Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkoordinasi dengan KPK soal operasi tangkap tangan (OTT) yang disebutnya merusak gambaran pemerintah. Istana mengingatkan soal KPK merupakan forum yang independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
"Dalam menjalankan kewenangannya KPK itu independen, tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun termasuk Presiden," ujar Juru Bicara Presiden, Johan Budi, kepada wartawan, Sabtu (22/12/2018).
Johan Budi menyampaikan Jokowi telah secara tegas mendukung dan menghormati segala proses aturan yang dilakukan KPK. Jokowi tidak akan mencampuri apapun proses aturan yang dilakukan.
"Sejak awal memerintah, Presiden Jokowi menegaskan mendukung dan memghormati proses aturan yang dilakukan KPK kepada siapapun," katanya.
Fahri sebelumnya menyoroti sejumlah OTT yang dilakukan KPK jelang Pemilu 2019 ini. Menurut Fahri, Jokowi perlu berkoordinasi dengan KPK soal OTT yang disebutnya merusak gambaran pemerintah.
Fahri menilai kian sering OTT dilakukan oleh KPK jelang Pilpres 2019, kian jelek gambaran pemerintah. Fahri meyakini elektabilitas Jokowi tergerus alasannya OTT.
"Presiden Jokowi harus berkoordinasi, alasannya suka atau tidak insiden pemberantasan korupsi menjelang pemilu itu niscaya menjatuhkan reputasi pemerintahan yang sedang berjalan," kata Fahri kepada wartawan di Gedung dewan perwakilan rakyat RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12). [detik.com]