Lagi lagi soal BBM mengakibatkan suhu politik memanas. Pemerintah, berencana menerapkan kebijakan yakni menaikkan harga BBM bersubsidi pada premium yang sebelumnya Rp4.500 menjadi Rp6.500 dan solar sebelumnya Rp4.500 menjadi Rp5.500. Kebijakan pemerintah yang dilakukan ini yaitu untuk mengurangi subsidi BBM yang sangat besar, dan membebani anggaran. Kemarin waktu bertemu dengan sobat yang juga pengusaha minyak menyampaikan bahwa seharusnya memang tidak ada lagi subsidi. Mengapa ? alasannya yaitu semenjak Indonesia menjadi net importer minyak maka semenjak itulah subsidi BBM sudah tidak rasional lagi. Dulu zaman Soeharto , subsidi diberikan alasannya yaitu Indonesia surplus minyak dan disamping itu kebijakan subsidi BBM bekerjasama dengan siasat pemerintah mengendalikan harga dipasar biar terjankau oleh pendapatan rakyat yang sebagian besar masih miskin. Namun berjalannya waktu, apalagi dalam periode pasar bebas maka subsidi justru menjadi racun bagi masyarakat. Mereka menjadi manja dan tidak peduli dengan perlunya efisiensi. Demikian sobat saya. Makara memang tidak ada pilihan bahwa subsidi BBM harus dikurangi atau bahkan dihapuskan untuk selanjutnya dialihkan untuk agenda pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur ekonomi.
Teman yang bekerja sebagai consultant menyampaikan kepada saya bahwa tidak seratus persen benar jikalau tujuan pemerintah mengurangi subsidi yaitu untuk penghematan APBN. Apalagi dikoversi untuk pembangunan infrastruktur. Itu tidak significant!. Dan lagi anehnya pos subsidi pada APBN perubahan justru semakin meningkat. Makara apanya penghematan? Itu hanya bahasa politik untuk pengalihan dari tujuan yang sebenarnya. Apakah itu? Kebijakan ini berulang selalu menjelang pemilu. Setiap kenaikan BBM akan diikuti kebijakan menawarkan tunjangan tunai kepada rakyat miskin. Engga percaya ? Mari berhitung kata sobat saya, bahwa andaikan kebijakan ini dilaksanakan maka hanya sebesar 5 juta kiloliter penghematan pada pos APBN. Bila dikali Rp.3.500 maka totalnya setara Rp.17,5 Triliun. Dana ini tidak cukup untuk membangun trans java atau membiayai revitalisasi lima pelabuhan strategis di Indonesia , atau tidak cukup untuk membangun ekspansi Bandara Soeta. Mengapa ? Dari Rp. 17,5 triliun , sebesar Rp. 11,6 triliun habis dibuang untuk konsumsi BLSM ( Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Makara memang focusnya kepada BLSM. Program suap kepada rakyat miskin yang terbelakang dan lemah. Agar rezim culas tetap exist. Padahal seharusnya distribusi pendapatan itu lewat system yang memungkinkan setiap orang gampang mendapat kesejahteraan, dan salah satunya yaitu tersedianya infrastruktur ekonomi secara luas
Ada pos APBN yang jumlahnya hampir sama dengan pos subsidi BBM yaitu kewajiban atas beban hutang. Hingga April 2012, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp1.903,21 triliun. Terjadi kenaikan Rp99,72 triliun dari posisi tamat 2011 yang nilainya Rp1.803,49 triliun. Dibanding Maret 2012 sejumlah Rp1.859,43 triliun, utang pemerintah naik Rp 43,78 triliun. Pos anggaran untuk membayar bunga dan cicilan pada APBN 2013 : pagu pembayaran cicilan pokok luar negeri dialokasikan sebesar Rp58,4 triliun dan pagu pembayaran bunga utang mencapai Rp113,2 triliun. Makara total bunga dan cicilan sebesar Rp. 171,6 Triliun. Jumlah ini setiap tahunnya terus meningkat. Negara sudah masuk dalam jebakan hutang yang menciptakan fungsi social APBN menjadi lemah. Seorang pejabat World bank yang saya temui dalam salah satu seminar international pernah menyampaikan bahwa agenda pengurangan dan abolisi subsidi yaitu bab dari standard compliance Negara debitur untuk mendapat pinjaman termasuk agenda penjaminan hutang dari forum multilateral. Selagi Negara tergantung kepada utang selama itupula Negara harus mengikuti hukum neoliberal.
Apakah mungkin Negara sanggup lepas dari jebakan hutang ini? Tanya saya. Teman itu menyampaikan caranya banyak sekali. Yang utama yaitu kemauan politik untuk merestruktur APBN secara fundamental dan meluas khususnya bagaimana menekan anggaran belanja rutin se efisien mungkin dan dialihkan kepada belanja barang dan modal. Perluasan infrastutkur ekonomi sangat penting untuk memacu produksi dalam negeri yang berbasis SDA untuk meningkatkan pendapatan rakyat yang berujung kepada pendapatan pajak Negara. Dan yang lebih penting lagi yaitu bagaimana membrantas korupsi biar APBN punya kekuatan untuk segera melunasi hutang. Sinyalemen 30% APBN dikorup maka bila kurun waktu 2007-2013, total belanja barang dan belanja modal Rp 1.533 triliun, yang dikorup yaitu Rp. 532 Triliun, Ini belum termasuk korupsi belanja rutin menyerupai perjalanan dinas, dana studi project, dll. Makara sebetulnya bila APBN tidak dikorup oleh permainan Bangar dewan perwakilan rakyat dan Birokrat, Indonesia hanya butuh waktu 5 tahun sudah sanggup segera melunasi hutangnya. Tentu APBN akan menjadi ramping dan kokoh untuk melakukan fungsi sosialnya. Makara kalaulah tujuan untuk penghematan anggaran maka memangkas maling ABPN jauh lebih efektif ketimbang memangkas subsidi BBM.
Sumber https://culas.blogspot.com/