia. Dalam kondisi ini mustahil Jokowi sanggup menarik utang dipasar dengan mudah.  Kalaupun ada , tentu suku bunga tinggi. Lantas apa solusi Jokowi? Pertama, restruktur APBN biar sehat dan kredibel. Kedua, membuat hukum biar Dana pihak ketiga ( DPK ) dari institusi menyerupai dana pensiun sanggup diperluas penempatannya atau portfolionya. 

Restruktur APBN itu tidak mudah. Karena ini berkaitan visi, orientasi dan standar kepatuhan sesuai dengan design dari taktik pembangunan yang ditetapkan oleh Jokowi. Semua bisnis non tradeable tidak lagi mendapatkan insentif dan fasilitas. Mengapa ? biar sektor real dalam tumbuh tanpa distorsi dengan pasar. Kalau sektor real tumbuh, pajak juga akan meningkat. Orientasi APBN diarahkan untuk sektor produksi dengan penyediaan infrastruktur ekonomi. Mengapa ? biar dunia perjuangan bisa efisien. Bila dunia perjuangan efisien maka daya saing akan tinggi, tentu akan mendorong orang untuk ber-investasi. Terakhir ialah mereformasi UU pajak biar peluang meningkatkan tax ratio lebih gampang dicapai.  Dengan kebijakan itu, maka pasar melihat bahwa Jokowi serius mengelola keuangan negara secara modern dan transparans.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan peningkatan dana investasi asuransi dan dana pensiun pada instrumen obligasi. Lembaga jasa keuangan non-bank diwajibkan Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 untuk meng-investasikan sekitar 20-30 persen dana mereka di surat utang negara, baik obligasi konvensional ataupun obligasi syariah (sukuk) yang diterbitkan pemerintah. Perusahaan asuransi jiwa diharuskan menempatkan dana pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 30 persen dari keseluruhan nilai investasi. Sementara itu, perusahaan asuransi umum dan reasuransi, minimal 20 persen. Adapun Dana Pensiun diwajibkan sedikitnya 30 persen di SBN. Menurut data, porsi kepemilikan obligasi oleh perusahaan asuransi meningkat menjadi 12,36 persen pada tanggal 18 April 2016 dari sebelumnya hanya 11,74 persen pada tamat tahun lalu. Kepemilikan obligasi oleh Dana Pensiun juga mengalami kenaikan pada periode yang sama menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,41 persen. Selain kedua forum tersebut, porsi kepemilikan obligasi dari perusahaan pengelola reksa dana juga mengalami kenaikan, menjadi 4,49 persen dari sebelumnya 4,21 persen.

Apa akhirnya ? 

Pertama, naiknya peringkat kredit Indonesia ke kategori layak investasi (investment grade). Tidak sanggup dipungkiri, kenaikan peringkat kredit ini sangat kuat terhadap arus masuk dana gila ke dalam negeri. Hal ini tercermin dari peningkatan volume dana masuk ke pasar obligasi mulai pertengahan tahun 2015, dibandingkan periode sebelum Indonesia mendapatkan peringkat itu. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari tiga forum pemeringkat dunia telah menawarkan stempel 'layak investasi' dengan outlook 'stabil' terhadap Indonesia. Bahkan, Moody's dan Fitch Ratings memberikan peringkat 'layak investasi' pada waktu hampir bersamaan. Hanya Standard & Poor's (S&P) yang masih mempertahankan peringkat Indonesia pada level BB+ atau outlook positif.

kedua, turunnya risiko investasi di pasar obligasi Indonesia. Kondisi ini tercermin dari turunnya nilai Credit Default Swap (CDS) Indonesia. CDS merupakan kontrak swap di mana pembeli melaksanakan pembayaran ke penjual sementara pembeli mendapatkan hak untuk memperoleh pembayaran bila kredit mengalami default atau kejadian lain yang tercantum dalam credit event, contohnya kebangkrutan atau restrukturisasi. Dengan kata lain, CDS ialah sejenis pertolongan atas risiko kredit. Nilai CDS 5 dan 10 tahun pada tiga bulan terakhir mengalami penurunan. Penurunan ini sanggup disebabkan beberapa faktor, menyerupai membaiknya kondisi ekonomi. Ini termasuk menyempitnya defisit transaksi berjalan Indonesia, rendahnya inflasi tahunan, serta pertumbuhan ekonomi yang masih terjada di level 5 persen. Selain itu, CDS Indonesia baik yang periode 5 ataupun 10 tahun dikala ini bergerak relatif stabil kalau dibandingkan periode tahun 2008 dan 2011. Pada kedua tahun itu, CDS Indonesia bergerak dengan volatilitas yang sangat tinggi, lantaran bekerjasama dengan ekspektasi akan kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi.

Ketiga, yield obligasi yang ditawarkan lebih menarik dibandingkan negara sejenis. Yield yang ditawarkan obligasi Indonesia masih menarik dibandingkan negara-negara 'fragile five' Artikel Babo, kecuali China. Berdasarkan data, yield obligasi Indonesia mengalami penurunan paling kencang yang kemudian disusul oleh Afrika Selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa investasi surat utang di Indonesia jauh lebih menjanjikan dibandingkan tiga negara Artikel Babo, yakni Afrika Selatan, India, dan Brasil. Ketiga hal di atas memicu berbondong-bondongnya investor gila masuk ke instrumen utang Indonesia. Maka financial resource pun terbentuk. Dengan adanya financial resource maka Indonesa bisa terus menghadapi tekanan eksternal dalam bentuk apapun. Mengapa ? Walau AS dan China bertarung. Walau AS semakin gila dalam kebijakan moneternya. Tidak akan menggantikan posisi  money is the king dan uang selalu tiba ketempat yang nyaman. Selagi financial resource atau sumber daya keuangan tersedia maka money follow program. Tidak ada yang perlu dikawatirkan. Yang penting teruslah bekerja keras untuk sekarang  dan besok.

Mengapa Jokowi dalam waktu tiga tahun sanggup menimbulkan APBN kredibel dan sehat? Padahal Jokowi  memulai dalam keadan APBN defisit, dan situasi politik yang tidak 100% mendukungnya di DPR. Sementara kurun SBY 10 tahun walau ekonomi sempat booming namun APBN tidak kredibel. Karena Jokowi menjaga konsistensi namun tetap bersikap sederhana terhadap semua pihak.  Dari kesederhaan perilaku dan perbuatannya , tidak sulit baginya untuk mengarahkan idea dan hal yang konstruktif kepada bawahannya biar emosi tetap terjadi secara positip, mengundang orang untuk mengambil langkah keyakinan melalui sepatah kata wacana apa yang mungkin , membuat sebuah ilham kolektif. Semua itu tercermin dari caranya berpikir ( way of thinking ) , mencicipi ( feeling ) dan kemampuannya memfungsikan semua potensi positip ( functioning ) , sebuah cara hidup ( the way of life ) dan cara menjadi ( way of being ) yang transformative. Hal tersebut melebur dalam hati dan jiwa seiring keteladannya untuk negeri yang beliau cintai.

Sumber https://culas.blogspot.com/

Infrastruktur Di Periode Sby Dan Jokowi.

Dua tahun sesudah SBY kembali terpilih sebagai presiden periode ke dua, tepatnya pada 20 Mei 2011, dibuat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (disingkat KP3EI). KP3EI yakni sebuah forum yang melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan MP3EI ( Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lembaga ini dibuat berdasarkan Pasal 4 dari Perpres RI Nomor 32 Tahun 2011 yang diketuai pribadi oleh Presiden Republik Indonesia. Tim ini bekerja untuk mempersiapkan regulasi, konektifitas, Sumber daya insan dibidang IPTEK. Dari MP3EI ini lahirlah aktivitas kuridor ekonomi yang terdiri dari kuridor ekonomi Sumatera, Kalimantan, jawa, Sulawesi, Bali dan NTB, Papua dan keluluan Maluku. Tepat tiga tahun atau menjelang tamat masa jabatan SBY,  selepas Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dijalankan, SBY meresmikan Jumlah proyek sebanyak 66 unit. Koridor Jawa mempunyai aksesori proyek terbanyak, mencapai 19 pembangunan infrastruktur baru. Sedangkan koridor Maluku-Papua paling sedikit, hanya 7 proyek. Ini hanya peresmian , tetapi belum dibangun namun sudah direncanakan dengan baik.

Adapun proyek dimaksud adalah 

Koridor Sumatera

1. Pembangunan Jalur Ganda KA Double Track Medan-Bandara Internasional Kuala Namu (Rp 878 miliar).

2. Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (Rp 5,25 triliun).

3. Pembangunan PLTP Sarulla 1 330MW (Rp 17,56 triliun).

4. Pembangunan Pabrik Oleochemical senilai Rp 2,04 triliun.

5. Pengembangan Pelabuhan Container Batu Ampar Batam.

6. Revitalisasi pabrik pupuk PUSRI 2B senilai Rp6,24 triliun.

7. Pembangunan jaringan transmisi Jawa-Sumatera HVDC (Rp25,1 triliun).

8. Pembangunan PLTU Sumatera Selatan 8 2x620 MW (Rp 14,04 triliun).

9. Pembangunan PLTU Banjarsari 2x110 MW senilai Rp 2,88 triliun.

10. Pengembangan pariwisata tanjung lesung senilai Rp 73,8 triliun.

11. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api senilai Rp 12,3 triliun.

Koridor Jawa

1. Pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong tahap 1 Rp 4,1 triliun.

2. Pembangunan Jalur ganda KA lintas utara Jawa Cirebon- Surabaya senilai Rp 16,4 triliun.

3. Pengembangan Terminal Bandara Internasional Juanda senilai Rp1,05 triliun.

4. Pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta senilai Rp26,2 triliun.

5. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati senilai Rp 8,2 triliun.

6. Pembangunan Jalan tol Cikampek-Palimanan senilai Rp1,25 triliun.

7. Pembangunan Jalur ganda KA dan elektrifikasi Serpong-Maja-Rangkasbitung senilai Rp1,5 triliun.

8. Pengembangan Pelabuhan tanjung emas, Semarang senilai Rp545 miliar.

9. pengembangan PLTU Adipala 660 MW senilai Rp6,9 triliun.

10. Pembangunan Jalan tol Surabaya-Mojokerto senilai Rp3,1 triliun.

11. Pembangunan Jalan tol Mojokerto-Kertosono senilai Rp3,4 triliun.

12. Pembangunan Jalan tol Gempol-Pandaan senilai Rp1,1 triliun.

13. Pengembangan pelabuhan Branta senilai Rp158 miliar.

14. Pembangunan pabrik kendaraan bermotor R-4 senilai Rp11,8 triliun.

15. Pembangunan Pabrik Semen Merah Putih senilai Rp6,8 triliun.

16. Pembangunan Smelter 1.200 MT senilai Rp1,29 triliun.

17. Pembangunan Smelter 300 ribu ton senilai Rp3,6 triliun.

18. Pembangunan Smelter 243.600 ton senilai Rp4,02 triliun.

19. Pembangunan Smelter 100.000 MT senilai Rp1,9 triliun.

Koridor Kalimantan

1. Pengembangan Terminal Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan senilai Rp2,1 triliun.

2. Pengembangan tiga bandara di wilayah perbatasan senilai Rp390 miliar.

3. Pembangunan PLTG Kaltim Peaking 2x60 MW senilai Rp960 miliar.

4. Proyek PT Total Indonesia, Anjungan SISI-NUBI 2B di lepas pantai senilai Rp8,1 triliun.

5. Proyek Pengembangan Lapangan akomodasi lepas pantai dan gelar pipa lapangan ruby senilai Rp5,5 triliun.

6. Pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) senilai Rp34 miliar.

7. Pembangunan Institut Teknolohi Kalimantan (ITK) senilai Rp99 miliar.

8. Pembangunan PLTU Embalut, Unit 3 (50 MW) senilai Rp759 miliar.

9. Pembangunan PLTGU Senipah 2x41 MW senilai Rp2,1 triliun.

10. Pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina senilai Rp25,3 triliun.

11. Pembangunan Chemical Grade Alumina Refinery (CGA) senilai Rp5,3 triliun.

Koridor Sulawesi

1. Pengembangan PLTA Poso II 3x65 MW senilai Rp 3,8 triliun.

2. Pengembangan akomodasi pelabuhan pantoloan senilai Rp 2,7 triliun.

3. Pengembangan Bandaran Mutiara Sis-Al Jufrie Palu senilai Rp 836 miliar.

4. Pengembangan Jalur Kereta Api Lintas Makasar-Parepare senilai Rp 6,4 triliun.

5. Kawasan Ekonomi Khusus Palu senilai Rp1,7 triliun.

6. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung senilai Rp2,3 triliun.

7. Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung senilai Rp4,3 triliun.

8. Pembangunan PLTU Takalar/Punagaya 2x100 MW senilai Rp2,8 triliun.

9. Pembangunan Kilang LNG Donggi-Senoro senilai Rp28 triliun.

10. Pembangunan PLTA Karama 450 MW senilai Rp9 triliun.

Koridor Bali-Nusa Tenggara

1. Pengembangan 3 Pelabuhan di Nusa Tenggara Barat senilai Rp 231 miliar.

2. Pembangunan Kawasan Pariwisata Teluk Mekaki senilai Rp 3 triliun.

3. Pembangunan Kawasan Pariwisata Tanjung Ringgit senilai Rp 5 triliun.

4. Pembangunan BIP (Bali Internasional Park) senilai Rp 4 triliun.

5. Pengembangan Resort pariwisata bukit doa senilai Rp 100 miliar.

6. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika senilai Rp 30 triliun.

7. Pembangunan bendungan titab senilai Rp428 miliar.

8. Pembangunan Dam Raknamo senilai Rp1 triliun.

Koridor Maluku-Papua

1. Pengembangan Bandara di Tual, Maluku senilai Rp 123 miliar.

2. Pembangunan Pelabuhan khusus tanjung buli senilai Rp 226 miliar.

3. Pembangunan tempat Industri Maritim Indonesia senilai Rp 1,3 triliun

4. Pengembangan Bandara Sentani, Papua senilai Rp 1,1 triliun.

5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai senilai Rp 6,8 triliun.

6. Pembangunan Jaringan Backbone serat optik senilai Rp 2,5 triliun.

7. Pembangunan Jalan trans papua (jalan P4B) senilai Rp 11,3 triliun

Mengapa hingga MP3EI diadakan? Tanya saya kepada teman di Bappenas. Karena semenjak SBY berkuasa 2004 hingga 2009 mudah pembangunan infrastruktur ekonomi sangat minim sekali bila dibandingkan dengan luasnya wilayah indonesia. Maklum sebagian besar sumber pembiayaan proyek berasal dari APBN. Sehingga sangat lambat proses eksekusinya. Contoh bila ada aktivitas pembangunan satu project, harus melalui proses yang tidak sederhana.  Pertama menurutnya,  rencana disusun oleh instansi , Ketika planning ini disusun muatan biaya didalam planning itu akan nampak sebagai berikut : biaya anggota team ( panitia pembangun) termasuk honor, biaya rapat, biaya study, biaya asistensi. BIaya ini umumnya gampang diperbesar. Tapi yang penting pos anggaran ini harus tersedia terlebih dahulu. Setelah itu, tahap kedua, yakni menghitung kebutuhan anggaran project. Pada anggaran project ini pos segala biaya yang tidak bekerjasama pribadi dengan project diperhitungkan.Maklum untuk bisa teralokasinya anggaran project harus ada pinjaman dari DPR/D dan instansi pengawas serta otoritas anggaran. Para mereka ini harus kebagian jatah. Memang secara resmi tidak ada pos anggaran untuk mereka namun termuat didalam anggaran project lewat mark up. Dari itulah nilai anggaran yang akan tercantum dalam planning belanja modal.

Dari proses ini,  realisasi belanja modal hanya mencapai 70 % setahun. Artinya anggaran untuk pengeluaran yang bekerjasama dengan team pelaksana ( panitia)  umumnya habis terpakai dan sisanya yang  berkaitan dengan realisasi kerja yang akan dirasakan pribadi oleh rakyat umumnya tertunda alias melambat. Mengapa terlambat ? ya para pelaksana project takut ambil resiko hukum. Seperti dilema pembebasan lahan yang selalu dijadikan alasan atau alasan lemahnya koordinasi dengan instansi terkait atau masih diharapkan payung aturan untuk kelancaran project itu.  Yang jadi dilema ketika itu yakni misal pada APBN-P 2012, dari Rp1.435,4 T total APBN  namun porsi anggaran belanja modal yakni sebesar Rp 168,7 triliun, atau tidak lebih 12 %. Selebihnya habis untuk belanja rutin yang berkaitan dengan Belanja Pegawai, Barang, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan penambahan asset atau jasa yang bisa delivery pemerintah kepada rakyat. Artinya sangat banyak pos anggaran disemua lini yang bisa dipangkas untuk dialihkan keproject nyata. 

Makanya hampir mustahil SBY bisa merealisasikan planning mulianya mempercepat pembangunan nasional melalui aktivitas MP3EI itu. Perhatikan anggaran pembangunan infrastruktur masa SBY sangat rendah sekali. World Bank dalam laporannya pada 2014 pernah menyoroti rendahnya investasi infrastruktur yang mengakibatkan Indonesia tertinggal. Sebelum krisis moneter 1997-1998, investasi di infrastruktur pernah mencapai 7 persen dari PDB. Namun, beberapa tahun terakhir hanya berada di bawah lima persen. Padahal negara tetangga ibarat Thailand dan Vietnam mempunyai rasio di atas 7 persen, apalagi China yang investasi infrastrukturnya di atas 10 persen dari PDB. World Bank juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2001 - 2011 bisa lebih tinggi bila saja alokasi infrastruktur pada PDB lebih tinggi.

Nah di masa Jokowi, semua planning yang sudah dibuat oleh SBY tidak diubah. Jokowi tidak menciptakan planning gres melainkan memperbaiki planning yang sudah dibuat SBY khususnya MP3EI. Yang diperbaiki bukan designnya tetapi orientasinya yang lebih kedaerah luar Jawa. Namun kembali lagi , dilema Jokowi juga percis yang diwariskan oleh SBY, yaitu ruang fiskal semakin kecil untuk perluasan pemerintah. Tak lebih 10 % APBN tersisa untuk pembangunan infrastruktur.  Kalau Jokowi tetap mengikuti APBN SBY maka Jokwi akan terjebak dengan APBN yang tersandera utang dan belanja rutin yang semakin membesar. Makanya APBN 2014 di revisi.  Ya, andaikan bisa dihemat sebesar 30% saja dari total APBN maka ada lebih dari Rp, 400 trilun yang bisa dipakai untuk belanja modal. Mengapa selama Era SBY tidak terpikirkan untuk dihemat ? Hal ini disebabkan kebebasan mengajukan anggaran pada setiap instansi. Sementara Kementrian Keuangan tidak mempunyai kemampuan lebih menilai tawaran project itu. Apalagi kadang sebelum project diajukan, lobi dengan dewan perwakilan rakyat sudah dilaksanakan untuk menekan Otoritas anggaran. 

Apakah bisa anggaran itu dihemat ? Bisa ! Bagaimana ? Ya, tergantung Pemimpinnya. Birokrat hanya mengikut apa kata pemimpinnya. Ambil contoh, anggaran Pelantikan Gubernur DKI awalnya dianggarkan sebesar Rp. 1,2 miliar bisa turun menjadi Rp. 500 juta. Bahkan di Solo menghapus anggaran peresmian walikota. Juga dulu , lanjutnya, ketika awal reformasi di zaman Habibie, Gus Dur, Megawati , APBN kita tidak sebesar ketika masa SBY. Jumlah birokrat dimasa itu dengan kini perbandingannya tidak begitu besar. Namun anggaran yang kecil itu tidak menciptakan pemerintah Gus Dur, Megawati, Habibie tidak bisa kerja. Birokrasi tetap jalan.

Di masa Jokowi, secara system penghematan dilakukan dengan mengurangi pos anggaran software yang berkaitan dengan anggaran pelayanan dan kebijakan. BIaya rapat, biaya study , biaya dinas, Perjalanan dinas dan Artikel Babo dikurangi atau bila perlu pembangunan kantor gres atau mempercantik gedung gres tidak dijadikan prioritas. Dana tersebut alihkan kepada anggaran hardware ( infrastruktur ) semoga  setiap tahun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pemerintah terus bertambah yang bisa dirasakan oleh rakyat. Artinya harus ada mindset gres dari para birokrat untuk fokus pada peningkatan PMTB. Mereka harus professional dan amanah dalam menyusun dan melaksanakan evaluasi atas project yang diusulkan. Disamping itu Kementrian Keuangan harus pula punya kemampuan diatas rata rata untuk memastikan anggaran yang diajukan oleh instansi memang layak dimasukan dalam anggaran dan dibahas oleh dewan perwakilan rakyat yang anggotanya amanah. Instansi semacam kantor pelayanan umum yang berbentuk loket  ibarat kantor pajak, bea cukai, pelayanan perbendaharaan negara (KPPN), perizinan industri, investasi, perdagangan, kependudukan dan lain lain lebih baik berkonsentrasi pada perbaikan pelayanan melalui system IT yang cepat dan hemat. E government juga bisa diterapkan semoga mengurangi pemborosan anggaran project pembangunan dengan biaya besar yang outputnya ‘hanya’ kertas yang kegunaannya sangat minimal.

APBN di masa Jokowi terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya walau penghematan dilakukan, Anggaran tidak berkurang. Yang terjadi hanya pengalihan dana penghematan itu untuk terbangunnya infrastruktur ekonomi dan social. Agar roda perekonomian nasional sanggup  bergerak efektif dan efisien untuk meng eskalasi pertumbuhan ekonomi menuju kemakmuran. Pada gilirannya akan meningkatkan pemasukan pajak untuk memperkuat fungsi social APBN demi tagaknya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk birokrat.  Makara apa yang membedakan Pemerintahan SBY dengan Jokowi? ya dalam hal focus pembangunan. Jokowi focus kepada infrastruktur sementara SBY focus kepada konsumsi domestik. Kalau ada pihak bilang bahwa masa SBY lebih banyak pembangunan infrastruktur ekonomi itu terperinci hoax. Tetapi kalau SBY yang merencanakan semua yang kini dibangun oleh Jokowi , itu valid dan benar.  Jokowi sebagai eksekutor dan SBY sebagai planner. 

Sumber https://culas.blogspot.com/

Uang Dan Nilai...

Kemarin saya ketemu dengan kekerabatan saya dari Moscow dan Cyprus. Acara makan malam membahas soal rencana pembangun proyek infrastruktur. Keliatannya pengusaha Rusia berusaha ingin mempercepat proses perizinan proyek yang sudah komit semoga dua bulan lagi kedatangan Putin ke Indonesia sanggup diadakan financial closing. Saya sebetulnya tidak terlibat dalam proyek tersebut, Tetapi sebab sobat usang dan ia ingin bertemu, maka saya hanya sekedar menemaninya makan malam. Yang menarik dari ngobrol santai selama makan malam yaitu soal utang negara. Bahwa Rusia di periode Putin lebih mengandalkan utang melalui pasar uang daripada pemberian kepada forum multilateral menyerupai World bank atau G2G. Dengan sistem ini memang Rusia terjebak dengan ekonomi pasar yang dulu sangat ditakuti. Tetapi Putin bisa mengubah mindset politik utang menjadi mindset bisnis.

Utang bagaimanapun diharapkan untuk mempercepat proses pembangunan. Tetapi utang dihentikan mengurangi kemerdekaan suatu bangsa, apalagi hingga mengurangi hegemoni negara terhadap politik. Meminjam kepada forum Multilateral atau G2G memang bagus. Namun suka tidak suka forum Multimateral dan G2G menjalankan kebijakan politik global yang bernafaskan neoliberal dan dikendalikan oleh pemegang saham utama. Akan sulit bagi negara yang berutang besar kepada forum multilateral dan G2G untuk melaksanakan intervensi yang pro rakyat. Di periode Putin, utang Rusia didominasi utang kepada pasar uang. Dengan demikian Rusia tidak ada urusan politik soal utang itu. Hukum pasar yang bekerja. Investor yang berminat sudah paham dengan istilah free entry free fall.

Dengan meminjam melalui pasar maka tugas demokratisasi ekonomi terjadi efektif. Negara diawasi oleh publik bukan hanya soal politik tetapi mereka sebagai lender terhadap negara. BIla pemerintah tidak transfarance maka pemerintah akan di aturan pasar. Surat utangnya akan jatuh dipasar dan terjadi agresi lepas yang pada gilirannya bisa mengakibatkan krisis utang di market. Tetapi bila pemerintah bisa mengelola utang dengan baik dan transparan maka pasar akan menjadi financial resource yang gampang dan murah. Likuiditas utang sanggup dikelola dengan baik.

Jadi kekawatiran oleh sebagian orang bahwa negara dikuasai pasar itu buruk, sebetulnya itu kekawatiran para politisi yang masih menginginkan negara di urus secara tertutup. Dan jikalau bisa duduk masalah utang dibicarakan antar pemimpin dengan boss forum multilatateral atau negara pemberi utang. Yang akan terjadi yaitu pemimpin begitu gampang melaksanakan konspirasi secara bisik bisik. Semakin besar tugas pemerintah memilih financial resource semakin besar pemerintah berlaku korup dan tiran. Bukan belakang layar umum bila sebagian besar utang dari forum multilateral dan G2G hanya melahirkan diktator yang berujung ke bangkrutan moral politik.

Bagaimana dengan Indonesia ? tanyanya. Indonesia tidak ubahnya dengan Rusia. Kata saya. Era Jokowi keterbukaan ekonomi sangat dijaga sebagai prasyarat reformasi ekonomi menuju sistem yang kredibel dan bermartabat. Awal Jokowi berkuasa utang ke pasar mencapai 60% dari total utang pemerintah. Sekarang ( data tamat Februari 2018) utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan SBN yang mencapai Rp 3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN sekitar Rp 2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp 897,78 triliun atau 18,11 persen. Mungkin jikalau periode kedua Jokowi berkuasa, 100% utang semua kepada publik. Ini terjadi lewat restruktur utang secara hati hati semoga likuiditas terjaga baik.

Bagaimana jikalau hingga pasar gonjang ganjing? pasar hanya melepas surat utang bila ada indikasi pemerintah tidak terbuka dan politik kekuasaan lebih dominan. Itu yang terjadi pada Turki, Venezuela dan negara Artikel Babo yang mengalami krisis utang. Selagi pemerintah menjalankan pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan APBN yang efisien serta sempurna target maka uang akan selalu mengalir masuk kepasar domestik. Ada yang tiba tentu ada yang pergi. Cash flow ini akan menjadi blood flow negara untuk menjalankan kegiatan investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Era kini apapun itu entah negara atau swasta sama saja. Yang utama yaitu cash flow. Selagi cash flow sehat, berapapun utang tidak ada masalah. Kuncinya yaitu ada pada pemimpin yang jujur dan amanah. Trust! Dan Jokowi punya itu! kata sobat saya.

***

Tahukah anda bahwa total utang Amerika hingga dengan 1 juni 2018 mencapai USD 27,2 triliun. Dari sejumlah ini USD 21 triliun utang kepada rakyatnya sendiri. Sisanya sebesar 6,2 Triliun utang ke luar negeri. Dari utang luar negeri itu 1,18 Triliun utang ke China, atau 16% dari total utang luar negeri AS kepada China. Masalahnya utang kepada Rakyat sendiri itu tak lebih hanyalah recycle atau daur ulang atau utang dibayar utang. Sementara yang real sebagai fuel ekonomi AS yaitu berasal dari utang luar negeri dan ini mayoritas berasal dari China. Pada dikala kini rasio utang AS berbanding PDB sudah mencapai 106%. Artinya sama dengan anda punya penghasilan 100% tetapi menanggung hutang 106%. Secara akuntasi AS memang hidup dari utang. Kok AS engga stress? malah ekonominya tumbuh hebat.

Sekarang kita lihat skenario jangkan panjang terhadap ekonomi AS dan China. Ini kita bahas sebab menyangkut adanya perang dagang yang sebetulnya ditujukan kepada China. Apa yang akan dilakukan China atas perilaku Trumps yang tidak ramah terhadap China. ?

Pertama, jikalau China melepas atau rush surat utang yang ia pegang, AS mustahil bisa bayar. Kalau AS menarik hutang gres untuk bayar utang ke China maka Surat utang AS akan banjir di pasar. Value surat utang akan jatuh dipasar dan yield akan semakin tinggi. Kaprikornus jikalau hingga china menjual surat utang AS ke pasar maka mata uang AS akan jatuh. Biaya uang akan semakin mahal. Sehingga akan menyulitkan perusahaan AS untuk mendapat dana murah dari pasar. Apa yang terjadi pada China? Mata uang RMB akan semakin menguat sehingga menyulitkan pabrik china menjual barang ke AS. Daya saing akan jatuh. Yang terjadi justru yaitu bahaya PHK pabrik di China. Ini bahaya serius bagi China yang secara politik merupakan negara para buruh.

Kedua, China tidak akan melepas surat utang AS yang ia pegang. Tidak akan me rush obligasi AS. Namun China akan membeli Dollar di pasar dengan memakai mata uang RMB. Ya China tinggal cetak RMB kemudian ia belikan USD. Apa yang terjadi ? secara tidak pribadi China mendevaluasi mata uangnya sehingga RMB melemah dan mata uang AS menguat. Pada waktu bersamaan kelebihan dollar ditangan China ia gunakan untuk membeli surat utang AS. Dengan demikian secara tidak pribadi AS berhutang kepada china dari uang RMB yang dicetak oleh China. Akibatnya mata uang China tidak begitu menguat terhadap Dollar AS. Sehingga pabrik di China tetap bisa berproduksi untuk menjualnya ke AS dengan harga bersaing.

Nah perhatikan alasan pertama dan kedua. Sejak dua tahun kemudian China memakai skenario pertama untuk menggertak AS dalam setiap negosiasi dagang. Namun secara membisu diam membisu China membeli dollar AS dari RMB yang ia cetak sendiri. Keadaan ini dibaca oleh Trumps dengan cerdas. Maklum, Trumps itu pedagang. Dia paham sekali cara main China dan sangat paham keadaan socio culture ekonomi AS yang sudah terlanjur terjebak dengan hutang. Kira kira jikalau Trump ketemu dengan Xijinping, kedua tertawa sambil becanda “ Lue bantuin gua cetak uang lewat berhutang ama elo semoga barang elo bisa gua beli dengan cara juga ngutang.”

Jadi kesimpulannya, China culas dalam hal mata uang tetapi AS lebih culas dalam hal berutang. Nah bila dua pihak culas kumpul, apakah anda masih percaya akan saling melukai? Mereka akan saling melindungi lewat sistem semoga sama sama happy. Lantas siapa yang korban? Ya orang yang masih berpikir soal uang dan kurs. Kalau orang terus berprodusi dan pegang asset daripada pegang uang ya itu ia smart. Tapi jikalau masih pakai ekonomi jadul lebih baik pegang uang daripada invest, ya itu bego namanya. Lah uang itu di create untuk produksi dan konsumsi bukan untuk disimpan. Kalau disimpan uang akan ilusi dan gilanya lagi ilusi itu sebab adanya sistem yang ngatur.

***

“ Kami punya konsep membangun komunitas yang saling terkait. Komunitas terhubung sebab emosional personal. Bisa antar sobat atau kelompok bisa juga antar dirinya sendiri.” katanya berbicara dengan nada datar dihadapan angel investor yang belum nampak reaksi antusiasnya atas prologh presentasi bisnis yang diadakan di ruang meeting yang megah itu. Dia termenung sebentar. Melirik kearah sang angel. Kemudian ia melirik kearah layar presentasi. “ Nah anda bisa perhatikan data ini” lanjutnya “ Saat kini sudah tersambung 5 juta pemakai aplikasi jaringan sosial media kami. Walah motif mereka berbeda beda bergabung dalam jaringan kami namun tujuannya sama. Yaitu kepuasan secara personal. “ ia kembali terdiam.

Suasana hening. 

“ Seluruh umat insan mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. “lanjutnya lagi, Sang angel tersenyum. Dia pikir anak muda ini sudah kehilangan impian untuk menaklukannya. “ Kalaulah ada data statistik wacana seberapa banyak orang berbicara dengan Tuhan, tentu itu akan menempatkan rangkir nomor satu paling banyak dalam berkomunikasi. Tetapi itu tidak pernah terungkapkan. Karena korelasi dengan Tuhan yaitu hal yang sangat personal. Kami menyediakan aplikasi jaringan sosial ini tak lain mengangkat korelasi personal antara insan dengan dirinya sendiri dan orang lain, yang tentu bekerjasama dengan Tuhan. 

Lewat jaringan sosial kami, pikiran mereka akan terungkapkan secara vulgar dan dalam hitungan detik akan tersebar keseluruh anggota Artikel Babo. Apakah itu pesan cinta, benci, keluhan dan harapan. Tak penting. Akan selalu ada yang akan menanggapi dan menunjukkan komen. Dari sini terjadilah interaksi emosional. Mereka akan terperangkap dalam bulat yang saling membutuhkan secara virtual tanpa sekat entis, agama, atau strata sosial. Semakin banyak interkasi semakin banyak rasa ingin tahu dan semakin terikat mereka satu sama lain. “ Katanya. 

Sang angel nampaknya mulai larut dalam presentasi yang disampaikannya. “ Keliatanya menarik. Cara sederhana mengalihkan pikiran orang kedinding ratapan untuk orang mengungkapkan apa saja sehingga menjadi daya tarik emosional diantara mereka. Cara smart menciptakan mereka cuilan dari komunitas yang tak terpisahkan oleh ruang dan waktu.  Saya bisa memahami” 

“ Anda bisa simpulkan, Apa yang sanggup kita manfaatkan bila sepertiga saja insan di planet bumi ini dalam bulat jaringan apliasi sosial media kami. “

“ Paham saya. Itu nilai yang tak bisa diukur dengan uang. Dan saya akan keluarkan uang untuk konsep masa depan ini. “

Investasi yang dikeluarkan untuk membangun jaringan sosial ini sebesar USD 1 miliar dalam bentuk Loan to equity SWAP. Sebagian besar investasi lebih banyak kepada tekhnologi lunak dan sebagian lagi untuk perangkat keras berupa server untuk menyimpan data dan menggenerate komunikasi antar member lewat jaringan fiber optic dan satelite. Delapan tahun kemudian , bisnis ini masuk ke bursa dengan value 25 kali lipat dari modal yang ditanam. Dan akan terus berkembang seiring bertambahnya anggota komunitas. Hutang sebesar USD 1 miliar tidak dibayar dari keuntungan tetapi dari value market.

Anda bisa bayangkan, uang yang dikeluarkan USD 1 miliar dalam 8 tahun menjadi 25 kali lipat dihargai oleh pasar. Apakah pasar dirugikan dari value yang begitu tinggi? tidak. Karena pasar bekerja bukan hanya menurut nilai masa kini tetapi juga nilai masa depan atas dasar variable yang ada dimasa kini. 25 kalilipat itulah yang disebut dengan value dari sebuah visi masa depan. Bisnis Saudi Aramco yang punya bermacam-macam asset keras berupa kilang minyak dan sumur tetapi gagal mendapat value dimarket. Sementara bisnis vitual jaringan sosial media menyerupai facebook, alibaba, yang tidak ada pabrik dan sumber daya alam terlibat , ternyata lebih gampang diakui pasar sebesar 25 kali lipat. Itulah fakta di periode sekarang.

***

Komunitas di Amerika Serikat yang berada dalam jaringan berhutang, ternyata menjadi magnit dunia untuk investasi surat utang negara dan menjadi darah segar membangun peradaban lewat konsumsi. Juga di Jepang dan China, yang membangun komunitas produksi untuk memasuki pasar global ternyata menjadi magnit mengalirnya dana investasi lewat surat utang korporat.  Rasio utang nasional AS berbanding dengan PDB kini mencapai diatas 100% atau tepatnya 106%. Sementara Jepang mencapai 200% dari PDB. China walau data formal rasio utang sebesar 30% namun sesungguhnya utang mencapai rasio 80%  dari PDB. 

Sebagaimana bisnis virtual, yang terus menarik dana dari pasar untuk ekpansi dengan jaminan asset vitual, tidak pernah dipertanyakan berapa asset realnya. Investor menanamkan uangnya sebab value, bukan asset dibalik saham itu yang nilainya tak lebih 2% dari markap. Negara modern juga membangun dengan visi virtual untuk menarik dana dari pasar. Dan membayarnya dari value negara dengan tingginya konsumsi dan investasi disektor produksi. Karena itu barang dan jasa berputar kerumah tangga dan uang mengalir kembali kepasar untuk memastikan sistem bekerja dari pasar untuk pasar. 

Jadi apa bergotong-royong yang harus anda ketahui dari sistem dunia sekarang?  Orang tidak lagi melihat seberapa besar harta ditangan anda. Tidak melihat seberapa besar utang anda. Orang melihat sejauh mana likuiditas itu terjamin. Selagi likuiditas terus terjamin maka  produksi dan utang akan terus berdampingan untuk saling ketergantungan. Karena itulah mesin produksi bekerja efektif untuk memastikan uang terus diperlukan.  Cobalah, bayangkan andaikan tidak ada barang dan jasa, apakah ada arti uang ditangan anda? tentu tidak. 

AS tidak pernah membayar utang dari kelebihan penerimaan. Eropa, Jepang dan juga China tidak. Boeing dan Microsoft juga tidak membayar utang dari laba. Mereka membayar utang dari value yang nilainya berlipat dari utang yang ada. Dan itu berkat likuiditas yang terjaga. Kaprikornus apa yang bisa anda simpulkan dari ini semua?  Pada hasilnya bukan apa yang anda miliki tetapi apa yang bisa anda beri. Bukan apa yang anda pelajari tetapi apa yang anda ajarkan ke orang lain. Bukan apa pengetahuan yang ada ketahui tetapi apa bisa anda sharing ke orang lain. Di masa depan tidak ada yang niscaya kecuali kematian. Dan tidak ada orang mati membawa saham dan harta, apalagi uang. Yang dibawanya yaitu kebaikan yang ia semai semasa hidup. Kata kunci menjamin likuiditas adala trust dan reputasi. Itulah akhlak. 

Sumber https://culas.blogspot.com/