Assalamu'alaikum wr.wb. selamat tiba di website infokemendikbud.web.id dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru semua...
simak informasi terbaru yang sangat penting berikut ini tentang Bertemu Jokowi, Sejumlah Bupati Minta Honorer Diangkat PNS.
Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan puluhan bupati, Kamis (5/7/2018) membahas banyak hal. Mulai dari pengelolaan anggaran dari sentra ke tempat hingga banyak sekali dilema lain, termasuk isu honorer kategori dua (K2).
Bupati Jember, Faida meminta anggaran yang diberikan pemerintah sentra harus lebih diadaptasi dengan kebutuhan di setiap daerah.
"Kami kepala tempat memberikan masukan-masukan tersebut eksklusif kepada dia (Presiden). Termasuk kasus rekrutmen PNS, ASN di (honorer) K2 yang sudah usang menunggu," kata Faida di komplek Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7/2018).
Menurut Faida, beberapa kantor pemerintahan di tempat sudah banyak yang kekurangan pegawai. Ini terjadi alasannya pemerintah sentra belum membuka lowongan PNS. Sementara banyak pegawai yang sudah memasuki masa pensiun.
"Dan kasus open bidding bagaimana tenaga tempat menerima kesempatan yang cukup untuk mengisi gugusan di wilayahnya masing-masing. Masalah-masalah di masing-masing tempat yang sedikit berbeda antar satu dengan yang lain," tutur dia.
Sementara itu, Bupati Nias Sokhiatulo Laoly mengatakan, ada beberapa bidang yang disampaikan terkait K2. Pertama dana alokasi khusus, ASN, Kesra, serta BPJS.
"Tapi yang penting semua itu kita harapkan ada beberapa perubahan-perubahan peraturan dan undang-undang. Itu yang kita sampaikan ke Presiden," kata Sokhiatulo.
Sokhiatulo menerangkan, tenaga honorer kategori 2 di sejumlah tempat sudah ada yang bertugas lebih dari 12 tahun namun belum juga diangkat sebagai PNS.
"Tidak terperinci nasibnya hingga sekarang, jadi kita minta kepada presiden supaya diangkat. Kasihan mereka, mereka sudah mengabdi untuk negara ini, tapi kan tinggal berapa tahun lagi mereka sudah pensiun," terperinci dia.
Menurut Sokhiatulo, banyak sekali tawaran bupati menerima respon positif oleh Presiden Jokowi. Presiden berjanji akan menindaklanjuti hal ini.
"Akan dikaji dan akan dipertimbangkan. Tentu nanti akan tergantung Presiden dan jikalau menyangkut undang-undang, tergantung pembuat undang-undang, dikomunikasikan kepada pembuat undang-undang. Tapi jikalau sekadar peraturan-peraturan, Presiden aku yakin punya wewenang," imbuh dia.
Sumber : www.suara.com
Demikian informasi dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspagenya dan tetap kunjungi situs kami di www. infokemendikbud.web.id . Kami senantiasa menunjukkan informasi dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda biar informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.