Kapal induk bertenaga nuklir USS Carl Vinson yang membawa serta pesawat tempur, helikopter dan pasukan militer Amerika Serikat (AS) melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia tepatnya selat sunda. Kejadian itu tanggal 17 April sebagai langkah pengawalan kunjungan wapres AS Mike Pence ke Indonesia. Puhblik tidak begitu memperhatikan. Tapi kunjungan kali ini benar benar puncak penyelesaian dari perseteruan antara Indonesia dan AS yang berdampak politik dalam negeri jadi memanas. Ini berkaitan dengan Freeport. Nampaknya perilaku tegas Jokowi terhadap Freeport memaksa Pemerintah Amerika harus bicara eksklusif dengan Jokowi.
Seorang sobat yang mengetahui akar sengketa aturan antara Indonesia dan Freeport menyampaikan bahwa Jokowi punya kartu Truf untuk memaksa AS untuk tunduk dengan UU dan Aturan yang ada. Apa kartu truf itu ? Berkah ada"orang baik" dengan keberanian luar biasa memperlihatkan data kepada Jokowi. Data tersebut sangat vital bagi kekuatan Jokowi menghadapi sengketa dengan Freeport. Data tersebut sanggup membuat AS kalah telak di pengadilan International. Padahal data itu sudah ada hampir 10 tahun namun selalu di sembunyikan oleh elite politik. Tentu data itu di jadikan alat memeras freeport membiayai agresi politik dan juga sebagai alat bargain elite politik untuk mendapatkan donasi dari ring-1 Whitehouse untuk berkuasa di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Mike, Jokowi memperlihatkan sinyal bahwa ia punya data vital itu. Artinya engga perlu lagi AS memperlihatkan donasi kepada pihak "tertentu" untuk mengamankan Freeport. Jokowi bersikap atas dasar historik dan realistis, bahwa perkara freeport yakni perkara bisnis. Engga ada urusan dengan hegemoni politik AS dalam penerapan geostrategisnya. Namun Jokowi dengan tegas tak ingin bersengketa namun tak juga ingin di perlakukan tidak adil. Persahabatan dengan negara besar Artikel Babo ibarat China, Rusia yakni atas dasar laba kedua belah pihak. Jokowi berharap biar AS menghormati apa yang menjadi hak Indonesia dan sebaliknya Indonesia akan menempatkan AS sebagai "mitra strategis. “
Dengan adanya data di tangan RI-1 itu , memastikan penyelesaian Freeport ada pada Jokowi seorang. Jokowi ingin menghentikan cara usang yang serba rahasia. Semua harus transference atas dasar UU. AS sanggup mendapatkan proposal Jokowi dan menentukan untuk memperlihatkan donasi penuh secara politik kepada Jokowi untuk menuntaskan perkara dalam negeri yang belakangan ini penuh kegaduhan " Saya berikrar untuk melanjutkan kolaborasi melawan terorisme di tengah masa ketidakpastian ini." Kata Mike Pence. Karena itu langkah yang paling menguntungkan bagi AS daripada memperlihatkan donasi politik kepada pihak "tertentu " yang ongkosnya lebih mahal dan sanggup berdampak lebih jelek dari kegagalan politik AS di Timur Tengah.
Kini negosiasi dengan PT Freeport, sudah hampir memasuki tahap final. Perubahan penuh status kontrak karya (KK) Freeport ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ketika ini masih dalam tahap dirembuk bersama. Secepatnya, teknis mengenai janji antara pemerintah dan Freeport diperlukan sudah selesai. Dalam IUPK, perusahaan tambang mempunyai kewajiban membangun smelter dan divestasi saham hingga 51 persen. Sementara bila dalam waktu enam bulan ke depan belum ada progres pembangunan smelter, maka izin ekspor konsentrat Freeport dipastikan akan dicabut. AS lebih menentukan menyerah soal Freeport asalkan tidak kehilangan resource yang sangat potensi bagi masa depan pertahanannya.
Setelah kemenangan Anies_Sandi terhadap Badja, keadaan politik telah ter-cluster dengan baik untuk dengan gampang membuat stabilitas politik dari segala rongrongan, dan memastikan semua proxy AS harus di sudahi kelakuannya. No more deal...game is over..". Jalan menuju 2019 terbuka lebar untuk periode kedua. Setelah periode kedua Jokowi, Indonesia akan jadi negara besar yang merupakan perpaduan kekuatan agamais dan nasionalis, yang menerapkan demokrasi secara baik, yang bakal menjadi model untuk mempercepat modernisasi negara-negara di Timur Tengah yang masih terjebak issue issue agama…
***
Tidak ada yang salah dengan kemenangan Anies-Sandi. Walau proses kampanye dan pra kampanye membawa issue agama, namun itu syah saja. Karena tidak ada aturan yang di langgar. Dan lagi secara formal Anies- Sandi tidak pernah mentolerir perilaku intelorence, apalagi Gerindra yang menjadi mesin utama mendorong kesuksesan Anies-Sandi dengan tegas PS menjamin bahwa Anies-Sandi akan menjaga kebhinekaan dalam bingkai NKRI. Walau mereka tidak dengan tegas menolak pihak lain yang punya kegiatan tersendiri ikut cawe cawe merusak pasangan Badja. tapi itulah demokrasi. Itu seni bermain dalam politik. Anies-Sandi diuntungkan oleh kegiatan pihak lain yang kebetulan punya sasaran menjatuhkan Badja, yang tentu sasaran utamanya yakni PDIP dan Jokowi.
Pertanyaannya mengapa Jokowi tidak ikut melaksanakan intervensi sebagai presiden untuk mengamankan Badja yang juga didukung oleh PDIP sebagai ruling Party ? jawabnya sederhana bahwa harga demokrasi lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan apapun. Sepanjang proses demokrasi dalam kuridor aturan maka itu harus di jaga dari segala intervensi. Demokrasi yang baik yakni cermin tegaknya supremasi hukum. Makanya dalam perkara Ahok, Jokowi memerintahkan bawahannya biar tidak melaksanakan intervensi dan memastikan proses pradilan Ahok di lakukan secara terbuka untuk umum. Suka tidak suka, Pilkada DKI sudah menjadi sorotan international untuk mengetahui sejauh mana Indonesia mengawal sistem demokrasi dan aturan dengan baik. Sukses ini akan menaikan rating Indonesia di mata international.
Kalahkah PDIP dan JOKOWI ? tidak. Karena sebetulnya yang bertarung itu bukan Partai pendukung Anies-Sandi ( Gerindra. PKS, PAN), bukan! PKS dan PAN yakni partai yang merasa kecewa dengan perilaku PD yang tidak komit sebagai teman koalisi alasannya yakni SBY menentukan sendiri calon Gubernur yaitu putranya sendiri. Keberadaan Anies pun bukan tiba mendadak atas harapan PKS atau Gerindra, tapi itu berkat saran dari JK kepada Jokowi biar memperlihatkan restu kepada Anies sebagai calon Gubernur DKI. Karena hanya Anies yang sudah lebih dulu bersahabat dengan PD ( pernah ikut konvensi capres dari PD) yang tahu bagaimana mengalahkan PD. Hubungan emosi antara Anies dan Jokowi sudah terjalin usang dan puncaknya ketika Anies sebagai team sukses Jokowi. Lantas siapa lawan sebetulnya ? Ya Partai Demokrat. Kekalahan Agus Sylvy dalam putaran pertama PILKADA DKI itu yakni kemenangan PDIP dan Jokowi.
Kemenangan Anies -Sandi, yakni tampilnya dua kelompok kekuatan yaitu PDIP cs dan Gerindara Cs, keseimbangan dalam sistem pemerintahan yang punya visi sama yaitu NKRI dan Pancasila. Dan kedua partai ini pernah menjalin koalisi permanen ketika berhadapan dengan PD cs dalam Pilpres 2008. Walau sempat terbelah ketika pilpres yang memenangkan Jokowi namun sejatinnya PS bukan orang sulit diajak bicara dan agendanya juga sama yaitu Pancasila. PS seorang nasionalis sejati yang tidak akan mungkin memakai ormas radikal yang anti pacasila. Dan PKS di kepemimpinan Muhammad Sohibul Iman berbeda dengan PKS sebelumnya. Sahibul kepercayaan sudah tiba ke Istana yang menyiratkan PKS silent koalisi Pemerintah. Dua kelompok kekuatan ini akan satu derap menuntaskan kelompok radikal yang anti pancasila. Ini akan di hadapi dengan pedang hukum, yang bukan hanya akan menaikan gambaran Pemerintah tapi juga eksklusif merusak reputasi ormas yang mengusung fundamentalisme agama.
Soal Ahok akan tetap sanggup ruang di pemerintahan Jokowi, pada moment yang sempurna tentunya dan ormas yang didukung secara tidak eksklusif oleh PD akan ibarat kebingungan. Mereka sudah ter-cluster dengan sendirinya alasannya yakni ormas besar ibarat NU dan MUI akan berperan besar membuat gerakan ormas radikal kehilangan reputasi, hingga balasannya jadi lilin kecil yang hanya sanggup menerangi kamar kecil..Apalagi Jokowi sudah punya kartu truf menuntaskan perkara freeport yang tidak membuat AS berjarak malah membuat AS semakin mengakibatkan Indonesia sebagai kawan strategis. Perang proxy udah selesai. Dan Anies-Sandi mustahil memperlihatkan ruang bagi mereka untuk meloloskan kegiatan jakarta bersyariah. Semua sudah berakhir. Semua setuju jalan mulus bagi Jokowi untuk periode kedua