Foto: Johnny G Plate (Lamhot Aritonang) Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengapresiasi KPU yang menyediakan waktu tanya jawab antarpaslon dikala debat. Namun, TKN menyebut kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak menghendaki adanya sesi tanya jawab tersebut.
"TKN justru inginkan debat yang dinamis, di samping paslon memberikan sosialisasi bahan dan visi-misinya dan menjawab pertanyaan dari para panelis, tetapi juga kami berharap ada interaksi di antara paslon. Interaksi dari antara paslon ini justru tidak dikehendaki oleh paslon nomor urut 2, dari tim Pak Prabowo dan Pak Sandi tidak menghendaki. Kami tidak tahu apa kekhawatirannya," kata Wakil Ketua TKN Johnny G Plate di Gedung DRP, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).
"Apakah alasannya yakni konsep dari pihak sebelah tidak terperinci sehingga dikhawatirkan nanti menjawab pertanyaannya tidak utuh dan tidak lengkap, kami juga tidak tahu. Tapi kami bersyukur bahwa KPU membuka peluang itu, supaya ada juga interaksi di antara paslon sehingga debatnya menjadi dinamis dan menarik bagi publik," lanjutnya.
TKN, disebutkan Johnny, akan menanyakan banyak hal kepada pasangan Prabowo-Sandi, termasuk program, visi misi, intergritas paslon, dan rekam jejak. Menurut Johnny, integritas, rekam jejak, dan kegiatan itu harus sejalan dan tidak berlawanan arah dengan visi misi.
"Yang kita harapkan visi misi itu ya teknokratis, empiris, dan realisitis. Pak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf akan menampilkan visi dan misi yang teknokratis, yang empiris, dan yang realistis," ujar Johnny.
Johnny mengkhawatirkan rekam jejak Prabowo-Sandi yang belum pernah menduduki jabatan dalam pemerintahan. Hal tersebutlah yang menurutnya menciptakan program-program kubu 02 tidak mempunyai arah yang jelas.
"Pak Prabowo tidak pernah sama sekali menduduki jabatan di pemerintahan, belum pernah sama sekali duduk di forum DPR sebagai kawan pemerintah, anggota DPR tidak pernah. Bahkan di Tentara Nasional Indonesia tidak menuntaskan hingga selesai masa tugasnya. Pak Sandiaga pun demikian, tidak punya pengalaman di DPR sama sekali, sebagai wakil gubernur pun hanya satu tahun, kemudian meninggalkannya dan ikut capres," paparnya.
"Jadi pengalamannya nggak punya. Berhadapan dengan Pak Joko Widodo yang pengalamannya berjenjang dan luar biasa, kesudahannya kegiatan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin cukup terperinci arahnya, sedangkan kegiatan pasangan calon 02 Pak Prabowo dan Pak Sandi tidak terperinci arahnya, nah mungkin itu yang mereka khawatirkan," imbuh Johnny.
Johnny juga tak menampik apabila pihaknya akan mengajukan pertanyaan terkait HAM kepada kubu lawan. Pertanyaan yang berkaitan dengan HAM dinilainya sebagai pertanyaan yang logis kalau ditanyakan kepada Prabowo.
"Kalau warta hukum, HAM, tipikor dan terorisme itu warta yang nyata, yang relaistis, yang ada fakta. Makara kalau ada yang bertanya kembali terkait dengan rekam jejak HAM Pak Prabowo itu rekam digitalnya ada dan itu pertanyaan yang logis. Kalau Pak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf kan terperinci terbebas dari perkara HAM apalagi HAM berat," ungkapnya.
Jika ditanya kembali terkait penyelesaian perkara Novel Baswedan, Johnny menegaskan bahwa Presiden dilarang mengintervensi problem aturan apapun. Jika hal itu dilakukan Presiden, maka pemerintahan disebutnya cenderung menjadi otoriter.
"Apalagi masalah-masalah kriminal negara ini bukan saja perkara Pak Novel, begitu banyak. Kalau dituntut intervensi perkara Pak Novel Baswedan, demi keadilan yang lain pun menuntut presiden nengintervensi perkara hukumnya. Lalu aturan tidak jadi panglima, kan ini yang berbahaya," pungkasnya.
Sumber detik.com