Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan seputar upaya mengambil porsi kepemilikan lebih banyak didominasi di PT Freeport Indonesia, blok migas Rokan dan Mahakam. Jokowi membeberkan upaya tersebut ketika hadir di program deklarasi relawan pengusaha nasional di Hotel Fairmont, Senayan, Sabtu (3/11/2018).
Saat bicara akuisisi Freeport Jokowi menegaskan untuk menjadi pemegang saham lebih banyak didominasi Freeport Indonesia tidak lah semudah membalikkan telapak tangan. Perlu perundingan yang kuat.
"Mengenai Freeport, 3,5 tahun perundingan dipikir nggak ada tekanan? Tekanan politik dipikir 3,5 tahun memperebutkan ini mudah? Nggak ada. Ditekan dari atas bawah kanan kiri," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, perundingan yang selama ini dilakukan pemerintah pun pada alhasil membuahkan hasil. Di mana, Bos Freeport McMoRan sudah berkomitmen melepas 51% sahamnya ke pemerintah Indonesia.
"Kalau nggak ada tekanan dari dulu sudah kita dapatkan. Alotnya perundingan tapi saya sampaikan ke menteri saya maunya mayoritas, terserah berapa tapi mayoritas," tegas Jokowi.
"3,5 tahun alhasil tanda tangan, kini tinggal konsorsiumnya Antam bayarnya, kini sudah rampung 51%," sambung Jokowi.
Sedangkan soal blok migas Rokan di Riau dan Mahakam di Kalimantan Timur, Jokowi menyampaikan Blok Rokan sudah jatuh ke tangan PT Pertamina (Persero). Begitu blok migas Mahakam, dari yang sebelumnya dikuasai Jepang dan Prancis, kini dikuasai Pertamina.
Dipegang oleh Jepang dan Prancis maksudnya ialah sang operator Blok Mahakam ialah Total E&P Indonesie (Prancis) dan Inpex (Jepang).
"Blok Rokan sudah dipegang Pertamina, Blok Mahakam 100% dipegang Jepang dan Prancis, sudah 100%. 3 tahun kemudian kita serahkan ke Pertamina, 100%," kata Jokowi.
Kritik tim Prabowo-Sandi
Kisah sukses Jokowi tersebut justru dikritik tim pemenangan calon Presiden dan Wapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo, menyoroti Jokowi yang mengaku telah merebut kembali Blok Rokan dan Freeport. Menurutnya, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ada.
"Banyak kesenjangan antara 'klaim dan citra' versus fakta," ujar Dradjad kepada wartawan, Sabtu (3/11/2018).
Dradjad menilai merebut kembali Blok Rokan dan akuisisi saham Freeport hanyalah klaim. Menurutnya fakta yang ada perpindahan pengelolaan blok Rokan, dari Chevron ke Pertamina alasannya masa kontrak habis, begitu juga dengan pengambilalihan 51% saham PT Freeport Indonesia.
"Blok Rokan itu kontraknya habis Agustus 2021. Chevron mengajukan perpanjangan kontrak, sementara Pertamina menjadi pesaing. Tanggal 31 Juli 2018, pemerintah tetapkan Pertamina sebagai pemenang kontrak. Lalu gegap gempita-lah isu jika Blok Rokan 'direbut kembali'," katanya.
Namun, hingga ketika ini, kata politikus PAN itu, Blok Rokan masih di bawah pengelolaan Chevron alasannya masa kontrak gres akan habis pada 2021.
"Hingga ketika ini pengelolaan Blok Rokan masih hak Chevron. Masih sama dengan puluhan tahun yang lalu. Tidak ada yang direbut sekecil kutu pun," ujar Dradjad.
"Oh ya, jangan lupa, pengumuman Blok Rokan itu tanggal 31 Juli 2018. Tanggal 4-10 Agustus ada registrasi capres di KPU. Saya no comment sajalah, he-he-he...," imbuhnya. [detik.com]