Hakikat Sumber Daya Ekonomi.

Agustus lalu, Apple menjadi perusahaan yang mempunyai nilai pasar tertinggi di dunia. Pada penutupan Kamis (2/8), harga saham Apple naik menyentuh level US$207,05 per lembar saham, menimbulkan kapitalisasi pasarnya mencapai US$1 trilyun sama dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu. Perusahaan itu bahkan mempunyai saldo kas yang melebihi cadangan devisa luar negeri Indonesia. Pada Juni lalu, saldo kas dan setara kas Apple yakni sebesar US$243,7 milyar dibandingkan dengan cadangan devisa Indonesia sebesar US$119,8 milyar. Apa yang mengakibatkan Apple menjadi sebesar itu? Salah satunya yakni iPhone, produk yang menyampaikan dampak yang sangat besar pada komunikasi bergerak ini, menjadi penopang pendapatan untuk Apple. Sejak peluncurannya di 2007, iPhone telah terjual lebih dari 1,4 milyar unit. Untuk Q3 2018, Apple mencatatkan pendapatan sebesar US$53,3 milyar dan 56% darinya yakni berasal dari penjualan iPhone. China juga menyampaikan donasi terhadap pertumbuhan Apple, dengan menyumbang pendapatan ketiga sesudah AS dan Eropa. Walau iPhone menerima tentangan dari produk lain, khususnya merek lokal, Apple masih bisa mengandalkan China dari produknya yang lain menyerupai iPad dan Mac.

Tapi tahukah anda, bahwa anda tidak akan menemukan pabrik Apple di AS. iPhone memang dirancang di Cupertino, California, namun smartphone itu diproduksi di Foxconn di Taiwan, Vietnam dan India namun yang terbesar di Shenzhen, China, memperkerjakan lebih 3 juta orang .. Pasar terbesar Apple ada di Amerika serikat. Ini salah contoh kasus mengapa Trumps menaikan tarif impor. Agar Apple memindahkan pabriknya ke Amerika Serikat. “ Harga Apple mungkin naik lantaran masifnya tarif yang kami kenakan ke China - tapi ada solusi gampang di mana bisa ZERO tax, dan bahkan ada insentif pajak. Buat produk di United States ketimbang China. Mulai bikin pabrik sekarang.” Kata Trumps lewat akun tweeter nya. Namun mungkinkah ? . Di China sendiri Apple keok dengan smartphone merek China menyerupai Huawei, Oppo dll. Bahkan di China jikalau orang pakai smartphone Apple dianggap low class. 

Mengapa Apple tidak merelokasi pabriknya ke AS? persoalannya yakni tenaga kerja AS tidak akan bisa menyaingi pekerja dari China. Walu honor pekerja China lebih rendah dari Amerika namun produktifitas mereka jauh lebih tinggi. Itu sebabnya walau tarif yang dikenakan Trump termasuk tinggi namun masih lebh efisien dibandingkan membuatnya di AS. Di perkirakan jikalau buat di AS maka harga Apple akan naik dua kali lipat. Bagaimana mungkin bisa bersaing dengan produk China dan Korea ( samsung )?. Apalagi di AS tidak tersedia supply chain yang menjamin proses produk apple menjadi murah. Ini murni pertimbangan  bisnis. Engga ada urusannya dengan nasionalisme. 

Trump memang panik. Perusahaan AS yang membangun basis industri di China bukan hanya Apple tetapi termasuk General electric, Boeing dan masih banyak  lagi.  Apapun kebijakan Trump untuk menarik perusahaan AS mudik tidak akan efektif. Semakin Trumps keras dengan kebijakan tarif sehingga berdampak kepada perang dagang namun itu paradox dengan sistem yang ada di AS sendiri. Ingat bahwa pencetus globalisasi dan pasar bebas yakni AS. Keberadaan perusahaan AS di CHina juga lantaran kebijakan globalisasi itu sendiri. Masalah ekonomi AS bukann lantaran kurangnya sumber daya tetapi persoalanya terletak pada mental dari orang AS sendiri. Itulah yang harus diubah.

Kemajuan China lantaran smart melihat peluang globalisasi itu. Pemerintah China tidak melulu memperlihatkan insentif kepada investor tetapi rakyatnya memang antusias mendapatkan investor abnormal itu dan itu dibuktikan dengan etos kerja yang tinggi. Orang china sadar bahwa pada akibatnya bukan soal abnormal atau lokal tetapi terletak pada etos kerja mereka sendiri. Selagi mereka bisa bekerja dengan baik, mereka akan mendapatkan kemakmuran. Tidak penting  itu bendera abnormal atau lokal. Karena walau perusahaan negara sekalipun, jikalau mereka tidak punya etos kerja maka mereka tidak akan mendapatkan kemakmuran. Mereka maklum bahwa perusahaan tidak membayar orang tetapi membayar kerjaan. 

Kalau trump terus menabuh genderang perang kepada CHina, maka yang niscaya rugi yakni AS sendiri. Perusahaan mereka yang ada di China akan sulit masuk kepasar AS. Sementara produk lokal cina semakin hari semakin menguasai pasar domestik. Kalau hingga perusahaan AS gulung tikar maka sumber pajak akan berkurang, bahkan hilang. Sumber daya domestik AS tidak akan bisa menahan tekanan belanja APBN dengan beban utang diatas 100 % dari GNP. Perundingan perang dagang terus belangsung hingga maret 2019. China dalam posisi besar lengan berkuasa untuk menjadi pemenang dan Trumps akan terjungkal dari bangku presiden lantaran gagal.

*** 

Bulan maret 2018 Gary Cohn mengundurkan diri sebagai ketua dewan penasehat ekonomi nasional pemerintahan Donald Trump. Setelah itu saya menulis di blog perihal Trump telah melaksanakan kesalahan yang fatal dalam kebijakan ekonominya. Masa depan AS suram. Tulisan saya itu disikapi sinis oleh blogger yang menulis komen lewat email. Minggu berikutnya keputusan Cohn berdampak terhadap imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS, US Treasury. Nilai tukar dollar AS melemah 0,5 persen. Adapun indeks S&P 500 anjlok 1,1 persen. Imbal hasil US Treasury 10 tahun jatuh lebih dari 4 basis poin menjadi 2,84 persen. Siapa Gary Cohn ? ia yakni adalah jenis investment banker. Dia pernah menjabat selama 10 tahun sebagai CEO Golman Sachs. Ketika tahun 2008 terjadi krisis wallstreet, Golman Sachs termasuk perusahaan yang menjadi jaring pengaman bagi pemerintah AS.

Cohn yakni seorang kader partai Demokrat namun ia berbeda anutan dengan Partainya. Ketika masa kampanye Pilpres AS, ia bergabung sebagai Tim Sukses Trumps. Berharap bila Trumps terpilih sebagai presiden, AS bisa menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang ramah bagi dunia usaha. Ia membantu Trump menyusun kebijakan kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada sektor real yang tangguh. Namun ternyata mimpinya kandas ketika Trump melaksanakan tindakan pragmatis mengatasi defisit perdagangan dengan menaikan tarif impor terhadap komoditas tertentu. Ini tentu memicu perang dagang secara luas. Terbukti hingga kini keadaan ekomomi AS semakin sulit, bahkan berdampak secara global.

Kini Trump berseteru dengan Gubernur Bank Central. Trump berniat memecat Jerome Powell. Alasannya lantaran The Fed telah menaikkan suku bunga contoh sebesar 25 basis point menjadi 2,25 persen-2,5 persen. Selain itu the Fed juga menyampaikan sinyal bahwa kenaikan untuk tahun depan hanya dua kali lagi, dari tiga kali berdasarkan konsensus para pelaku pasar finansial global. Sementara Trump bersikeras biar the Fed tidak menaikkan suku bunga. Ini menandakan kebijakan makro dan fiskal AS amburadul. Tidak mencerminkan bagaimana kebijakan ekonomi sesungguhnya. “Trump cenderung berpikir ke arah geopolitik atau ke politik internasional, tidak murni ekonomi. Padahal seharusnya ia tahu keputusan untuk tidak menaikkan suku bunga contoh akan memperburuk kondisi perekonomian AS yang semakin menurun hingga dibawah 3 persen di selesai tahun ini.

Seorang sobat analis di AS menyampaikan kondisi ketika ini menyerupai dengan kondisi 2007-08. " Gelombang nasionalisme populis yang dipelopori oleh presiden AS merusak kekuatan spirit bangsa AS. Dunia saya hancur awut-awutan ketika jatuhnya keuangan 2008. Karier saya selama 30 tahun di bidang keuangan jatuh awut-awutan dan keangkuhan bermetamorfosis kerendahan hati. Saya kembali ke jalan dan mencari pekerjaan baru. Beberapa menyampaikan saya seharusnya melihat masa depan. Ya, tapi itu menciptakan sedikit membantu saya untuk berubah. Satu dekade sesudah keruntuhan Lehman Brothers, bisakah itu terjadi lagi? Ya, itu bisa dan dunia sepertinya tidak siap dengan lebih baik. Ada angin puting-beliung tiba dan kita semua berdiri dalam bahaya. China dan negara lain tidak akan terhindar dari pertumpahan darah ekonomi jawaban kebijkan Trumps."

Tahun depan yakni tahun tahun tersulit bagi AS. Diperkirakan pertumbuhan akan mencapai tidak lebih 3%. Makanya saya sempat gundah lantaran team Ekonomi dari BOSAN terinspirasi dengan konsep ekonomi AS. Kalau AS saja dengan resource yang begitu besar, sanggup kacau dalam 4 tahun ditangan seorang Trumps gimana dengan Indonesia? Saya yakin jikalau BOSAN jadi presiden. Tidak butuh empat tahun. Tiga tahun ekonomi Indonesia terpuruk jatuh lebih parah dari tahun 1998, bahkan terburuk dalam sejarah. Mengapa ? Ditangan predator, kehancuran itu tidak butuh lama. Apalagi tahun depan semua negara bersiap siap menghadapi angin puting-beliung resesi dunia melanda. Kalau pemimpin selalu pesimis dan selalu menyampaikan mimpi utopia kepada rakyat, yakinlah kita akan jadi korban resesi dunia. 

Sumber https://culas.blogspot.com/

Kasus Keuangan Di Bundar Prabowo..

KIANI.

Kalau kita bicara PT. Kiani Kertas maka nama nama Bob Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto , terakhir tentunya rezim Soeharto, tidak sanggup dipisahkan. Mengapa ini harus saya tulis? Karena ini satu referensi bagaimana keserakahan itu tidak pernah habis habisnya membuat duduk kasus dan itu dilakukan oleh mereka yang terpelajar dan erat dengan kekuasaan. Kiani Kertas (KK) ialah perusahaan yang memproduksi bubur kertas, kertas dan papan serat berkepadatan menengah (Medium Density Fiberboard/MDF). Pabrik ini berlokasi di Kalimantan.

PT. Kiani Kertas ( KK) didirikan sebagai cuilan dari strategy pak Harto untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan. Agar tidak lagi diekspor mentah tapi diolah menjadi produk jadi yang bernilai tinggi. Keputusan pembangunan pabrik dimulai tahun 1990, namun mulai dibangun tahun 1994. Untuk meningkatkan produksi bubur kertas diharapkan mesin-mesin baru. Untuk itu P.T. Kiani Kertas membutuhkan USD 930 juta atau atau bila dikurs kini nilainya Rp 14 triliun. Hampir setengahnya, USD 410 juta US$ didanai oleh konsorsium bank, 4 diantaranya ialah BUMN dan 10 bank swasta. Lead Arranger ialah Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai Co-Arranger ialah Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Umum Nasional (BUN). Tidak itu saja, KK juga mendapatkan USD 410 juta dana reboisasi dari Pemerintah Indonesia dengan bagan utang. Untuk memungkinkan menerima kredit negara, Suharto mengeluarkan Keppres 93/96 pada tanggal 10 Desember 1996. KK juga sanggup tax holiday semala 10 tahun.  Itu semua terealisasi lantaran Bob Hasan ialah kroni Soeharto.

Tapi apa yang terjadi sesudah proyek selesai dibangun? Pabrik itu tidak bisa mendapatkan materi baku yang cukup. Mengapa ? PT. Kiani Lestari sebagai HTI yang diandalkan sebagai supply guarantee,  kapasitasnya dibawah kebutuhan KK. Tahun 2003 penyediaan kayu macet total dan KK menghentikan produksinya untuk jangka waktu setengah tahun lantaran kekurangan materi baku. Sebelumnya  KK dan Kiani lestari sudah dalam kondisi  diserahkan oleh Bob Hasan kepada BPPN lantaran tak bisa bayar utang bank sebesar Rp. 49,3 Triliun. Anda bisa bayangkan proyek senilai  USD 930 juta tanpa perencanaan yang baik. Tentu motive nya bukan untuk bisnis tapi menjarah. 

Ketika Era Megawati sebagai Wapres, Taufik Kemas menugaskan Luhut Binsar Panjaitan ( LBP) untuk mencarikan solusi atas duduk kasus KK dan Kiani Lestari. Karena proyek ini dalam jangka panjang sangat strategis dan juga duduk kasus utang yang harus diselesaikan semoga negara tidak terlalu besar dirugikan. LBP menggandeng Hashim Djojohadikusumo untuk mengambil alih KK dan Kiani lestari.  Hashim menempatkan Prabowo sebagai orang yang terlibat secara tidak eksklusif dalam proses  pengambil alihan ini. Skema yang digunakan dalam pengambil alihan ini ialah LBO ( Leverage buyouts ) atau ambil alih perusahaan tidak  memakai uang sendiri tapi pakai uang bank.

Aksi yan dilakukan ialah mengambil alih hutang KK di BNI dengan menarik hutang dari Bank Mandiri. Aksi ini dilakukan atas nama P.T. Anugra Cipta Investa dengan menunjuk pemegang saham dan administrator nominee ( boneka). Setelah selesai proses LBO, PT Anugra Cipta Invstas melaksanakan trasfer right ke PT. Energi Nusantara yang tidak terlibat sama sekali secara aturan dalam agresi pengambil alihan. Rencananya KK dan Kiani akan di refinancing melalui pelepasan saham kepada pihak jepang. Yang sudah berminat saat itu Marubeni dan Mitsubishi trading. Dari sini akan dapat  melunasi hutang ke Bank Mandiri dan juga untung besar dalam bentuk capital gain.

Yang jadi duduk kasus transaksi LBO P.T. Anugra Cipta Investa dengan Bank Mandiri memakai collateral dalam bentuk SBLC dari BNP Paribas. Bank Mandiri tahu bahwa SBLC itu tidak bisa di cairkan. Itu hanya sebagai credit enhancement. Kalau SBLC itu dijadikan collateral utama maka  akan mempengarui rasio CAR dan 3L Bank Mandiri di BI. Makanya Bank Mandiri tidak memakai bagan loan tapi hanya bertindak sebagai channeling bank melalui bank di Singapore. Artinya Bank Mandiri meng- transfer SBLC itu ke bank lain dan menawarkan stop loss guarantee atas SBLC itu. Dengan demikian resiko ada pada Bank Mandiri bukan BNP Paribas sebagai bank penerbit. Sepintas transaksi ini kondusif dan tidak diketahui oleh BI. Aman bagi Mandiri lantaran sesudah perusahaan diambil alih akan segera di jual ke jepan dan hasil penjualan itu untuk bayar hutang ke bank  di singapore.  Pejabat otoritas saat itu hanya tahu bahwa Hashim dan Prabowo memang kaya raya.

Tapi apa yang terjadi kemudian ? Janji Kiani akan dijual kepada Jepang tidak dilaksanakan oleh Hashim. Ini sama saja meniupkan angin badai ke Bank Mandiri yang teracam harus membayar hutang ke Bank di Singapore lantaran SBLC sebagai collateral dipastikan default tamat tahun. Ketika itu Dirut Kiani ialah LBP. Melihat situasi ini LBP sadar bahwa PS dan Hashim tidak komit. Dia mengundurkan diri sebagai Dirut. Benarlah, setahun kemudian, ada tagihan antar bank ke bank Mandiri dan BI menyatakan posisi transaksi antar bank itu ialah potential loss. BI eksklusif mendebit rekening Bank Mandiri di BI untuk melunasi komitmen ke bank di Singapore. Dampaknya Dirut Mandiri masuk penjara dan beberapa direksi diberhentikan. 

Nama Hashim dan Prabowo higienis dari aturan pidana atas masalah default itu. Karena yang melaksanakan perikatan aturan ialah PT. Anugra Cipta Investa dimana baik Hashim maunpun Prabowo tidak ada namanya di perusahaan itu. Mengapa PT. Energi Nusantara tidak melaksanakan skenario melepas saham ke jepang semoga sanggup bayar hutang PT. Anugra Cipta Investa dan menyelamatkan Bank Mandiri dari default dengan bank di singapore ? Kita tidak tahu. Yang terang ada pihak jadi korban dan ada pihak yang berpesta dari transaksi ini.  Dan hebatnya walau belakangan Kiani menghadapi kesulitan likuiditas dan banyak PHK yang sempat demo lantaran belum dibayar pesangon, PT. Energi Nusantara sebagai pemilik Kiani bisa melepas sahamnya kepada JP Morgan & Co dan Mr. Lauw dari Singapur dengan nilai transaksi  200 juta US$ dan juga sanggup perhiasan untuk melunasi hutang pada bank. Siapapun otak dibalik transaksi ini memang hebat. Kaya raya tanpa keluar modal dengan mengorbankan pihak lain tanpa ada perasaan berdosa.

TPPI

Januari 2018 ada gosip besar perihal Honggo Wendratno (HW) yang hilang begitu saja. Padahal tadinya beliau kondusif saja di Singapore walau masalah beliau termasuk mega skandal di masa SBY, Gus Dur, Megawati , kemudian SBY. Ya sebabnya lantaran tidak ada perintah pengadilan memastikan beliau tersangka. Saya ingin jelaskan kepada anda semoga bisa objectif atas gosip yang beredar. Setidaknya tidak menimbulkan PS sebagai target fitnah. Bagaimanapun soal bisnis. Prabowo bukan tipe pebisnis yang menguasai permainan canggih merampok negara. Dalam hal bisnis PS termasuk orang yang lugu. Nah siapa yang bermain itu?

Kasus seputar HW berkaitan dengan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Ceritanya begini. TPPI didirikan tahun 1995 Hashim Djojohadikusumo, bersama dengan Njoo Kok Kiong alias Al Njoo dan Honggo Wendratno, dengan komposisi saham: Hashim Djojohadikusumo 50% di TPPI, sisanya dimiliki oleh Al Njoo dan Honggo. TPPI ini mendirikan proyek sentra petrokimia yang dananya dari bank milik Hashim sendiri. Ketika terjadi masalah KLBI , Bank Hashim termasuk yang ditutup, dan Hashim harus bertanggung jawab. Tahun 1998 Hashim menyerahkan seluruh saham milik di TPPI kepada BPPN.

Kemudian Pemerintah membentuk Tuban Petro sebagai holding untuk membawahi 3 perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, yang salah satunya TPPI. Struktur saham TPPI menjadi Turban Petro (59%), Pertamina (15%) dan sisanya oleh kreditur asing. Di Tuban Petro Holding ada saham pemerintah sebesar 70% dan sisanya perwakilan pemilik lama, Honggo Wendratno. Tetapi hebatnya Hashim tidak begitu tulus assetnya diambil pemerintah. Makanya HW yang merupakan orang kepercayaannya di tempatkan di Tuban dengan menguasai sebagian kecil saham.Uang pembelian saham itu berasal dari utang kepada Bank Century yang kesudahannya macet.

Hashim bertekad untuk membeli balik asset tersebut melalui BPPN, tapi pemerintah tak bersedia bernegoisasi dengan dirinya. Karena secara formal pemilik usang dihentikan melaksanakan pembelian ulang. Tetapi HW yang telah ada didalam PT Tuban bersama pemerintah selalu menghambat setiap upaya konversi saham Tuban Petro atas TPPI. Karena HW berjanji akan melunasi hutang TPPI Rp 17,8 triliun termasuk Rp 6,6 triliun utang kepada Pertamina, Rp 1,54 triliun kepada Perusahan Pengelola Aset qq Menteri Keuangan, dan Rp 1, 35 triliun kepada BP Migas. Sehingga proses pengambil alihan TPPI tidak pernah settle.

Di masa SBY, lantaran posisi HW ada di dalam Tuban holding yang bermitra dengan pemeritnah, dengan gampang beliau mendapatkan kontrak Tahun 2009, SKK Migas melaksanakan proses penunjukan eksklusif penjualan kondensat cuilan negara kepada PT TPPI. Ini terang melanggar procedure. Karena tidak melalui ketentuan yakni Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO perihal Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO perihal Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara.

Sebetulnya kontrak ini untuk kerjasama memproduksi BBM untuk dijual kepada Pertamina, tetapi PT TPPI mengolah menjadi LPG. Hasil penjualan tidak pernah disetor ke kas negara, tetapi dianggap sebagai pelunasan hutang TPPI kepada Pertamina dengan harga mark up. Hebat ya. Negara punya tagihan dibayar pakai barangnya sendiri dengan harga mark up. Selama 10 tahun, Pertamina sudah merugi 22 triliun. Itu lantaran kedekatan HW dengan Hatta Rajasa dan Murez, yang menempatkan Amir Sambodo, sebagai administrator Tuban Holding.

Sebetulnya HW orang baik. Dia tidak hebat soal pat -gulipat. Apalagi hingga bisa merekayasa utang dan ngemplang. Dia bukan tipe orang ibarat itu. Yang terang hutangnya di Bank Century tidak tersentuh hukum. Kasus seputar TPPI hanya dikenakan pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perihal Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sulit dibuktikan lantaran kita belum punya UU pembuktian terbalik. Bertahun tahun beliau kondusif saja tinggal di Singapore. Teman saya ketemu beliau di Singapore, Gaya hidupnya sederhana. Engga keliatan beliau sebagai buronan puluhan triliun. Kasus ini mencuat kembali tahun 2015 di masa Jokowi tetapi hilang begitu saja prosesnya. Nah kini HW kabur tanpa diketahui dimana beliau berada. Tahun ini tahun politik, yang tahu niscaya masalah ini bukanlah HW. Tetapi the man behind the gun. Mungkinkah ? Yang terang mereka yang berada diputaran TPPI ini ialah HW dan Hashim ,Hatta Rajasa dan Murez, Amir Sambodo, sebagai administrator Tuban Holding dan juga JK. 

*** 

Sumber https://culas.blogspot.com/

Hutang Ke China ?

" Babo, saya kawatir utang BUMN untuk membangun insfrastruktur malah menciptakan kita terjebak hutang dengan China. Dan lagi apa pentingnya insfrastruktur untuk kemakmuran rakyat"

" Semua insfrastruktur yang di berdiri oleh BUMN merupakan Business polecy, bukan politik apalagi sosial. Yang berhutang itu bukan Pemerintah tapi BUMN. Itupun BUMN dihentikan Menggadaikan assetnya tanpa izin DPR. Bahkan mau jual saham pun, harus izin DPR. Infrastruktur itu syarat utama biar perpindahan barang dan jasa itu efisien. Tanpa efisiensi kita akan kalah dalam persaingan global. Singkatnya, infrastruktur itu dibangun biar orang mencari rezeki praktis dan distribusi kesempatan juga meluas.

" Lah bila BUMN pinjam uang tanpa melibatkan jaminan Pemerintah , apa iya ada yang mau , apalagi china ?

" Ya ada yang mau. "

" caranya ?

" Ada yang dikenal dengan istilah Non Recourse Loan ( NRL). Atau pinjaman yang diberikan dengan jaminan proyek itu sendiri. Artinya pihak BUMN sebagai peminjam tidak menanggung resiko apabila kenyataannya sesudah proyek jadi engga bisa mengembalikan investasi. Tapi lender atau investor berhak memilih sendiri siapa kontraktor yang qualified alasannya engga mau dana pinjaman di salah gunakannya. Nah kebanyakan pemain lokal gagal mendapat proyek dari BUMN karana engga qualified berhadapan dengan proyek NRL alasannya sudah terbiasa ngerjain proyek BUMN berbasis APBN yang praktis diatur. Pas engga kebagian proyek ya teriak teriak bilang Jokowi salah. "

" kok bisa berdiri proyek , dana dari pinjaman tanpa collateral. "

" itulah kelebihan direksi BUMN sekarang. Mereka sudah berkelas dunia dengan pengalamannya segudang bagaimana mendapat denah pinjaman yang aman. Disamping itu proyek yang didanai memang feasible. Kalau engga layak mana mungkin bank mau kasih kredit apalagi tanpa collateral didepan"

" Ok. Tapi mengapa utang dengan china."

" Ya hanya alasannya china yang mau kasih pinjaman dengan denah NRL. Negara lain maunya minta jaminan dari Pemerintah tapi bebas mau pakai uang itu dibangun atau engga. Jokowi engga mau denah hutang dengan jaminan APBN."

" Kaprikornus pembiayaan dari bank di china itu tidak masuk utang APBN. Apa benar ?

" Coba kau cek di Google utang Indonesia ke china jauh lebih rendah utang ke korea selatan. Dan nilainya engga ada artinya bila dibandingkan utang ke Jepang dan AS , Eropa. Entahlah mengapa di Indonesia kehadiran investasi China di sikapi paranoid. Padahal perlakuan terhadap China dan negara lain sama dimana harus tunduk dengan UU PMA. Kalau stigma China ialah komunis anti Tuhan mengapa di negara yang lebih banyak didominasi Islam keberadaan investasi china dianggap berkah. Kalau tidak bisa membantu negeri ini sebaiknya jangan menebarkan pedoman mundur. Kalau tidak ingin kemajuan, jangan ajak orang lain mundur.”

" Paham babo”

***

Investasi China di jalur Sutra

IMF mengatakan pinjaman kepada Pakistan USD 3,4 miliar. China mengatakan bantun direct investment ( B2B) sebesar USD 17,8 miliar. Bangladesh mendapat pinjaman dari IMF sebesar USD 0,7 miliar. Direct investment China sebesar USD 3,8 miliar. Kehadiran China di dua negara ini sangat besar mengatakan kesempatan mereka menikmati pertumbuhan dan mensejahterakan rakyat yang lebih banyak didominasi muslim. Karena mereka tidak memungut riba ibarat IMF tapi bagi hasil.

Negara negara  Arab mendapakan kucuran investasi china mencapai USD 60 miliar dollar atau hampir tiga kali lipat dari Indonesia yang USD 25 miliar Di Mesir, melalui The China Fortune Land Development Company (CFLD melaksanakan direct investment dengan kesepakatan USD 45 miliar untuk membangun ibu kota baru. Turki mengizinkan Bank of china membuka cabang biar memberi kesempatan china seluas mungkin melaksanakan investasi di Turkey. Perdagangan china turkey terus meningkat semenjak tahun 2013, Tahun depan Turkey berambisi mencapai USD 100 miliar perdangan dengan China.

***

Kasus Srilankan.

Dalam rangka proyek OBOR ( One belt One Road) China memang mengatakan pinjaman kepada negara yang masuk jalur sutera. Tujuan OBOR tak lain biar kepentingan strategis china dalam politik regional menguntungkan jangka panjang ekonomi domestik china. Namun yang jadi hambatan ialah standar pengelolaan pembangunan yang diterapkan negara yang berada di jalur sutera itu tidak sama dengan ambisi China, yang ingin daerah jalur sutera menjadi daerah ekonomi modern. Contoh sederhana kegiatan pinjaman dana untuk Srilanka dalam pembangunan pelabuhan Hambantota. Nyatanya alasannya standar pelayanan yang jelek sehingga tidak bisa beroperasi secara efisien dan dan efektif mendatangkan laba. Sehingga gagal bayar hutang.

Sebetulnya pemerintah China sudah berusaha mengatakan masukan kepada Pemerintah Srilanka bahwa dengan investasi infrastruktur maritim, akan berdampak kepada investasi bermacam-macam Artikel Babo ibarat sentra Industri. Mengapa ? alasannya Sri Lanka berada pada posisi yang baik untuk memainkan tugas strategis dalam prakarsa OBOR. Peran itu harus juga diiringi dengan perubahan mindset yaitu berkelas dunia. Namun semenjak tahun 2010, pelabuhan Hambantota tidak tumbuh. Srilangka kesulitan membayar utang. Bank Ekspor-Impor China mengatakan solusi dengan potongan utang sebesar lebih dari $ 361 juta. Dan aksesori investasi sebesar USD 600 juta. Namun tetap saja gagal mendatangkan laba.

Akhirnya sesudah melalui negosiasi yang panjang, Pemerintah Srilanka memperlihatkan solusi utang melalui denah BOT selama 99 tahun atas proyek tersebut. Usulan tersebut diterima oleh pemerintah China. Hutang pemerintah Srilanka di bail out oleh China Merchants Ports Holdings yang menguasai saham 70% sebagai perusahaan yang menang tender BOT itu. Masalah selesai. Selanjutnya pelabuhan Hambantota dikelola oleh China Merchants Ports Holdings. Ini denah PPP sebagaimana yang digagas oleh World Bank. Apakah proyek itu menjadi milik China ? tidak. Pajak penghasilan atas pelabuhan itu tetap di pungut oleh Pemerintah Srilanka. 30% saham masih dikuasai BUMN Srilanka. Pelabuhan itu tetap berjalan sesuai UU Srilanka. Sistem manajemen dan keamanan maritim tetap dibawah pemerintah Srilanka. Artinya kedaulatan Srilanka tidak dikorbankan.

Apakah CHina rugi ? Bagi China, pelabuhan Hambantota telah menjadi prioritas strategis alasannya ambisi Maritime Silk Road. Sri Lanka terletak di jalur maritim kritis untuk pengiriman minyak dari Asia Barat, mengakibatkan keamanan energi sebagai alasan penting bagi China untuk berinvestasi. Lantas mengapa issue ini melebar kemana mana ? alasannya pemerintahan Sirisena berkuasa pada tahun 2015, sangat vokal dalam keinginannya untuk mengurangi ketergantungan Sri Lanka terhadap China. Kaprikornus sifatnya politik untuk menarik simpati publik. Namun tekanan finansial menjadi terlalu sulit untuk diabaikan. Dengan total utang negara pulau itu mencapai $ 64 miliar (Rs 41.000 crore), hampir 95 persen dari seluruh pendapatan pemerintah untuk bayar utang ke negara lain dan multilateral sebagai warisan pemerintah sebelumnya.

Berbeda dengan negara kreditur Artikel Babo, Cina memperlihatkan solusi hutang yang bersifat kemitraan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada jebakan utang. Andaikan Srilanka sanggup mengubah mindset nya untuk mengelola pembangunan secara modern, efisen, transfaran , tidak akan ada denah BOT, dan lagi ruginya dimana BOT. Toh bagaimanapun secara aturan pelabuhan itu tetap milik negara. China hanya berhak konsesi atas pelabuhan itu, yang jangka waktu tertentu harus dikembalikan kepada Pemerintah Srilanka

Sumber https://culas.blogspot.com/

Sumber Daya Keuangan.

Anda boleh saja sanggup warisan dari keluarga dengan harta banyak. Tetapi kalau anda tidak punya sumber daya keuangan maka harta itu hanya problem waktu akan habis dijual untuk konsumsi. Sebaliknya walau anda terlahir tanpa harta namun anda sanggup berkembang lantaran anda punya sumber daya keuangan. Kalau dulu sumber daya keuangan itu hanya dua yaitu satu dari keluarga atau teman, kedua dari Bank. Hanya itu. Keluarga atau sahabat disebut dengan sumbedaya keuangan yang berbasis cinta. Sementara sumber dari bank berbasih collateral. Dalam hal negara, dulu  sebelum tahun 2000 sumber daya keuangan negara berasal dari pajak , bagi hasil dan utang. Utang ini berasal dari negara lain atau G2G yang bersifat politik. Ada juga kuridor multilateral menyerupai CGI atau IMF atau World bank.

Setelah tahun 2000 kita membuka diri dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Format APBN tidak lagi menyerupai buku Toko atau nerara T ( debit kredit yang seimbang ) tetapi di ubah menjadi vertikal atau I . Ini standard Government Finance Statistic.  Dengan standar ini maka APBN kita sudah menyerupai neraca perusahaan. Utang tidak lagi dianggap sebagai pendapatan atau penerimaan. Utang ditempatkan sebagai financial resource atau sumber daya keuangan.  Nah yang namanya sumber daya keuangan maka itu selalu bekerjasama dengan standar rasio kelayakan dihadapan investor atau kreditur. Tahun 2000-2003 Gus DUR dan kemudian Megawati tidak bisa  lagi menarik hutang menyerupai kurun Soeharto. Sumber daya keuangan kering. Makanya terpaksa menjual asset lewat BPPN atau pelepasan asset BUMN.

Era SBY pada periode pertama, Indonesia menata sistem keuangan negara yang bertumpu pada pajak dan utang sebagai sumber daya keuangan. Sampai dengan periode kedua SBY, sumber daya keuangan kita melimpah. Karena faktor eksternal dimana harga 10 komoditas utama Indonesia naik dipasar dunia. Sehingga neraca kita positip yang memudahkan pemerintah meng saluran sumber daya keuangan. Setelah krisis 2008 terjadi banjir likuiditas di pasar uang global lantaran AS mengeluarkan kebijakan QE.  Ini dimanfaatkan dengan baik oleh SBY untuk menarik utang melalui pasar uang global. Namun utang itu sebagian besar tidak dipakai untuk sektor produksi tetapi lebih kepada penguatan konsumsi domestik lewat subsidi.

Tahun 2013 AS mulai menarik supply uang di pasar melalui kebijakan tapering off yang sehingga suku bunga the fed mulai di naikan. Akibatnya tahun 2014 pasar uang global kekurangan likuiditas lantaran kebijakan tapering off semakin kencang. Ketika Jokowi masuk Istana tahun 2014, posisi APBN kita dalam kondisi defisit primer atau pendapatan negara tidak cukup lagi untuk menutup belanja negara di luar pembayaran cicilan utang dan bunga. 10 komoditas utama Indonesia harganya jatuh dipasar dunia. Dalam kondisi ini mustahil Jokowi sanggup menarik utang dipasar dengan mudah.  Kalaupun ada , tentu suku bunga tinggi. Lantas apa solusi Jokowi? Pertama, restruktur APBN biar sehat dan kredibel. Kedua, membuat hukum biar Dana pihak ketiga ( DPK ) dari institusi menyerupai dana pensiun sanggup diperluas penempatannya atau portfolionya. 

Restruktur APBN itu tidak mudah. Karena ini berkaitan visi, orientasi dan standar kepatuhan sesuai dengan design dari taktik pembangunan yang ditetapkan oleh Jokowi. Semua bisnis non tradeable tidak lagi mendapatkan insentif dan fasilitas. Mengapa ? biar sektor real dalam tumbuh tanpa distorsi dengan pasar. Kalau sektor real tumbuh, pajak juga akan meningkat. Orientasi APBN diarahkan untuk sektor produksi dengan penyediaan infrastruktur ekonomi. Mengapa ? biar dunia perjuangan bisa efisien. Bila dunia perjuangan efisien maka daya saing akan tinggi, tentu akan mendorong orang untuk ber-investasi. Terakhir ialah mereformasi UU pajak biar peluang meningkatkan tax ratio lebih gampang dicapai.  Dengan kebijakan itu, maka pasar melihat bahwa Jokowi serius mengelola keuangan negara secara modern dan transparans.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan peningkatan dana investasi asuransi dan dana pensiun pada instrumen obligasi. Lembaga jasa keuangan non-bank diwajibkan Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 untuk meng-investasikan sekitar 20-30 persen dana mereka di surat utang negara, baik obligasi konvensional ataupun obligasi syariah (sukuk) yang diterbitkan pemerintah. Perusahaan asuransi jiwa diharuskan menempatkan dana pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 30 persen dari keseluruhan nilai investasi. Sementara itu, perusahaan asuransi umum dan reasuransi, minimal 20 persen. Adapun Dana Pensiun diwajibkan sedikitnya 30 persen di SBN. Menurut data, porsi kepemilikan obligasi oleh perusahaan asuransi meningkat menjadi 12,36 persen pada tanggal 18 April 2016 dari sebelumnya hanya 11,74 persen pada tamat tahun lalu. Kepemilikan obligasi oleh Dana Pensiun juga mengalami kenaikan pada periode yang sama menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,41 persen. Selain kedua forum tersebut, porsi kepemilikan obligasi dari perusahaan pengelola reksa dana juga mengalami kenaikan, menjadi 4,49 persen dari sebelumnya 4,21 persen.

Apa akhirnya ? 

Pertama, naiknya peringkat kredit Indonesia ke kategori layak investasi (investment grade). Tidak sanggup dipungkiri, kenaikan peringkat kredit ini sangat kuat terhadap arus masuk dana gila ke dalam negeri. Hal ini tercermin dari peningkatan volume dana masuk ke pasar obligasi mulai pertengahan tahun 2015, dibandingkan periode sebelum Indonesia mendapatkan peringkat itu. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari tiga forum pemeringkat dunia telah menawarkan stempel 'layak investasi' dengan outlook 'stabil' terhadap Indonesia. Bahkan, Moody's dan Fitch Ratings memberikan peringkat 'layak investasi' pada waktu hampir bersamaan. Hanya Standard & Poor's (S&P) yang masih mempertahankan peringkat Indonesia pada level BB+ atau outlook positif.

kedua, turunnya risiko investasi di pasar obligasi Indonesia. Kondisi ini tercermin dari turunnya nilai Credit Default Swap (CDS) Indonesia. CDS merupakan kontrak swap di mana pembeli melaksanakan pembayaran ke penjual sementara pembeli mendapatkan hak untuk memperoleh pembayaran bila kredit mengalami default atau kejadian lain yang tercantum dalam credit event, contohnya kebangkrutan atau restrukturisasi. Dengan kata lain, CDS ialah sejenis pertolongan atas risiko kredit. Nilai CDS 5 dan 10 tahun pada tiga bulan terakhir mengalami penurunan. Penurunan ini sanggup disebabkan beberapa faktor, menyerupai membaiknya kondisi ekonomi. Ini termasuk menyempitnya defisit transaksi berjalan Indonesia, rendahnya inflasi tahunan, serta pertumbuhan ekonomi yang masih terjada di level 5 persen. Selain itu, CDS Indonesia baik yang periode 5 ataupun 10 tahun dikala ini bergerak relatif stabil kalau dibandingkan periode tahun 2008 dan 2011. Pada kedua tahun itu, CDS Indonesia bergerak dengan volatilitas yang sangat tinggi, lantaran bekerjasama dengan ekspektasi akan kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi.

Ketiga, yield obligasi yang ditawarkan lebih menarik dibandingkan negara sejenis. Yield yang ditawarkan obligasi Indonesia masih menarik dibandingkan negara-negara 'fragile five' Artikel Babo, kecuali China. Berdasarkan data, yield obligasi Indonesia mengalami penurunan paling kencang yang kemudian disusul oleh Afrika Selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa investasi surat utang di Indonesia jauh lebih menjanjikan dibandingkan tiga negara Artikel Babo, yakni Afrika Selatan, India, dan Brasil. Ketiga hal di atas memicu berbondong-bondongnya investor gila masuk ke instrumen utang Indonesia. Maka financial resource pun terbentuk. Dengan adanya financial resource maka Indonesa bisa terus menghadapi tekanan eksternal dalam bentuk apapun. Mengapa ? Walau AS dan China bertarung. Walau AS semakin gila dalam kebijakan moneternya. Tidak akan menggantikan posisi  money is the king dan uang selalu tiba ketempat yang nyaman. Selagi financial resource atau sumber daya keuangan tersedia maka money follow program. Tidak ada yang perlu dikawatirkan. Yang penting teruslah bekerja keras untuk sekarang  dan besok.

Mengapa Jokowi dalam waktu tiga tahun sanggup menimbulkan APBN kredibel dan sehat? Padahal Jokowi  memulai dalam keadan APBN defisit, dan situasi politik yang tidak 100% mendukungnya di DPR. Sementara kurun SBY 10 tahun walau ekonomi sempat booming namun APBN tidak kredibel. Karena Jokowi menjaga konsistensi namun tetap bersikap sederhana terhadap semua pihak.  Dari kesederhaan perilaku dan perbuatannya , tidak sulit baginya untuk mengarahkan idea dan hal yang konstruktif kepada bawahannya biar emosi tetap terjadi secara positip, mengundang orang untuk mengambil langkah keyakinan melalui sepatah kata wacana apa yang mungkin , membuat sebuah ilham kolektif. Semua itu tercermin dari caranya berpikir ( way of thinking ) , mencicipi ( feeling ) dan kemampuannya memfungsikan semua potensi positip ( functioning ) , sebuah cara hidup ( the way of life ) dan cara menjadi ( way of being ) yang transformative. Hal tersebut melebur dalam hati dan jiwa seiring keteladannya untuk negeri yang beliau cintai.

Sumber https://culas.blogspot.com/

Belajar Dari Krisis Negara Lain

Turki, Argentina dan Pakistan.

Sejak kejatuhan Lehman 2008, krisis moneter global berdentang di jantung kapitalis. Ini glombang tsunami yang gres hingga dinegara berkembang lima tahun kemudian , yaitu tepatnya tahun 2013. Indonesia, Turki, Argentina, merupakan anggota emerging market masuk dalam putaran gelombang tsunami itu. Dimana terjadi eksodus dana jangka pendek bermata uang dollar AS dari negara emerging market ke Amrik. Tentu itu dipicu oleh aturan undangan dan penawaran. Dimana AS menaikan suku bunga yang otomatis investor memindahkan dananya kembali ke AS. Kaprikornus ini motif profit taking yang alamiah. Saya akan membahas kejatuhan Turki, Argentina, Pakistan. Ketiga negara ini sudah masuk kelubang krisis. Sementara untuk Thailand, Philipina dan Malaysia sedang berjuang keluar dari krisisis. Akan saya bahas pada postingan ke 2. Mengenai Indonesia akan aya bahas disetiap tamat tulisan.

.

Jebakan hutang 

Ketika likuiditas Dollar melimpah masuk ke Turki, Argentina, Pakistan, mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Memang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekpnomi diatas 7%, Sektor perjuangan berkembang pesat. Namun ada kesalahan yang prinsipil dari adanya likuiditas yang melimpah itu. Apa ? Likuiditas itu tidak didapat dari kelebihan atau surplus tabungan pemerintah. Tetapi diambil dari utang. Nah cara narik utang inilah biang duduk kasus dikemudian hari. Gimana caranya ? Turki dan Argentina , Pakisan berbeda cara narik utangnya. Mari kita lihat style masing masing negara.

Turki.

Rasio utang pemerintah terhadap Pendapatan domestik Bruto tahun 2018 hanya 28%. Kaprikornus tidak jauh dari Indonesia. Pertumbuhan ekonomi 7%. Tetapi kenapa mata uang Turki jatuh ? Walau utang pemerintah relatif aman. Tetapi pemerintah juga menyampaikan kelonggaran kepada perbankan sebagai guarantor utang luar negeri. Mengapa ? biar suku bunga bisa dikendalikan pemerintah menjadi rendah. Tentu tujuannya biar swasta efisien. Tetapi lantaran utang itu sebagian besar berjangka pendek maka ketika terjadi arus balik dollar ke Amrik, swasta tidak bisa membayar lantaran proyeknya belum menghasilkan keuntungan untuk mengembalikan investasi. Otomatis , Perbankan sebagai guarantor harus membayarnya. Kalau perbankan tidak bisa membayar maka pemerintah harus bailout. Sementara kas pemerntah tidak cukup uang untuk membayar.

Argentina. 

Rasio utang Argentina terhadap PDB sebesar 60%. Ini sudah lampu merah. Yang jadi duduk kasus yaitu sebagian besar utang itu bermata uang ajaib terutama USD. Skema hutang Argentina yaitu pemerintah menarik utang kepada ajaib dan pada waktu bersamaan mensuplai uang ke perbankan untuk perluasan kredit dunia usaha. Ketika terjadi arus balik uang ke AS maka pemerintah tidak bisa membayar utang tersebut. Karena pertumbuhan ekonomi stuck akhir jatuhnya komoditas utama Argentina. Defisit perdagangan semakin melebar sehingga cadangan devisa ikut tergerus untuk menyediakan valas dalam rangka membayar utang luar negeri. Sampai kesannya , pemerintah tidak bisa lagi terus membayar. Terpaksa lempar handuk putih kepada IMF untuk dapatkan bantuan.

Pakistan, 

Rasio utang terhadap GDP sebesar 67%. Ini udah dalam posisi insolvent. Kasus Pakistan sama dengan Argentina,dimana pemerintah menarik utang yang sebagian besar dari China untuk membiayai APBN nya. Ketika utang jatuh tempo , mereka tidak bisa membayar. Karena banyak proyek BUMN yang dibangun belum menghasilkan laba. Padahal utang BUMN dijamin oleh pemerintah. Sumber penerimaan pajak drop lantaran dilanda imbas krisis global. Bagaimanapun pemerintah harus bailout utang tersebut.

Dampaknya terhadap Turki , Argentina dan Paskistan atas utang tersebut adala sama. Yaitu jatuhnya kurs mata uang. Ini bukan lagi fluktutasi tetapi sudah falling down. Maka apa yang terjadi ? para investor eksklusif menyesuaikan kurs mata uang mereka terhadap kemampuan mereka membayar utang. Artinya kalau uang lokal ditangan mereka sebesar 100 namun dollar hanya tersedia 60% maka nilai mata uangnya terjun sebesar 40%. Kaprikornus kejatuhan Turki, Argentian, Pakistan tak lebih yaitu jebakan utang. Belakangan turki sanggup dana bailout dari Qatar tetapi ini tidak solusi menyeluruh. Hanya jangka pendek. Pakistan sanggup solusi dari China lewat swap hutang dengan kontrak PPP berjangka waktu 100 tahun. Argentina sedang minta pertolongan IMF.

Apa yang terjadi terhadap Turki, Argentina dan Pakistan, tidak akan terjadi di Indonesia. Mengapa ? Indonesia melarang perbankan menyampaikan jaminan utang luar negeri kepada dunia usaha. Pemerintah tidak lagi menerapkan aturan bailout menyerupai tahun 1998 ketika terjadi krisimon. Kaprikornus kalau perbankan menilai proyek itu layak maka beliau harus memakai sumber dana pihak ketiga yang beliau pooling dari publik. Dana pihak ketiga ini bersifat likuiditas yang lancar sehingga sesuai dengan prinsip risk management yang diatur oleh Bank International for settlement. Bagaimana kalau hingga bank gagal bayar dana pihak ketiga? itu resiko ditanggung oleh LPS ( Lembaga Penjaminan Simpanan). Tidak ada lagi bailout negara.

Utang BUMN tidak dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah. Maksimum yang dijamin hanya sebesar 6% dari PDB. 94% proyek BUMN merupakan proyek B2B dimana yang dijaminkan yaitu konsesi bisnis bukan asset BUMN. Itupun untuk proyek strategis nasional. Sementara Utang pemerintah 60% bermata uang rupiah. Rasio utang masih dibawah 30%. Itupun utang yang berkaitan dengan fiskal, bukan belanja. Artinya return nya terang dan terukur. Kaprikornus kalau terjadi arus balik dana keluar tidak berdampak significant terhadap lkuiditas valas. Makanya rating surat utang kita sangat baik dimata investor.

Utang dan Politik.

Mengapa Turki, Argentina dan Pakistan tidak bisa menerapkan kebijakan menyerupai Indonesia ? lantaran ini bekerjasama dengan Politik. Dengan sketsa utang menyerupai Turki, Argentina dan Pakistan, memungkinkan pemerintah menjadi undertaker utang secara nasional dan tentu pemerintah sangat powerfull mengontrol politik. Maklum politik kan pada kesannya bagi bagi kue. Utang yaitu financial resource. Kekuasaan menjadi magnit bagi para elite politik untuk menyembah dan loyal kepada penguasa. Oligarki politik melahirkan oligargi bisnis rente yang menyampaikan keuntungan kepada segelintir orang. Kaprikornus resiko utang tak lebih akhir resiko politik yang korup.

Di abad Jokowi, utang bekerjasama dengan oligarki politik untuk kepentingan oligarki bisnis, tidak ada lagi. Sudah di removed. Pemerintah hanya menyampaikan peluang investasi dan bisnis. Pembiayaannya sebagian besar (70%) diserahkan kepada dunia usaha. Kalau sumber pembiayaan itu berasal dari utang maka resiko dikembalikan kepada dunia perjuangan ( swasta nasional maupun ajaib ). Skema ni memang menuntut profesionalitas dunia perjuangan dan kesediaan menerapkan good governance. Kalau engga mana ada kreditur mau kasih uang. Apalagi tanpa jaminan pemerintah. Kaprikornus pengusaha yang andalkan susukan politik biar sanggup kredit bank, udah engga laris lagi. Akses uang ya reputasi bisnis, pure business.

Namun sketsa abad Jokowi ini memang tidak terkenal bagi politisi yang terbiasa menikmati rente bisnis dari oligarki politik. Makanya mereka yang tidak ingin Jokowi berkuasa lagi, yaitu mereka yang inginkan kekuasaan bisa menjadi pesta tanpa jeda lewat sketsa utang seraya menyampaikan secuil kepada rakyat lewat subsidi dan resiko diserahkan pada rakyat kini atau besok.

Thailand

Sebelum krisis moneter yang melanda ASIA ditahun 1998, pertumbuhan ekonomi Thailand mencapai rata rata diatas 7%, bahkan bisa mencapai 9,8%. Thailand mendapat kucuran dana dari AS, karenanya sebagian besar produk Thailand di ekspor ke AS. Ekonomi Thailand ketika itu sangat bergantung kepada Ekspor, yaitu 60% PDB. Kucuran dana pertolongan dari AS dan Jepang tersebut dipakai secara luas untuk membangun infrastruktur ekonomi. Agar ekonomi yang bertumpu kepada sektor pertanian sanggup efisien menjual ke luar negeri. Kaprikornus tampaknya Thailand by design memang di persiapkan dengan baik oleh AS untuk menjadi sumber pangan. Namun ekspor dari sektor pertanian ini tidak begitu besar volumenya dalam valas. Tdak sebesar ekspor MIGAS. Kaprikornus perluasan yang didanai utang itu kalah cepat dengan kemampuan membayar utang.

Mengapa ? Rasio utang terhadap PDB naik dari 100% menjadi 167% di empat negara ASEAN termasuk Indonesia. Pada tahun 1993–96, kemudian melonjak hingga 180% pada masa-masa terparah dalam krisis ini. Tahun 1997, Thailand tetapkan kurs mengambang terhadap Baht lantaran cadangan baht di bank central Thailand tidak tersedia cukup lagi untuk melayani undangan akan dollar. Sejak Baht dilepas dipasar, cepat sekali terjadi perubahan kurs. Bahkan bisa dikatakan terjun bebas. Efek kejatuhan baht ini berdampak sistemik terhadap ekonomi ASIA TIMUR.  Pasar uang global bereaksi keras terutama para pemain hedge fund memanfaatkan kerapuhan mata uang ASEAN ini untuk take advantage. Kurs pun berjatuhan. Krisis moneter melanda empat negara ASEAN dan Korea.

Hampir semua negara ASEAN yang kena krisis termasuk Korea lantaran kiprah negara yang begitu besar sebagai financial resource lewat berhutang. Hanya Thailand dan Korea lebih beruntung , bahwa utang itu sebagian besar memang dipakai untuk pembangunan innsfrastruktur. Kaprikornus secara mendasar ekonomi mereka masih bagus. Hanya struktur APBN nya yang tidak sehat dimana komponen hutang sangat besar dan rasio GINI melebar sebagai imbas dari politik kekuasaan yang bertumpu kepada utang. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu juga terjadi pada indonesia. Paska krisis, Thailand bisa melewatinya dengan baik dibawah kepemimpinan Thaksin Shinawatra yang naik sebagai PM tahun 2001.

Thaksin yaitu alumni Eastern Kentucky University AS,  S2 Criminal Justice dan Sam Houston State University (S3). Thaksin yang berlatar belakang sebagai pengusaha,tahu betul bagaimana melaksanakan reorientasi ekonomi Thailand. Dia focus bagaimana membuatkan kemampuan ekonomi domestik. Bagaimana caranya ?  Dalam upaya mengakhiri krisis mata uang tahun 1997, Thailand semenjak awal telah berupaya meningkatkan ekspornya. Pertumbuhan ekspor tahun 2002 Thailand tercatat sudah mengalami kenaikan sebesar 2,8%. Agar sektor UKM bisa menjadi penopang kekuatan domestik, Thailand membentuk BUMN nirlaba yang bertugas membeli produksi dalam negeri dan kemudian di distribusikan kepada retail tradisional dengan harga subsidi. Bank central Thailand menyampaikan jadwal kredit bagi UKM retail tradisional yang mau meningkatkan usahanya. Otomatis sektor tradisional kasar tumbuh pesat menjadi jaring pengaman paska krisis.

Thaksin juga tidak takut menciptakan defisit anggaran samakin melebar biar negara lebih besar kemampuan melaksanakan ekspansi. Anggaran defisit pemerintahan Thailand pada tahun 2002 sekitar 3,4%, sengaja ditingkatkan dari 0,8% pada tahun 2001. Tetapi kebijakan ekspansif sektor fiskal itu tidak untuk belanja konsumsi tetapi untuk barang modal (infrastruktur ) yang banyak menyerap angkatan kerja. Sehingga memungkinkan undangan domestik meningkat. Penganguran berkurang dan daya beli domestik meningkat. Selama 5 tahun atau periode pertama kekuasaan Thaksin, pendapatan rakyat meningkat, terutama petani dan UKM. Pada masa itu juga Thailand bisa membayar lunas utangnya sebesar 17 miliar USD ke IMF.

Tetapi model pembangunan Thaksin yang pro kepada rakyat dan sektor real ternyata tidak menciptakan elite politik happy. Thaksin merusak oligarki politik dalam bidang ekonomi. Thaksin juga membabat birokrasi yang dinilai menjadi penghambat kemajuan ekonomi dan bisnis. Pemerintahan Thaksin menganggarkan sedikitnya 10 miliar baht untuk membiayai jadwal reformasi birokrasi, dengan mengurangi 5 persen dari jumlah pegawai negeri yang mencapai 1,7 juta orang. Bisnis  non tradeble dipangkas. Dampaknya semakin mengecilnya rasio GINI. Namun tahun 2005 laju ekonomi Thailand kemudian melambat. Harga BBM yang naik meningkatkan inflasi dan suku bunga. Tahun 2006 ekonomi Thailand mencatat pertumbuhan sekitar 4,2% tidak jauh berbeda dengan 4,5% pada tahun 2005. 

Pertumbuhan ini yaitu yang paling lambat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Momentum ini dipakai oleh elite politik Thailand untuk menjatuhkan Thaksin. Apalagi kalau bukan issue ajaib yang dipakai oleh Elite politik menjatuhkan Thaksin.  Kebetulan dalam rangka meningkatkan ekonomi non utang lewat investasi ajaib secara langsung, Thaksin menciptakan kebijakan Asing boleh menguasai saham dari tadinya 25% menjadi 49%.  Sejak tahun 2005-2006, issue investasi ajaib terus digoreng oleh oposisi. Sehingga menimbulkan agresi demontrasi besar besaran dengan tuntutan biar Thaksin mundur. Pada tanggal 19 September 2006, Dewan Reformasi Demokrasi mengumumkan pengambil-alihan kekuasaan dari tangan PM Thaksin Shinawatra. Suksesnya menjatuhkan Thaksin lantaran pihak oposisi didukung oleh militer. Padahal ketika itu Thaksin gres saja unggul dalam pemilu periode kedua kekuasaannya.

Setelah Thaksin jatuh, maka ekonomi Thailand kembali kepada lebih besar porsi non trandeable nya. Rasio GINI melebar. Pertumbuhan ekonomi terus merosot yang berdampak semakin rendahnya kapasitas nasional menyediakan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Tahun 2006 pertumbuhan ekonomi masih 5 % namun empat tahun kemudian atau tahun 2009 tinggal -0,7%. Tahun 2010 sempat naik sebesar 7,2% lantaran likuiditas murah dari the Fed. Tetapi tahun 2011 drop lagi menjadi 0,8%. Tahun 2012 naik lagi lantaran kebijakan QE AS yang mensuplai uang ke emerging market. Tahun 2013-2017 rata pertumbuhan hanya 3%. Itu lebih dipicu oleh sektor manufaktur yang berorientasi ekspor. Sementara konsumsi domestik stuck dan agak tertolong lantaran bisnis pariwista yang tumbuh autopilot.

Utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41% (2017)  Kalau termasuk utang swasta tentu lebih besar lagi, bahkan mencapai 60% dari PDB. Bandingkan dengan  Indonesia yang penduduknya 4 kali thailand rasio utang hanya 30% dari PDB. Itu sebabnya sangat sulit bagi Thailand untuk bertahan terus dengan jebakan utang yang begitu besar sementara pertumbuhan ekonomi dibawah 3% setiap tahun. Golongan intelektual di kota Bangkok dan kaum pengusaha yang tadinya mendukung tindakan perebutan kekuasaan junta militer terhadap pemerintahan PM Thaksin tanggal 19 September 2006 mulai kecewa. Issue nasionalisme menjatuhkan Thaksin ternyata tidak menciptakan Thailand lebih hebat. Bahkan terpuruk. 

Ini pelajaran mahal bagi Indonesia. Pilihlah pemimpin yang lapang dada namun cerdas mengelola ekonomi ditengah arus globalisasi dan tahu menjaga kepentingan domestik. Dan itu saya lihat hanya pada Jokowi. Bukan retorika tetapi track record nya menandakan itu. Sekali kita salah menentukan pemimpin yang kemaruk harta maka anak cucu kita yang harus membayarnya dan kita ikut bertanggung jawab atas kemunduran ekonomi dan kegagalan mencapai keadilan sosial bagi semua.

Malaysia.

Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, yaitu tiga negara yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris secara damai. Tidak ada revolusi, tidak ada perubahan struktural birokrasi. Birokrasi pemerintahan berjalan dengan tertib, kondusif dan damai. Meskipun secara politik diliputi oleh suasana autokrasi yang ketat, ketiga negara berkembang dalam sistem birokrasi dan pengawasan yang terkendali. Selama 40 tahun tercapai tingkat kemakmuran rata rata yang demikian tinggi sehingga tidak pernah terjadi gejolak politik yang berarti. Pada 1961, empat tahun sesudah kemerdekaan, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdur Rahman membentuk Negara Persekutuan Malaysia, yang terdiri atas: Semenanjung Malaya, Sabah, Serawak dan Singapura. Empat tahun sesudah itu di bawah tekanan Presiden Sukarno, Singapura melepaskan diri dari Malaysia dan menjadi negara republik yang berdiri sendiri.

Malaysia yang kemudian hanya terdiri dari Malaysia Semenanjung plus Sabah dan Serawak, bersatu di bawah kepemimpinan Tunku Abdul Rahman yang segera sesudah pemisahan ini mendirikan Partai UMNO (United Malay National Organization) sebagai kendaraan politiknya. Tatkala Mahathir memimpin pemerintahan (1978- 2004) Pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai tujuh persen, mudah telah melewati masa krisis moneter 1997, sementara banyak negara di Asia belum bisa pulih sepenuhnya. Infrastruktur transportasi, komunikasi darat, laut, udara telah selesai dibangun. Pusat tenaga listrik telah siap memasuki abad industrialisasi yang sudah diambang pintu. Income per capitarata-rata mencapai US$7.000 per tahun. Bahkan negara belahan Johor telah mencapai US$20.000, sama dengan beberapa negara Eropa. Tingkat pengangguran nol persen. Malaysia harus terpaksa mengimpor jutaan tenaga kerja ajaib dari banyak sekali negara Asia, termasuk Indonesia.

Pada 1980, Malaysia mengirim 500 ribu siswa tamat Sekolah Menengan Atas untuk melanjutkan pelajaran di banyak sekali universitas di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan negara lain, sepenuhnya ditanggung negara. Tenaga lulusan luar negeri yang banyak itu kemudian menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Malaysia. Putra Jaya The Cyber City yang menjadi semacam Silicon Valley-nya Malaysia telah selesai dibangun. Di daerah ini terdapat sentra aktivitas pemerintah serta sentra pengendalian komputer dan cyber space yang terbentang di segenap kota besar Malaysia. Perusahaan minyak Petronas, yang dulu dibantu Pertamina di abad mahathir telah menjadi perusahaan minyak raksasa yang membangun kilang minyak diberbagai tempat dan berinvestasi di 40 negara. Jauh mengungguli Pertamina yang makin terseok-seok.

Kini ? Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang Eng dalam konferensi pers menjelaskan ketika ini total utang Malaysia tercatat 1.087 triliun ringgit pada 31 Desember 2017. Jumlah ini sama dengan 80,3% dari produk domestik bruto (PDB) Malaysia ( bandingkan dengan Indonesia hanya 30% dari PDB). Padahal pada abad awal Perdana Menteri Najib Rajak, utang hanya 685 miliar ringgit. Dan ketika terakhir Mahathir mundur kekuasaan , utang hanya 300 miliar ringgit. Hanya 13 tahun setela Mahathir undur diri dari kekuasaan, ekonomi Malaysia masuk jebakan utang. Pertumbuhan ekonomi dibawah 5%. Yang lebih rumit untuk diselesaikan yaitu utang tersebut sebagian besar untuk subsidi. Sementara ketergantungan ekonomi Malaysia terhadap MIGAS seperlimanya terhadap PDB. Ketika harga minyak, jatuh akan semakin sulit bagi Malaysia untuk recovery dari jebakan utang.

Walau Mahathir terpaksa tampil kembali ke panggung Politik lantaran panggilan moral menyelamatkan ekonomi Malaysia, namun keadaannya tidak mudah. Karena ongkos APBN sudah terlanjur besar. Najib selama kekuasaannya menina bobokan rakyat lewat pertumbuhan falsu dengan memacu konsumsi domestik tetapi itu didanai dari utang. Bagaimana solusi dari Mahathir ? beliau berjanji akan memberlakukan kembali subsidi materi bakar sebagai salah satu upaya menekan meningkatnya biaya hidup. Namun, kebijakan keuangan Mahathir ini bakal memperbesar defisit anggaran kalau tanpa kebijakan yang mengimbangi. Mahathir lebih mengutamakan menuntaskan jebakan utang kepada China sebesar USD 20 billion, Padahal proyek ini berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Namun keliatannya Mahathir perlu mendapat simpati kaum Melayu yang anti China.

Dulu tahun 1978 yaitu Mahathir muda. Tetapi keadaan kini udah berbeda. Mahathir tidak muda lagi. Anggaran sudah terlanjur membesar. Mental politik Mahathir tidak menyerupai waktu masih muda yang dikenal keras dan raja tega. Kini beliau malah larut dengan mental melankolis dan populis. Seharusnya mencar ilmu dari Jokowi bagaimana menyelamatkan ekonomi. Orientasi ekonomi harus dilakukan dan pada waktu bersamaan reformasi anggaran dilaksanakan walau lantaran itu akan dihujat rakyat dan tidak disukai elite politik. Malaysia kedepan sedang melalui trakdirnya lantaran salah menentukan pemimpin menyerupai seorang Najib. Harganya yang tidak murah yang harus dibayar oleh generasi kini.

Singapore

Saya pernah makan malam dengan administrator salah satu perusahaan sekuritas. Dia bercerita bahwa ada salah satu perusahaan di Singapore yang memiliki beberapa franchise masakan dan minuman menyampaikan untuk kerjasama. Padahal beberapa tahun kemudian beliau berusaha membujuk perusahan itu untuk masuk ke Indonesia untuk bermitra dengan clients nya tapi tidak tertarik. Tapi kini perusahaan itu sangat antusias untuk masuk ke Indonesia. Apa alasannya ? ekonomi singapore semakin suram dan daya beli semakin turun. Apalagi utang Singapore kini sudah diatas PDB nya atau sebesar 110% dari PDB. Secara akuntasi Singapore sudah insolvent. Pertumbuhan ekonomi melambat dibawah 3%.

Ekonom bisa saja menciptakan analisa data statistik dan menyimpulkannya atas dasar keilmuannya. Tapi pemegang merek franchise khususnya masakan dan minuman, tidak pernah salah menentukan data market. Mau tau kurs bersama-sama mata uang, liatlah harga minuman di Starbucks dan harga ayam di Mc Donald. Mengapa? Karena mereka mencatat dengan rapi real market setiap hari. Walau indikatornya kelas menengah namun sebetulnya itulah real indikator ekonomi. Yang mengggerakan ekonomi suatu negara ya kelas menengah. Kaprikornus kalau banyak perusahaan franchise masakan masuk ke Indonsia itu artinya indikator ekonomi Indonesia kuat.

Masalah singapore sebetulnya bukan saja lantaran semakin restriksinya china terhadap bisnis jasa yang di tawarkan singapore tapi juga lantaran kebijakan tax amnesty dari Indonesia yang tadinya di sikapi sebelah mata, tapi ternyata jadi bagaikan angin tornado. Beberapa teman mencicipi betapa sulitnya melaksanakan cross border transfer diatas USD 500,000 dari Singapore. Padahal dulu yang menciptakan Singapore menjadi sorga bagi orang kaya lantaran kebebasan transfer. Tapi dengan adanya restriksi ( masuk katagori suspicions transaction reports/ STR ) yang di picu oleh rasa kawatir berlebihan itu , menjadi bola salju, semakin membesar dan rumor beredar dimana mana bahwa cadangan devisa singapore tidak sebesarnya yang di beritakan.

Kini walau belum bisa di katakan rush tapi kecenderungan itu semakin terasa. Beberapa fund manager menyampaikan memang ada kekawatiran dari clients nya untuk pindahkan dana dari singapore. Ini pelajaran mahal dari Singapore. Seharusnya Singapore tetap tenang. Berapapun orang mau pindahkan uangnya tidak perlu di sikapi berlebihan. Kekuatan dan gambaran singapore sebagai financial center kelas dunia harus di pertahankan, dan salah satunya menjamin fasilitas pemindahan dana termasuk orang indonesia yang mau pindahkan uangnya ke Indonesia. Kini Singapore mengandalkan pendapatan dari jasa wisata yang bertumpu kepada Casino. Ya Macao kecil di ASEAN.

Ingat kata supir taksi di Singapore " Because God sent a great person to be president in Indonesia. Now Singapore leaders are aware that they are not smart enough..

Sumber https://culas.blogspot.com/