Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan kembali sulitnya porsi kepemilikan dominan di PT Freeport Indonesia. Selama puluhan tahun perusahaan asal Amerika Serikat itu menggarap tambang emas dan tembaga di Papua.
Tak habis cara, Jokowi berupaya merebut dominan kepemilikan Freeport ke tangan Ibu Pertiwi. Freeport sempat memperlihatkan porsi saham 30%, namun Jokowi menolak.
Jokowi bersikeras Indonesia harus punya saham dominan di Freeport. Perjuangan merebut dominan saham itu berjalan 3,5 tahun hingga hasilnya pemerintah bisa meraup 51%.
Penasaran dengan dongeng Jokowi merebut dominan saham di Freeport? Berikut kisahnya yang dirangkum detikFinance:
1. Berjalan Alot, Negosiasi Freeport Makan Waktu 3,5 Tahun
Presiden Joko Widodo mengungkapkan perundingan untuk merebut dominan saham di PT Freeport Indonesia tak mudah. Bahkan, langkah itu memakan waktu hingga 3,5 tahun lamanya.
Dalam laman Facebook-nya, Jokowi mengungkapkan sehabis melewati masa perundingan yang alot tersebut hasilnya Indonesia bisa mendapat dominan saham sebanyak 51%.
"Yang sulit ialah mengambil alih tambang Freeport di Papua. Negosiasinya berlangsung 3,5 tahun. Alhamdulillah, upaya panjang itu sudah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kita di Freeport Indonesia sekarang menjadi 51%," kata beliau dalam laman Facebooknya, Presiden Joko Widodo, Senin (31/12/2018)
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan pencapaian lain dalam sektor minyak dan gas (migas), yakni pengelolaan Blok Mahakam hingga Blok Rokan. Dari yang sebelumnya dikelola oleh absurd hasilnya bisa dimiliki oleh PT Pertamina.
"Selama 50 tahun, tempat kaya minyak dan gas di Kalimantan yang dikenal dengan Blok Mahakam, dikuasai oleh kontraktor absurd dari Prancis (Total E&P; Indonesie) dan Jepang (Inpex Corporation). Sejak 1 Januari 2018, Blok Mahakam kembali dikelola sepenuhnya oleh Pertamina," ungkapnya.
"Selama 50 tahun, Blok Rokan di Riau dikelola oleh perusahaan Amerika, Chevron, dan pada tamat masa kontraknya tahun 2021, blok ini sepenuhnya dikelola oleh Pertamina," sambung dia.
Selain itu, ia juga membahas pengelolaan blok migas yang dikelola absurd namun dalam waktu bersahabat juga akan diambil alih oleh PT Pertamina. Misalnya Blok Tuban hingga Blok Sanga-Sanga.
"Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menugaskan Pertamina untuk mengelola delapan blok migas yang habis masa kontraknya tahun ini. Delapan blok itu, selain Blok Mahakam dan Blok Rokan, Blok Tuban di Jawa Timur, Blok Ogan Komering di Sumatra Selatan, Blok South East Sumatera (SES) di lepas pantai Lampung dan Jakarta, Blok North Sumatera Offshore (NSO) di pesisir timur Sumatra, Blok East Kalimantan, Blok Attaka di Kalimantan Timur, Blok Tengah, dan Blok Sanga-Sanga," jelasnya.
2. Freeport Mau Beri Saham 30%, Jokowi Menolak
Presiden Joko Widodo mengungkapkan dalam alotnya perundingan terdapat penolakan tawaran kepemilikan saham PT Freeport sebesar 30%. Hal itu dilakukan alasannya ialah pemerintah menginginkan dominan saham.
Sebab, selama 40 tahun Indonesia hanya menikmati 9,3% dari hasil sumber daya alam (SDA) yang berada di tanah Papua itu.
"Mereka menawar 30%, tapi saya menolak. Kita harus mendapat hak kepemilikan dominan 51%," tulis beliau dalam laman Facebooknya, Presiden Joko Widodo, Senin (31/12/2018)
"Sudah 40 tahun Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan 9,3% dari tambang ini. Alhamdulillah, upaya panjang itu sudah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kita di Freeport Indonesia sekarang menjadi 51%," sambungnya.
Sementara itu, hal ini juga mengakibatkan bukti bahwa Indonesia bisa berdaulat atas SDA-nya sendiri. Adapun, ia menilai keberhasilan ini sebagai epilog tahun 2018 yang indah.
"Dan kini, Alhamdulillah, kita menutup tahun 2018 dan memasuki tahun yang baru, sebagai bangsa yang semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya sendiri," tutup dia.
3. Rini Bersyukur 51% Saham Freeport Milik Indonesia
Menteri BUMN Rini Soemarno di epilog tahun 2018, melangsungkan doa dan dzikir bersama dengan direktur-direktur BUMN. Pengajian dilaksanakan di Masjid Ar-Rayyan yang berlokasi di Kementerian BUMN sedari pagi hari.
Agenda dimulai pukul 09.00 WIB, Senin (31/12/2018), diawali dengan pembacaan al-quran dan tausiah. Setelah itu gres dilakukan penyerahan santunan dan dilanjutkan program penandatanganan sertifikat pendirian yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri.
"Ini doa bersama pertama kali semenjak 20 tahun terakhir," kata Sesmen BUMN Imam A Putro.
Dia menjelaskan, program dzikir dan doa bersama yang dilakukan Kementerian BUMN dan para Bos BUMN atas usul Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai rasa syukur atas kinerja di tahun 2018.
"Kami diingatkan Bu Menteri (Rini Soemarno) untuk bisa sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT," terang dia.
"Karena selama 2018, kerja sama kota telah banyak mengatakan manfaat," tambah dia.
Menurut Imam, program dzikir dan doa bersama di tamat tahun 2018 juga alasannya ialah beberapa keberhasilan kinerja BUMN. Seperti membentuk holding pertambangan, holding migas dan merebut 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui PT Inalum.
"Kilas balik, mulai dari menuntaskan holding migas, kemudian menuntaskan Freeport 51% lewat Inalum, kemudian mengatakan dukungan kepada para veteran," kata dia.
"Besok, banyak PR yang harus dikerjakan, yang tujuannya ialah untuk memakmurkan, sejahterakan bangsa, dan berbuat banyak untuk kemajuan Indonesia," sambung Imam. [detik.com]