Berpotensi Ekonomis Rp798 Triliun, Presiden Jokowi: Segera Selesaikan Regulasi Kendaraan Bermotor Listrik


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, banyak negara di dunia yang mulai berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam berbagi teknologi kendaraan listrik. Selain alasannya yaitu ramah lingkungan, berdasarkan Presiden, kendaraan bermotor listrik juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Melalui kendaraan bermotor listrik kita juga sanggup mengurangi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak), mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih Rp798 triliun,” kata Presiden Jokowi dikala memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) ihwal Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1) sore.

Terkait dengan upaya membangun industri kendaraan bermotor listrik itu, Presiden memberikan beberapa hal. Yang pertama, supaya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas kendaraan bermotor ini disiapkan dan segera diselesaikan sehingga kita sanggup beralih lebih cepat lagi menjadi pemain utama dalam kendaraan bermotor listrik.

Kedua, Presiden juga minta perencanaan dan pengembangan kendaraan bermotor listrik ini sanggup dilakukan secara terpadu, terintegrasi antara Kementerian/Lembaga.

“Tentu saja jangan lupa melibatkan swasta baik dari sisi risetnya, inovasinya, anggarannya hingga dengan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan,” tutur Presiden.

Yang ketiga, Presiden Jokowi menekankan, supaya pengembangan kendaraan bermotor listrik harus dipakai sebagai momentum untuk penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia yang bisa menguasai teknologi terkini, dan sekaligus dipakai untuk penciptaan nilai tambah dampak multiflier melalui upaya memperbesar kandungan komponen dalam negeri TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menperin Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan para pejabat eselon 1 forum kepresidenan. [setkab.go.id]

Artikel Terkait