Ketika Rizal Ramli di panggil Jokowi untuk menduduki jabatannya sebagai menteri, ia menyampaikan pada awalnya masih ragu untuk mendapatkan jabatan menteri dan bergabung dalam Kabinet Kerja Jokowi. "Saya gotong royong tadinya ragu-ragu mau terima tapi saya terharu dengan cara Presiden Jokowi meminta saya untuk gabung bahkan ia bilang yang minta bukan Jokowi tapi rakyat Indonesia sebab kita sedang dalam kondisi yang sulit," katanya.Ia mengaku lemas dan tidak sanggup menolak atas proposal tersebut. "Zaman dulu saya juga menolak, tapi sebab Presiden Jokowi sungguh-sungguh yang minta dan ini disebut rakyat Indonesia, saya lemas dan menetapkan untuk menerima," katanya.
Itu salah satu pola bagaimana cara Jokowi merekrut Menteri. Sebetulnya apa yang disampaikan Jokowi dengan alasan rakyat bukanlah hal yang luar biasa.Karena memang semenjak reformasi, walau pemilihan menteri hak prerogatif Presiden namun secara aturan kedudukan Menteri tunduk kepada UU, bukan kepada Presiden. Presiden hanya menciptakan kebijakan makro politik yang berafiliasi dengan SOSEKPOLBUD, dan pelaksana serta klasifikasi tekhnisnya ada di bawah Kementerian dan Lembaga Negara Artikel Babo , termasuk Pemprov dan Pemda, yang masing2 ialah forum otonom yang tunduk kepada UU dan aturan, bukan kepada Jokowi. Dalam sistem demokrasi,Presiden bukan penguasa menyerupai Raja yang titahnya ialah hukum, atau menyerupai Soeharto yang Inpres nya lebih sakti dibandingkan UU. Siapapun yang melaksanakan kebijakan yang menyimpang dari UU dan Aturan akan berhadapan dengan pedang hukum, yang siap di ayunkan oleh KPK kapan saja.
Contoh dulu ada kasus Century. Walau printah itu berawal dari keputusan presiden namun SBY tidak sanggup di salahkan. Karena kebijakan bail out Bank Century itu ada pada kementerian yang tergabung dalam KKSK. Yang bertanggung jawab ialah pejabat yang terkait dengan KKSK dimana ketuanya ialah SMI. Juga kasus Kereta Cepat, mengapa Jokowi berani meresmikan proyek tersebut padahal izin belum ada? Karena pelantikan itu ialah motivasi kepada bawahannya.Terbukti secara politik di dukung oleh dua gubernur Jawa Barat dan DKI, dimana proyek itu akan di bangun.Bagaimana kelanjutannya? itu kembali kepadaa Menteri terkait yang berwewenang menawarkan izin. Begitu juga dengan persoalan konsesi Sumber daya Alam, dimana wewenang itu ada pada Kementrian terkait. Mereka lebih tahu UU dan aturan yang menjadi dasar keputusan pemerintah. Jokowi hanya bersikap normatif sesuai dengan amanah UU.
Jadi riuh menteri di kabinet joko widodo bukanlah sesuatu yang buruk.Itu tanda bahwa sistem pengelolaan negara yang demokratis berjalan dengan efektif. Sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi.Karena memang tidak ada kebijakan fenomenal yang harus menciptakan menteri berbeda pendapat. Saat kini semua Menteri bekerja keras siang malam dengan sasaran yang ketat dan terbuka serta diawasi pribadi oleh Jokowi hingga ke lapangan. Jokowi sebagai leader tidak ada hentinya melaksanakan improvisasi motivasi semoga kabinet bekerja efektif dan kreatif. Menurut dongeng , Jokowi bekerja 18 jam sehari tanpa ada rasa lelah. Setiap rapat, Jokowi hanya bertanya apa yang sudah dilakukan oleh kementrian. Jokowi tidak suka membahas hal yang sama berkali kali. Sekali rapat pribadi di putuskan dan selanjutnya ia berhak bertanya dan menuntut kinerja menteri. ini amanah rakyat dan semua mereka yang menjabat dibayar oleh rakyat.
Jadi riuh kabinet itu bukanlah hal yang luar biasa dan bukan pula bentuk kepemimpinan Jokowi yang tidak efektif. Begitulah seharusnya bekerja dalam sistem demokrasi. Semua berhak berbicara dan menciptakan kebijakan sebab UU dan bertanggung jawab masing masing sebab jabatannya dengan sasaran yang ditetapkan Presiden.