Info Pemerintah - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kabar mengenai penghentian pemberian yang diberikan pemerintah kepada para guru yaitu kabar bohong atau hoaks.
Dilansir TribunWow.com dari lamane resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jokowi memberikan hal tersebut dikala memperlihatkan kuliah umum di Gelora Hasta Brata, Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA), Surabaya, Kamis (6/9/2018) siang.
“Pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa saya siap untuk berdiri di depan dan berjuang untuk membela kepentingan guru-guru biar sanggup melakukan kiprah mulianya mendidik kader-kader bangsa di negara kita,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, pemerintah tidak mempunyai alasan apapun untuk mengurangi apalagi memberhentikan pemberian profesi guru.
“Karena itu yaitu imbalan yang memang seharusnya diperoleh guru atas dedikasi profesi yang telah dan akan diabdikan untuk bangsa selama-lamanya,” tuturnya.
Sebelumnya, dikala memberikan kuliah umum tersebut, Jokowi mengemukakan bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan ditentukan oleh keberhasilan dalam membangun insan Indonesia yang berkualitas.
Manusia yang berkualitas, tambahnya, yaitu insan yang bisa berguru sepanjang hayat biar sanggup mengikuti keadaan dengan zaman yang berubah serba cepat.
Menurut Jokowi, Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu kunci dari fondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa
“Kita ini mempunyai kapasitas terpendam. Punya kekuatan terpendam tapi belum dibangkitkan. Jangan berpikir anak kita kalah dengan bangsa lain,” ujar Jokowi.
Ia memberi rujukan prestasi atlet-atlet Indonesia di Asian Games 2018, yang sanggup melebihi dari sasaran yang diberikan, bahkan sanggup menduduki peringkat empat dalam perolehan medali.
Dalam kuliah umum yang dihadiri oleh sekitar tiga ribu anggota PGRI dan civitas akademika UNIPA itu, Jokowi juga meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI yang akan digelar sampai Jumat (7/9/2018) besok.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Umum PP PGRI Unifah Rosyidi, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.