 |
| Foto: PUPR |
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait penyelesaian infrastruktur 2018 dan penajaman kegiatan di 2019. Kegiatan itu, dihadiri pribadi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama jajarannya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, koordinasi ini untuk mengecek pelaksanaan infrastruktur pada tahun 2018. Di mana dikala ini serapan sudah 68% sedangkan untuk fisiknya 80%. Dan pada final Desember nanti, sudah 90-93% dapat penyerapan.
"Penyerapan itu bukan tujuan, tapi salah satu indikator kinerja. Tujuannya mendistribusikan uang ke daerah. Itulah tujuan penyerapan. Di mana pembangunan infrastruktur sebagai fasilitasi uang ke daerah," ungkapnya di Gedung kementerian PUPR, Jakarta, Senin (5/11/2019).
Dia menjelaskan, untuk penajaman 2019 ada empat fokus, pertama selesaikan kiprah khusus, menyerupai proyek strategis nasional, pembangunan pasar, sekolah, musibah dan lain-lain. Kedua, jangan berpolitik, ketiga mitigasi resiko dan hindari pembangunan mangkrak.
"Jadi pada tahun 2019, memastikan pembangunan atau Infrastruktur memastikan, bukan harus selesai, tapi jangan mangkrak. Seperti jembatan sudah di pasang pilar-pilar tahun ini kemudian ditinggalkan begitu saja. Itu makrak," jelasnya.
Dia menambahkan, ada juga beberapa proyek bendungan yang akan jadi pada 2021. Di mana untuk memastikan pembangunan tidak mangkrak, Pemerintah sudah melaksanakan kontrak dengan instansi proyek tersebut.
"Kalau pemerintah berani menghentikan kontrak itu, niscaya beliau bermasalah. Karena memiliki kekuatan aturan legal. memutus kontrak kan tidak sembarangan. Kalau kini kontrak hingga selesai, niscaya selesai," ungkapnya. [okezone.com]