Info Pemerintah - Kebijakan pemerintah mengalokasikan dana kelurahan Rp 3 triliun semakin melukai hati honorer K2 (kategori dua). Mereka menilai, kebijakan tersebut tersebut sangat tidak berkeadilan.
"Kami sangat oke dengan anjuran anggota dewan perwakilan rakyat RI bahwa dana kelurahan itu lebih baik dialokasikan untuk mengangkat 438.590 honorer K2. Kan pengangkatannya sanggup sedikit demi sedikit enggak harus sekaligus," kata Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DR Abdul Fikri Faqih mengatakan, kalau pemerintah punya uang yang cukup sebaiknya digunakan untuk mengangkat guru honorer K2 (kategori dua) menjadi CPNS, bukan untuk dana kelurahan.
Titi, guru honorer di Banjarnegara itu menegaskan, mestinya pemerintah menuntaskan problem K2 dulu. Jangan selalu bilang tidak ada dana buat angkat K2 menjadi PNS. Giliran untuk yang lain ada.
"Kok presiden enggak adil banget sama K2 sih? Memang K2 ini dianggap tidak berkhasiat kali ya makanya diabaikan terus," ucapnya.
Ketidakadilan itu tampak nyata alasannya yaitu setiap ada seruan K2 diangkat PNS selalu diadang dengan dua hal, yaitu dasar aturan dan dana. Anehnya, giliran untuk kelurahan atau yang lain bisa.
"Kenapa untuk K2 selalu ada saja alasannya yang buat tidak sanggup diangkat menjadi CPNS makanya akan kami tanyakan pribadi nanti di agresi nasional 30 Oktober bersama teman-teman minimal 50 ribu orang. Kami ingin tahu tanggapan presiden menyerupai apa," sergahnya.
Sumber :www.jpnn.com
Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah, Kami senantiasa menawarkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari aneka macam sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda agar informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.