Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp34 triliun untuk tahun 2019, naik hampir dua kali lipat dibanding tahun ini sebesar Rp19 triliun.
Sedangkan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga dinaikkan, dari 6 juta keluarga tahun ini menjadi 10 juta keluarga. Selain itu, berdasarkan Presiden, jikalau tahun-tahun ini dan sebelumnya satu keluarga mendapatkan Rp1.800.000, tahun depan itu bisa dua kali lipatnya.
“Jadi kiprah Bapak/Ibu dan saudara-saudara sekalian semakin berat mendampingi keluarga-keluarga ini (KPM) semoga bisa meloncat ke level yang lebih tinggi,” kata Presiden Jokowi kepada sekitar 600 peserta Jambore Sumber Daya PKH, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12) pagi.
Presiden meminta kepada para peserta Jambore Sumber Daya PKH semoga memastikan penyaluran santunan itu betul-betul hingga di tangan akseptor manfaat. Meskipun sistem sudah kita berdiri tapi memastikan bahwa anggaran itu hingga ke tangan akseptor manfaat.
Yang paling penting, berdasarkan Presiden, pemerintah ingin menyiapkan sumber daya insan ke depan dari Kelompok Prasejahtera ini semoga masuk ke level yang lebih tinggi. Ia menunjuk pola contohnya di bidang kesehatan, yang prasejahtera ini bisa naik ke level yang lebih atas.
“Kalau mereka di dalam kelompok-kelompok ini tidak ada yang namanya stunting atau kekerdilan pastikan jangan hingga ada,” pesan Presiden.
Kepala Negara juga meminta semoga dipastikan bahwa anggaran yang ada ini sudah digunakan untuk menyehatkan ibu dan anak. Karena itu, Kepala Negara mengingatkan, yang namanya gizi itu sangat penting sekali.
“Arahkan mereka untuk membeli hal-hal yang berkaitan dengan gizi terutama yang mempunyai belum dewasa balita atau Ibu yang mengandung. Ini penting sekali ini, menyiapkan generasi 20, 30, 40 tahun lalu ke depan,” tutur Kepala Negara.
Jangan Konsumtif
Presiden Jokowi juga meminta kepada peserta jambore Sumber Daya PKH untuk mengajari akseptor PKH semoga bisa mengelola keuangan yang diberikan pemerintah. Jangan hingga uang yang ada digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif harus untuk yang produktif.
“Kalau mempunyai kemampuan untuk berdagang bimbing ajari mereka untuk itu, yang paling cepat untuk masuk level yang lebih atas tidak apa-apa,” kata Presiden.
Presiden memberi pola ketika dirinya bertemu dengan seorang pedagang di Jakarta Timur, yang modal jualannya naik dari Rp200.000 menjadi Rp500.000, sehingga kapasitasnya lebih besar, dan omzet lebih besar, laba bisa jadi lebih besar.
Demikian juga dengan di Bogor, ada yang jualan nasi uduk begitu sanggup PKH bisa jualan nasi uduk sama Baso, ada nasi uduk sebelahnya ada bakso bisa punya double perjuangan incomenya bertambah dari nasi uduk dan bakso.
“Meng-create ibarat ini yang juga diharapkan tapi yang paling penting ialah pengelolaan keuangan itu benar,” tutur Presiden.
Karena itu Presiden Jokowi menekankan semoga para peserta Jambore Sumber Daya PKH benar-benar mendampingi akseptor PKH, alasannya semuanya sangat berkepentingan sekali untuk kita bisa menghilangkan menghapuskan kemiskinan dari negara kita.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. [setkab.go.id]