Satu satunya cara semoga China tidak sanggup memilih perilaku sepihaknya mengenai maritim China selatan ialah apabila seluruh negara yang berada di daerah maritim China selatan yang di persengketakan itu bersatu. Komunike bersama ini sanggup jadi alat ampuh di lembaga PBB maupun di pengadilan Denhaag ( The Permanent Court of Arbitration /PCA). Itu sebabnya Amerika memakai negara ASEAN mengeluarkan komunike terhadap perilaku China. Namun tahun 2012 KT ASEAN gagal mencapai kata setuju soal China lantaran Kambodja menolak. Padahal KTT ini di tinjau pribadi oleh Menlu Amerika. Di maritim China selatan yang terang jelas bersengketa dengan China ialah Philipina, Vietnam , Malaysia dan Bruney. Indonesia semenjak periode Soeharto hingga SBY tidak pernah terpancing provokasi China makanya tidak terdengar sengketa dengan China. Apalagi SBY bersikap ZERO enemy. Namun di periode joko widodo setiap upaya provokasi di hadapi dengan tegas. Lantas mengapa sebegitu pentingnya bagi China maritim China selatan ini ? Ini tentu didasarkan faktor Geostrategi dan geopolitik kawasan.
Alasan utama sengketa perebutan wilayah Laut China Selatan ialah kandungan gas alam dan minyak buminya. China menerbitkan estimasi tertinggi, menyatakan Paracel dan Spratly mungkin mengandung 213 miliar barel minyak bumi. Angka ini sekitar tujuh kali lipat asumsi para peneliti Amerika Serikat. Gas alamnya pun melimpah. Menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, Laut China Selatan mempunyai sekitar 25 triliun meter kubik gas alam, sama besar dengan cadangan gas alam Qatar. Belum lagi kekayaan ekosistem perairannya. Mengapa Amerika merasa perlu terlibat ? Ya lantaran kepentingan AS di Laut China Selatan terkait dengan kebebasan pelayaran di perairan seluas 1,2 juta mil persegi yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Setiap tahun, nilai perdagangan yang melintasi perairan tersebut mencapai US$5,3 triliun. Dari jumlah itu, sekitar US$1,2 triliun merupakan nilai perdagangan AS. Jika terjadi konflik di Laut China Selatan, itu akan menjadikan dampak ekonomi yang sangat besar lantaran akan banyak pengalihan kapal kargo di wilayah tersebut.
Lantas dasarnya apa China meng claim wilayah maritim China selatan sebagian ialah daerahnya ? Ya menurut sejarah berusia dua ribu tahun. Pada tahun 1947 China menerbitkan sebuah peta yang memerinci klaim daerahnya dan mendeklarasikan mempunyai penggalan terbesar teritori Laut China Selatan, meliputi ratusan kilometer di selatan dan timur Hainan, provinsi paling selatan negara itu. Atas dasar batas garis imajiner Nine Dash Line yang ditetapkan oleh Cina, Paracel dan Spratly sebagai penggalan integral bangsa China. Dan sebagian Natuna juga masuk wilayah China. Namun claim China terhadap daerah maritim China selatan sudah di gugurkan oleh PBB dan kalah di pengadilan International di Denhaag. Namun China tidak peduli. Hanya AS yang sanggup menghadapi China. Upaya untuk mengimbangi efek China memang menjadi taktik global AS. Langkah itu tidak hanya dilakukan melalui jalur diplomasi, tetapi juga dengan memakai kekuatan militer. AS terus memperkuat keberadaan militer mereka di daerah Asia Pasifik. Seperti penempatan pasukan marinir di Darwin, Australia. Dan patroli maritim yang di lakukan kapal induk AS. Namun kapal induk China juga me- shadow setiap patroli kapal induk AS. Memang selalu menegangkan.
Nah, bagaimana posisi Indonesia? Sebelumnya satu satunya yang tidak sanggup di lakukan China dalam konflik maritim China selatan ialah mengakui wilayah negara lain yang masuk 9 titik. Bulan Maret 2015 dikala lawatan ke Jepang, Jokowi bersuara keras terhadap perilaku China yang menjadikan Natuna sebagai wilayahnya. Dari jepang Jokowi melanjutkan lawatan ke China dan perilaku tegas ini di sampaikan pribadi ke Presiden China. Tahun 2015 bulan November Kantor Menlu China mengumumkan bahwa China mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna dan lantaran itu perjanjian bilateral dibentuk bahwa antara Indonesia dan China bukan negara yang bersengketa. Ini sangat mencengangkan dunia. Semua itu lantaran perilaku tegas Jokowi dalam menjaga kedaulatan negara. Sejengkal pun China masuk wilayah RI maka akan disikapi tegas oleh TNI. Makanya perilaku Pemerintah kini tegas pada setiap pelanggaran maritim yang dilakukan di maritim China selatan khususnya 200 mil dari ZEE , Natuna. Bahkan Menko Polkam maupun Pangab menganggap tidak perlu pusing jika harus bersikap tegas terhadap kapal berbendera ajaib termasuk kapal China yang melanggar perbatasan. Ini bukan soal ahli pendekar mau konfrontatif tapi demi penegakan aturan di wilayah RI. Indonesia punya korelasi bisnis di segela bidang dg China namun Bisnis ialah bisnis tapi kedaulatan ialah segala galanya.
Sumber https://culas.blogspot.com/