Pemerintah resmi menguasai saham secara umum dikuasai PT Freeport Indonesia (PTFI). Melalui PT Inalum (Persero), pemerintah sekarang mempunyai 51,2 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyebut langkah pemerintahan Presiden Jokowi merampungkan penguasaan saham secara umum dikuasai PTFI itu sebagai langkah nyata dalam membangun kedaulatan ekonomi bangsa. Keberhasilan ini semestinya diapresiasi seluruh rakyat Indonesia.
Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengaku heran masih ada yang bersikap apatis bahkan mencela keberhasilan ini. Padahal, akuisisi saham secara umum dikuasai memperlihatkan pemerintah mewujudkan amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat.
"Sebenarnya jikalau mereka (oposisi) berpikir nyata dan memperlihatkan apresiasi malah akan mendapat poin, daripada mengkritik terhadap hal-hal yang memang menjadi amanat dari konstitusi. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Jokowi," kata Hasto, di Posko Cemara, Jakarta, Sabtu (22/12/2018) malam.
Mengenai tuduhan penguasaan Freeport sebagai kepentingan politik Jokowi semata, Hasto tidak menampik. Betul bahwa akuisisi Freeport merupakan kepentingan Jokowi untuk menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga keadilan ekonomi di Indonesia.
"Jadi saat itu justru dikritik, memperlihatkan bahwa mereka (oposisi) belum siap dengan narasi terhadap hal-hal nyata yang menjadi keberhasilan Pak Jokowi, sehingga mereka hanya melaksanakan mencela, mencela dan mencela," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Hasto lantas menyindir Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Fadli Zon yang gemar mengkritik kebijakan pemerintah. Dengan berkelakar, Hasto menyebut Fadli akan sulit untuk melontarkan kritik alasannya ialah pemerintah telah menunaikan kewajibannya.
"Bagaimana Pak Jokowi membangun kedaulatan ekonomi kita, kita makin kuat, sehingga ke depan Pak Fadli Zon akan sulit mengganggu konsolidasi pemerintahan Pak Jokowi," ujarnya. [inews.id]