 |
| Foto: Setkab |
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta biar kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi, dengan insentif-insentif perpajakan perlu dievaluasi secara terpola sehingga lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara lain, dan betul-betul sanggup berjalan efektif di dalam pelaksanaannya.
“Kita tahu current account deficit kita, neraca perdagangan kita memerlukan ini, memerlukan perbaikan, dan dengan investasi dan ekspor inilah kita ingin perbaikan itu,” kata Presiden Jokowi dikala memberikan pengantar pada Rapat Terbatas perihal Kebijakan Investasi dan Perpajakan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11) siang.
Namun Presiden mengingatkan untuk memastikan bahwa investasi yang mendapat insentif ialah sektor-sektor yang betul-betul memperkuat industri, memperkuat ekonomi nasional, sanggup mendorong proses transformasi ekonomi, hilirisasi dari materi mentah kepada industri pengolahan, dan juga memperkuat industri yang berorientasi ekspor yang sanggup menunjukkan nilai tambah.
“Sehingga kita sanggup merevitalisasi industri dan sanggup mengurangi impor materi baku, serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki,” tutur Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar kebijakan investasi itu betul-betul didesain sesuai dengan sasaran kepentingan nasional, bukan hanya dalam penciptaan lapangan pekerjaan gres dan menurunkan angka pengangguran, tetapi harus juga sanggup memperkuat pelaku ekonomi domestik khususnya perjuangan mikro, perjuangan kecil, perjuangan menengah dengan memanfaatkan peluang alih teknologi yang ada, serta juga mendorong kemitraan usaha-usaha besar dengan perjuangan menengah, perjuangan kecil, dan perjuangan mikro.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Dirjen Pajak Robert Pakpahan. [setkab.go.id]