Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk mengambil kembali proyek-proyek tersebut ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski demikian Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengaku mendapatkan tekanan berat saat menciptakan kebijakan mengembalikan aset BUMN dari pihak asing. Keputusan itu beliau akui bukan hal yang gampang untuk diambil.
"Bukan hal yang mudah. (Pengambilan saham) sulit, penuh intrik tekanan. Tapi saya enggak mikir takut. Antek asingnya di mana?," kata Jokowi.
Berikut, beberapa proyek pengelolaan sumber daya alam yang sukses kembali ke Indonesia.
1. Blok Mahakam
PT Pertamina (Persero) mulai hari ini, Senin (1/1) resmi mengelola Wilayah Kerja (WK) Mahakam yang dikenal sebagai WK produksi gas bumi terbesar di Indonesia. Sebelumnya, WK tersebut telah dikelola selama 50 tahun oleh Total E&P Indonesie (TEPI).
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, menyampaikan WK Mahakam hingga sekarang telah menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional. Hal tersebut tidak terlepas dari perjuangan keras dan bantuan operator sebelumnya dalam mengelola WK tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja keras Total E&P Indonesie sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama WK Mahakam serta Inpex Indonesia sebagai kawan TEPI," ujar Amien melalui siaran pers, Jakarta, Senin (1/1).
Persiapan alih kelola WK Mahakam telah dilakukan selama dua tahun terakhir. SKK Migas, Pertamina Hulu Mahakam, dan TEPI berafiliasi untuk proses alih kelola yang lancar dalam mendukung terlaksananya kesinambungan operasi dan produksi migas dari WK tersebut.
Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, menyampaikan selama masa peralihan Pertamina telah melaksanakan banyak sekali upaya dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Pengelolaan akan dilaksanakan dengan tetap menjaga produksi WK Mahakam yang telah melewati masa puncak produksi reservoirnya pada periode 2003-2009.
"Selain itu kami juga mengontrol biaya operasi dan tetap mengedepankan QHSSE (Quality, Health, Safety, Security and Environment) dalam operasionalnya. Sebagai komitmen menjaga kesinambungan operasi dan produksi, hingga hari ini kami telah merampungkan pemboran 14 sumur dan akan merampungkan sumur ke 15 dalam beberapa hari ke depan, yang ditargetkan dari Juni hingga Desember 2017," jelasnya.
2. Blok Rokan
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan Pertamina sebagai operator Blok Minyak dan Gas (Migas) Rokan dari 2021 hingga 2041. Pertamina mengalahkan Chevron yang juga mengirimkan anjuran untuk melanjutkan pengelolaan blok migas tersebut.
Arcandra mengakui anjuran yang diajukan Pertamina untuk mengelola Blok Rokan lebih baik dibandingkan Chevron. Pertamina telah menjanjikan beberapa hal yang menguntungkan negara. Dengan prosedur bagi hasil migas gross split, negara akan menerima porsi 48 persen.
"48 persen ke pemerintah, split variabel banyak sekali lapangannya setiap lapangan beda-beda ada 104 lapangan," tuturnya.
Menurut Arcandra, sesudah diserahkan ke Pertamina mulai 2021, perusahaan tersebut akan menyebarkan hak partisipasi (Participating Interest/PI) ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan porsi 10 persen.
Blok Rokan merupakan produsen minyak terbesar di Indonesia dengan cadangan 500 juta hingga 1,5 miliar barel setara minyak, menurut catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) produksi minyak siap jual Rokan selama semester pertama 2018 sebesar 771 ribu barel per hari, porsi produksi Rokan mencapai mencapai 207.148 barel.
3. Freeport
Pengembalian pengelolaan tambang emas Freeport ini masih hangat di indera pendengaran masyarakat. Pada Rabu (21/12) lalu, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan bahwa proses divestasi saham Freeport sudah selesai. Dengan demikian, sebesar 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia resmi beralih ke PT Inalum.
"Saya gres saja mendapatkan laporan dari seluruh menteri yang terkait dari dirut PT Inalum dan dari CEO dari dirut PT freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12)
Menurut Jokowi, hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, sesudah PT Freeport berorasi di indonesia semenjak 1973 dan kepemilikan dominan ini dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Bahwa nantinya income pendapatan baik pajak, non-pajak, royalti lebih baik. Dan inilah kita tunggu. Mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplet dan tinggal bekerja saja."
Jokowi menegaskan, masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. "Dan tentu saja Papua sanggup pajak daerahnya." [merdeka.com]