 |
| Foto: iNews.id |
Pernyataan yang dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang tidak akan melaksanakan impor bila dirinya terpilih menjadi presiden periode 2019-2024 terus menuai sindiran. Prabowo dianggap tak mengerti prosedur perdagangan dalam suatu negara.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan, bila antar negara masih mempunyai ketergantungan dalam suatu bidang, maka kebijakan tersebut sulit untuk direalisasikan. Namun bila hanya dari retorika politik, hal itu bukan mustahil.
"Bagaimana desain untuk menciptakan kita berdaulat di bidang ekonomi, itu yang penting, dan Pak Jokowi menyampaikan itu dengan cara mengintegrasikan keseimbangan antarwilayah sehingga konektisas itu bisa berjalan baik," ujar Hasto di Media Center Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Hasto menerangkan, sektor Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan faktor penting dari segala kebijakan pemerintahan supaya menimbulkan suatu bangsa yang bisa berdikari.
"Maka itu harus dimulai dengan revolusi mental, dengan sekolah, dengan memperbaiki seluruh sarana pendidikan Kartu Indonesia Pintar supaya kesempatan untuk sekolah wajib berguru itu bisa dijalankan dengan baik dan itulah yang dilakukan Pak Jokowi," katanya.
Saat berorasi di deklarasi kontribusi oleh Kopassandi di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Minggu (4/11/2018), Prabowo mengaku keputusannya maju sebagai calon presiden bukan atas dasar kepentingan pribadi, melainkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Dia ingin Indonesia tidak tergantung pada impor.
"Saya akan bikin Indonesia bangun di atas kaki sendiri, kita tidak akan impor, kita bisa mengelola negara dan kekayaan milik kita sendiri. Kita akan swasembada pangan, energi, dan air. Kita akan tegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.
Hasto menegaskan, Presiden Jokowi telah menyerukan hijrah terkait bidang ekonomi kepada para pengusaha dan rakyat. Jokowi ingin Indonesia menjadi negara produktif dan akan bertindak sebagai produsen bukan sebagai negara yang hanya menjadi konsumen.
Bila konteks hijrah dari bangsa konsumen lalu jadi produsen, maka ada skala prioritas dan kebijakan-kebijakan yang konkret, terukur, tapi menyatu dalam sebuah visi besar.
”Nah visi besar Pak joko widodo ialah menciptakan Indonesia ini lebih berdaulat lebih berdikari di bidang ekonomi dan juga berkebudayaan atas dasar percaya kepada kekuatan bangsa ini," kata Sekjen PDI Perjuangan ini. [inews.id]