Masuk Pembangunan Sdm, Presiden Joko Widodo Minta Kurikulum Smk Dirombak Besar-Besaran

Foto: Setkab

Setelah tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dan mulai banyak yang sudah selesai, dan mulai banyak yang sudah menampakkan hasil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan masuk ke tahapan besar berikutnya, yaitu investasi di bidang SDM (Sumber Daya Manusia).

“Kita harus dapat menimbulkan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita, bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, untuk mengejar kemajuan bersama,” kata Presiden Jokowi ketika memberikan penganar pada Rapat Terbatas mengenai Pembangunan SDM untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11) pagi.

Menurut Presiden, kuncinya ada dua, yang pertama, perbaikan sistem pendidikan, terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi yang diubahsuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Ia menyebutkan, dalam 4 tahun terakhir ini pemerintah telah memulai langkah-langkah perombakan dan perbaikan di dalam sistem pendidikan vokasi kita. Namun diakui Presiden, jikak langkah itu belum secara full melaksanakan perombakan besar-besaran.

“Perombakan yang kita lakukan di Sekolah Menengah kejuruan (Sekolah Menengah Kejururuan) baik dalam kurikulum maupun penataan kompetensi terutama untuk guru-guru, saya melihat juga sudah dimulai. Tetapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan yang besar, dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan secara besar-besaran,” tegas Presiden.

Kemudian yang kedua, berdasarkan Presiden, ialah peningkatan keterampilan pencari kerja dan juga pekerja melalui training vokasi dan aktivitas sertifikasi. Presiden meminta ini tahun depan juga dilakukan besar-besaran mengenai ini.

“Saya melihat contohnya di Kementerian PUPR, aktivitas sertifikasi untuk para pekerja, saya melihat juga sesuatu yang sangat bagus, tetapi memang jumlahnya masih kecil,” jelas Presiden.

Menurut Presiden,  aktivitas sertifikasi ini perlu melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan termasuk melibatkan pesantren-pesantren, sehingga dibutuhkan para santri bukan hanya mendapat pendidikan yang berkaitan dengan agama tetapi juga bekal keterampilan.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh wapres Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhut B.Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Selai itu juga tampak hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti Mohamad Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Syafruddin, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. [setkab.go.id]

Artikel Terkait