Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak tidak merusak legitimasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ia juga meminta biar kritikan kepada KPU tidak diumbar ke media umum (medsos) dan sebaiknya disampaikan secara langsung.
Menurut Tjahjo, kader partai politik maupun tim sukses capres dan cawapres niscaya tak mempunyai harapan merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
"Kalau ada berati itu yaitu penjahat politik. Siapa pun orangnya," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Politikus PDIP itu menilai, penjahat politik niscaya orang-orang yang ingin mengacaukan proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, penjahat politik itu juga ingin merusak capres dan cawapres beserta tim suksesnya.
"Mereka itu yaitu penjahat politik," singkatnya.
Tjahjo mengatakan, dikala ini terjadi upaya sistematis membangun ketidakpercayaan terhadap KPU. Padahal, sambung dia, KPU merupakan penyelenggara pemilu yang sah.
"Jangan apa yang disepakati di rapat beda dengan apa yang disampaikan di luar," tuturnya.
Ia pun mencontohkan upaya merusak legitimasi KPU dengan kabar bohong tujuh kontainer berisi surat yang sudah tercoblos untuk calon pasangan nomor urut 01 hingga daftar pemilih tetap (DPT) ganda mencapai 31 juta.
"Saya kira itu terang mau mendelegitimasi KPU. Kemarin sudah setuju dengan KPU sekecil apapun jikalau ada gosip fitnah, apalagi gosip warta sifatnya berujar kebencian, fitnah, gosip hoax lapor saja kepada kepolisian," tandasnya. [okezone.com]