Empat bulan jelang Pilpres 2019, partai politik pendukung pasangan capres dan cawapres terus berusaha meningkatkan mesin politiknya guna mendongkrak elektabilitas. Seperti yang dilakukan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga mengatakan, Januari 2019, pihaknya akan memaksimalkan tugas relawan dan para caleg.
Dalam konferensi pers di posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Arya menganalogikan caleg sebagai infanteri atau tentara yang berjibaku mensosialisasikan pasangan nomor urut 1 tersebut. Sementara relawan, juga akan bergabung dengan tim pemenangan.
Relawan akan difokuskan pada lingkup sektoral, sementara caleg fokus di teritorial mereka masing-masing.
"Januari infanteri akan turun. Yang niscaya partai akan turun, relawan akan saling support menutupi apa yang tidak dapat dimasukin partai, ia akan dikombinasikan senjata-senjata yang berbeda. Kami rata-rata caleg itu teritorial sudah pasti, relawan akan bermain di sektoral dan semua akan digabungkan," ujar Arya, Selasa (4/12/2018).
Arya optimistis, upaya besar-besaran itu akan menghasilkan hasil positif bagi Jokowi-Ma'ruf dilihat dari jumlah partai politik yang mendukung. Ditambah dengan PBB, iman TKN berdasarkan Arya sangat besar.
"9 partai dari 15 partai, jadi 10 partai kabarnya PBB mau gabung ke kita, berarti ada 10 partai yang turun bayangkan 10 partai yang turun infanteri," ujar Arya.
Konsolidasi Pemenangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terus melaksanakan langkah konsolidasi untuk memastikan jalan kemenangan bagi pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pada pekan lalu.
"Hari ini seluruh struktur di tingkat provinsi kami kumpulkan untuk membahas langkah-langkah strategis melaksanakan penilaian dan mendorong seluruh gerak pemenangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf dan PDIP," ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta, menyerupai dilansir dari Jawapos, Sabtu 1 Desember 2018.
Menurut Hasto, PDIP telah membahas mengenai dinamika politik dikala ini. Juga soal pemetaan politik belakangan ini.
"Kan tiga bulan sudah ada dinamika politik, sudah ada upaya menjalankan jadwal keputusan rakornas tiga bulan yang lalu. Dengan demikian kini lebih langkah-langkahnya jauh lebih aktual alasannya yaitu merupakan hasil penilaian dari tiga bulan lalu," kata Hasto. [liputan6.com]