Foto: Antara |
Presiden Jokowi Widodo mengapresiasi perilaku GP Ansor yang selalu terdepan dalam menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). GP Ansor senantiasa berperan aktif menjaga Indonesia dari segala bentuk ancaman, terorisme, dan sparatisme.
"GP Ansor selalu berada di baris paling depan dalam menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjaga Indonesia dari agresi separatisme dan terorisme," kata Jokowi dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Pahlawan di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (22/11/2018).
Presiden menilai keberadaan GP Ansor sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai ketulusan para pejuang dan pahlawan.
"Dan GP Ansor tidak gampang ditakuti. Itulah semangat orisinil bangsa Indonesia. Kita harus berani menunjukkan bahwa Pancasila yaitu ideologi bangsa Indonesia dan tidak dapat digantikan dengan ideologi bangsa lain apalagi ideologi hasil impor," ujar Kepala Negara.
Dalam program ini, Jokowi juga mengajak keluarga besar GP Ansor untuk merenungkan kembali bahwa Rasulullah diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, membawa umat keluar dari kegelapan menuju ke cahaya yang terperinci benderang. Sebuah kiprah yang tidak mudah.
Tugas yang diemban rasul, kata Jokowi, dilakukan dengan cara-cara yang santun dan penuh kasih sayang. Karena itu, sebagai umat Muhammad sudah seharusnya kaum muslim meneladani Rasulullah dan terus menjaga ukhuwah islamiah dan ukhuwah wathoniah. Ukhuwah tanpa membedakan bedakan kelompok atau golongan.
"Kalau kita berkeliling Indonesia kita gres mencicipi betapa besar bangsa kita dengan bermacam-macam suku, adat, agama, bahasa dan tradisi. 714 suku itu bukan jumlah yang sedikit. Itu jumlah yang sangat banyak. Itulah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Bandingkan dengan negara lain ibarat Afghanistan yang hanya punya 7 suku. Betapa perbedaan itu nyata," ujarnya.
Karena itu, Jokowi kembali mengajak kepada seluruh anggota GP Ansor dan Banser untuk terus menjaga dan memelihara serta merawat persatuan kerukunan dan persaudaraan sebagai sebuah negara yang besar dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.
"Itu yang harus kita jaga. Karena aset terbesar kita yaitu kerukunan. Marilah kita jaga ukhuwah wathoniah," katanya.
Jokowi juga minta GP Ansor tetap istikamah dan membimbing jamaah yang ingin berhijrah. Hijrah dari sifat egois ke peduli sesama, hijrah dari sifat pendendam ke sifat penuh kasih sayang. Hijrah dari sifat pemarah ke penuh kesabaran, hijrah dari sifat penuh kegaduhan ke sifat penuh kerukunan. "Setuju ndak," kata Jokowi.
Presiden juga mengajak GP Ansor untuk menjaga marwah ulama dan NKRI, menjaga keislaman dan keindonesiaan dalam satu tarikan napas.
"Jangan pernah jauh dari para kiai dan ulama dalam berkehidupan. Dalam mengikuti kemuliaan nabi, insyaallah bangsa kita akan terus maju dalam pekerjaan dapat menyebabkan Indonesia sebagai negara yang baldatun thoyibatun warobbun Ghofur. Maju dalam. Pekerjaan berat kita untuk menyebabkan negara berkeadilan sosial," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, GP Ansor telah mengakhiri perjalanan Kirab Satu Negeri selama 41 hari mulai Pulau Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.
"85 pataka Merah Putih menjadi bukti sebagai obrolan kebangsaan, ziarah dan penanaman pohon serta bakti sosial dengan pengobatan bendera mulai persawahan, gunung hingga dari dalam lautan Pulau Raja Ampat," katanya.
Kirab Satu Negeri juga mencatatkan dua rekor Muri, yakni pengibaran Bendera Merah Putih terpanjang di Papua dan rekor menjahit bendera terpanjang di Bengkulu.
Menurut laki-laki yang bersahabat disapa Gus Yaqut ini, Kirab Satu Negeri GP Ansor merupakan konsensus dalam merawat NKRI. "Kita tentu paham dengan mulai adanya sekelompok yang ingin mengubah Pancasila dan UUD" katanya.
Gus Yaqut mengungkapkan keprihatinannya dengan konflik-konflik di Timur Tengah yang dipicu agama khususnya agama Islam. Apalagi, pengaruhnya mulai masuk Indonesia. Karena itu GP Ansor selalu menolak pihak pihak yang mengklaim kebenaran sepihak. [inews.id]