Assalamu'alaikum wr.wb. selamat tiba di website infokemendikbud.web.id dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru semua...
simak informasi terbaru yang sangat penting berikut ini tentang TERBARU...!!! SELEKSI ULANG TENAGA KONTRAK DAN HONORER CATAT POIN PENTINGNYA...!!!
Walikota Jambi Syarif Fasha, mengakui adanya kelebihan tenaga honorer di beberapa OPD di Pemkot Jambi. Ini memberatkan APBD hingga Rp 5,8 miliar. Untuk itu, Pemkot akan menciptakan regulasi baru, terkait perekrutan tenaga honorer dan kontrak di Kota Jambi. Baik tenaga guru, administrasi, TU dan lainnya yang ketika ini jumlah honorer mencapai 6.000 an.
Kata dia, ada beberapa hal yang menjadikan hal tersebut terjadi. Mulai dari kekurangan tenaga ASN, tenaga mahir hingga banyaknya jumlah pensiunan setiap tahunnya. Sementara Pemkot dalam empat tahun terakhir belum pernah mendapatkan CPNS. Namun, menurutnya kelebihan ini sudah terjadi semenjak dulu, di bawah tahun 2013.
“Saya akui memang jumlah tenaga kontrak dan gaji ini cukup banyak. Namun tidak bisa kita pungkiri juga ada banyak titipan dari pihak tertentu. Bahkan jauh sebelum saya menjadi Walikota itu sudah ada. Yang dulu-dulu kita tidak tahu perekrutannya ibarat apa. Kalau yang kini kita sudah memakai panitia untuk seleksi. Tapi yang tahun 2013 ke bawah kita tidak tahu mekanismenya,” tuturnya.
Untuk itu berdasarkan Fasha, pihaknya akan menciptakan regulasi yang gres terkait perekrutan tenaga honorer dan kontrak di Kota Jambi. Nantinya, Pemkot akan melaksanakan seleksi ulang tenaga honor. Dan regulasinya akan dibentuk pada 2018 ini. “Kita akan siapkan regulasi ibarat Perwal,” imbuhnya.
Rencananya, seleksi ulang nanti akan dilakukan setiap tahun. Ada standar yang akan dibentuk Pemkot Jambi. Sehingga tenaga gaji yang sudah bekerja ketika ini pun akan dites ulang. Apakah penempatannya ketika ini sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan.
“Sebab setiap tahun kita menaikkan gaji tenaga kontrak. Standarnya akan kita buat. Apakah tenaga gaji ini ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan background pendidikannya dan lainnya,” bebernya pada ketika Paripurna dengan agenda tanggapan direktur atas pandangan fraksi DPRD Kota Jambi terhadap pelaksanaan APBD 2017 Kota Jambi di gedung DPRD Kota Jambi, Kamis (19/7).
Sementara M Nasir, Ketua DPRD Kota Jambi mengatakan, pemerintah harus juga menciptakan standarisasi kinerja dari OPD termasuk di dewan. Ini harus dirumuskan dulu. Terutama untuk perekrutan dan evaluasi tenaga kontrak dan gaji yang akan diterima.
“Ada juga OPD yang masih butuh tenaga honor, namun ada juga yang tidak. Semua harus dirumuskan. Sebab, sudah hampir 4 tahun juga Pemkot Jambi tidak mendapatkan CPNS sementara setiap tahun selalu ada yang pensiun,” bebernya.
Nasir menolak kalau disebutkan sebagian tenaga kontrak merupakan titipan, termasuk titipan dewan. “Saya kira tidak juga. Pada dasarnya semua berdasarkan kebutuhan. Karena di kota ini sudah usang tidak mendapatkan PNS, terutama guru. Makara memang harus dirumuskan ulang unuk perekrutannya,” bebernya.
Sumber : JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID
Demikian gosip dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspagenya dan tetap kunjungi situs kami di website infokemendikbud.web.id Kami senantiasa menawarkan gosip dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari aneka macam sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda biar informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.