Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Ace Hasan Syadzily menyampaikan pasangan Jokowi-Ma'ruf sangat optimis Indonesia bisa menjadi negara yang higienis dari korupsi (clean and good governance). Karena itu, Ace tak setuju dengan pernyataan bahwa korupsi di Indonesia menyerupai kanker stadium 4 yang hampir tidak mungkin untuk diobati.
Ace menyatakan pernyataan tersebut cukup berlebihan. "Terlalu lebay dan berlebihan bila korupsi tidak sanggup diberantas yang mengambarkan itu pandangan yang pesimistis terhadap bangsa ini," kata Ace melalui keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Ahad (13/1).
Ace menambahkan, dalam visi misi pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf secara gamblang menyatakan akan memberantas praktik korupsi di badan pemerintahan Indonesia dari hulu hingga hilir. "Visi-misi itu meliputi jadwal agresi perubahan yang konsisten, komprehensif, sistematis dan tajam menyentuh episentrum perubahan dalam pemberantasan korupsi," kata dia.
Hal itu, kata dia, berbeda dengan visi misi ihwal pemberantasan korupsi yang dimiliki pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Menurutnya, pemberantasan korupsi akan efektif apabila pemimpin puncaknya berintegritas, bukan bab pemburu rente, dan berani melawan kekuatan oligarki ekonomi-politik.
Ace menambahkan, rekam jejak integritas Jokowi terbukti semenjak tahun 2010 ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, ketika itu Jokowi menerima anugerah Bung Hatta Anti Corruption Award. Bahkan, kata dia, upaya pencegahan korupsi pun terus dilanjutkan ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan mengaplikasikan e-budgeting.
"Dalam upaya pemberantasan korupsi ini, aspek pencegahan yang sangat penting, bukan hanya aspek penindakan. Pak Jokowi memperlihatkan jadwal agresi yang kasatmata dan komprehensif. Pak Jokowi sudah meletakan fondasi berupa Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi," ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, jadwal berikutnya ialah melakukan Stranas itu secara konsisten. Fokus pelaksanaan ini pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan aturan dan reformasi birokrasi di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Pak Jokowi akan terus meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar-institusi penegak aturan dalam pemberantasan kejahatan korupsi," terperinci Ace.
Menurut dia, dalam empat tahun ini, Presiden Jokowi telah menggiatkan transaksi non-tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pembersihan uang. Lebih dari itu, kata dia, pembayaran jalan tol hingga dengan Bantuan Pangan Non Tunai ialah penemuan transaksi non tunai di kurun Jokowi.
"Pak Jokowi akan terus mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pembersihan uang sehingga akan ada imbas jera alasannya terjadi proses pemiskinan para koruptor," kata dia.
Ace berpendapat, kunci dari pemberantasan korupsi ialah integritas dan rekam jejak. Dilihat dari kehidupan keluarganya, Jokowi dinilai tidak mempunyai beban terkait dengan konflik kepentingan dalam bisnis keluarga.
Dia menyebut, belum dewasa Jokowi justru berjualan martabak dan pisang goreng. "Sebaliknya, sulit membayangkan tidak ada konflik kepentingan terkait bisnis keluarga Prabowo dan juga Sandi," kata dia.
Jadi, Ace menuturkan, efektivitas pemberantasan korupsi akan tergantung pada pucuk pimpinannya, dalam hal ini presiden. "Jika pemimpinnya bersih, berintegritas dan berani maka ada cita-cita terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," kata dia.
Sebaliknya, lanjut dia, bila rekam jejaknya mencurigai maka itu sama saja memperlihatkan komitmen palsu. Rekam jejak mencurigai menyerupai sarat dengan beban konflik kepentingan, mempunyai jalinan dengan kekuatan oligarki masa kemudian dan dikelilingi para pemburu rente. [republika.co.id]