Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah mempunyai perilaku tegas mengutuk keras Peristiwa Nduga. “Ini bukan hanya agresi kriminal biasa. Ini agresi terorisme oleh Organisasi Papua Merdeka,” kata Moeldoko di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Rabu, 5 Desember 2018.
Panglima Tentara Nasional Indonesia 2013-2015 itu menyatakan, pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan keamanan di papua. “Pembangunan di Papua tetap dilanjutkan. Karena ini ialah upaya membuka infrastruktur daerah tertinggal yang menjadi visi Presiden Jokowi,” kata Moeldoko. Ditegaskan pula bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia akan melindungi warga sipil orisinil Papua maupun pendatang dari gangguan kelompok ini.
Penyerangan dan pembunuhan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya pada Minggu, 2 Desember 2018, dilakukan ketika mereka tengah membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Saat ini, jumlah korban tepatnya masih dikonfirmasikan.
Selain itu juga terjadi penyerangan terhadap pos pengamanan Tentara Nasional Indonesia di Distrik Mbua, Ndiga pada Senin, 3 Desember 2018 yang menjadikan seorang anggota TNI, Sersan Handoko, meninggal dan satu lagi terluka tembak.
Moeldoko berharap Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia tak perlu terprovokasi dengan insiden ini. “Tetaplah berlaku profesional dan proporsional. Jangan terpancing melaksanakan agresi balas dendam. Tunjukkan bahwa prajurit dan bhayangkara akan menjaga dan mengawal pembangunan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” ungkap peraih bintang Adhi Makayasa 1981 itu.
Atas langkah dan tindakan yang sudah dan akan diambil oleh Pemerintah terhadap pelaku gerakan bersenjata ini, Moeldoko meminta para pihak yang selama ini melihat dari sudut berbeda untuk tidak menerapkan standar ganda. Jika ketika terjadi kekerasan dari pihak Tentara Nasional Indonesia kemudian kelompok HAM bersuara lantang, maka pada peristiwa di Nduga, standar serupa harus diterapkan pada pelaku kejahatan kemanusiaan ini. “Jangan melihat insiden yang terjadi di Papua dengan sebelah mata,” ungkapnya.
Mantan Wakil Gubernur Lemhanas menyatakan, pemerintah akan memetakan daerah-daerah mana yang tidak kondusif dan memerlukan penjagaan khusus. “Kami juga akan data perusahaan-perusahaan atau BUMN mana saja yang memerlukan pengawalan dalam melaksanakan pekerjaan strategisnya,” kata Moeldoko.
Ia memaparkan, ketika ini sedang dibangun jalan Trans Papua, yang khusus antara Wamena – Agats (termasuk melewati Nduga) sepanjang lebih dari 800 kilometer. Sementara itu, PT Istaka Karya menerima kiprah untuk membangun 14 jembatan di Trans Papua, dengan 11 jembatan di antaranya sedang dalam proses pengerjaan.
“Nduga termasuk zona merah. Daerah simbol kemiskinan, keterbelakangan, dan rawan konflik sosial. Pemerintahan Jokowi memperhatikan benar pembangunan daerah tertinggal di Papua,” ungkapnya.
Moeldoko menerangkan, ketika ini 150 anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia digerakkan untuk memulihkan kondisi keamanan di Papua. “Kami tidak ingin orang-orang yang sedang bekerja di sana, maupun masyarakat orisinil Papua merasa tidak aman,” katanya. [KSP]