Panitia Reuni 212 batal mengundang Presiden Joko Widodo. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai motif politik dalam program itu makin kentara.
"Dengan demikian alibi bahwa reuni tidak bermotif politik terbantahkan, alasannya yaitu dikala yang sama justru paslon lain yang diundang," kata Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Achmad Baidowi (Awiek) dikala dihubungi, Sabtu (1/12/2018).
Menurut Awiek, dikala ini kegiatan 212 terang hanya diperuntukkan kalangan tertentu. Padahal, kata dia, awalnya 212 merupakan gerakan sosial yang bersifat heterogen.
"Sejatinya 212 awalnya yaitu gerakan sosial keagamaan yang pesertanya lintas parpol, namun kemudian menjadi gerakan politik yang karenanya menjadi segmented," ujarnya.
Meski demikian, politikus PPP itu mengaku tak mempermasalahkan penghapusan permintaan kepada Jokowi. Awiek menyampaikan hal itu merupakan hak panitia Reuni 212.
"Ya, itu hak panitia ya. Namun, apapun itu bagi kami tidak problem alasannya yaitu itu hak mereka," tegas Awiek.
Hal senada disampaikan juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily. Menurut dia, Jokowi pun belum tentu hadir andai diundang ke Reuni 212.
"Terserah mereka saja deh. Kan mereka yang punya acara. Lagipula, bila pun diundang belum tentu Pak Jokowi berkenan untuk hadir di program Reuni 212," sebut Ace.
Sebelumnya, panitia agresi Reuni 212 batal mengundang Presiden Jokowi alasannya yaitu sejumlah alasan. Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif menyebut Jokowi kurang menghargai atau menghormati gerakan 212.
"Salah satu yang jadi pertimbangan pertama Pak Jokowi kami nilai kurang respect terhadap gerakan 212, kurang mensyukuri nikmat anugerah Allah besar kumpulnya umat Islam," ujar Slamet di d'Consulate Resto, Wahid Hasyim, Jakarta, hari ini.
"Di 212 kemudian kami masih melihat juga penegakan keadilan belum dapat dilakukan dengan baik. Lalu kriminalisasi terhadap ulama hingga kini juga belum ada penyelesaiannya," imbuhnya. [detik.com]