Mendagri Minta Problem Kpu Tak Diumbar Ke Medsos

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak tidak merusak legitimasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia juga meminta biar kritikan kepada KPU tidak diumbar ke media umum (medsos) dan sebaiknya disampaikan secara langsung.

Menurut Tjahjo, kader partai politik maupun tim sukses capres dan cawapres niscaya tak mempunyai harapan merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

"Kalau ada berati itu yaitu penjahat politik. Siapa pun orangnya," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Politikus PDIP itu menilai, penjahat politik niscaya orang-orang yang ingin mengacaukan proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, penjahat politik itu juga ingin merusak capres dan cawapres beserta tim suksesnya.

"Mereka itu yaitu penjahat politik," singkatnya.

Tjahjo mengatakan, dikala ini terjadi upaya sistematis membangun ketidakpercayaan terhadap KPU. Padahal, sambung dia, KPU merupakan penyelenggara pemilu yang sah.

"Jangan apa yang disepakati di rapat beda dengan apa yang disampaikan di luar," tuturnya.

Ia pun mencontohkan upaya merusak legitimasi KPU dengan kabar bohong tujuh kontainer berisi surat yang sudah tercoblos untuk calon pasangan nomor urut 01 hingga daftar pemilih tetap (DPT) ganda mencapai 31 juta.

"Saya kira itu terang mau mendelegitimasi KPU. Kemarin sudah setuju dengan KPU sekecil apapun jikalau ada gosip fitnah, apalagi gosip warta sifatnya berujar kebencian, fitnah, gosip hoax lapor saja kepada kepolisian," tandasnya. [okezone.com]

Mendag Lepas Ekspor Rotan Asal Sukoharjo Ke Eropa

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melepas produk ekspor furniture CV Maju Jaya di Desa Rotan Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, hari ini. Diketahui produk hasil perajin di Desa Trangsan sudah merambah ke sejumlah negara ibarat Belanda, Jerman, Australia, dan Amerika Serikat.

"Kunci penting untuk meningkatkan ekspor furnitur, pengrajin harus sanggup mengikuti dan memenuhi selera pasar," terang Enggartiasto Lukita usai melepas ekspor rotan di desa Trangsan, Sukoharjo, Selasa (8/1/2019).

Dengan mengikuti tren pasar yang sedang booming dan disukai masyarakat di beberapa negara tujuan ekspor, sekecil apapun keuntungannya, pastilah akan mempunyai nilai faktual bagi perdagangan. Dengan begitu produk unggulan dari Indonesia produknya akan diminati oleh pembeli.

"Tentunya untuk mendukung hal tersebut pemerintah siap membantu kalau pengusaha ada hambatan dalam prosesnya. Pengusaha sanggup pribadi berkoordinasi untuk sanggup kami bantu," katanya

Sementara itu, Mulyadi pemilik CV Maju Jaya sampaikan produk kerajinan rotan dan kayu miliknya akan dikirim ke negara Italia.

Hampir seluruh warga di Trangsan merupakan pengrajin rotan. Produknya masih tetap diminta konsumen luar negeri, meski tidak ibarat pada masa kejayaan pada sekitar 1990.

"Ya pastinya mengalami pasang surutlah. Terutama hambatan adanya dampak pasar global. Namun tatap optimis mulai ada pertumbuhan atau mengalami peningkatan dibanding beberapa waktu yang lalu," ungkapnya.

Dirinya mengaku dikala ini sudah mengisi pasar ekspor ke negara - negara Eropa ibarat Italia dan Prancis. Masing-masing nilai ekspor tiap kontainer yang kami kirim antara USD20 ribu hingga USD25 ribu.

"Kemarin (eskpor) sempat turun tapi kini sudah naik lagi. Untuk pengiriman ekspor, rata - rata per bulan kami sanggup 8 hingga 10 kontainer," pungkasnya. [Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melepas produk ekspor furniture CV Maju Jaya di Desa Rotan Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, hari ini. Diketahui produk hasil perajin di Desa Trangsan sudah merambah ke sejumlah negara ibarat Belanda, Jerman, Australia, dan Amerika Serikat.

"Kunci penting untuk meningkatkan ekspor furnitur, pengrajin harus sanggup mengikuti dan memenuhi selera pasar," terang Enggartiasto Lukita usai melepas ekspor rotan di desa Trangsan, Sukoharjo, Selasa (8/1/2019).

Dengan mengikuti tren pasar yang sedang booming dan disukai masyarakat di beberapa negara tujuan ekspor, sekecil apapun keuntungannya, pastilah akan mempunyai nilai faktual bagi perdagangan. Dengan begitu produk unggulan dari Indonesia produknya akan diminati oleh pembeli.

"Tentunya untuk mendukung hal tersebut pemerintah siap membantu kalau pengusaha ada hambatan dalam prosesnya. Pengusaha sanggup pribadi berkoordinasi untuk sanggup kami bantu," katanya

Sementara itu, Mulyadi pemilik CV Maju Jaya sampaikan produk kerajinan rotan dan kayu miliknya akan dikirim ke negara Italia.

Hampir seluruh warga di Trangsan merupakan pengrajin rotan. Produknya masih tetap diminta konsumen luar negeri, meski tidak ibarat pada masa kejayaan pada sekitar 1990.

"Ya pastinya mengalami pasang surutlah. Terutama hambatan adanya dampak pasar global. Namun tatap optimis mulai ada pertumbuhan atau mengalami peningkatan dibanding beberapa waktu yang lalu," ungkapnya.

Dirinya mengaku dikala ini sudah mengisi pasar ekspor ke negara - negara Eropa ibarat Italia dan Prancis. Masing-masing nilai ekspor tiap kontainer yang kami kirim antara USD20 ribu hingga USD25 ribu.

"Kemarin (eskpor) sempat turun tapi kini sudah naik lagi. Untuk pengiriman ekspor, rata - rata per bulan kami sanggup 8 hingga 10 kontainer," pungkasnya. [okezone.com]

Utang Bumn Disebut Berbahaya, Luhut: Yang Ngomong Nggak Paham

Jumlah utang BUMN dikala ini tembus sampai Rp 4.800 triliun. Hal ini menjadi perhatian banyak kalangan, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai yang terkini Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid.

Menanggapi hal ini, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan utang BUMN masih dikelola dengan baik. Menurutnya, jumlah utang yang besar tak membuktikan ekonomi Indonesia dalam keadaan bahaya. Pasalnya realisasi makro ekonomi Indonesia masih terjaga baik di tengah gejolak global.

"Kalau itu dianggap berbahaya, respons market niscaya nggak bagus. Kan marketnggak sanggup dibohongin. Kalau paham ekonomi niscaya tahu itu. Yang ngomong itu (bahaya) nggak paham itu," katanya dikala ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Meski jumlah utang membengkak, Luhut menyampaikan jumlah tersebut masih sanggup dikelola dengan baik, dan menerima dogma dari para investor.

"Utang itu ya ada sedikit tapi masih manageable. Kan saham bagus. Cadangan devisa kita naik. Berarti dogma terhadap makro ekonomi kita bagus," katanya.

Sebagai informasi, per September 2018 utang BUMN telah menyentuh Rp 5.271 triliun. Namun total utang tersebut tidak seluruhnya utang riil.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro sebelumnya menjelaskan, contohnya utang BUMN di sektor keuangan, dari Rp 3.311 triliun hanya Rp 529 triliun yang merupakan utang pinjaman. Sisanya berasal dari dana pihak ketiga (DPK) Rp 2.448 triliun, serta dari premi asuransi dan sebagainya Rp 335 triliun.

Berikutnya utang riil BUMN, yaitu dari BUMN sektor non keuangan ialah 1.960 triliun. Artinya yang sanggup disebut utang bergotong-royong ialah Rp 1.960 triliun ditambah Rp 529 triliun, yaitu Rp 2.489 triliun. [detik.com]

Menlu: Kekejaman Separatis Papua Terhadap Sipil Harus Dikutuk Dan Ditindak

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan Indonesia akan memperkuat relasi dengan negara-negara Melanesia untuk menangkal isu separatisme Papua. Kerja sama dengan negara-negara Melanesia akan diperluas.

"Kekerabatan Melanesia akan terus diperkuat," kata Retno dalam lembaga pernyataan pers tahunan Kemlu tahun 2019 dan penyerahan Adam Malik Award 2019 di Gedung Kemlu, Jl Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Indonesia bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG). Kelompok ini dibuat sebagai lembaga ekonomi dan budaya antara Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Dikutip dari Deutsche Welle, MSG juga aktif memperjuangkan kemerdekaan kelompok etnis Melanesia, antara lain dengan mengundang kelompok pemberontak FLNKS yang masih memperjuangkan kemerdekaan Kaledonia Baru dari Perancis.

Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga masuk ke MSG dengan status pemantau, bukan anggota penuh, pada 2014. Indonesia menjadi anggota MSG pada 2015. Indonesia juga negara yang mempunyai warga negara etnis Melanesia, yakni warga yang ada di Indonesia bab timur. Selain dengan organisasi negara-negara Melanesia, Indonesia juga akan memperkuat kolaborasi dengan negara-negara Pasifik selatan.

"Diplomasi Indonesia sangat aktif ketika ini di Pasifik selatan," kata dia.

Kerja sama yang dikembangkan yaitu di bidang pembangunan. Ada pula kolaborasi di bidang maritim, isu perubahan iklim, dan penanggulangan bencana.

Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak sanggup ditawar-tawar. Indonesia harus terus bersatu dari Sabang hingga Merauke. Dia menyayangkan agresi separatisme oleh kelompok kriminal yang menewaskan 19 orang sipil di Nduga, Papua.

"Apakah hal itu sanggup dibenarkan? Kekejaman kelompok separatisme kepada penduduk sipil harus dikutuk dan ditindak sesuai aturan yang berlaku," kata Retno.

"Gangguan tersebut tidak akan menyurutkan janji Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat Papua, masyarakat kami, masyarakat Indonesia membangun dari timur ke barat membangun desa ke kota, akan terus dilanjutkan," ujar Retno. [detik.com]

Wiranto: Hati-Hati, Kita Punya Teknologi Yang Dapat Lacak Hoax

Menko Polhukam Wiranto memperingatkan pelaku penyebaran hoax berhati-hati. Sebab, penegak aturan ketika ini sudah punya alat yang bisa mendeteksi asal mula hoax.

"Hoax tangkap saja pelakunya. Kita sudah ada sistem teknologi terakhir yang bisa melacak asal mula dari mana sudah terlacak sekarang, hati-hati," kata Wiranto seusai rapat penanganan peristiwa di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (9/1/2019).

"Makanya kita dengan cepat bisa mengetahui asal-usul pertama kali isu dimunculkan dari mana. Kita pribadi menangkap dan ada UU-nya kita aturan sesuai UU yang berlaku," tuturnya.

Menurut Wiranto, hoax intinya yaitu salah satu bentuk teror. Hoax juga sanggup menciptakan ketakutan dan kekacauan.

"Hoax itu kan teror sebenarnya, hoax itu teror. Karena itu, mengembangkan isu palsu isu bohong yang bisa menciptakan ketakutan, mengancam atau menciptakan kacau, menciptakan resah, itu semuanya kan bahaya yang kita hadapi dengan adanya kemajuan teknologi yang ketika ini sangat berkembang cepat sekali," tuturnya.

Mengenai hoax ini, Polisi Republik Indonesia berhasil menangkap pelaku penyebaran hoax 7 kontainer berisi surat bunyi tercoblos. Pelaku diidentifikasi atas nama Bagus Bawana Putra (BBP).

"Pelaku, Saudara BBP ini, mem-posting melalui platform media umum Twitter. Kemudian yang bersangkutan dengan sengaja melaksanakan perekaman bunyi yang isinya meyakinkan masyarakat, kepada para yang mendengar voice itu, bahwa seakan-akan (hoax) itu benar," terang Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Komisaris Besar Dani Kustoni, Rabu (9/1). [detik.com]

Jokowi Permak 4.211 Pasar Tradisional Semenjak 2015

Kementerian Perdagangan melaporkan bahwa sepanjang 2018 telah ada sebanyak 1.544 pasar tradisional yang telah dibangun dan direvitalisasi. Angka itu pun masih bersifat sementara.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan jikalau ditotal pasar yang telah dibangun dan direvitalisasi dari 2015 sebanyak 4.211 pasar rakyat.

"Revitalisasi pasar kalau rata-rata 1.000 pasat per tahun maka kini sudah 4.211 pasar. Itu berarti surplusnya 211 pasar," ungkapnya di Gedung Kemendag, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Untuk tahun ini pemerintah untuk membangun juga merevitalisasi pasar sebanyak 1.037 pasar rakyat. Dengan begitu sasaran total pasar rakyat yang dibangun dan direvitalisasi dari 2015 sampai 2019 sebanyak 5.248 pasar.

Enggar menegaskan revitalisasi pasar yang dilakukan pemerintah hampir seluruhnya yaitu pasar tradisional kecil. Rencana itu akan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

"Kalau pasar besar ya uangnya banyak, paling yang terjadi kebakaran saja. Kemudian ada rencana buat pasar induk gres di 2019, tapi tidak banyak jumlahnya," tambahnya

Di sektor perdagangan dalam negeri, pihaknya mengaku telah berhasil menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Hal itu tercermin dari catatan inflasi nasional 2018 sebesar 3,13%, lebih rendah dari sasaran inflasi sebelumnya 3,5%. [detik.com]

Sri Mulyani Disebut Cocok Jadi Presiden Bank Dunia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut cocok menjadi Presiden gres World Bank (WB) alias Bank Dunia. Pasalnya Jim Yong Kim belum usang ini mengundurkan diri.

Hal itu diungkapkan oleh US Chairman The Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) Mark Sobel. Dia menilai dominasi orang Amerika Serikat (AS) memimpin WB dan Eropa memimpin IMF harus diakhiri. Dominasi itu pun menurut konsensus yang berlaku semenjak final perang dunia II.

Mark Sobel menilai, langkah Jim Yong Kim yang resmi mundur per 1 Februari 2019 ini juga menjadi momentum untuk mengubah konsensus mengenai kepemimpinan di dua forum internasional itu.

"Kepergian Kim menghadirkan kesempatan untuk mengevaluasi kembali konvensi," kata Mark Sobel ibarat yang dikutip dari laman OMFIF, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Dia menyebut, beberapa kandidat yang dapat menggantikan tugas Jim Yong Kim di Bank Dunia yakni Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, atau Menteri Keuangan Nigeria Ngozo Okonjo-Iweala yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Mark Sobel menilai, kalau negara berkembang serius mengakhiri dominasi konvensi tersebut, maka harus bertindak cepat untuk menemukan kandidat yang kuat, kredibel, dihormati secara global.

Selain itu, kata Mark Sobel, lanskap ekonomi global yang berubah menciptakan konvensi tersebut semakin ketinggalan zaman. Ada banyak kandidat potensial yang di dunia, termasuk dari AS.

Hanya saja, seiring kepergian Jim Yong Kim dari Bank Dunia, Presiden AS Donald Trump dikabarkan akan memakai pengaruhnya dalam mencari pengganti laki-laki kelahiran Korea Selatan tersebut. [detik.com]

Prabowo Bilang Bumn Satu-Persatu Bangkrut, Rini: Mana Buktinya?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta bukti yang berpengaruh kepada Calon Presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto karena ucapannya yang bilang BUMN satu persatu mengalami kebangkrutan.

"Ya buktinya mana. Orang ngomong kan dapat saja, praktis bicara, kini lihat bukti-buktinya apa," kata Rini di Komplek Istana, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Kebangkrutan beberapa BUMN itu, kata Prabowo diakibatkan pemerintah yang salah mengelola negara. Dia juga menyebut beberapa BUMN yang dimaksud yakni Garuda Indonesia, PLN, dan Pertamina.

Hanya saja, Rini pun tetap meminta bukti nyata jikalau ketiga BUMN itu memang bangkrut. Bukti yang dimaksud yakni data-data yang memang menunjukan ketiga perusahaan pelat merah itu bangkrut.

"Mana buktinya, pokoknya dengan data yang berpengaruh lah," ujar dia.

Seperti diketahui, Prabowo memberikan soal BUMN satu-persatu gulung tikar itu di program Konsolidasi Koordinator TPS se-Provinsi DKI Jakarta, di Roemah Djoeang Prabowo-Sandi, Jalan Wijaya I no 81, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (13/1/2019).

Prabowo meminta masyarakat untuk bertanya eksklusif kepada BUMN menyerupai Garuda, Pertamina, dan PLN.

"Kita lihat kini BUMN-BUMN milik negara, milik rakyat, pujian kita satu-satu hancur, satu-satu bangkrut. Tanya saja Garuda, pilot-pilot, tanya Pertamina, tanya PLN, tanya semua pabrik-pabrik milik negara. Saatnya rakyat merebut kembali kedaulatan negara," terangnya. [detik.com]

Sri Mulyani: Hukum Pajak E-Commerce Tak Perlu Diributkan

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 ihwal Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Beleid yang akan berlaku efektif mulai 1 April 2019 itu diperlukan sanggup memperlihatkan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku perjuangan yang melakukan acara perdagangan melalui jaringan internet.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, hukum tersebut sudah diberlakukan sebelumnya, sehingga tidak perlu diributkan.

"Yang kita atur yaitu tata laksananya, jadi tidak perlu takut atau diributkan sebab ini sudah melalui perhitungan yang ada. Ini akan bekerjasama dengan iklim investasi," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Sebagai informasi, pokok-pokok pengaturan pajak dalam PMK-210 terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace maka harus memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pihak penyedia platform.

Apabila belum mempunyai NPWP, pelaku perjuangan sanggup menentukan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP, atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace.

Kedua, kewajiban penyedia platform marketplace yaitu mempunyai NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.

Penyedia platform marketplace juga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Di Indonesia beberapa penyedia platform marketplace yang dikenal antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over-the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

Ketiga, bagi e-commerce di luar platform marketplace yaitu pelaku perjuangan yang melakukan acara perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media umum wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. [okezone.com]

Menko Darmin Soal Prabowo Sebut Bumn Bangkrut: Kesimpulan Ceroboh, Dasarnya Apa?

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa banyak tubuh perjuangan milik negara (BUMN) di ambang kebangkrutan. Menko Darminjustru menyebut evaluasi Prabowo sangat ceroboh.

"Itu kesimpulan yang terlalu ceroboh. Tidak ada komen saja jika sudah begitu," ujar Darmin di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1).

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini lantas mempertanyakan dasar Prabowo menyebut banyak BUMN yang akan hancur. "Apa nih yang bangkrut. Dasarnya apa?" kata dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno meminta Prabowo memperlihatkan bukti bahwa banyak BUMN akan bangkrut. Rini juga meminta mantan Danjen Kopassus itu tidak sekadar berasumsi.

"Buktinya mana? Orang ngomong kan dapat saja. Gampang bicara. Sekarang lihat bukti-buktinya apa," kata Menteri Rini di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Rini memastikan, pemerintah terus bekerja keras untuk menjaga kelangsungan BUMN di Tanah Air. Apalagi, kata dia, BUMN mempekerjakan banyak karyawan yang harus diperhatikan kesejahteraan hidupnya.

"Jangan lupa BUMN itu kan punya kita semua. Kita harus menjaga keberlangsungan BUMN tersebut. Makara jika bicara mari lah bicara dengan benar, dengan data yang kuat," tegas Menteri Rini.

Saat bertemu relawan di Roemah Djoeang, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Minggu (13/1), Prabowo menyebut banyak BUMN yang akan bangkrut. Dia mengklaim, lesunya BUMN dikarenakan para elite yang doyan makan duit negara.

"Kita lihat BUMN pujian kita, satu-satu hancur, bangkrut, tanya saja Garuda pilot-pilotnya, tanya pertamina, PLN, tanya pabrik milik negara, elite itu tak perlu kamu kagumi. Aku tahu satu-satu, lagaknya saja itu," ucap Prabowo. [merdeka.com]

Benahi Infrastruktur, Menko Darmin Ingin Biaya Logistik Tak Mahal

Sejak krisis ekonomi 1998, Indonesia terkendala infrastruktur dikala ingin menumbuhkan ekonominya. Pasalnya, kurang memadainya infrastruktur menciptakan investasi dan produksi dalam negeri melambat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, infrastruktur merupakan modal yang harus dimiliki untuk meningkatkan perekonomian. Untuk itu, semenjak 2014 pemerintah membangun infrastruktur secara besar-besaran.

"Jadi namanya infrastruktur ialah basis untuk naikkan kapasitas produksi basis untuk undang investasi," ungkapnya dikala Talkshow Outlook Perekonomian Indonesia 2019 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Menurut dia, jikalau Indonesia mempunyai infrastruktur yang memadai sanggup meningkatkan doktrin investor. Dengan demikian, investor tidak ragu untuk menanamkan dananya di Indonesia.

"Misalnya kalau kita lihat PDB (Produk Domestik Bruto) kita tahun kemudian itu pembentukan modal bergerak 7 persen yang tadinya lebih rendah. Kaprikornus modal pertumbuhan kita, selain yang namanya konsumsi rumah tangga itu jelas-jelas yang namanya pembentukan modal atau investasi itu betul-betul mendukung," ucapnya.

Kemudian, infrastruktur juga mendukung kelancaran distribusi logistik. Pasalnya, dengan infrastruktur yang merata sampai ke pelosok tempat menciptakan fasilitas distribusi barang ke tempat-tempat yang terpencil.

"Kita tahu angkut barang dari Priuk apalagi ke Papua itu sanggup lebih mahal daripada ke Eropa nah oleh alasannya ialah itu ini (infrastruktur) harus diselesaikan dulu," kata dia.

Dengan fasilitas logistik menciptakan biaya perjalanan yang dihabiskan produsen untuk distribusi produknya pun berkurang. Hal ini akan berimbas pada berkurangnya beban biaya di harga produk sehingga masyarakat mendapat produk dengan banderol yang lebih murah.

"Tapi tidak berarti dilupakan urusan makanan. Saya kira kita impor selama ini ya memang masih ada tapi harganya kita sanggup kendalikan dengan baik sehingga dan di pihak lain tingkat pengangguran menurun tingkat kemiskinan menurun kemudian gini ratio menurun," tuturnya. [inews.id]

Pemerintah Joko Widodo Ciptakan 10,34 Juta Lapangan Kerja Gres Semenjak 2015 Sampai 2018

Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam kesempatan ini, beliau membeberkan beberapa capaian kinerja Kemenker selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Di hadapan akseptor Rakornas, Menteri Hanif mengungkapkan sepanjang 2015 hingga 2018, pemerintah Jokowi-JK telah berhasil membuka 10,34 juta lapangan kerja. Jika dirata-rata, kata dia, setiap tahun telah tercipta 2,58 juta lapangan kerja gres bagi masyarakat.

"Angka itu melampaui sasaran yang ditentukan adalah memperlihatkan kesempatan kerja kepada 2 juta orang per tahun," kata Menteri Hanif ketika Rakornas di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (8/1)

Menteri Hanif mengatakan, dengan capaian tersebut, maka untuk di 2019 pihaknya akan menargetkan sebanyak 2 juta lapangan pekerjaan gres bagi masyarakat. Dengan begitu, jumlah pekerja di Indonesia sanggup kembali bertambah di tahun ini.

"Namun penciptaan 2 juta lapangan kerja pada tahun 2019 harus tetap dilaksanakan, kesepakatan bapak presiden kan 2 juta pertahun hingga selesai 2018 sudah tercapai 10 juta yang telah ditempatkan," imbuhnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2018, jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 124,01 juta orang, bertambah 2,99 juta orang dari Agustus 2017. Di sisi lain, dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 40 ribu orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 5,34 persen pada Agustus 2018.

"Di 2019 tetap harus kita genjot untuk melaksanakan penciptaan minimal 2 juta baik melalui isu pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, dan ekspansi kesempatan kerja padat karya, wirausaha gres TKM, dan inkubasi bisnis," jelasnya. [merdeka.com]

Mendikbud: Sktm Tak Berlaku Dalam Ppdb Tahun 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak akan berlaku lagi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun aliran 2019/2020. Ia menyampaikan afirmasi peserta didik yang kurang bisa cukup dari peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Kami sudah pastikan (PPDB tahun 2019) tidak ada SKTM. Kaprikornus afirmasi siswa kurang bisa sumbernya cukup dari peserta KIP,” kata Muhadjir di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (8/1).

Dia menjelaskan, pembatalan SKTM tersebut alasannya yakni mempertimbangkan kasus-kasus pemalsuan SKTM yang marak terjadi pada PPDB tahun sebelumnya. Kebijakan ini juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjamin peserta didik peserta KIP bisa berkelanjutan.

Selain KIP, berdasarkan Muhadjir, keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan kegiatan layanan sosial juga bisa menjadi siswa afirmasi kurang mampu. “Keluarga yang mendapat PKH atau kegiatan layanan sosial lain juga bisa,” terang dia.

Kebijakan gres ini, Muhadjir menjelaskan, segera disosialisasikan dengan menciptakan surat edaran dan Permendikbud wacana PPDB berbasis zonasi tahun aliran 2019/2020.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyebut, sampai sekarang Permendikbud wacana PPDB berbasis zonasi tahun aliran 2019/2020 masih dibahas. Dia memperkirakan Permendikbud tersebut rampung pada tamat bulan Januari 2019.

“Permendikbud nanti paling lambat tamat bulan ini atau paling tidak, bisa pertengahan bulan. Tunggu saja,” ucap dia. [republika.co.id]

Kemensos Dukung Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan Menjadi 9,3%

Pada 2019, pemerintah berupaya supaya angka kemiskinan turun menyentuh angka 9,3 persen. Presiden Joko Widodo mengatakan isyarat supaya akseptor Bansos Rastra bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai. Cara ini dianggap mendukung pengurangan angka kemiskinan.

Sebelumnya, Badan Pusat statistik (BPS) merilis data wacana penurunan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen per Maret 2018, dibandingkan per September 2017 (26,58 juta orang atau 10,12 persen). Capaian ini berdasarkan BPS disebabkan antara lain proteksi sosial meningkat 87,6 persen.

Dalam hal proteksi sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) mempunyai sejumlah kegiatan proteksi yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra).

Jumlah akseptor PKH dari 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM tahun 2018. Penyaluran kegiatan beras sejahtera (Rastra) hingga Oktober realisasi mencapai 92 persen dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) hingga Oktober  2018 realisasi 92,75 persen telah dilaksanakan sesuai jadwal.  "Kemensos pun mendukung upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan dengan memastikan mengawal dan memastikan integrasi proteksi diterima sempurna target oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujar Dirjen PFM Kemensos Andi ZA Dulung, dalam siaran persnya, Senin, 7 Januari 2019.

KPM yang mendapatkan proteksi PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sanggup eksklusif memakai KKS untuk berbelanja kebutuhan pokok di e-Warong.

Kehadiran e-Warong memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Secara umum tugas e-Warong yaitu sebagai perpanjangan tangan dari bank penyalur dalam kegiatan proteksi pangan secara non tunai, menyosialisasikan penggunaan KKS kepada akseptor proteksi pangan, sebagai penghubung dengan bank atas pengaduan masyarakat terkait hambatan teknis penyaluran Bantuan pangan, mengedukasi KPM wacana produk dan jasa keuangan serta tata cara bertransaksi, mengatakan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"e-Warong juga mengatakan penguatan aksesibilitas keluarga fakir miskin dalam upaya meningkatkan penghasilan keluarga," kata Andi.

Kemensos menambah kehadiran e-Warong (warung gotong royong), yaitu di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dirjen PFM Kemensos Andi ZA Dulung meresmikannya pada 7 Januari 2019.

Turut hadir pada pelantikan tersebut yaitu Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, SE, MM; Direktur PFM Wilayah II Drs. Mumu Suherlan, M.Si; Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara; Perwakilan BI Wilayah Kalimantan Utara; Kepala Wilayah Bank Mandiri Kalimantan Selatan; Kepala Cabang Bank Mandiri Kabupaten Nunukan; Forum Koordinasi Pimpinan Dareah Kabupaten Nunukan; Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan Yaksi Belaning Pratiwi, SE, MSi; Camat se-Pulau Sebatik; Kepala Desa di wilayah kecamatan se-Pulau Sebatik; Korteks, TKSK, Pendamping PKH, Pendamping KUBE, dan KPM. [medcom.id]

Jalan Tol Tersambung, Lancarnya Distribusi Bakal Bikin Harga Beras Stabil Di 2019

Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimis harga pangan bisa stabil dalam menyambut tahun gres ini. Khususnya harga beras yang menjadi komoditas pangan utama masyarakat Indonesia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, otpimisme yang didengungkan bukannya tanpa alasan. Pasalnya, ketika ini stok beras yang dimiliki Perusahaan Umum Badan Urusan Logisitik (Perum Bulog) dirasakan cukup.

Enggar menjelaskan, kestabilan harga beras sangat dekat kaitannya dengan stok yang dimiliki. Jika stoknya cukup bahkan melimpah maka harga juga akan stabil.

"Harga itu tergantung suplai dan demand. Sekarang stok di Bulog masih cukup dan sesuai apa yang disampaikan Kementerian Pertanian persediaan yang ada akan mulai panen, maka dari sisi suplai itu tersedia," ungkapnya ketika ditemui di Kantor Kementrian Perdagangan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Selain itu, lanjut Enggar, distribusi juga dinilai akan semakin lancar pada 2019. Pasalnya sejumlah jalan tol akan rampung pada tahun 2019 ini.

Sebab berdasarkan Enggar, faktor kedua yang bisa menjaga stabilitas harga yaitu distribusi. Jika distribusi lancar maka stok barang pun akan cukup dan harga pun bisa terkendali.

"Dari kita Kementerian Perdagangan sisi distribusi aku ingin meyakinkan dengan susukan tol darat di Jawa dan tol maritim itu lebih mempermudah. Itu terbukti di selesai tahun ketersediaan dan pasokan barang di tempat itu sangat gampang dan itu menekan cost juga," jelasnya.

Di sisi lain lanjut Enggar, pihaknya juga akan terus melaksanakan pengawasan dan juga penegakan aturan khususnya kepada Meraka yang berani melaksanakan penimbunan materi pokok. Karena selama ini, kurangnya stok beras yang dimiliki dikarenakan adanya praktik penimbunan materi makanan.

"Saya juga yakin tidak ada lagi yang bermain-main, menimbun materi pokok. Sudah tidak ada alasannya yaitu kita sudah memulai transparansi itu semenjak dua tahun lalu. Kalau suplai sudah distribusi oke, penimbunan tidak berjalan itu (fluktuasi harga beras) teratasi," jelasnya. [okezone.com]

Wiranto: Jauhi Politik Identitas, Kampanye Bukan Mengadu Agama

Menko Polhukam Wiranto berharap akseptor Pemilu 2019 menonjolkan gagasan. Ia meminta supaya politik identitas dijauhi.

"Maka kita juga imbau agar, ya, kita jauhilah politik identitas. Karena apa? Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial," ujar Wiranto di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Partai-partai politik juga diminta bertanggung jawab atas suksesnya pelaksanaan pemilu. Kampanye yang diperbolehkan antara lain langgar kualitas pemimpin dan rekam jejak pemimpin.

"Kita juga mengimbau kepada partai-partai politik sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab suksesnya pemilu. Ayolah, kita kampanye boleh, tapi yang kita langgar ialah kualitas pemimpin, yang kita langgar ialah kompetensi pemimpin, yang kita langgar ialah rekam jejak pemimpin, supaya nanti dapat membangun suatu kesuksesan dalam rangka memimpin negeri ini," urainya.

Selain parpol, stakeholder terkait diminta terlibat membuat suasana pemilu yang kondusif dan damai. Dua langkah nyata menyerupai melawan hoax dengan tindakan aturan dan mencegah gangguan terorisme.

"Ya pertama tadi Kalau kita bicara agak rinci duduk perkara hoax harus kita selesaikan dengan cara-cara aturan dan tindakan yang tegas. Karena hoax itu terperinci akan mengacaukan bagaimana opini publik," ujarnya.

"Yang kedua, kita cegah adanya gangguan keamanan, terorisme, radikalisme. Lalu kita juga imbau juga supaya jangan memakai politik identitas, sebab politik identitas itu mencerai-beraikan persatuan kita sebagai bangsa. Politik identitas itu bahwasanya mengingkari kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika," ungkapnya. [detik.com]

Jokowi Minta Menteri Tak Buat Kebijakan Yang Ganggu Pemilu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada menteri dan kepala forum berkontribusi supaya penyelenggaraan Pemilu 2019 kondusif dan damai. Para menteri juga diminta menciptakan kebijakan yang tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu.

"Saya kira sesuatu yang sangat masuk akal tatkala presiden mengarahkan setiap menteri biar menjaga semua kegiatan untuk mengarahkan bahwa ini kegiatan Pemilu ini harus aman, harus damai, harus lancar dan harus sukses. jangan terganggu dengan hal-hal yang lain jangan terganggu dengan suatu kebijakan-kebijakan yang justru mengganggu suksesnya Pemilu itu," ujar Menko Polhukam Wiranto di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Hal ini disampaikan Wiranto seusai sidang kabinet terbatas mengenai aktivitas dan kegiatan tahun 2019. Pemerintah juga sudah mempunyai data indeks kerawanan Pemilu.

"Sehingga jika kita berbicara hal-hal yang mengganggu Pemilu, Kita kan sudah mempunyai indeks kerawanan Pemilu ya, kita dengan Bawaslu dengan Polri, sudah menciptakan suatu analisis daerah-daerah yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu yang paling tinggi itu ada. Dan kita sudah mengidentifikasi kira-kira di soal apa kerawanan itu," ujar Wiranto.

Setiap pihak, termasuk masyarakat diminta aktif terlibat menetralisir kerawanan Pemilu. Sehingga diperlukan Pemilu yang digelar 17 April 2019 tertib.

"Tidak hanya para menteri dan kepala lembaga-lembaga pemerintahan dan juga semua stakeholder yang terlibat dalam pemilu harus sama-sama melaksanakan hal ini, apakah itu KPU Bawaslu, DKPP, lalu masyarakat, para pemimpin partai politik, para kontestan itu harus sama-sama semua mempunyai tanggung jawab yang sama," kata Wiranto.

Wiranto membuka kemungkinan para pimpinan parpol diundang untuk duduk bareng membahas Pemilu yang kondusif dan damai.

"Mengundang bukan pemerintah, mengundang mengingatkan kita semua, kita punya tanggungjawab yang sama terhadap suksesnya Pemilu," imbuhnya. [detik.com]

Rupiah Menguat, Sri Mulyani Masih Waspada Ekonomi Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Bank Indonesia (BI) buka bunyi mengenai keperkasaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang hari ini, Senin (7/1/2018).

Seperti diketahui, US$ 1 dibanderol Rp 14.085 kala penutupan pasar spot. Rupiah menguat 1,26% dibandingkan posisi penutupan perdagangan selesai pekan lalu.

Berbicara usai sidang kabinet paripurna, bendahara negara menyebut penguatan rupiah dipicu dari derasnya arus modal yang masuk ke pasar keuangan Indonesia karena prospek ekonomi domestik yang cukup positif.

"Ini menyebabkan posisi Indonesia yang berbeda dengan negara yang selama ini mengalami volatilitas dan vulnerabilitas lebih tinggi," kata Sri Mulyani di kompleks kepresidenan.

"Sehingga, kita dapat gain atau dapat mendapat manfaat dalam bentuk capital flow [arus modal asing]," jelasnya.

Kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, dianggap alasannya yaitu faktor pelaksanaan kas keuangan negara sepanjang 2018 yang mengatakan performa positif.

Namun, Sri Mulyani tak memungkiri bahwa Indonesia tetap perlu mencurigai aneka macam perubahan ekonomi global menyerupai arah kebijakan The Fed, maupun dari perkembangan tenang dagang AS dan China.

"Sekarang kami melihat bahwa doktrin terhadap perekonomian dan juga suasana global tetap harus kita waspadai. Capital inflow sudah mulai terjadi, sehingga neraca pembayaran jadi positif," katanya.

"Kita lihat tekanan terhadap rupiah sudah semakin berkurang, tapi kami akan jaga terus bersama BI dari sisi persepsi," tegasnya.

Kepala Departemen Pengelolaan BI Nanang Hendarsah pun mengemukakan hal serupa. BI menegaskan, akan berada di pasar menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya.

"Menguatnya Rupiah yang signifikan hari ini menujukkan doktrin pasar terhadap Rupiah sangat kuat," terperinci Nanang kepada CNBC Indonesia.

"BI akan terus memonitor secara cermat dinamika pasar keuangan global yang merespon proses perundingan akad dagang AS - China dan stance kebijakan moneter the Fed."

"BI akan tetap berada di pasar untuk mengawal dan merespon dengan seksama pergerakan Rupiah, untuk memastikan doktrin masyarakat terhadap rupiah tetap tinggi," tegas Nanang. [cnbcindonesia.com]

Darmin Ungkap Penyebab Dolar As Dekati Rp 13.900

Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan penyebab nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pagi tadi dolar AS tercatat bergerak pada rentang Rp 14.090 sampai Rp 14.080. Pelemahan ini terus berlanjut sampai jadinya dolar AS sempat ke level Rp 13.900an dan sekarang berada di level Rp 14.065.

"Sebenarnya kan gini, itu kan sudah semenjak awal November sebetulnya para analisis analis internasional itu sudah bilang," kata Darmin di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Darmin bilang, dari banyaknya analis internasional yang menciptakan proyeksi mengenai nilai tukar rupiah, maka pada ketika ini juga dipandang sebagai waktu yang sempurna untuk membelinya. Sehingga, hal itu menjadi salah yang mendorong dolar AS mulai tumbang terhadap rupiah.

"Inilah waktunya beli rupiah. Itu sudah semenjak itu tapi kan lalu ada macam-macam. Menguat dulu, dari Rp 15.400 menjadi Rp 14.500. Berhenti dulu. Kemudian dalam sebulan itu makin banyak aja menulis analis-analis itu," terang dia.

Di waktu yang bersamaan, kata Darmin, pemerintah pun menerbitkan surat utang. Penerbitan itu pun direspons para investor untuk membeli menurut proyeksi para analis internasional terhadap nilai tuker rupiah.

"Ya istilah mereka rupiah harusnya overweight, waktunya dibeli. Kemudian pemerintah juga menerbitkan bond, itu ikut mempengaruhi. Karena ia bilang... Wah ia udah punya penerimaan tambahan. Sebelum ini kita beli dulu," kata Darmin.

Lebih lanjut Darmin mengungkapkan, bahwa melemahnya dolar AS terhadap rupiah pun masih mempunyai ruang, walaupun tidak banyak.

"Masih sedikit, tapi masih ada ruang (rupiah menguat), walaupun nggak banyak," ujar dia. [detik.com]

Jadi Menkeu Terbaik Dunia, Ini Sepak Terjang Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai bendahara negara terbaik atau Finance Minister of The Year 2019 Global and Asia Pacific dari majalah keuangan The Banker, Rabu (2/1/2019).

Ini merupakan penghargaan kesekian kalinya yang diterima bendahara negara. Sri Mulyani dalam karirnya sudah beberapa kali dinobatkan sebagai penjaga keuangan negara terbaik, baik itu di dunia maupun di negara-negara kawasan.

Pertama kali Sri Mulyani mendapat penghargaan yakni pada 18 September 2006 sebagai menteri keuangan terbaik di Asia dalam sidang tahunan Bank Dunia - IMF di Singapura oleh Emerging Market Forum.

Di tahun yang sama, ia juga kembali menyabet gelar penghargaan menteri keuangan terbaik oleh majalan Euro Money. Tahun berikutnya, ia dinobatkan sebagai perempuan paling kuat ke 23 di Indonesia versi majalah Globe Asia edisi Oktober 2007.

Ketika pertama kali dilantik sebagai bendahara negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005, ada sejumlah prestasi yang ditorehkan oleh perempuan kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962 silam itu.

Beberapa di antaranya yaitu menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian, serta menawarkan kepercayaan kepada investor.

Tak ayal, selama kepemimpinan awal di Kemenkeu, sejumlah penghargaan pun disabet oleh lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (S-1) dan Ph.D of Economics di University of Illionis Urbana Campaign, Amerika Serikat (AS) itu.

Karir cemerlang juga diraih Sri Mulyani pada 2002 silam ketika ia terpilih sebagai Executive Director IMF mewakili 12 negara di Asia Tenggara. Sejak 1 November 2002, ia mewakili 12 negara anggota SEA Group di forum donor itu.

Selain itu, Sri Mulyani tercatat pernah merasakan jabatan sebagai Kepala Bappenas dan Pelaksana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Boediono yang ketika itu dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Namun, pada 1 Juni 2010 ia menentukan untuk bergabung di World Bank sebagai Direktur Pelaksana. Jabatan tersebut ia emban sampai 2016, sebelum balasannya dipinang Presiden Joko Widodo untuk kembali menjabat sebagai bendahara negara.

Sejak kembali ke pemerintahan, Sri Mulyani pun kembali menyabet sejumlah penghargaan bergengsi. Pada 2017 dan 2018, ia berturut-turut menyabet penghargaan menteri keuangan terbaik versi majalah Finance Asia.

Kemudian, ia mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik dunia dalam World Government Summit 2018 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab.

Sri Mulyani merupakan satu-satunya perempuan yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan Indonesia. Menarik diikuti, penghargaan apa lagi yang akan diterimanya di masa mendatang. [cnbcindonesia.com]