Ketika Jokowi terpilih jadi presiden, teman saya yang juga ring satu presiden bilang ke saya bahwa Jokowi menolak semua jadwal yang baru. Dia hanya akan bekerja dengan jadwal yang sudah di rencanakan dengan baik di kala SBY. Mengapa ? begitu luasnya perencanaan yang sudah dibentuk oleh SBY selama 10 tahun berkuasa. Anggaran untuk study sangat besar. Contoh kehebatan pembangunan yang terjadi kini menyerupai Kawasan industri di Sulawesi, Situbundo, Banten, Kuala Tanjung dan Jawa Barat. Kereta cepat Jakarta Bandung, Kereta double tract jakarta Surabaya, Jalan Toll trans sumatera dan jawa, pelabuhan, Bandara, Toll laut, swasembada pangan, kejayaan di laut, bukanlah tiba begitu saja di Era Jokowi tapi itu telah dipersiapkan dengan matang oleh SBY lewat studi Program MP3I ( Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).
Program ini Pengembangan Potensi Daerah melalui 6 Koridor Ekonomi. Program ini merupakan fokus pemerintah dalam pembangunan Indonesia ke depan. Jokowi mengemas semua jadwal yang telah disusun SBY itu dalam jadwal Nawacita. Mengapa disebut nawacita? Itu hanya bahasa politik untuk lebih gampang mensosialisasikan kepada rakyat atas jadwal yang sudah dibentuk di kala SBY. MP3I itu ditargetkan Indonesia akan menjadi 12 besar kekuatan ekonomi dunia di tahun 2025. Tapi tahun 2017, indonesia sudah masuk 5 kekuatan ekonomi dunia. Artinya Jokowi berhasil mempercepat jadwal MP3I dari yang di recanakan, lewat kerja keras dan langkah berani secara politik untuk mendobrak status quo. Yang mangkrak diselesaikan. Memaksa semua orang semoga focus kepada kerja, bukan wacana. Karena semua planning dan wacana telah di lakukan SBY selama 10 tahun berkuasa. Itu sudah cukup.
Andaikan Jokowi harus menciptakan planning lagi menyerupai kala SBY, saya rasa mustahil ia dapat menuntaskan kerja besar yang terbukti fenemonal. Mengapa ? alasannya saat ia berkuasa anggaran fiskal hanya 8% untuk ekspansi. Kalau ini digunakan untuk biaya perencanaan dan studi maka lima tahun ia tidak akan membangun apapun. Kalau ia bergantung kepada kekuatan APBN maka semua planning andal dan mimpi di kala SBY tidak akan mungkin dapat dilaksanakan. Karena warisan SBY, APBN defist. Tapi dengan kecerdasan dan kreatifitas pengusaha, ia tampil bagaikan pemain hedge fund menciptakan jadwal yang memungkinkan created something of nothing. Dengan elegan ia menjalin sinergi dengan abnormal tanpa keluar dari bingkai nasionalisme , tanpa melanggar Undang-Undang Dasar dan UU. Semakin disudutkan dewan perwakilan rakyat semakin menciptakan dewan perwakilan rakyat tercengang bahwa Jokowi memang takdir Tuhan untuk indonesia hebat.
Ketika jadi Gubernur DKI, Jokowi tidak mengubah perda (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 perihal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030. Jokowi tidak mewacanakan membatalkan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) pembangunan pantai utara Jakarta. Tidak membatalkan MRT,LRT. Tapi justru mempercepat planning itu jadi kenyataan. Melanjutkan jadwal e-government DKI yang tertunda. Mengapa ? bila Jokowi mengubahnya maka itu akan menyebabkan biaya lagi menyerupai ; biaya studi, biaya perjalanan dinas studi banding, biaya rapat DPRD, dan segala macam biaya tetek bengek. Sementara pembangunan hanya menghasilkan wacana tanpa kerja nyata. Di lanjutkan dengan Ahok , juga sama. Tidak mengubah yang sudah direncanakan. Tapi justru mempercepat realisasi dengan jaminan akurasi tinggi.
Pangab, Gatot berkata dalam salah satu jadwal “ Kalau Jokowi membangun jalan toll, apakah ada jaminan bila ia tidak lagi terpilih pembangunan jalan toll akan terus berlanjut ? Gatot bicara sepeti ini sebagai satire kepada pihak politisi atau pihak yang berambisi jadi penguasa negeri ini yang berjuang untuk melaksanakan perubahan. Tentu perubahan agenda, akan menjadikan ongkos studi lagi dan planning lagi. Itu hanya alasannya syahwat politik dan akhirnya hanya akan jadi wacana dengan beban negara lagi. Lantas kapan kerjanya ? Itulah yang kini kita lihat kepada pemimpin gres Jakarta, yang ingin mengubah segala galanya dengan anggaran studi yang besar untuk gampang dibancaki dan akhirnya dalam lima tahun hanya lembaran kertas study. Tak lebih. Saya yakin selagi JKW berkuasa APBD itu akan direvisi. Karena joko widodo engga butuh kepala tempat tukang ngoceh.
Sumber https://culas.blogspot.com/