Di kala globalisasi ini sangatlah penting menekan ketimpangan. Jika ketimpangan ini tidak diatasi dengan baik, maka dikhawatirkan sanggup memicu reaksi negatif terhadap globalisasi.
Hal tersebut menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri Working Lunch: Promoting Inclusive Growth in The Digital Age dalam rangkaian KTT APEC 2018 Papua Nugini.
"Kalau kita mau bicara pembangunan yang inklusif terperinci kita harus bicara mengenai Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian," kata Presiden di APEC Haus, Minggu 18 November 2018.
Total UMKM Indonesia ketika ini tercatat sebanyak 62,9 juta unit perjuangan (berdasarkan data 2017). Sebanyak 6 juta UMKM sudah melaksanakan kegiatannya secara online.
Presiden menuturkan, ketika ini dunia sudah memasuki kala Revolusi Industri 4.0. Siklus gres ini, berdasarkan Presiden membuka peluang untuk menyesuaikan orientasi pembangunan. “Dalam 30 tahun mendatang, dalam visi APEC Post Bogor, pengurangan ketimpangan harus menerima prioritas,” tuturnya.
Terkait pembangunan manusia, Kepala Negara memandang, setiap insan harus diberdayakan, sehingga sanggup ikut berkontribusi dan merasa menjadi bab dari pembangunan. Untuk itu, Indonesia telah menyusun peta jalan Kebijakan Ekonomi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia tahun 2017-2025.
“Untuk memaksimalkan manfaat ekonomi digital, reformasi struktural harus dilakukan. Reformasi ini diharapkan untuk meningkatkan investasi di bidang ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, dan mempersiapkan sumber daya insan yang digital ready,” kata Presiden Jokowi.
Di penghujung pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan melanjutkan investasi untuk sumber daya manusia. [Biro Pers Istana]