Juru Debat Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said menilai tata kelola pemerintah Jokowi termasuk yang terburuk. Namun, kritik Sudirman dinilai tidak etis. Sebab, Sudirman merupakan mantan Menteri ESDM kurun Jokowi.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai gila kritik yang diutarakan pihak yang sebelumnya menjabat di pemerintahan. Arsul mengatakan, kritik Sudirman ke pemerintahan hanya menimbulkan anutan adanya rasa sakit hati alasannya yakni 'dipecat' dari pemerintahan Jokowi-JK.
"Ya tentu sangat tergantung dari nilai-nilai yang dianut orang itu. Serahkan kepada publik untuk menilai apakah etis seorang mantan anggota kabinet mengkritisi lalu kabinet yang pemerintahannya sedang berjalan. Nanti kan orang juga akan menyampaikan ah bicara menyerupai itu kan alasannya yakni sakit hati aja di reshuffle dapat juga nanti ada yang bicara menyerupai itu," kata Arsul di Komplek Parlemen DPR, Rabu (2/1).
Sekjen PPP itu menjelaskan, penindakan tindak pidana korupsi tak melulu dilihat secara kuantitas melainkan kualitas. Sebagaimana kritik yang disampaikan Sudirman pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi sangat buruk. Hal itu ditandai banyaknya operasi tangkap tangan oleh KPK. Selain itu, paramater yang dilihat kubu Prabowo-Sandi yakni indeks persepsi korupsi di Indonesia cenderung stagnan.
"Kita kan tentu menilai sesuatu harus menurut ukuran-ukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, jadi jika secara kuantitatif terjadinya banyaknya OTT-nya tidak dapat lalu disimpulkan bahwa korupsi atau praktik-praktik KKN di masa pemerintahan ketika ini Pak Jokowi selama 4 tahun itu contohnya lebih parah daripada 10 tahun zaman pemerintah SBY alasannya yakni kan dapat saja pada zaman dulu itu OTT-nya tidak sebanyak yang kini alasannya yakni penegak aturan yang tidak bekerja sebagaimana katakanlah pimpinan KPK yang kini gitu loh," jelasnya.
Sebelumnya Sudirman mengatakan, tata kelola pemerintahan ketika ini salah satu paling buruk. Ia berkaca dari duduk perkara korupsi yang kian marak.
Mantan Menteri ESDM tersebut juga melihat dari indeks demokrasi dan pembangunan insan turun. Hal tersebut dilihatnya sebagai pelemahan dalam institusi negara.
Selain itu, Sudirman mengkritisi duduk perkara pemecatan Said Didu dari bangku komisisaris PT Bukit Asam (PTBA) alasannya yakni tidak sejalan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Mestinya, komisaris yang kritis harus dipertahankan untuk menjaga kepentingan negara. Bukannya dipecat alasannya yakni teladan pikirnya ingin diseragamkan dengan yang memerintah ketika ini.
"Seorang penggerak yang sejati mau dimanapun ia berada niscaya suaranya sama. Mau di pemerintahan, mau di komisaris, mau di luar dan juga Said Didu salah satu dari itu, dari aksara aktivitis. Makara ia itu tetap menyuarakan apa yang terbaik bagi bangsa. Makara jika merasa ada yang tidak sejalan jadi ada yang pikirannya tidak sejalan dengan kepentingan bangsa," kata Sudirman. [merdeka.com]