Menko Polhukam Wiranto menanggapi planning reuni akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Monas tanggal 2 Desember mendatang. Selain mengingatkan wacana persyaratan pelaksanaan aksi, Wiranto juga memberikan wacana adanya agresi yang ditunggangi.
"Demonstrasi itu (reuni akbar 212) boleh kan. Siapa yang menyampaikan demonstrasi enggak boleh? Boleh, tapi ada aturannya, ada undang-undangnya," ungkapnya kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (21/11/2018).
Wiranto menegaskan, masyarakat boleh menggelar demonstrasi asalkan tidak mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi juga dihentikan menebar kebencian. "Enggak dapat kemudian menciptakan masyarakat merasa tercekam, terancam," tuturnya.
Wiranto mengingatkan bahwa sebentar lagi Indonesia akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan. Dia berharap semua komponen masyarakat turut membantu dan menjaga semoga suasana jelang Pemilu kondusif.
"Ayo kita jaga dong, kita jaga suhunya, kita jaga situasinya, kondusif, aman, tenteram, damai, masyarakat dapat milih. Jangan diganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain, yang namanya mungkin, mungkin ada penunggangan di situ," paparnya.
"Seperti pada ketika demonstrasi dilema bendera tauhid beberapa waktu yang lalu. Saya katakan 'saudara mungkin memperjuangkan sesuatu yang benar. Tetapi apakah saudara tahu bahwa anda ditunggangi?'. Tak putarkan filmnya itu, ternyata ditunggangi," lanjutnya.
Saat ditanya apakah ada kemungkinan reuni 212 ditunggangi kepentingan politik, Wiranto enggan menjawab. Menurutnya, pertanyaan tersebut lebih sempurna ditanyakan ke PA 212. "Tanya mereka. Kamu yang tanya, teman-teman wartawan yang tanya," tukas dia. [detik.com]