Tahukah anda, kata teman aku kemarin ketika kami bertemu di Rumah Daun, rezim SBY memang tidak berpihak kepada petani yang notabene yaitu secara umum dikuasai komunitas di negeri ini. Kalaulah beliau mengasihi demokrasi maka beliau harus berpihak kepada Petani. Cobalah lihat faktanya semenjak periode 2004-2009. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dicanangkan pada tahun 2007 yang merupakan penggalan dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) gagal dilaksanakan. Janji Kampanye akan mendistribusikan lahan pertanian seluas 9,25 juta kepada petani, hanyalah bualan belaka. Dari tahun ketahun petani semakin terpuruk. Mau bukti ? Konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian sedikitnya terjadi 10.000 hektar per tahun.Kepemilikan lahan para petani yang dari tahun ketahun semakin turun. Saat ini kepemilikan lahan oleh petani di Jawa sekitar 0,3 hektar sedangkan di luar jawa 1,19 hektar. Belum lagi konflik agraria yang mengakibatkan banyak petani di kriminalisasi dan dipenjarakan. Dalam konflik agraria setidaknya petani kecil yang tergusur dari lahan garapannya yakni sebanyak 24.257 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2007 meningkat jadi 31.267 KK di tahun 2008. Dan ini terus meningkat hingga kini. Bayangkanlah. Bagaimana rasa kemanusiaan kita orang terdidik yang hidup diberi Allah cukup ilmu dan harta. Apakah ini dibiarkan saja? katanya geram.
Apakah memang begitu adanya ? tanya saya. Hal tersebut memang tidak banyak diketahui oleh kalangan menengah atas yang tinggal dikota besar. Katanya. Karena kelompok menengah diuntungkan oleh geliat investasi akhir liberalisasi UUPM ( undang Undang Penanaman Modal ) yang menawarkan terusan luas kepada Pengusaha Besar dan Asing untuk menguasai lahan ( HGU) hingga 95 tahun. Ini benar benar menjual potensi lahan kepada kekuatan modal. Lebih jahat ketimbang Belanda ketika masa colonial yang hanya menawarkan konsesi lahan selama 75 tahun. Belum lagi dengan adanya Inpres No. 5 tahun 2008 ihwal fokus jadwal ekonomi 2008-2009 yang mengatur sejumlah konsesi untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di bidang pangan dengan sekala yang luas (food estate). BIla modal berkuasa atas lahan maka modal juga berkuasa terhadap tekhnologi pangan. 43% bibi tanaman pangan dikendalikan oleh gila (syngenta dan Bayern Corp). Padahal rata-rata 45,4 persen modal petani terutama komoditas padi dihabiskan untuk membeli input luar yang mahal, termasuk benih, pupuk, dan racun. Kalaupun ada jadwal Go-Organic 2010, itu hanya menjadi slogan saja, pencapaiannya nol. Hal ini tercermin dari anggaran yang disediakan hanya kurang dari 4 persen dari total subsidi pupuk, 96 persen dialokasi bagi pupuk yang diproduksi industri kimia.
Kekuatan kartel Produk Pertanian sudah menggurita disemua lini kekuasaan negeri ini dalam bentuk UU dan Peraturan. Namun ada satu kartel produk pangan berupa daging yang sedang berusaha untuk menjadi pengendali di Indonesia. Tujuannya sama dengan produk pertanian Artikel Babo, yaitu menghancurkan kekuatan peternak berproduksi dan membuka peluang ketergantungan akan impor. Itulah yang dihadang dengan sekuat tenaga oleh PKS melalui Menteri dan kader kadernya diseluruh Indonesia. Impor sapi berhasil ditekan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (3/2/2013), realisasi tahun ini merupakan realisasi terendah dalam 5 tahun terakhir semenjak tahun 2008. Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun terus menurunkan kuota impor. Tahun 2013 ini impor hanya 15 persen dari kebutuhan nasional. Tahun 2014 akan turun lagi menjadi 10%. Menurut FAO (food and agricultural organization), impor 10% dari kebutuhan nasional sudah masuk kategori swasembada daging. Impor daging ini berasal dari beberapa negara menyerupai Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat. Tentu negara negara inilah yang meradang murka akhir kebijakan pengurangan impor daging. Isu kenaikan harga daging dan masalah suap quota impor daging sapi sangat kencang gaung politiknya dibandingkan bahaya nasip petani dan peternak yang berada dijurang kemelaratan akhir kebijakan neolib.
Memang gambaran PKS tercoreng oleh skandal suap yang mana menempatkan Ahmad Fathanah dan Presdien PKS (Lufti Hasan Ishaq -LHI) sebagai tersangka. Apakah benar demikian kasusnya? Tanya saya. Teman itu tidak berkomentar banyak. Dia memang bukan kader PKS. Dia hanya aktifis untuk pemberdayaan Petani. Namun beliau hanya ingin mengingatkan bahwa hingga ketika ini belum ada bukti LHI terbukti syah melaksanakan pidana. KPK sedang berusaha mengatur taktik menimbulkan LHI sebagai tersangka melalui UU Pencucian uang. LHI dapat saja memang terbukti bersalah dan dipenjara. Namun jadwal PKS membela Petani tidak akan pernah surut. Ini soal Keadilan dan Kesejahteraan yang harus diperjuangkan. PKS yaitu Partai Idiologi. Lawan mereka kini bukan hanya elite politik pro neolib tapi juga yaitu TNC ( Transnational Corporation ) yang berada dibalik kartel bisnis Pertanian dan peternakan. Menurutnya , PKS tidak akan pernah kalah dan dikalahkan. Semua kader PKS tahu niscaya peta usaha mereka. Tahu niscaya siapa musuh mereka dan tahu niscaya resiko usaha itu. Mereka siap untuk itu...begitulah keyakinan mereka dalam mengemban idiologi partai.