Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah meminta calon presiden Prabowo Subianto untuk melontarkan kritik menurut data. Seperti menyebutkan bila perekonimian bangsa Indonesia dikala ini sedang buruk, padah tidak sama sekali.
“Prabowo sering menyampaikan perekonomian Indonesia kini ini buruk, di mana pernyataan tersebut tidak disertai data-data yang akurat dan shahih,” ujar Inas kepada wartawan, Jumat (30/11/2018).
Dikatakan Inas, sebagai calon presiden Indonesia, seharusnya Prabowo meyakini dan memakai data BPS disetiap argumennya.
“Karena siapapun Presiden di Indonesia maka ketika menyusun nota keuangan dan RAPBN akan memakai data yang bersumber dari BPS sebagai contoh perhitungannya,” tegas Inas.
Inas pun menepis argumen Prabowo yang selalu menyebutkan bila ekonomi di kepemimpinan Jokowi lemah. Padahal indikator yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di masa Jokowi garang dan lebih baik daripada pemerintahan periode sebelumnya.
Seperti rasio wirausaha, tahun 2014 hanya 1,55%, naik di tahun 2018 menjadi 7.00%, sedangkan standar internasional mematok 2%. Lalu donasi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014 hanya 1,71% tapi pada tahun 2018 naik menjadi 4,48%
“Index pembangunan manusia(IPM) pada tahun 2014 hanya 68.90% kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 70.81%,” beber Inas.
Tidak hingga di situ, Inas menyebutkan bila pengangguran dari persentase total tenaga kerja pada tahun 2014 sebesar 5.94%, kemudian turun pada bulan febuari 2018 menjadi 5.13%. Hingga Angka kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 10.96%, untuk pertama kalinya semenjak republik ini berdiri turun ke single dijit pada 2018 menjadi 9.82%
Hingga PDB Indonesia menduduki ranking 16 dunia dan terbesar di asia tenggara dimana pada tahun 2014 sebesar USD. 891 milyar, dan pada tahun 2017 naik signifikan menjadi USD. 1.016 triliun dan pertumbuhan ekonomi terus turun semenjak 2010 s/d 2014 di angka 5.02%, kemudian mulai membaik, dan di tahun 2017 sudah naik kembali menjadi 5.07%
Oleh alasannya yaitu itu, bergairahnya perekonomian tidak saja terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah hingga ke desa-desa yang disebabkan adanya pertumbuhan BUMDES yang telah mencapai 40 ribu.
"Sehingga bisa menekan urbanisasi ke DKI Jaya yang turun drastis pada tahun 2018. Makara keberhasilan Jokowi bukan saja di sektor infrastruktur tapi juga disektor perekonomian rakyat semesta," tukas Inas. [okezone.com]