Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini mengumpulkan beberapa menteri kabinet kerja dan beberapa kepala kawasan di Istana guna membahas kemacetan di Jabodetabek. Jokowi mengatakan, kemacetan di Jabodetabek dapat terurai jikalau pengelolaan transportasinya terintegrasi antar daerah.
"Sore hari ini kita akan membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Kita tahu bahwa semakin hari kalau nggak kemudian lintas, kemacetan, ini dikelola dengan baik di Jabodetabek ini, tragedi kemacetan total yang stuck," kata Jokowi membuka ratas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).
Turut hadir antara lain Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Jokowi bilang, salah satu upaya pemerintah mengurai kemacetan di Jabodetabek ialah dengan membangun moda transportasi menyerupai MRT, LRT, Transjakarta, kereta commuter line, sampai kereta Bandara. Moda transportasi ini hampir terhubung di seluruh wilayah Jabodetabek.
Buktinya, moda transportasi tersebut sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Jabodetabek dalam menjalankan acara sehari-hari, menyerupai bekerja.
Mantan Wali Kota Solo ini pun meminta kepada masing-masing Kepala Daerah dan kementerian/lembaga untuj mengurus secara cepat mengenai izin pembangunan moda transportasi terintegrasi. Karena, masih banyak moda transportasi yang dikelola secara tisak terintegrasi.
"Sebagai teladan untuk urusan jalan saja, jalan ada yang dimiliki Kementerian PU, ada yang dimiliki DKI, dimiliki Banten, Jawa Barat yang semua tuh kadang kala pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi, dan yang terjadi contohnya terkait dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu," terperinci dia.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada seluruh kementerian/lembaga serta kepala kawasan untuk dapat mengajak masyarakat terbiasa memanfaatkan moda transportasi umum. Sehingga, volume kendaraan langsung yang menyumbang kemacetan di jalan dapat dikurangi.
Pasalnya kerugian jawaban macet di Jabodetabek, kata Jokowi, menurut hitungan Bappenas mencapai Rp 65 triliun per tahun.
"Nggak mungkin hal menyerupai ini kita teruskan. Kita harus memulai, harus berani merancang semoga semuanya simpulan semoga yang Rp 65 triliun dapat jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota," tegas dia.
Oleh alasannya ialah itu, pengelolaan transportasi terintegrasi harus dikelola dengan cepat, begitu juga dengan implementasi pembangunan TOD.
"Sehingga keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang harus kita rancang, kita hitung. Salah satunya taktik peningkatan kanal terhadap angkutan umum dengan pembangunan TOD," ungkap dia.
"Intinya kita ingin ada penyerderhanaan administrasi yang ada semakin praktis dimulai, praktis mengerjakan, sehingga jangan lempar institusi satu dengan institusi lain," tambah dia. [detik.com]