Henry Kissinger pada tahu 1970 pernah berkata “Control oil and you control nations; control food and you control the people. Kalimat itu kini mendapat pembenarannya. Andaikan BBM langka maka dipastikan siapapun rezim niscaya akan jatuh. Andaikan pangan langka maka sehebat apapun rezim ibarat Morsi yang terpilih secara demokratis di Mesir kesudahannya ditumbangkan. Baik BBM maupun Pangan bukan hanya sebagai komoditas perdagangan tapi lebih dari itu ialah komoditas politik. Kekuatan kartel dunia yang merupakan adonan dari lembaga keuangan, pedagang, industri saling terikat dalam kartel untuk memaksa negara manapun tergantung kepada mereka.Dengan demikian mereka bisa mengontrol negara itu. Mengapa Petral harus di Singapore? Mengapa tidak Pertamina yang bekerjasama pribadi dengan pasar? Selama kurun Soeharto hingga dengan kini kurun SBY, indonesia terjebak dengan kondisi keterbatasan sumber pembiayaan pengadaan BBM. Lembaga keuangan yang menawarkan santunan trade financing lebih nyaman apabila LC pembelian minyak dibuka dari bank di Singapore daripada dari Indonesia. Alasannya lebih kepada keamanan dan kepastian hukum dimana Singapore dibawah aturan British. Ditengah posisi APBN yang defisit lantaran beban hutang dan biaya sosial yang tinggi memaksa pemerintah tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti platform yang ditetapkan oleh kartel tersebut. Akibatnya upaya swasembada BBM kandas lantaran rencana membangun refinery, peningkatan lifting dan lain sebagainya harus mendapat persetujuan dari karter tersebut.
Tak jauh berbeda dengan Pangan. Kekuatan kartel international melalui forum keuangan yang terkait dengan pembiayaan defisit anggaran berperan membuat jadwal swasembada pangan gagal, semoga Indonesia tergantung impor dari luar negeri. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dicanangkan pada tahun 2007 yang merupakan penggalan dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) gagal dilaksanakan. Janji Kampanye SBY akan mendistribusikan lahan pertanian seluas 9,25 juta kepada petani, hanyalah bualan belaka. Dari tahun ketahun petani semakin terpuruk. Mau bukti ? Konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian sedikitnya terjadi 10.000 hektar per tahun. Kepemilikan lahan para petani yang dari tahun ketahun semakin turun. Saat ini kepemilikan lahan oleh petani di Jawa sekitar 0,3 hektar sedangkan di luar jawa 1,19 hektar. Apa sebab? Dengan adanya Inpres No. 5 tahun 2008 yang mengatur sejumlah konsesi untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di bidang pangan dengan sekala yang luas (food estate), sebagai kelanjutan dari liberalisasi UUPM ( undang Undang Penanaman Modal ) yang menawarkan jalan masuk luas kepada Pengusaha Besar dan Asing untuk menguasai lahan ( HGU) hingga 95 tahun. Karenanya rakyat tersingkir ditengah konflik agraria yang menjadikan banyak petani di kriminalisasi dan dipenjarakan
Baik BBM maupun Pangan kita benar benar dibawah kekuatan kartel yang beroperasi ibarat mafia. Mereka memakai kekuatan loby politik, menebar komisi, suap untuk melahirkan UU dan Peraturan yang sesuai dengan kepentingan bisnis mereka. Mengapa Kartel dan cecunguk perdagangan tidak bisa dihapus? Jawabanya sudah terang bahwa semua pemimpin bisa dibeli dan berlaku bagaikan boneka bagi para kartel untuk bersikap dan bekerja demi kepentingan Kartel ( bukan kepentingan rakyat). Dan semua itu tidak ada yang gratis. Bagaimana melawan kartel itu ? Pemimpin harus higienis dan amanah. Sehingga beliau bisa memastikan negara harus berdaulat secara politik dibidang energy dan Pangan. Jokowi telah dengan tegas mengeluarkan kebijakan swasembada pangan dan BBM. Itu sebabnya infrastruktur pertanian beruapa irigasi dan waduk akan direvitalisasi semua semoga produktifitas pertanian sanggup meningkat. Program ini telah lebih 5 tahun tidak pernah dikerjakan oleh SBY. Harus mulai meninggalkan ketergantungan dengan pupuk kimia impor yang selama ini 90% dibayar dengan dana subsidi, dan selanjutnya subsidi diarahkan untuk meningkatkan produksi pupuk organik,membangun pabrik Gula, Infastruktur jalan desa dan sentra terminal agro disemua kabupaten akan diperbaiki semoga logistik pertanian efisien. Tujuannya ialah kita harus bisa swasembada pangan juga swasembada alat dan materi produksi dan memastikan harga menguntungkan petani namun tidak memberatkan konsumen. Kita akan bisa menjaga keseimbangan demand and supply lantaran kita mandiri.
Dibidang BBM, pemerintah segera akan membangun kilang minyak berkapasitas 2x 500.000 Barel dan membangun Stasiun BBM berkapasitas raksasa, meningkatkan lifting MIGAS dan menyediakan kapal berlambung lebar untuk saran logistik. Ini semua untuk memastikan kita sebagai player dibidang BBM , bukan hanya sebagai konsumen dan produsen yang semua diatur oleh player ( absurd dan domestik). Itu hanya mungkin apabila kita mandiri. Namun untuk bisa keluar dari jebakan kartel atau cecunguk BBM dan Pangan maka syarat utama ialah kita harus punya modal sendiri. Kalau Pertamina mencoba meminjam dana dari absurd maka niscaya mereka tolak dengan banyak sekali alasan. Kalau Pertamina menarik dana dari perbankan terang akan mengganggu rasio legal lending limit. Satu satunya cara ialah negara menawarkan suplemen modal kepada Pertamina dan itu sumbernya dari APBN 2015-2016, Pemerintah Jokowi harus mau dan berani merestruktur APBN untuk memastikan jadwal kemandirianya dibidang pangan dan energy sanggup tercapai. Ini memang kebijakan yang pahit lantaran akan memaksa PNS, Rakyat harus berkorban demi APBN yang sehat , demi kemandirian dalam pembangunan. Ya Kita lihat nanti APBN-2105-2106. Semoga elite politik sanggup berdamai dan bergandengan tangan untuk membuat Indonesia makmur dan bermartabat.
Sumber https://culas.blogspot.com/