Mewujudkan Nawacita ke-3, adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu agenda prioritas Presiden dan Wapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
“Kawasan perbatasan harus diperhatikan dan dibangun sehingga menjadi beranda terdepan Indonesia serta menjadi etalase bangsa yang membanggakan,” kata Jokowi ketika memimpin rapat terbatas wacana Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), beberapa waktu lalu.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai Perpres 12/2010 Jo Perpres 44/2017 wacana BNPP, mempunyai kiprah menetapkan kebijakan agenda pembangunan, merumuskan kebutuhan anggaran, melaksanakan penilaian dan pengawasan serta mengkoordinasikan pelaksanaan. Pelaksana teknis pembangunan daerah perbatasan dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah setempat (Pemprov, Pemkab, Pemkot). Kepala BNPP ex-officio dijabat oleh Menteri Dalam Negeri.
BNPP melaksanakan tanggung jawabnya dengan menciptakan grand desain berupa agenda (kegiatan) lima tahunan adalah Rencana Induk (Renduk) dan agenda (kegiatan) tahunan adalah Rencana Aksi (Renaksi) yang dijadikan panduan oleh 27 K/L dan pemda setempat. Renduk dan Renaksi disusun menurut Rencana Tata Ruang (Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan) serta pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan daerah pendukung di PLBN.
Fokus penanganan yang dilakukan terhadap 187 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten dan 13 Provinsi. Kemudian juga ada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang terbagi di darat (Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura) dan di bahari (Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki).
BNPP melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) dengan para stakeholders demi mewujudnyatakan daerah perbatasan sebagai beranda (halaman depan) negara. Percepatan pembangunan serta pemenuhan kebutuhan warga perbatasan merupakan tujuan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Batas Wilayah Negara, Potensi dan Infrastruktur
Tampilan PLBN di masa pemerintahan Jokowi-JK bermetamorfosis megah dan indah. Tujuh PLBN adalah PLBN Aruk (Kalimantan Barat), PLBN Entikong (Kalimantan Barat), PLBN Nanga Badau (Kalimantan Barat), PLBN Wini (Nusa Tenggara Timur), PLBN Motamasin (Nusa Tenggara Timur) dan PLBN Skouw (Papua), sudah beroperasi sesudah diresmikan Presiden Jokowi pada 2016 sampai awal 2018.
Sejumlah PLBN ini menjadi fenomenal sesudah tampilan terkininya menerima perhatian dari warga sekitar maupun pelintas dari warga negara tetangga. Bangunan PLBN yang nampak artistik dan menawan menjadi saasaran ajang swa foto para warga, bahkan sudah menyerupai lokasi destinasi wisata komplemen di daerah tersebut.
Penyelesaian beberapa segmen lain menuai perkembangan yang signifikan, menyerupai percepatan penyelesaian dua Unresolved Segments batas wilayah negara RI-RDTL secara komprehensif, pemasangan 160 pilar RI–RDTL, pemasangan 35 pilar RI–PNG serta pembangunan dan Renovasi Pos Pamtas.
Untuk batas wilayah laut, menyerupai batas bahari teritorial, ZEE dan landas kontinen, masih dalam upaya penyelesaian dengan negara tetangga. Kemudian pembangunan Posal dan Dermaga Sei Pancang yang sudah rampung pada 2017.
Untuk batas negara wilayah udara, BNPP tengah memproses Penetapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) dalam rangka menjaga perbatasan udara NKRI dan penyelesaian Flight Information Region (FIR) sektor ABC di Wilayah Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.
Pengelolaan potensi di daerah perbatasan banyak sekali agenda acara juga dilakukan bersama K/L terkait. Sebut saja agenda pembangunan pertanian terpadu yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Provinsi Papua, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui optimalisasi lahan cetak sawah dan pertanian organik.
Lahan cetak sawah tersebar di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), di antaranya PKSN Paloh (200 Ha), PKSN Entikong (200 Ha), serta Jagoi Babang (50 Ha Dari total lahan cetak sawah seluas 1.049 Ha di Provinsi Kalbar, telah menghasilkan produksi sebanyak 2.343 ton untuk meningkatkan kedaulatan pangan. [sindonews.com]