Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto enggan menanggapi planning agresi demo reuni jilid 212 yang akan dilaksanakan di Jakarta pada awal Desember mendatang.
“Tidak ada, tidak usah ditanggapi,” ujar Wiranto usai mengisi Qolawoh Kebangsaan di Sportarium UMY, Yogyakarta, Rabu (21/11/2018) petang.
Menurut Wiranto, demo boleh saja, tapi ada aturannya. Setiap agresi demo harus sesuai dengan undang-undang dan jangan hingga mengganggu kepentingan rakyat. Jangan hingga demo mengganggu kebebasan orang lain ataupun menyebabkan kemacetan. Apalagi, hingga ada masyarakat yang menjadi tertekan dan terancam.
“Tema apa, tujuannya apa. Kalau tidak terperinci tidak akan diijinkan polisi,” tutur Wiranto.
Wiranto justru meminta wartawan untuk meminta kejelasan dari para tokoh yang akan melaksanakana demo. Tujuannya apa dan tuntutannya apa sehingga semuanya harus jelas. Jangan hingga negeri ini terbelah. Negeri ini dibangun dengan membutuhkan persatuan.
“Kalau ada kekurangan itu akan disempurnakan, bukan dibentuk kacau. Wartawan yang harus tanya dulu ke sana. Baru kita akan jawab,” ujar Ketua Umum Partai Hanura ini.
Wiranto juga mengajak kepada semua masyarakat semoga dalam menghadapi eventbesar Pemilu 2019, dapat menjaga situasi tetap kondusif, aman dan damai. Biarkan masyarakat memakai hak pilihnya dan jangan hingga ada yang terganggu dengan acara lain. [inews.id]