Wiranto: Jikalau Ada Bilang Negara Bubar, Yang Paling Tersinggung Saya


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, berdasarkan survei, Indonesia menduduki peringkat ke-9 sebagai negara teraman di dunia. Wiranto menegaskan Indonesia tidak akan bubar.

"Indonesia dinobatkan sebagai negara nomor 9 teraman di dunia. Indonesia dinobatkan sebagai negara tujuan investasi nomor 2 sehabis Filipina. Orang investasi itu kan butuh jaminan bahwa negara yang di-invest itu aman. Tidak ada investasi masuk negara nggak terang hukumnya, nggak terang keamanannya," kata Wiranto ketika menjelaskan manfaat aktivitas sinergi penanggulangan terorisme yang sudah terealisasi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

Wiranto juga menyampaikan Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tingkat keyakinan publik kepada pemerintah nomor 1 di dunia. Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak, tetapi tingkat kepercayaannya kepada pemerintah setara dengan Swiss.

"Maka, dengan prestasi ibarat ini, tentunya juga salah satu yang memberi andil yaitu deradikalisai. Maka negara ini nggak akan bubar, nggak akan punah. Habis pemilu yo tetep nggak punah. Dulu bolak-balik pemilu ya tetep utuh aja nggak ada masalah," tegas Wiranto.

Karena itu, Wiranto menyatakan sebagai pihak yang paling tersinggung kalau ada yang menyebut negara bubar. Sebab, keutuhan negara berkaitan dengan tugasnya sebagai Menko Polhukam.

"Kalau ada yang menyampaikan negara bubar, yang paling tersinggung Menko Polhukam. Berarti saya nggak sanggup jaga negeri ini stabil. Dinobatkan-dinobatkan tadi kan artinya stabil. Enak aja punah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Wiranto meminta seluruh masyarakat ikut serta membela negara. Keterlibatan masyarakat tersebut, menurutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Wajib hukumnya kita membela negara ini bersama-sama. Karena kita lahir, besar, sanggup kehidupan, dan mati di sini, maka layak kita jaga. Dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, wajib bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam pertahanan keamanan negara. Saya kira semua masyarakat harus ikut serta," ujarnya.

Sebelumnya, aktivitas sinergi penanggulangan terorisme dilaksanakan atas kolaborasi 36 kementerian/lembaga. Wilayah target aktivitas di Sulawesi Tengah mencakup Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, dan Tojo Una-Una. Di NTB, yang menjadi target aktivitas mencakup Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Jawa Timur akan menjadi provinsi ketiga yang disasar aktivitas ini pada 2019 mendatang.

Program ini menyasar pondok pesantren dan kelompok masyarakat di 508 lokasi yang tersebar di 2 provinsi tersebut. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan metode soft power approach atau pendekatan lunak melalui training dan pembangunan sarana. [detik.com]

Artikel Terkait