Kalau kita bicara PT. Kiani Kertas maka nama nama Bob Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto , terakhir tentunya rezim Soeharto, tidak sanggup dipisahkan. Mengapa ini harus saya tulis? Karena ini satu tumpuan bagaimana keserakahan itu tidak pernah habis habisnya membuat problem dan itu dilakukan oleh mereka yang berakal dan erat dengan kekuasaan. Kiani Kertas (KK) ialah perusahaan yang memproduksi bubur kertas, kertas dan papan serat berkepadatan menengah (Medium Density Fiberboard/MDF). Pabrik ini berlokasi di Kalimantan.
PT. Kiani Kertas ( KK) didirikan sebagai bab dari strategy pak Harto untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan. Agar tidak lagi diekspor mentah tapi diolah menjadi produk jadi yang bernilai tinggi. Keputusan pembangunan pabrik dimulai tahun 1990, namun mulai dibangun tahun 1994. Untuk meningkatkan produksi bubur kertas diperlukan mesin-mesin baru. Untuk itu P.T. Kiani Kertas membutuhkan USD 930 juta atau atau bila dikurs kini nilainya Rp 14 triliun. Hampir setengahnya, USD 410 juta US$ didanai oleh konsorsium bank, 4 diantaranya ialah BUMN dan 10 bank swasta. Lead Arranger ialah Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai Co-Arranger ialah Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Umum Nasional (BUN). Tidak itu saja, KK juga mendapatkan USD 410 juta dana reboisasi dari Pemerintah Indonesia dengan denah utang. Untuk memungkinkan menerima kredit negara, Suharto mengeluarkan Keppres 93/96 pada tanggal 10 Desember 1996. KK juga sanggup tax holiday semala 10 tahun. Itu semua terealisasi alasannya ialah Bob Hasan ialah kroni Soeharto.
Tapi apa yang terjadi sesudah proyek selesai dibangun? Pabrik itu tidak bisa mendapatkan materi baku yang cukup. Mengapa ? PT. Kiani Lestari sebagai HTI yang diandalkan sebagai supply guarantee, kapasitasnya dibawah kebutuhan KK. Tahun 2003 penyediaan kayu macet total dan KK menghentikan produksinya untuk jangka waktu setengah tahun alasannya ialah kekurangan materi baku. Sebelumnya KK dan Kiani lestari sudah dalam kondisi diserahkan oleh Bob Hasan kepada BPPN alasannya ialah tak bisa bayar utang bank sebesar Rp. 49,3 Triliun. Anda bisa bayangkan proyek senilai USD 930 juta tanpa perencanaan yang baik. Tentu motive nya bukan untuk bisnis tapi menjarah.
Ketika Era Megawati sebagai Wapres, Taufik Kemas menugaskan Luhut Binsar Panjaitan ( LBP) untuk mencarikan solusi atas problem KK dan Kiani Lestari. Karena proyek ini dalam jangka panjang sangat strategis dan juga problem utang yang harus diselesaikan biar negara tidak terlalu besar dirugikan. LBP menggandeng Hashim Djojohadikusumo untuk mengambil alih KK dan Kiani lestari. Hashim menempatkan Prabowo sebagai orang yang terlibat secara tidak pribadi dalam proses pengambil alihan ini. Skema yang digunakan dalam pengambil alihan ini ialah LBO ( Leverage buyouts ) atau ambil alih perusahaan tidak memakai uang sendiri tapi pakai uang bank.
Aksi yan dilakukan ialah mengambil alih hutang KK di BNI dengan menarik hutang dari Bank Mandiri. Aksi ini dilakukan atas nama P.T. Anugra Cipta Investa dengan menunjuk pemegang saham dan administrator nominee ( boneka). Setelah selesai proses LBO, PT Anugra Cipta Invstas melaksanakan trasfer right ke PT. Energi Nusantara yang tidak terlibat sama sekali secara aturan dalam agresi pengambil alihan. Rencananya KK dan Kiani akan di refinancing melalui pelepasan saham kepada pihak jepang. Yang sudah berminat dikala itu Marubeni dan Mitsubishi trading. Dari sini akan dapat melunasi hutang ke Bank Mandiri dan juga untung besar dalam bentuk capital gain.
Yang jadi problem transaksi LBO P.T. Anugra Cipta Investa dengan Bank Mandiri memakai collateral dalam bentuk SBLC dari BNP Paribas. Bank Mandiri tahu bahwa SBLC itu tidak bisa di cairkan. Itu hanya sebagai credit enhancement. Kalau SBLC itu dijadikan collateral utama maka akan mempengarui rasio CAR dan 3L Bank Mandiri di BI. Makanya Bank Mandiri tidak memakai denah loan tapi hanya bertindak sebagai channeling bank melalui bank di Singapore. Artinya Bank Mandiri meng- transfer SBLC itu ke bank lain dan memperlihatkan stop loss guarantee atas SBLC itu. Dengan demikian resiko ada pada Bank Mandiri bukan BNP Paribas sebagai bank penerbit. Sepintas transaksi ini kondusif dan tidak diketahui oleh BI. Aman bagi Mandiri alasannya ialah sesudah perusahaan diambil alih akan segera di jual ke jepan dan hasil penjualan itu untuk bayar hutang ke bank di singapore. Pejabat otoritas dikala itu hanya tahu bahwa Hashim dan Prabowo memang kaya raya.
Tapi apa yang terjadi kemudian ? Janji Kiani akan dijual kepada Jepang tidak dilaksanakan oleh Hashim. Ini sama saja meniupkan angin topan ke Bank Mandiri yang teracam harus membayar hutang ke Bank di Singapore alasannya ialah SBLC sebagai collateral dipastikan default final tahun. Ketika itu Dirut Kiani ialah LBP. Melihat situasi ini LBP sadar bahwa PS dan Hashim tidak komit. Dia mengundurkan diri sebagai Dirut. Benarlah, setahun kemudian, ada tagihan antar bank ke bank Mandiri dan BI menyatakan posisi transaksi antar bank itu ialah potential loss. BI pribadi mendebit rekening Bank Mandiri di BI untuk melunasi kesepakatan ke bank di Singapore. Dampaknya Dirut Mandiri masuk penjara dan beberapa direksi diberhentikan.
Nama Hashim dan Prabowo higienis dari aturan pidana atas masalah default itu. Karena yang melaksanakan perikatan aturan ialah PT. Anugra Cipta Investa dimana baik Hashim maunpun Prabowo tidak ada namanya di perusahaan itu. Mengapa PT. Energi Nusantara tidak melaksanakan skenario melepas saham ke jepang biar sanggup bayar hutang PT. Anugra Cipta Investa dan menyelamatkan Bank Mandiri dari default dengan bank di singapore ? Kita tidak tahu. Yang terang ada pihak jadi korban dan ada pihak yang berpesta dari transaksi ini. Dan hebatnya walau belakangan Kiani menghadapi kesulitan likuiditas dan banyak PHK yang sempat demo alasannya ialah belum dibayar pesangon, PT. Energi Nusantara sebagai pemilik Kiani bisa melepas sahamnya kepada JP Morgan & Co dan Mr. Lauw dari Singapur dengan nilai transaksi 200 juta US$ dan juga sanggup suplemen untuk melunasi hutang pada bank. Siapapun otak dibalik transaksi ini memang hebat. Kaya raya tanpa keluar modal dengan mengorbankan pihak lain tanpa ada perasaan berdosa.