Pan: Jikalau Bawa Bocoran Untuk Debat, Nggak Usah Jadi Presiden

PAN: Kalau Bawa Bocoran untuk Debat, Nggak Usah Makara PresidenFoto: Tsarina/detikcom

Jakarta -PAN meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan debat yang berkualitas. Kisi-kisi pertanyaan yang diberikan sebelum debat kepada paslon dinilai tidak akan membuat debat yang berbobot.

"Perdebatan dua hari belakangan ini terkait dengan 'pembocoran' pertanyaan kepada paslon, berdasarkan saya, justru tidak membuat debat yang berbobot dan berkualitas. Karena itu, lebih baik sebenarnya KPU memikirkan ulang biar pertanyaan tersebut dilaksanakan secara impromptu, artinya pribadi ya ketika mereka berhadap-hadapan, pertanyaannya diberikan tanpa terlebih dahulu diberi kisi-kisi atau pembocoran soal dari pertanyaan yang akan disampaikan," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Senin (7/1/2019).



Saleh menilai calon pemimpin harus bisa menuntaskan kasus secara cepat dan tepat. Kepemimpinan dalam menuntaskan suatu masalah, menurutnya, bisa terlihat dari gaya bicara seorang pemimpin dikala menjawab pertanyaan.

"Kalau ia menjawabnya bawa dulu materi atau baca dulu bahannya untuk perdebatan, itu nggak usah jadi presiden. Semua masyarakat biasa saja juga bisa melaksanakan itu. Yang tidak mempunyai leadership atau katakanlah leadership-nya biasa-biasa saja, itu juga bisa melakukan," ujar Saleh.

"Tapi ini kan presiden. Kalau presiden itu memang harus orangnya luar biasa, itu kemampuannya di atas rata-rata. Kepemimpinannya itu tidak bisa sembarangan, itu harus mumpuni," lanjutnya.



Saleh menganggap bocoran pertanyaan yang sudah diberikan ada potensi jawabannya dipoles oleh timses. Menurutnya, tanggapan debat bukan lagi anutan orisinil dari para capres-cawapres.

"Kalau calon presiden ini kan dengan pertanyaan yang diberikan secara impromptu atau katakanlah pada dikala debat diberikannya, itu akan kelihatan siapa di antara mereka yang mempunyai bobot pengetahuan. Makara pengetahuan presiden itu tidak hanya mengetahui soal katakanlah satu lingkup kabupaten atau kota, tapi juga ia harus tahu provinsi, skalanya menyerupai apa, nasional, harus tahu perihal regional, global, dan harus mengerti perihal apa yang menjadi duduk kasus bangsa ini secara detail. Dan di situ nanti akan kelihatan," paparnya.

Sumber detik.com

Artikel Terkait