Menko Polhukam Wiranto berharap akseptor Pemilu 2019 menonjolkan gagasan. Ia meminta supaya politik identitas dijauhi.
"Maka kita juga imbau agar, ya, kita jauhilah politik identitas. Karena apa? Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial," ujar Wiranto di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).
Partai-partai politik juga diminta bertanggung jawab atas suksesnya pelaksanaan pemilu. Kampanye yang diperbolehkan antara lain langgar kualitas pemimpin dan rekam jejak pemimpin.
"Kita juga mengimbau kepada partai-partai politik sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab suksesnya pemilu. Ayolah, kita kampanye boleh, tapi yang kita langgar ialah kualitas pemimpin, yang kita langgar ialah kompetensi pemimpin, yang kita langgar ialah rekam jejak pemimpin, supaya nanti dapat membangun suatu kesuksesan dalam rangka memimpin negeri ini," urainya.
Selain parpol, stakeholder terkait diminta terlibat membuat suasana pemilu yang kondusif dan damai. Dua langkah nyata menyerupai melawan hoax dengan tindakan aturan dan mencegah gangguan terorisme.
"Ya pertama tadi Kalau kita bicara agak rinci duduk perkara hoax harus kita selesaikan dengan cara-cara aturan dan tindakan yang tegas. Karena hoax itu terperinci akan mengacaukan bagaimana opini publik," ujarnya.
"Yang kedua, kita cegah adanya gangguan keamanan, terorisme, radikalisme. Lalu kita juga imbau juga supaya jangan memakai politik identitas, sebab politik identitas itu mencerai-beraikan persatuan kita sebagai bangsa. Politik identitas itu bahwasanya mengingkari kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika," ungkapnya. [detik.com]