Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tuduhan kriminalisasi ulama yang ditujukan kepada dirinya. Jokowi mengambil pola masalah seorang ulama yang tersangkut masalah dugaan kekerasan.
"Jangan hingga alasannya ada masalah hukum, terus yang disampaikan kriminalisasi ulama. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukuli. Kalau sudah memukuli orang urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Iya nggak?" ujar Jokowi ketika Deklarasi Ulama Madura di Gedung Serbaguna Rato Ebuh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (19/12/2018).
Namun Jokowi tidak menyebut nama ulama yang diduga melaksanakan kekerasan itu. Jokowi meminta ulama yang tersangkut masalah aturan alasannya bersalah tidak lantas menyebut terjadi kriminalisasi ulama.
"Masa mukuli hingga berdarah-darah? Ya aku sih nggak ngerti. Pasti polisi bertindak kan bila ada kasus-kasus aturan menyerupai itu. Kalau tidak ada kasus, tahu-tahu kena duduk kasus hukum, itu namanya kriminalisasi. Itu aku urus pasti. Tapi bila ada masalah hukumnya, ya kita sulit," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan tidak anti terhadap ulama. Sebagai buktinya, dia meneken keppres mengenai Hari Santri Nasional.
"Saya itu masuk ke ponpes beberapa kali. Hari ini dengan ulama. Kemarin aku masuk ke Ponpes Tebuireng, Ponpes Tambakberas, Ponpes Darul Ulum, Ponpes Bahrum Ulum, dan yang menerbitkan Keppres Hari Santri tanggal 22 Oktober itu siapa? Lho bila kita anti-ulama, nggak mungkin ada Hari Santri," kata Jokowi.
[detik.com]