Jokowi Minta Menteri Tak Buat Kebijakan Yang Ganggu Pemilu


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada menteri dan kepala forum berkontribusi supaya penyelenggaraan Pemilu 2019 kondusif dan damai. Para menteri juga diminta menciptakan kebijakan yang tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu.

"Saya kira sesuatu yang sangat masuk akal tatkala presiden mengarahkan setiap menteri biar menjaga semua kegiatan untuk mengarahkan bahwa ini kegiatan Pemilu ini harus aman, harus damai, harus lancar dan harus sukses. jangan terganggu dengan hal-hal yang lain jangan terganggu dengan suatu kebijakan-kebijakan yang justru mengganggu suksesnya Pemilu itu," ujar Menko Polhukam Wiranto di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Hal ini disampaikan Wiranto seusai sidang kabinet terbatas mengenai aktivitas dan kegiatan tahun 2019. Pemerintah juga sudah mempunyai data indeks kerawanan Pemilu.

"Sehingga jika kita berbicara hal-hal yang mengganggu Pemilu, Kita kan sudah mempunyai indeks kerawanan Pemilu ya, kita dengan Bawaslu dengan Polri, sudah menciptakan suatu analisis daerah-daerah yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu yang paling tinggi itu ada. Dan kita sudah mengidentifikasi kira-kira di soal apa kerawanan itu," ujar Wiranto.

Setiap pihak, termasuk masyarakat diminta aktif terlibat menetralisir kerawanan Pemilu. Sehingga diperlukan Pemilu yang digelar 17 April 2019 tertib.

"Tidak hanya para menteri dan kepala lembaga-lembaga pemerintahan dan juga semua stakeholder yang terlibat dalam pemilu harus sama-sama melaksanakan hal ini, apakah itu KPU Bawaslu, DKPP, lalu masyarakat, para pemimpin partai politik, para kontestan itu harus sama-sama semua mempunyai tanggung jawab yang sama," kata Wiranto.

Wiranto membuka kemungkinan para pimpinan parpol diundang untuk duduk bareng membahas Pemilu yang kondusif dan damai.

"Mengundang bukan pemerintah, mengundang mengingatkan kita semua, kita punya tanggungjawab yang sama terhadap suksesnya Pemilu," imbuhnya. [detik.com]

Artikel Terkait