Moeldoko: Kpu Forum Independen, Jangan Main-Main

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak semua pihak bertarung secara sehat dalam Pemilu 2019, tanpa mencederai demokrasi. Dia meminta seluruh pihak tak melaksanakan upaya menggiring opini publik supaya tidak percaya kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU.

"Untuk itu dari awal sudah aku ingatkan jangan main-main dengan itu, aku ingatkan jangan main-main. Tapi jika masih main-main, aku juga punya mainan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/1).

Moeldoko mengatakan, demokrasi di Indonesia dikala ini sudah terjaga dengan baik. Dia mengingatkan supaya tidak ada pihak yang coba-coba mencederai demokrasi ini.

"Sungguh aku berharap bahwa mari kita menuju sebuah demokrasi yang tertata dengan baik. Jangan dicederai, jangan diteror demokrasi yang terteror dan seterusnya. Ini sungguh tidak baik dengan masa depan bangsa dan bawah umur kita," ujar dia.

Sebelumnya, netralitas KPU menjadi sorotan. Setelah membatalkan pemaparan visi misi Capres-Cawapres, KPU juga memperlihatkan bocoran soal debat capresperdana pada 17 Januari nanti. Hal ini menciptakan kubu Prabowo-Sandiaga curiga dengan KPU.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Moeldoko mencium ada upaya sistematis untuk memobilisasi supaya muncul masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya yaitu memunculkan ketidak percayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu, ini sudah jelas," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

Moeldoko pun memberi peringatan pada oposisi. Dia meminta supaya kubu Prabowo jangan memainkan informasi tersebut. [merdeka.com]

Tkn Buktikan Akad Joko Widodo Serius Berantas Korupsi

Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon Presiden dan Wapres Indonesia Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin menyebut diera pemerintahan Jokowi pemberantasan korupsi menjadi salah satu akad yang paling diutamakan.

Juru Bicara TKN Inas N Zubir menyebut, penanganan korupsi di kurun Jokowi justru semakin membaik tanggapan sejumlah kebijakan pemerintah terutama kebijakan pencegahan korupsi.

Inas memaparkan, pertama, Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 perihal Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dimana kementerian, lembaga, dan pemerintah kawasan wajib mengimplementasikan Inpres tersebut.

"Inpres ini fokus kepada pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan aturan di bidang pemberantasan korupsi untuk diimplementasikan dalam tujuh sektor, yaitu industri ekstraktif/pertambangan, infrastruktur, sektor privat, penerimaan negara, tata niaga, BUMN dan pengadaan barang dan jasa," kata Inas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (8/1/2019).

Kedua, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat merencanakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perihal Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana dalam draf revisi PP No 99/2012, ketentuan justice collaborator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika dihilangkan.

"Karena revisi PP 99/2012 dianggap mempermudah remisi bagi koruptor dengan hilangnya syarat menjadi JC, maka Jokowi menolak untuk menanda tangani revisi yang tengah disusun Kementerian Hukum dan HAM apabila hingga di mejanya," tutur Inas.

Selanjutnya, yang ketiga, Inas menuturkan pada tanggal Juli 2018, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 perihal Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dimana Perpres mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan kiprah mengkoordinasikan pelaksanakan strategis nasional pemberantasan korupsi sekaligus memberikan laporan kepada presiden. [okezone.com]

Nama Ibunda Joko Widodo Disematkan Untuk Gedung Gres Pondok Pesantren, Ini Alasannya

Kedekatan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan keluarga pendiri sekaligus pengasuh ponpes Kholifatullah Singo Ludiro, mendiang almarhum Agung Syuhada, tetap terjaga hingga ketika ini.

Presiden Jokowi pun sempat tiba ketika pendiri ponpes Kholifatullah Singo Ludiro meninggal dunia alasannya sakit di RS Kustati Solo, pada Sabtu 26 Agustus 2017.

Kedekatan tersebut menciptakan Ibunda Presiden Jokowi berkesempatan meresmikan gedung gres di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) Kholifatullah Singo Ludiro di Dukuh Mojo RT.01/RW.04 Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Gedung gres tiga lantai yang didirikan di lingkungan ponpes ini pun diberi nama Gedung "Hajjah Sudjiatmi".

Penyematan nama Ibunda orang nomor satu di negeri ini bukan tanpa alasan. Hal tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kepeduliannya terhadap keberadaan ponpes selama ini.

Didampingi Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukito, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dan beberapa pejabat lainnya, Ibunda Presiden menandai pelantikan dengan menggunting untaian bunga.

Tak banyak kata yang disampaikan Sudjiatmi selain senyum dan ucapan terima kasih yang ia berikan usai meninjau ke dalam gedung yang pengelolaannya di bawah Yayasan Bani Agung Syuhada (YBAS) sekaligus juga penggelola ponpes.

Ketua YBAS Hj. Lilis Fatimah, istri mendiang Agung Syuhada pendiri ponpes, mengatakan, pihak ponpes sengaja menyematkan nama Ibunda Presiden Jokowi di gedung gres milik ponpes itu.

Karena ini merupakan cara ponpes menghargai kepedulian keluarga Presiden Jokowi khususnya sang ibunda terhadap kelangsungan acara ponpes pasca meninggalnya Agung Syuhada 2017 lalu.

"Jujur, saja aku sempat down ketika suami sekaligus pendiri ponpes meninggal. Saya berpikir, bagaimana nanti kelangsungan berguru belum dewasa ini ke depan," tuturnya.

Namun, alasannya dorongan dari Ibunda Presiden Jokowi biar dirinya tetap bertahan dan melanjutkan usaha sang suami, maka dirinya bangun sehingga acara ponpes tetap berjalan, bahkan jumlah santrinya juga bertambah.

"Saya masih ingat wejangan ibu Sudjiatmi yang membesarkan hati, bahwa aku tidak sendiri dalam meneruskan kelangsungan acara ponpes. Akan banyak yang membantu. Dan itu dibuktikan dia melalui utusannya yang selalu tiba memberikan bantuan. Meski tidak besar, tapi bagi kami supportnya luar biasa," katanya.

Gedung Sujiatmi Notomiharjo dibangun semenjak 2017. Gedung tersebut dibangun tiga lantai di mana masing-masing luas bangunannya 250 meter persegi di setiap lantai. Lantai satu diperuntukan operasional acara berguru mengajar, lantai dua laboratorium, serta lantai atas untuk asrama.

Mendiang pengasuh sekaligus pendiri Kholifatullah Singo Ludiro ini semasa hidupnya dikenal sebagai guru mengaji keluarga Presiden Jokowi.

Adapun keluarga Presiden Jokowi yang mengaji ke almarhum KH Agung Syuhada yaitu Ibunda Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo dan adik-adik Jokowi. [okezone.com]

Sri Mulyani: Indonesia Gres Bangkit Mrt Sudah Ribut

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam empat tahun belakangan gencar melaksanakan kerjasama pembangunan infrastruktur. Tujuannya yaitu untuk membangun dan menghubungkan aksesbilitas antar daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sangat penting untuk dilakukan. Sebab, ketika ini daya saing infrastruktur di Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga menyerupai Malaysia sampai Thailand.

Sebagai salah satu bukti tertinggalnya infratruktur di Indonesia yaitu ketika berkunjung ke luar negeri. Banyak masyarakat Indonesia yang menyebut jikalau infrastruktur Indonesia begitu tertinggal dibandingkan Malaysia sekalipun.

"Infrastruktur tidak akan berhenti yang sudah dilakukan 4 tahun itu untuk kejar ketertinggalan kita dibandingkan negara lain di ASEAN. Kita nomor 5 di ASEAN. Anda sering kalau ke Singapura, Thailand, Malaysia wah kita kalah," ungkapnya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019)

Sebagai perbandingan, di Malaysia sudah dibangun Light Rail Transit (LRT), namun di Indonesia gres membangun LRT dan MRT dalam empat tahun belakangan. Bahkan jikalau dibandingkan Thailand, ketika ini negeri Gajah Putih itu akan membangun Central Stasiun terbesar bahkan lebih besar dibandingkan stasiun di New York.

"Di Bangkok itu ada Central Stasiun yang lebih besar dari New York," ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengaku heran mengapa banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat pembanguan infratruktur. Padahal ketika berkunjung ke negara lain selalu mengeluhkan hal tersebut.

"Kalau Indonesia gres menciptakan MRT tapi ribut terus ya lihat sajalah pembandingnya negara tetangga," katanya. [okezone.com]

Lembaga Indikator Jelang Debat: Jangan Sepelekan Ma'ruf Amin

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai sosok calon Wapres Ma'ruf Amin tidak sanggup dianggap remeh jelang debat capres cawapres perdana, 17 Januari mendatang. Meski, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini belum pernah mengecap ajang debat pilpres.

"Kita jangan sepelekan Pak Ma'ruf. Beliau ini menerima gelar guru besar, lalu juga menerima doktor honoris causa dan dikenal sebagai pakar ekonomi syariah. Dan jangan lupa ia guru besar dalam tradisi ilmu logika perdebatan kaidah. Luar biasa jago," ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, di kantornya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Namun, ia menyadari, banyak yang mengkritik gaya berpolitik Ma'ruf Amin. Namun, terperinci sosok mantan Rais Aam punya modal.

"Memang yang jadi kritik sebagian orang ialah exposure-nya di media mainstreamyang kalah dari Sandi. Tapi sebetulnya Ma'ruf punya modal intelektual untuk sanggup bersaing," terperinci Burhanuddin.

Prabowo Dinilai Over Confidence

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dikala ngobrol santai bareng wartawan di rumahnya, Jakarta, Kamis (6/12). Ma'ruf bercerita ihwal dirinya yang dikabarkan jatuh sakit. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Dia menyadari, serangan dari Ma'ruf memang tak sekencang kandidat lainnya. Tapi dengan pengalaman menyerupai itu, sanggup jadi senjatanya Jokowi.

"Kalau Ma'ruf tampil wow di debat, itu sanggup menjadi senjata Jokowi. Makara salah satu yang menciptakan Pak Jokowi cemerlang di 2014 ialah ekspektasi kepada Jokowi yang rendah. Dulu orang pikir Jokowi akan jadi makanan empuk Prabowo, tapi yang terjadi sebaliknya. Prabowo over confidence jadi penampilannya tidak luar biasa, Jokowi sebaliknya," terperinci Burhanuddin.

Oleh alasannya ialah itu, lanjut dia, dengan pengalaman Jokowi di 2014 menyerupai itu, sanggup jadi akan terulang di sosok Ma'ruf Amin.

"Ma'ruf sanggup punya potensi menyerupai itu. Karena selama ini orang anggap Ma'ruf semata-mata tokoh agama," pungkasnya. [liputan6.com]

Jokowi: Doni Monardo Sosok Pemimpin Kuat, Ada Pr Besar Di Lampung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Letjen Doni Monardo, sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jokowi menyampaikan ada pekerjaan rumah (PR) yang besar untuk dikerjakan Doni.

Jokowi menyampaikan PR tersebut di antaranya adalah rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di Lombok dan Palu. "Kemudian masih kita ada lagi pekerjaan besar di Lampung," kata Jokowi usai peresmian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Jokowi menyampaikan selain itu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Doni. "Itu yang aku sampaikan membutuhkan administrasi yang kuat, lapangan yang kuat," katanya.

Apalagi, kata Jokowi, Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh cincin api alias 'ring of fire'. Sehingga diharapkan administrasi penanggulangan tragedi yang mumpuni.

"Perlu sebuah administrasi yang kuat, membutuhkan sebuah kepemimpinan yang besar lengan berkuasa untuk mengkonsolidasi, mengkoordinasi baik pemda, baik di pusat, baik di provinsi, baik TNI, pangdam, kodam, korem, dan kepolisian dalam rangka segera cepat dan respons terhadap tragedi yang ada," kata Jokowi.

Jokowi menilai, sosok Doni dapat diandalkan untuk hal tersebut. "Memerlukan leadership, sebuah kepemimpinan yang kuat. Dan aku melihat Pak Letnan Jenderal Doni orangnya," kata Jokowi. [detik.com]

Jokowi: Kepala Kepolisian Republik Indonesia Harus Tindak Tegas Pihak Yang Delegitimasi Kpu!

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai ada pihak yang berusaha mendelegitimasi KPU. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pegawapemerintah keamanan dihentikan tinggal membisu atas upaya pelemahan tersebut.

Jokowi mengatakan, KPU merupakan forum penyelenggara pemilu yang harus didukung oleh semua pihak. Oleh alasannya itu, pegawapemerintah dihentikan membiarkan kalau ada upaya yang ingin melemahkan KPU.

"Aparat dihentikan membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU, alasannya apapun KPU ini yaitu penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelengagra pemilihan legislatif yang semua harus mendukungnya," kata Jokowi dikala ditanya wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Jokowi menegaskan Polisi Republik Indonesia dapat mengambil tindakan tegas kalau ditemukan adanya upaya untuk melemahkan KPU. Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus tegas dalam menanggapi duduk kasus ini.

"Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi, itu aku sampaikan ke Kapolri juga tindak tegas!" kata Jokowi.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan ada pihak yang berusaha mendelegitimasi KPU. Hal itu terkait dengan beberapa isu yang menyudutkan KPU di media umum belakangan ini.

"Isu-isu yang tidak berdasar, dugaan kami untuk mendelegitimasi KPU. Kecuali isu-isu yang berdasar, ada data fakta, ada data, dan memang benar," ujar Arief di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Arief menyampaikan kritik terhadap KPU semestinya disampaikan menurut fakta dan data. Dia menyebut ada pihak-pihak yang berupaya mengganggu penyelenggaraan pemilu.

"Itu mungkin ingin memberi masukan dan catatan kepada KPU. Tapi kalau itu tak berdasar, nggak ada data dan faktanya, itu sudah niscaya ingin mengganggu pemilu kita, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dan yang begini harus dilawan. Bukan hanya KPU yang harus melawan, alasannya ini merusak kita semua," ujarnya. [.detik.com]

Jokowi Jawab Warta Korelasi Dirinya Dan Anies Baswedan Bermasalah

Presiden Joko Widodo menyinggung isu yang menyebutkan kekerabatan dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak baik gara-gara urusan politik.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi ketika berpidato pada program penyerahan akta lahan ke 3.023 orang di Gedung Serbaguna Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (9/1/2019).

Pada penghujung pidato, Presiden Jokowi awalnya berpesan biar masyarakat harus tetap menjaga persaudaraan dan persatuan satu sama lain.

Sebab, ia menemukan banyak gosip hoaks, fitnah dan bernada ujaran kebencian, akhir-akhir ini. Terutama menjelang Pemilu 2019.

Jokowi mencontohkan salah satu kabar hoaks itu.

"Orang-orang kira aku dengan Pak Anies itu ada masalah," ujar Jokowi.

Mendengar pernyataan Presiden, warga tampak melamun mendengar dengan saksama.

Jokowi lalu mengklarifikasi kabar tersebut.

"Ada problem gimana? Orang setiap hari ketemu, guyon bareng," lanjut dia.

"Yang seperti-seperti ini perlu aku ingatkan ke Bapak Ibu sekalian. Jangan hingga lantaran pilbup, pilgub, pilpres, antarsesama kita enggak saling menyapa, satu majelis taklim enggak saling sapa," lanjut dia.

Jokowi mengingatkan bahwa pemilihan umum akan tetap ada setiap lima tahun sekali. Oleh lantaran itu, jangan mengorbankan persatuan dan kesatuan hanya lantaran perbedaan pilihan politik.

"Apalagi jikalau mendekati bulan politik, itu yang namanya fitnah, hoaks, banyak. Coba lihat saja di media sosial," ujar Jokowi. [kompas.com]

Jokowi Disebut Sahabat Perempuan, Srikandi Solo Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Aktivis wanita dan ibu rumah tangga di Kota Solo, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Komunitas Srikandi Indonesia (KSI) mendeklarasikan pinjaman kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Deklarasi KSI digelar di Gedung Graha Saba Buana di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/1/2019).

Deklarasi tersebut diikuti sekitar 500 penerima dari 20 komunitas wanita dan dihadiri Ibunda Presiden Jokowi, Sudjiatmi Notomiharjo, Direktur Penggalang Pemilih Perempuan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ida Fauziyah dan Ketua Umum KSI Yanti Rukmana.

Yanti menjelaskan, nama Srikandi dipilih sebab merupakan simbol suri contoh prajurit wanita dalam pewayangan.

Tujuan pergerakan KSI ialah mengangkat harkat dan tugas perempuan-perempuan Indonesia untuk lebih baik, sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pendukung ekonomi keluarga.

"Deklarasi dilatarbelakangi oleh berkembangnya kerawanan pemilihan presiden di Indonesia yang semakin meningkat," kata Yanti.

Yanti mengatakan, dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf Amin sebab pasangan ini diyakini akan menawarkan kehidupan politik yang higienis dan mengabdi kepada rakyat.

"Srikandi Indonesia percaya diri untuk terus melawan kebohongan, menjaga keluarga untuk tidak gampang tercemar kebohongan," katanya.

Menurut Ida, Indonesia membutuhkan pemimpin yang menimbulkan wanita sebagai sahabat. Pemimpin yang dimaksudkan tersebut ialah Prasiden Jokowi yang kini ini mencalonkan kembali sebagai capres pada Pilpres 2019.

Bahkan, lanjut Ida, empat tahun menjadi pemimpin Indonesia, Presiden Jokowi menempatkan wanita bukan sebagai subordinat (bawahan) melainkan kawan strategis bagi kaum laki-laki.

"Kebersahajaan Pak Jokowi itu aku kira layak untuk kita katakan Jokowi ialah sahabat perempuan," ungkap Ida.

Politikus Senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menambahkan, Presiden Jokowi telah menandakan komitmennya terhadap kaum wanita selama empat tahun terakhir kepemimpinannya, yakni menempatkan wanita dalam pemerintahannya. [kompas.com]

Tim Prabowo Bikin 2 Posko Di Solo, Kubu Joko Widodo Sebut Mereka Panik

Setelah mendirikan Posko Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi di Jalan Adi Soemarmo, Karanganyar beberapa waktu lalu, tim Pemenangan Prabowo-Sandi segera meresmikan Posko lainnya di Jalan Letjen Suprapto. Kedua markas tim Prabowo tersebut letaknya tak jauh dari kediaman Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi.

Menanggapi hal tersebut Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Ida Fauziah mengaku tetap damai dan tak khawatir.

"Kenapa kita tenang, sebab kita yakin bahwa kita leading. Kalau mereka membutuhkan banyak posko itu berarti mereka tidak tenang," ujar Ida di Solo, Rabu (9/1).

Ida menyampaikan, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan semakin banyaknya posko pemenangan Prabowo-Sandi di Solo. Menurutnya keberadaan posko tersebut tak menghipnotis elektabilitas Jokowi di Jawa Tengah.

"Alhamdulilah perolehan elektabilitas Pak Jokowi di Jawa Tengah masih sangat tinggi. Itu akan terus kita jaga," lanjutnya.

"Biasa aja, bila mereka bikin banyak posko kan berarti mereka yang panik dong," katanya lagi.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno meresmikan sebuah Posko yang berjarak sekitar 2,5 kilometer di wilayah Klodran, Colomadu, Minggu 30 Desember lalu. Posko tersebut difungsikan sebagai Sekretaris Nasional wilayah Solo Raya. Dalam waktu bersahabat sebuah gedung yang hanya berjarak 500 meter juga akan diresmikan untuk operasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. [merdeka.com]

Tkn Jokowi: Di Pilkada Dki Anaknya Saja Kalah, Itu Tanda Taji Sby Tak Tajam

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mempertanyakan taji Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sanggup menaikkan elektabilitas capres Prabowo Subianto. Sebab, putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kalah di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta.

Pada Pilkada DKI 2017, terdapat tiga pasang calon. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. AHY kalah telak di putaran pertama.

"Kita lihat saja di Pilkada Jakarta saja pak SBY anaknya kalah. Apakah itu menerangkan taji Pak SBY tidak tajam atau tidak bertaji lagi," kata Sekretaris Jenderal PSI itu di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

Menurut Antoni, sapaannya, taji SBY sanggup diperlihatkan bagaimana cara menyikapi anak buahnya Andi Arief. Andi dinilai berbeda dengan gaya politik Presiden RI keenam yang santun. Sementara, Andi kerap bersuara keras di Twitter soal penyebaran hoaks tujuh kontainer surat bunyi tercoblos.

"Kira-kira Pak SBY masih bertaji enggak untuk sekadar menunjukkan hukuman Andi Arief yang merusak gambaran Demokrat dan merusak gambaran SBY," kata dia.

Pernyataan itu menanggapi survei elektabilitas capres-cawapres terbaru oleh Indikator. Elektabilitas Jokowi dan Prabowo masih terpaut 20 persen. Demokrat percaya tren Jokowi turun sehingga jikalau SBY mulai menyapa masyarakat, Prabowo bakal menyalip petahana.

Antoni tidak percaya jikalau survei tersebut dibaca tren elektabilitas Jokowi turun. Dia tak yakin Prabowo bakal menyalip dengan dan seni administrasi memakai hoaks.

"Bahwa hoaks tidak lagi menurunkan menaikkan elektabilitas," ucapnya. [merdeka.com]

Survei Jokowi-Ma'ruf Positif, Tkn Minta Jangan Cepat Puas

Hasto Kristiyanto, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin mengakui pasangan calonnya mendapat hasil faktual di survei Pilpres 2019. Namun, dia meminta tim kampanye dan partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terus bekerja keras dan tidak cepat puas.

"Terus bekerja keras dan tidak cepat puas," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (9/1/2019).

Hasto menjelaskan, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digawangi Burhanuddin Muhtadi menyebutkan keunggulan Jokowi-Ma'ruf Amin 54.9% dibandingkan Prabowo-Sandi 34.8% dengan undecided 9.2% membuktikan, masyarakat tidak terpengaruh oleh hoaks.

“Hal faktual dari survei tersebut semakin memperkuat dalil pokok taktik kami bahwa rakyat menghargai fatwa dan tindakan faktual rakyat lebih mengapresiasi politik santun dan rakyat berpikir kritis serta jernih, dan tidak terpengaruh hoaks. Dengan demikian, the power of positive thinking-lah yang menjadi keunggulan Jokowi-KH Ma’ruf Amin," katanya.

Hasto menambahkan, banyaknya isu bohong yang beredar malah menciptakan perilaku militansi para kader dan masyarakat meningkat bahkan di luar pemilih Jokowi-Ma'ruf.

“Terbukti bahwa hoaks dan fitnah hanya berdampak pada peningkatan militansi parpol dan tim kampanye masing-masing, tetapi tidak mempunyai dampak elektoral yang signifikan. Rakyat juga menilai bahwa Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang menjadi korban fitnah," tambahnya.

Atas hasil survei itulah, Hasto mempercayai Jokowi berkomitmen untuk hijrah dari politik hoaks menuju wajah politik yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. "Selamat tinggal politik hoaks dan fitnah, berpolitiklah dengan cara-cara yang mencerahkan," tutupnya. [okezone.com]

Jokowi-Kh Ma'ruf Unggul Dalam Sejumlah Survei

Pasangan capres dan cawapres no 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin unggul dalam sejumlah survei dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil survei dari Oktober sampai Desember 2018, Jokowi-KH Maruf masih unggul dari Prabowo-Sandi

Berikut hasil survei dari sejumlah forum survei yang dirangkum Okezone per hari ini Rabu (9/1/2019).

1. Indikator Politik Indonesia

Survei Indikator Politik Indonesia dilaksanakan dalam rentang waktu 16-26 Desember 2018. Survei ini memakai metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar +/- 2,9 persen dengan tingkat iman 95 persen. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada 1.220 responden seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil survei ini, elektabilitas Jokowi–Ma’ruf memperoleh proteksi sebesar 54,9 persen. Sementara, Prabowo–Sandiaga menerima proteksi sebanyak 34,8 persen.

Jika dibandingkan hasil survei pada September–Desember, Jokowi–Ma’ruf mengalami penurunan dari 57,7 persen ke 54,9 persen. Sedangkan Prabowo–Sandi mengalami kenaikan dari 32,3 persen pada September 2018 dan 34,8 persen pada Desember 2018.

2. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA

Hasil Lingakaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada November 2018 elektabilitas Jokowi-Ma’ruf meraih 53,2%, sedangkan Prabowo-Sandi hanya 31,2% suara.

Selama dua bulan terakhir elektabilitas pasangan calon presiden-wakil presiden Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga mengalami turun naik. Namun, tidak banyak mengubah selisih elektabilitas kedua pasangan tersebut di mana Jokowi-Ma’ruf masih unggul dengan selisih di atas 20% suara.

3. Lembaga Media Survei Nasional (Median)

Survei Median dilakukan pada 4-16 November 2018 dengan sasaran sampel sebanyak 1.200 responden yang mempunyai margin of error sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat iman 95%. Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi di 34 provinsi dan gender.

Dari survei ini diketahui, elektabilitas Jokowi–Ma’ruf sebesar 47,7%, bunyi Prabowo–Sandi mencapai 35,5%. Dalam survei ini ada sekira 16,8% responden yang belum memilih pilihan atau undecided voters.

survei Median menunjukkan, Jokowi–Ma’ruf unggul di Jawa dan tempat desa. Sementara Prabowo-Sandi unggul di pengguna media sosial.

4. Alvara Research Center

Lembaga ini menggelar survei pada 8-22 Oktober 2018 dengan 1.781 responden, yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia. Survei ini juga memakai metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,37 persen.

Berdasarkan survei ini, elektabilitas Jokowi–Ma’ruf memperoleh 54,1%, sedangkan lawannya 33,9%. Dalam survei ini ada sekira 12% responden yang belum memilih pilihan atau undecided voters.

Selain itu, survei memperlihatkan 55% pemilih pasangan nomor urut 01 menyatakan tidak akan mengubah pilihannya. Begitu pula dengan pasangan nomor urut 02 sebesar 57,7%. [okezone.com]

Pemerintah Joko Widodo Berhasil Berdiri Pelayanan Publik Terintegrasi & Turunkan Pungutan Liar Secara Signifikan

Pemerintahan Jokowi-JK berhasil membangun pelayanan publik yang terintegrasi dan akan memperluas layanan tersebut sebab masyarakat sanggup mencicipi manfaatnya. Selain itu, penguatan juga dilakukan dari dua sisi, yakni regulasi dan tindakan pencegahan yang kian efektif.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Publik “Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, 09 Januari 2019. Hadir dalam diskusi tersebut Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, dan Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo.

“Saya berkeliling ke banyak kawasan di negeri ini untuk memonitor dan mengevaluasi pelayanan publik yang terintegrasi. Di Banyuwangi misalnya, kita sanggup menjumpai Mall Pelayanan Publik (MPP). Warga sanggup mengurus dokumen kelahiran hingga dengan kematian, dari dokumen kerja untuk menjadi tenaga kerja absurd hingga dengan sesudah ia purna sebagai TKA, pada satu tempat,” ujar Yanuar.

Menurut Yanuar, mall pelayanan publik semacam itu kini sudah tersedia di 9 lokasi dengan layanan mencapai ratusan jenis, dan akan terus ditingkatkan jumlahnya di seluruh Indonesia. Berpuluh-puluh tahun lamanya kita didera masalah lambatnya pelayanan publik, yang berakibat pada munculnya persepsi bahwa mendapat layanan publik itu harus mengeluarkan biaya. “Survei Nasional Korupsi pada 2018 menunjukkan, 60% responden rela dan mau dipungut liar (pungli) asalkan urusannya cepat selesai. Padahal layanan itu yaitu hak warga yang sanggup diperoleh secara cuma-cuma,” imbuhnya.

Langkah dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi terutama di sektor pelayanan masyarakat, berdasarkan Yanuar, sudah mengatakan titik terang dan perlu dilanjutkan.

“Pungli memang belum sanggup diberantas hingga angka nol. Tapi capaian di banyak sekali sektor mengatakan kemajuan yang berarti. Pungli di sektor kesehatan misalnya, turun dari 14% di tahun 2016 menjadi 5% pada tahun 2018. Di sektor manajemen publik, turun dari 31% ke 17% pada periode yang sama. Di bidang pendidikan, turun dari 18% ke 8% dan di sektor kepolisian dari 60% menjadi 34%,”kata profesor dari University of Manchester tersebut.


Pencegahan Kian Menonjol

Menurut Antasari Azhar, pencegahan korupsi di masa pemerintahan Joko Widodo sangat terasa. “Pak Jokowi itu orang baik dan kita sanggup mencicipi dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan sebab banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun sesungguhnya lebih sebab peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi Pemerintah,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

“Masyarakat sanggup melihat, pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat sanggup bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan sanggup bertanya di mana masalahnya,” kata Antasari.

Meningkatnya tugas masyarakat, menurutnya juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi dalam pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga pegawanegeri dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.

Sementara itu, Johan Budi mengungkapkan, salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara. “Dulu, APBN itu belum sanggup dipakai pada bulan Januari. Sekarang, pada bulan Januari anggaran sudah sanggup dipakai tanpa harus menunggu berbulan-bulan,” kata mantan jurnalis tersebut.

Yang lebih penting dan fundamental lagi, berdasarkan Johan, Presiden Jokowi menempatkan forum menyerupai KPK sebagai ujung tombak yang sentral. Upaya untuk memperlemah KPK dihadapi Presiden justru dengan membangun regulasi yang menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan. “Di situ sangat terang arah dan komitmennya,” papar Johan.

Bagi Adnan Topan Husodo, yang juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu aspek pengawasan atau monitoring. “Negara perlu melaksanakan sendiri, sehingga kita sanggup mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah menyerupai apa,” ujar Adnan.

Ia mengusulkan, perlunya dibangun ekosistem layanan publik yang mencakup empat aspek, yakni kebijakan, proses bisnis, aktor, dan prosedur stick and carrot. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kuncinya. “Dengan cara itu, bukan korupsi yang dikejar-kejar, tetapi perbaikan layanan publik yang lebih baik sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi,” pungkas Adnan. [KSP]

Momen Joko Widodo Ajak Anies Borong Kerupuk Dan Gorengan Di Tambora

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke tempat Tambora, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya itu, Jokowi mengajak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memborong dagangan warga.

Momen itu terjadi ketika Jokowi yang didampingi Anies meninjau agenda Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Pemodalan Nasional Madani (PNM) di Lapangan Bola Persima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (9/1/2019). Di tengah lapangan tersebut terdapat tenda terpal, sementara sekelilingnya lapangan becek dan sebagian banyak genangan.

Dalam peninjauannya itu, Jokowi mengimbau semoga dukungan modal Rp 2.000.000 yang diberikan ke warga sanggup dimanfaatkan untuk modal perjuangan dengan baik.

"Saya sebelumnya sudah lihat agenda Mekaar kita ini di Bogor. Saya tanyakan juga satu persatu sanggup nyicil dan ngangsur nggak? Saya lihat ada 3 warung di situ juga. Pagi ini aku mau tanya ke ibu-ibu semuanya, alasannya yakni di seluruh Indonesia ada 4 juta 57 ribu, peserta agenda Mekaar. Ini perjuangan super mikro yang dibantu oleh pemerintah di setiap provinsi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dengan adanya agenda Mekaar ini, dibutuhkan sanggup membantu perjuangan yang dijalani warga. "Jangan sudah dibantu usahanya tetap saja. Kan sudah dibantu Rp 2-3 juta, bila perjuangan nasi uduk dibantu Rp 2 juta tambah jualan gorengan, tambah bakso lagi," katanya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi berdialog dengan warga yang menerima modal dan menjalani usaha. Usai dialog, Jokowi juga sempat meninnau pribadi beberapa lapak yang dijajakan di ppinggir tenda.

Lapak tersebut menjual banyak sekali jenis dagangan, di antaranya dagangan masakan masakan, gorengan sampai kerupuk dan minuman. Jokowi pun memborong dagangan warga itu.

Jokowi membeli beberapa bungkus kerupuk. Dia juga memborong beberapa kantong plastik gorengan yang dijajakan. Melihat Anies yang juga meninjau lapak warga itu, Jokowi mengajak untuk memborong.

"Borong gorengan Pak Gub," kata Jokowi.

"Iya Pak," kata Anies yang kemudian mendekat ke lapak gorengan.

Tak usang kemudian, Jokowi dan Anies meninggalkan lokasi tersebut. Jokowi dan Anies tampak berhati-hati ketika melangkah, alasannya yakni jalan yang dilewati becek dan licin.

Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi juga sempat dipanggil warga untuk bersalaman dan foto bersama. Jokowi meladeni permintaan warga itu. [detik.com]

Relawan Joko Widodo 'Poros Benhil' Ajak Moeldoko Sampai Artis Bersih-Bersih

Relawan Jokowi 'Poros Benhil' akan menggelar agresi bersih-bersih salam jempol ceria di daerah Bundaran HI, Jakarta. Artis Ibu Kota hingga Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko, diundang.

"Untuk persiapan agresi kami ini, kebetulan yang mendaftar penerima agresi itu sudah 5.000 yang akan terus berlangsung hingga 8.000 yang terkonfirmasi. Kemudian agresi ini akan dihadiri oleh Jenderal (Purnawirawan) Dr Moeldoko, lalu Profesor Rokhmin Dahuri, beserta artis-artis Ibu Kota," kata Korlap Aksi, Akhrom Saleh, di Rumah Juang Jokowi Poros Benhil, Jalan Danau Toba Pav. 145, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Aksi bersih-bersih direncanakan digelar hari Jumat (11/1) pukul 15.30 WIB. Para relawan menegaskan menggelar program tersebut untuk menangkis hoax yang diarahkan kepada Jokowi.

"Kenapa kami mengadakan permintaan konferensi pers ini, ibarat sebagaimana yang disampaikan oleh korlap penanggung jawab agresi nanti yang akan mengendalikan agresi nanti, Jumat nanti salam jempol ceria ini, saya cuma akan menambahkan, kenapa agresi ini muncul? Apa alasan agresi ini timbul dalam konsep salam jempol ceria dan dihadiri oleh artis artis? Konsepnya ialah bentuk dari sebuah kesepakatan kita para relawan, kita no hoax no SARA. Itu terang kesepakatan kita," kata Koordinator Relawan, Aznil Tan, dalam kesempatan yang sama.

Dalam agresi ini akan dilakukan pelepasan balon. Kemudian penerima akan secara simbolis membawa sapu untuk bersih-bersih.

"Teatrikalnya kita simbolis bawa sapu bersih-bersih dan kita jamin, sehabis aksi, tempat ini bersih. Dan kita pribadi ke KPU. Bahwa kita dari relawan Jokowi meminta juga KPU untuk bersih, itu pesan juga," ujar Aznil Tan. [detik.com]

Hasto Cs Disebut Faksi Setan, Tkn Joko Widodo Pertimbangkan Polisikan Andi Arief

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin berencana kembali mempolisikan Andi Arief. Ini karena cuitan Wasekjen Partai Demokrat (PD) itu yang menyebut Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, cs sebagai faksi setan.

"Prosesnya di Mas Hasto. Kita akan mempertimbangkan terhadap cuitan-cuitan tersebut, apakah memang perlu kami laporkan atau tidak, nanti tergantung kepada cuitan yang disampaikan oleh Andi Arief kepada orang-orang yang beliau tuju," ungkap Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irfan Pulungan, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Cuitan Andi Arief soal faksi setan di-posting di akun Twitternya pada Senin (7/1). Andi menyebut ada faksi setan di rezim Jokowi dan menyebut nama Hasto, yang juga merupakan Sekjen PDIP.

"Tapi kasus ini tidak akhir satu-dua hari, kami akan coba. Kalau memang dibutuhkan, diperlukan, ya kenapa tidak?" kata Irfan.

"Itu kan kasus menghina di ruang publik. Faksi setan. Apalagi beliau menyebutkan Dirut Pertamina kan di situ. Apa motivasi beliau memberikan itu beliau sandingkan terhadap Pak Hasto?" imbuhnya.

Tak hanya itu, Irfan pun mempersoalkan cuitan Andi Arief yang menyebut telah melaporkan kasus pelaporan terhadap dirinya ke Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus hoax tujuh kontainer surat bunyi tercoblos. Dalam cuitannya, Andi Arief menyebut SBY hanya senyum-senyum saja.

"Saya mempertanyakan juga di dalam cuitan Andi Arief di tweet selanjutnya, beliau memberikan itu 'saya sudah memberikan kepada Pak SBY' kan? Tapi 'Pak SBY hanya tersenyum2 saja'. Nah, itu harus diperjelas juga itu maksudnya bagaimana," sebut Irfan.

Ia meminta ada penjelasan mengenai hal tersebut. Apakah dengan cuitan tersebut, kata Irfan, SBY baiklah dengan langkah Andi Arief terkait hoax tujuh kontainer surat bunyi tercoblos.

"Apakah Pak SBY setuju, ya kan? Apa Pak SBY itu bagaimana, kita kan nggak tahu. Apakah pernyataan itu merupakan cuilan dari kolektifnya Partai Demokrat yang selama ini kita ketahui Andi Arief sangat intens terhadap kasus medsos," paparnya.

TKN Jokowi-Ma'ruf sudah melaporkan Andi Arief ke Bareskrim terkait kasus hoax surat bunyi tercoblos. Ini menyusul cuitan Andi Arief yang mem-posting pesan bunyi soal informasi yang ternyata hoax itu. Dalam cuitannya, Andi meminta KPU mengusut kebenaran soal tujuh kontainer surat bunyi yang sudah tercoblos.

"Isi rekaman yang sudah viral itu kita minta juga sanggup mampu diperiksa nama-nama itu. Untuk sanggup mengetahui apakah nama-nama yang disebutkan itu atau lembaga-lembaga yang disebutkan itu mengetahui soal kasus ini atau tidak," ucapnya.

Melalui pengusutan kasus ini, Irfan berharap sanggup mengungkap segala motif di baliknya. Sebab, dalam rekaman yang beredar itu juga disebut sejumlah nama dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Ini kan juga sanggup menjernihkan nama pribadinya yang disebutkan tersebut. Pak Djoko Santoso disebutkan. Dia sanggup menjelaskan jikalau beliau memang tidak punya hubungan. Jangan hingga beliau diam. Kalau beliau diam, kan ada interpretasi orang gitu. Kenapa disebutkan nama dia, kenapa disebutkan salah satu partai. Itu kan harus diklarifikasi supaya publik menerima kejelasan mengenai kasus ini," urai Irfan.

Andi Arief mem-posting cuitan soal faksi setan di akun Twitternya @AndiArief_ pada Senin (7/1). Pernyataan soal faksi setan itu dibagi dalam beberapa cuitan.

"Di dalam rejim Jokowi ini ada faksi setan. Misalnya Sekjen PDIP Hasto dkk. JANGAN lupakan bagaimana Hasto ini operasi melumpuhkan KPK lewat Abraham Samad. Faksi Setan itu ibarat juga setan pintar merayu, memberi angin nirwana jabatan," tulis Andi Arief.

"SALAM buat pimpinan Faksi setan Hasto Sekjen PDIP dari administrator Pertamina yang anggun itu. Pertamina sedang sekarat, kesulitan keuangan. Itulah jawaban menempatkan orang alasannya ialah dasar perasaan," lanjutnya.

Cuitan soal faksi setan dilanjutkan Andi Arief hari ini. Cuitan tersebut menyusul pelaporan Andi terhadap lima orang dari kubu Jokowi-Ma'ruf, termasuk Hasto dan Irfan Pulungan.

"Kawan-kawan semua, mohon bantuannya untuk memonitor laporan saya di Bareskrim terhadap beberapa orang "faksi setan" di TKN Jokowi pimpinan sekjen PDIP Hasto yang telah melaksanakan "pembunuhan" dan "kekejaman" verbal," kata Andi Arief.

Sementara itu, cuitan Andi Arief yang menyebut nama SBY juga ia posting pada Senin lalu. Cuitan tersebut sebagai tanggapan atas pelaporan TKN Jokowi-Ma'ruf kepada dirinya terkait kasus hoax tujuh kontainer surat bunyi tercoblos. Ia juga turut me-mentionakun Twitter Presiden RI ke-6 itu. [detik.com]

Antasari: Jokowi-Ma'ruf Sama-Sama Mumpuni

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyebut calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memahami betul bahan debat perdana. Penguasaan Jokowi perihal warta Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, aturan dan terorisme tak perlu diragukan.

Menurut dia, Jokowi merupakan praktisi penyelenggara negara. Begitu pula dengan kualitas calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin.

"Kenapa ragu dengan beliau? (Ma'ruf) Tidak harus di pemerintahan (untuk paham)," kata Antasari di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Baik Jokowi maupun Ma'ruf, dianggap punya kapasitas dan pengetahuan mumpuni soal warta debat. Misalnya, mengenai penanganan korupsi yang optimal, ditandai dengan penangkapan banyak koruptor. Antasari membuatkan pandangan mengenai warta debat. Misalnya terkait masalah Novel Baswedan yang akan dimainkan kompetitor. Jokowis terang menegaskan posisinya, tidak melaksanakan intervensi.

Penanganan masalah itu, kata Antasari, diserahkan ke kepolisian. Adapun terkait lamanya pengungkapan kasus, hal itu sangat tergantung dengan komponen pengusutan, contohnya terkait bukti.

"Masih berjalan dan belum selesai. Saya saja 8 tahun (berproses) kok. Masalah aku sudah selesai?" kata Antasari.

Ia yakin, ke depan masalah itu akan selesai, bersamaan dengan perbaikan di bidang penegakan hukum. Keyakinan tersebut didasari pemahaman Antasari atas langsung Jokowi.

"Karena gini, ia itu orang baik. Beliau concern dengan masalah korupsi dan ia ingin keadilan itu ada," tandasnya. [medcom.id]

Relawan Balad Joko Widodo Optimistis Menang Telak Di Jabar Dan Banten

Relawan Balad Jokowi menggelar rapat koordinasi se-Jawa Barat dan Banten. Rapat koordinasi dilakukan untuk memperkuat seni administrasi dan menyatukan kekuatan seluruh elemen untuk memenangkan pasangan calon presiden Joko Widodo dan wakilnya ma`ruf Amin.

“Alhamdulillah, semua koordinator tempat (korda) Kabupaten/Kota hadir hari ini. Balad Jokowi fokus dan konsentrasi untuk pemenangan di Jabar-Banten,” kata Ketua Koordinator Nasional Balad Jokowi, Muchlas Rowi, Rabu, 9 Januari 2019.

Muchlas menambahkan, Balad Jokowi bertekad memperlihatkan kemenangan hingga 60 persen untuk Jokowi-Ma`ruf.

"Dengan kerja-kerja terukur yang selama ini kita lakukan hingga hari pemilihan mendatang, dan melihat antusiasme dan pertolongan masyarakat terhadap Balad Jokowi, kami optimistis Balad Jokowi akan menjadi momok angker bagi capres-cawapres 02 di Jawa Barat dan Banten,” ujar Muchlas.

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Raja Juli Antoni yang juga hadir dalam pembukaan Rakor Balad Jokowi berharap  semua relawan Balad Jokowi sanggup menangkal hoaks. Menurutnya, suhu politik menjelang Pemilu 2019 menciptakan politikus menjatuhkan lawan politik dengan cara yang sangat tidak beradab.

"Saya meminta para relawan Balad Jokowi bersatu menangkal hoaks yang berupaya menjatuhkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar di negeri ini," kata Toni.

Toni optimistis dan percaya bahwa relawan Balad Jokowi selain sanggup memenangkan Jokowi-Maruf di Jawa Barat dan Banten, juga berani melawan hoaks yang dituduhkan kepada capres-cawapres nomor urut 01.

"Jadilah relawan yang mempunyai akad tinggi, berani, dan tidak jiper melawan dan menghadapi hoaks- hoaks yang tengah beredar,” tegas Toni.

Balad Jokowi merupakan relawan militan capres Joko Widodo yang fokus pemenangan di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Balad Jokowi sudah keliling, membentuk koordinator tempat (Korda) dan melaksanakan program-program kampanye di seluruh kabupaten-kota Provinsi Jawa Barat dan Banten. [medcom.id]

Swing Voters Diyakini Kepincut Capaian Ekonomi Jokowi

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani menyebut hasil survei pasangan calon Jokowi-Ma'ruf sekarang berada di kisaran 50 hingga 60 persen suara. Meski masih unggul, angka ini masih perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan bunyi dari pemilih mengambang atau swing voters.

"Itu totalnya tentu dapat jadi memang ada di kisaran 20 hingga 25 persen (swing voters)", kata Arsul di kompleks dewan perwakilan rakyat RI, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Menurut Arsul, TKN berupaya merebut bunyi swing voters dengan memperkuat pembahasan informasi ekonomi. Isu ini yang selalu menjadi komoditas politik kubu Prabowo-Sandi.

"Soal ekonomi dan lain sebagainya itu tetap harus kami jaga dan sebisanya malah harus diperbaiki keadaan sosial ekonomi kita," terperinci Arsul. Baca: Ridwan Kamil Siapkan Strategi untuk Menangkan Jokowi

TKN optimistis Jokowi sebagai petahana telah mengatakan sejumlah capaian di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah di sektor ekonomi selama ini sudah sesuai jalur.

"Misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan wacana capaian dan kemudian defisit dan segala macam, semua membuktikan on the right track," tambah Arsul. [medcom.id]