Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjawab kritik Fadli Zon yang menyebut percepatan pembangunan yang diinstruksikan Jokowi hanya pencitraan. Wakil Ketua TKN Arsul Sani menyampaikan pembangunan ialah kewajiban pemerintah.
"Itu pencitraan apa bukan silakan saja dinilai. Tapi itu kewajibannya pemerintah itu melaksanakan pembangunan, nah kemudian pembangunan dipercepat atau tidak, itu kan juga bab dari pilihan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban itu. Kaprikornus jika itu dipercepat terus masalahnya apa, jika itu membawa manfaat bagi rakyat," ujar Arsul di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).
Menurut Arsul, percepatan pembangunan yang dilakukan Jokowi merupakan laba sebagai calon petahana di Pilpres 2019. Arsul kemudian mencontohkan apa yang dilakukan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilu 2009 lalu.
"Di negara demokrasi manapun itulah yang terjadi, konsekuensi dari sebuah proses demokrasi di mana petahana masih dapat mencalonkan lagi. Kalau nggak mau kayak gitu ikut lah Filipina, jadi presiden cuma sekali, tapi tujuh tahun," tutur Arsul.
"Selama masih dimungkinkan bahwa seorang presiden dapat mencalonkan untuk satu kali kurun jabatan lagi ya niscaya akan begitu jadi jangan seakan-akan Pak Jokowi saja yang melakukan," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Fadli Zon menilai percepatan infrastruktur yang diinstruksikan Presiden Jokowi menjelang pilpres hanya pencitraan. Fadli menilai Jokowi ingin mengakibatkan pembangunan infrastruktur sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah.
"Itu kan hanya untuk pencitraan kan. Seolah-olah infrastruktur menjadi etalase keberhasilan. Padahal infrastruktur itu kewajiban," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11). [detik.com]