Utang Untuk Divestasi Fi.

Di Indonesia ada slogan “ menuntaskan persoalan tanpa masalah”. Mau tahu siapa yang buat slogan itu? ya Perum Pegadaian. Memang jikalau anda tiba ke pegadaian, mereka engga tanya untuk apa anda pinjam uang. Mereka hanya taksir nilai jaminan anda. Setelah diputuskan berapa anda bisa pinjam uang dan anda setuju, mereka kasih uang. Selesai. Benar benar engga ada persoalan yang ruwet. Ada jaminan ada uang. Lembaga perbankan baik umum maupun syariah juga punya produk pinjaman semacam itu. Walau istilahnya diganti dengan nama kredit modal kerja atau kredit investasi. Tetap saja anda harus menyerahkan rumah atau pabrik, atau tanah, atau kendaraan atau Artikel Babo sebagai jaminan atau collateral. Nilainya diatas pinjaman yang anda terima. Mengapa ? lantaran bank itu kerja dari uang publik yang ongkosnya juga engga murah dan harus aman.

Nah itu cara konvensional. Tetapi jikalau perjuangan sudah berkembang besar maka collaterak tidak lagi berupa phisik tetapi berupa value. Apa value itu ? Proposal bisnis yang memuat gosip mengenai legalitas, tehnology, market, management. Informasi memuat kemampuan akan modal, produksi dan SDM. Proposal itu tidak dipercaya begitu saja. Tetapi akan dipelajari dan di audit menyeluruh. Di analisa secara konprehensif. Sehingga sanggup disimpulkan tawaran itu layak atau tidak. Kalau layak maka itu tercermin dari arus kas yang anda sampaikan dalam proposal. Kalau arus kas nya manis maka itulah value anda sebagai jaminan untuk dapatkan pinjaman. Tetapi tunggu dulu. Bukan berarti anda bisa pribadi sanggup duit hanya mengandalkan tawaran itu. Lender juga melihat bagaimana bagan utang tersebut. Di sini akan terliat bagaimana anda mengelola resiko atas utang itu. Tentu bagan itu harus precisi terhadap waktu dan uang.

Apakah itu cukup?. Belum. Anda juga perlu ada santunan dari forum penjamin khusus perihal resiko itu. Kalau pinjam ke bank, anda harus punya standby LC yang diatur oleh forum penjaminan. Standby LC ini sebagai jaminan jikalau terjadi default. Kalau pinjam ke pasar uang , anda harus punya underwriter atau forum penjamin atas penerbitan bond. Underwriter ini pihak yang menjamin resiko utang dan bisa juga sekaligus penjamin likuiditas jikalau pasar tidak bisa menyerap. Tentu meyakinkan forum penjamin atau underwriter tidak mudah. Mereka berpengalaman mengambil resiko atas utang. Kalau skill anda hanya omong doang, ya niscaya engga akan dilayani. Kalau modal anda hanya gaya doang ya engga akan bisa.

Apakah itu cukup ? tidak. Sebelum anda terima uang , anda juga harus memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan oleh lender. Contoh jikalau proyek kontruksi maka qualifikasi EPC dan cara pembayaran mereka yang tentukan. Kalau pinjam ke pasar uang maka standar audit dan proses management ditentukan oleh Asset management yang ditunjuk oleh underwriter. Bukan mustahil mereka sendiri sebagai auditor. Dalam perjalanannya mereka akan jadi watchdog yang efektif memaksa anda harus patuh dengan standar yang mereka tetapkan. Contoh Inalum pinjam uang dari pasar uang. Maka Inalum tidak bisa lagi didikte oleh elite politik. Orientasi Inalum benar benar sudah pure bisnis dan profesional. Makanya jangan diharap Freport jadi bancakan elite politik ibarat sebelumnya.

Begitu juga dalam hal penerbitan SBN ( surat berharga negara ) dimana negara harus sanggup santunan dari underwriter dan forum pemeringkat Bond untuk memastikan SBN itu layak dibeli dan kondusif dari default . Tentu hingga ada forum underwriter yang mau terlibat dan hingga ada qualifikasi investment grade dari forum pemeringkat bond, tidaklah mudah. Kalau presiden nya membiarkan KKN, pengelolaan keuangan negara tidak transfaran, APBN tidak kredibel maka engga ada yang mau beli bond. Contoh Venezuela , walau kaya SDA tidak ada yang mau beli bond nya. Akhirnya collapse. Contoh lagi Saudi yang gagal melepas Revenue Bond di bursa London sehabis sebelumnya gagal IPO Saudi Aramco.

***

Sebetulnya kemampuan berutang yaitu sumber daya yang langka dimiliki oleh perusahaan. Sekali perusahaan punya jalan masuk ke dunia keuangan maka anda tidak perlu ragu lagi bagaimana profesionalitas bisnisnya. Apalagi menarik utang dari pasar uang. Kalau pasar lokal saja sudah hebat apalagi mengkases pasar global. Inalum punya sumber daya keuangan yang besar. Terutama semenjak menjadi holding atas  tiga perusahaan tambang. Benarkah ?  Saya tidak punya data keuangan Inalum namun saya membaca laporan dari Fitch yang bertugas melaksanakan rating atas bond yang diterbitkan oleh Inalum. Nah, Mari perhatikan analisa dari  Fitch forum rating international atas performa Inalum. 

Pertama, Inalum yaitu perusahaan negara yang paling likuid. Kedua, bisnis Timah inalum yaitu terbesar kedua di dunia.  Biaya refinery aluminium memdapat pasokan listrik yang murah dari hidro power. Ketiga, operasi batubara merupakan tambang terbuka yang biayanya rendah. Cadangan batubara ( Bukit Asam ) dan nikel (Antam ) masih akan bertahan lebih dari 50 dan 30 tahun. Keempat , biaya pengambil alihan sebesar USD 3,8 miliar hanya 1x dari leverage asset Inalum Holding. Sementara dari hasil pelepasan Bond sebesar USD 3,8 miliar itu bisa menghasilkan leverage 6 x ( enam kali). Artinya dengan menguasai saham 51% itu, inalum bisa leverage sebesar USD 22,8 Miliar atau Rp. 342 Triliun. Dahsyatkan. Fithc memperlihatkan rating BBB-.

Tadinya hampir semua pelaku pasar uang mencurigai kemampuan dari Inalum untuk menerbitkan sekaligus sebesar USD 3,8 miliar. Mengapa ? pertama lantaran pasar uang dunia lagi kering. Kemampuan pasar uang ASIA terbatas untuk menyerap single bond dalam jumlah besar. Apalagi mau keluarkan domestic bond. Jelas engga ada pasarnya. Makanya pelepasan bond tidak menjadi prioritas bagi Inalum. Prioritas nya kepinjaman sindikasi perbankan. Sudah ada perbankan yang memperlihatkan pre-commitment untuk pembiayaan pengambil alihan saham FI itu. Diantara nya adalah Standard Chartered, HSBC, CIMB Niaga, BNI, BRI, dan MUFG. Namun belakangan Menteri Perekonomian melarang menarik dana dari perbankan lokal. Alasannya pemerintah tidak ingin mengganggu neraca pembayaran. Maklum pembayaran memakai US Dollar. Disamping itu jikalau utang ke bank memang pada awalnya bunga bisa lebih murah namun dalam jangka panjang bisa mahal. Pembayaran cicilan harus dilakukan setiap tahun. 

Kemudian opsi kedua ditempuh yaitu melalui penerbitan global bond. Pasar yang dituju yaitu Eropa. Makanya yang diterbitkan yaitu Global Bond. Ini pilihan smart. Mengapa ? Keuntungan dengan menerbitkan global bond yaitu Pertama, pasar nya sophisticated ( 144A / Reg S). Sehingga bisa cepat diserap pasar walaupun jumlahnya besar. Diterbitkan secara berdikari tanpa jaminan pemegang saham ( pemerintah ). Sifatnya off balanc sheet    bagi inalum. Kedua, pembayaran bunga setahun dua kali. Pembayaran utang setiap jatuh tempo dan bisa diperpanjang. Sehingga tidak memberatkan cash flow perusahaan. Benarlah. Penjualan bond success. Oversubscribed !

Masalahnya untuk memenuhi standar compliance penerbitan global bond di London tidak gampang. Apalagi pasar yang dituju yaitu qualified institutions ( QI). Inalum di beri syarat selambat lambatnya kwartal pertama 2019 harus sudah rampung. Penarikan hasil penjualan Global Bond paling lambat simpulan tahun 2018. Kalau hingga kwartal pertama 2019 tidak rampung maka Inalum harus mengembalikan uang itu kepada investor dengan nilai 101%. Plus premium hedge fund yang harus dibayar. Menurut teman saya, Freeport tidak yakin Indonesia akan bisa memenuhi standar kepatuhan Bursa London. Tetapi akhir november,  Jokowi memanggil semua meteri terkait untuk segera menuntaskan semua aspek sebelum simpulan tahun 2018. Well done. 

Negara mana saja pembeli dari Global Bond tersebut ? Untuk bond yang jatuh tempo tahun 2021 yaitu AS dengan komposisi sebesar 57%. Eropa, 22% dan Asia, 21%. Untuk bond yang jatuh tempo tahun 2023 yaitu AS dengan komposisi sebesar  64%. Eropa,  23% dan Asia 13%. Untuk yang jatuh tempo tahun 2028 , AS sebesar 54%, Eropa 25% dan Asia 21%. Yang jatuh tempo tahun 2048 yaitu AS dengan komposisi sebesar 56%. Eropa, 30% da Asia 14%. Siapa saja pembelinya global bond tersebut ? 78% yaitu asset manager yang terhubung dengan 144 A. Sisanya dibeli oleh insitusi yang masuk katagori Qualified Institutions : 15% perusahaan asuransi, Perbankan 4% dan  3 % Wealth fund  dan pension fund. Makara engga benar jikalau yang beli itu yaitu orang China. Apalagi global bond itu melarang warga negara asal penerbitan bond membeli. Makara engga mungkin orang atau perusahaan indonesia yang beli.

Setelah pengambil alihan saham itu terealisasi maka struktur pemegang saham PT. Freeport Indonesia  menjadi sebagai berikut : 25% PT. Indocopper Indonesia dimana 40% sahamnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah Papua atau 10% dari total saham yang di Freepor Indonesia dan sisanya 60% oleh Inalum. Tidak mungkin Pemerintah Daerah melepas opsi saham itu kepihak swasta asing. Mengapa ? lantaran pembayaran saham 10% itu ditalangi ( shareloan ) oleh Inalum yang akan dibayar melalui deviden. Sementara Inalum menguasai saham 26,232 %. Makara Freeport McMoran menguasai 48,768 %. 

***

Teman saya Fund Manager menyampaikan bahwa dengan dikuasainya 51% saham Freeport Indonesia maka itu pertanda tekad Jokowi pro rakyat sangat luar biasa. Bukan hanya retorika tetapi di buktikan dengan langkah berani secara politik. Namun ada yang hebatnya. Keberanian itu tidak dilakukan dengan langkah konyol ibarat Venezuela dalam menasionalisasi SDA nya tetapi dengan langkah kreatif dan bermartabat. Jokowi tahu bahwa kekuatan Freeport itu lantaran adanya santunan elite Politik dalam negeri yang begitu besar lengan berkuasa mengakar. Sehingga menghasilkan KK yang sangat besar lengan berkuasa secara hukum.

Semua tahu bahwa Freeport MCMoran punya jalan masuk politik yang sangat besar lengan berkuasa di jantung kekuasaan di AS. Pengalaman mereka dimanapun termasuk di Indonesia sangat andal dalam hal suap kepada elite Politik. Mereka juga terlibat membiayai operasi inteligent AS untuk kepentingan hegemoni AS di wilayah operasi mereka. Contoh, dulu kurun Soeharto , divestasi FI jatuh ketangan Aburizal Bakrie sebesar 9,36 % melalui PT. Indocopper senilai US$213 juta. Namun, Ical hanya membayar US$40 juta. Sisanya sebesar US$ 173 juta share loan dari Freeport. Kemudian Bakrie melepas 51% saham indocopper kepada PT. Nusamba milik keluarga Pak Harto dan Bob Hasan seharga USD 315 juta. Tapi transaksi ini duitnya dari Freeport USD 254 juta, sedangkan Nusamba hanya menyetor US$61 juta. Enak kan. Kemudian sisanya 49% di jual lagi oleh Ical kepada Freeport senilai US$211,9 juta di pasar modal. Dahsyat engga. Itu semua tinggal masalalu. Bahwa negeri ini pernah di bancaki oleh para bedebah.

Nah, atas dasar itu Jokowi tidak menghadapi Freeport secara langsung. Tetapi mendekati Rio Tinto sebagai pemegang Participation Interest. Mengapa ? Begini ceritanya. Tambang Tembaga dan Emas yang ada di Papau ini dikelola dengan sistem Ijon oleh Rio Tinto. Rio Tinto yaitu perusahaan asal inggeris. Perusahaan ini memproduksi watu bara, besi, tembaga, uranium, emas, dan intan. Bukan hanya tambang tetapi terpadu dengan proses pengolahannya. Perusahaan ini mempekerjakan 32.000 pekerja pada tahun 2004. Pada tahun 2014, turnover sales nya mencapai sebesar AS$51,2 miliar dengan profit AS$3,7 miliar. Pada tahun yang sama, majalah Forbers menempatkan Rio Tinto peringkat ke-109 dalam daftar Global 2000, dengan marcap (market value) AS$103,8 miliar dan total aset sebesar AS$111 miliar.

Bagaimana bagan nya ? Rio Tinto mengeluarkan modal investasi kepada Freeport atas dasar Participation Interest. Apa itu participation interest ? Hak atas uang yang dikeluarkan untuk suatu pembiayaan dengan jaminan kontrol secara pribadi terhadap perusahaan. Konpensasinya bukan berupa saham tetapi kapan saja beliau bisa ambil saham jikalau gagal bayar. Dalam bisnis tambang, umumnya pemilik PI mendapat jatah dari produksi tambang tampa harus keluar uang bayar pajak atas konsesi tambang itu. Dalam hal tambang di Papua itu, Rio Tinto mendapat jatah sebesar 40% dari produksi tambang dan 60% nya untuk Freeport. Dari 60% ini Freeport harus keluar uang untuk bagi hasil kepada pemerintah, bayar pajak, bayar uang politik dan lain sebagainya.

Jadi dalam bisnis tambang, memang pemegang saham Freeport hanya mengelola konsesi politik sambil tidur tiduran menikmati hasil tanpa keluar dana dan resiko. Semua resiko investasi dibayar oleh Rio Tinto dan semua jalan masuk tekhnologi dimiliki oleh Rio Tinto. Freeport Mc Moran hanya digunakan nama dan jalan masuk politiknya saja. Makanya perundingan dengan Freeport semenjak tahun 2011 selalu menemui jalan buntu. Mereka gunakan segala macam cara semoga bisa bertahan. .Itu sebabnya Jokowi focus kepada Rio Tinto untuk menguasai saham 51% lewat pembelian Participation Interest (PI). Ya deal dengan bandar lebih baik daripada deal dengan broker. Ternyata ampuh menciptakan Freeport dalam posisi Nato ( No alternatif to objection ). Smart deal. Mengapa? tentu Rio lebih nyaman deal dengan pemilik lahan daripada pemegang lisensi lahan. Business as usual.

Kesimpulan.

Pembiayaan pengambil alihan saham Freeport melalui pembeli Hak PI yang dimiliki oleh Rio Tinto yaitu smart. Ini murni financial engineering di pasar uang yang sophisticated. Yang penting divestasi saham ini tidak dijamin oleh negara dan tidak menggadaikan asset Inalum berserta anak perusahaannya. Pembayaran saham FI melalui right issue sehingga tidak ada capital gain bagi Freeprot McMoran. Semua hasil right issue digunakan untuk meningkatkan modal FI. Meningkatkan kemampuan financial FI untuk Capex dan Opex. Tadinya indonesia besar lantaran penduduk dan alamnya. Tapi sekarang Indonesia besar lantaran dapat dipercaya nya. Bagaimanapun Jokowi provent sebagai pemimpin berkelas dunia dan smart dalam menuntaskan kesalahan masa kemudian dengan cara cara yang bermartabat.

Jadi sukses menarik utang diluar sistem gadai itu hanya bisa dilakukan oleh orang keren. Kalau negara, ya negaranya keren. Kalau perusahaan ya perusahaan itu keren. Uang bukan lagi hambatan untuk berkembang. Tetapi uang ikut kemana langkah di ayun untuk berkembang lantaran waktu. istilah Jokowi, money follow program. Kuncinya yaitu trust. Trust dalam dunia bisnis bekerjasama dengan attitude. Makanya change your attitude then financial resource will follow you. Orang yang menganggap utang itu angker lantaran persepsi mereka ibarat berutang kepegadaian, atau ke bank dengan cara konvensional. Ya mindset conventional, mindset terbelakang, mindset orang kebanyakan, mindset inferior complex. 

Sumber https://culas.blogspot.com/

Sumber Daya Keuangan.

Anda boleh saja sanggup warisan dari keluarga dengan harta banyak. Tetapi kalau anda tidak punya sumber daya keuangan maka harta itu hanya problem waktu akan habis dijual untuk konsumsi. Sebaliknya walau anda terlahir tanpa harta namun anda sanggup berkembang lantaran anda punya sumber daya keuangan. Kalau dulu sumber daya keuangan itu hanya dua yaitu satu dari keluarga atau teman, kedua dari Bank. Hanya itu. Keluarga atau sahabat disebut dengan sumbedaya keuangan yang berbasis cinta. Sementara sumber dari bank berbasih collateral. Dalam hal negara, dulu  sebelum tahun 2000 sumber daya keuangan negara berasal dari pajak , bagi hasil dan utang. Utang ini berasal dari negara lain atau G2G yang bersifat politik. Ada juga kuridor multilateral menyerupai CGI atau IMF atau World bank.

Setelah tahun 2000 kita membuka diri dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Format APBN tidak lagi menyerupai buku Toko atau nerara T ( debit kredit yang seimbang ) tetapi di ubah menjadi vertikal atau I . Ini standard Government Finance Statistic.  Dengan standar ini maka APBN kita sudah menyerupai neraca perusahaan. Utang tidak lagi dianggap sebagai pendapatan atau penerimaan. Utang ditempatkan sebagai financial resource atau sumber daya keuangan.  Nah yang namanya sumber daya keuangan maka itu selalu bekerjasama dengan standar rasio kelayakan dihadapan investor atau kreditur. Tahun 2000-2003 Gus DUR dan kemudian Megawati tidak bisa  lagi menarik hutang menyerupai kurun Soeharto. Sumber daya keuangan kering. Makanya terpaksa menjual asset lewat BPPN atau pelepasan asset BUMN.

Era SBY pada periode pertama, Indonesia menata sistem keuangan negara yang bertumpu pada pajak dan utang sebagai sumber daya keuangan. Sampai dengan periode kedua SBY, sumber daya keuangan kita melimpah. Karena faktor eksternal dimana harga 10 komoditas utama Indonesia naik dipasar dunia. Sehingga neraca kita positip yang memudahkan pemerintah meng saluran sumber daya keuangan. Setelah krisis 2008 terjadi banjir likuiditas di pasar uang global lantaran AS mengeluarkan kebijakan QE.  Ini dimanfaatkan dengan baik oleh SBY untuk menarik utang melalui pasar uang global. Namun utang itu sebagian besar tidak dipakai untuk sektor produksi tetapi lebih kepada penguatan konsumsi domestik lewat subsidi.

Tahun 2013 AS mulai menarik supply uang di pasar melalui kebijakan tapering off yang sehingga suku bunga the fed mulai di naikan. Akibatnya tahun 2014 pasar uang global kekurangan likuiditas lantaran kebijakan tapering off semakin kencang. Ketika Jokowi masuk Istana tahun 2014, posisi APBN kita dalam kondisi defisit primer atau pendapatan negara tidak cukup lagi untuk menutup belanja negara di luar pembayaran cicilan utang dan bunga. 10 komoditas utama Indonesia harganya jatuh dipasar dunia. Dalam kondisi ini mustahil Jokowi sanggup menarik utang dipasar dengan mudah.  Kalaupun ada , tentu suku bunga tinggi. Lantas apa solusi Jokowi? Pertama, restruktur APBN biar sehat dan kredibel. Kedua, membuat hukum biar Dana pihak ketiga ( DPK ) dari institusi menyerupai dana pensiun sanggup diperluas penempatannya atau portfolionya. 

Restruktur APBN itu tidak mudah. Karena ini berkaitan visi, orientasi dan standar kepatuhan sesuai dengan design dari taktik pembangunan yang ditetapkan oleh Jokowi. Semua bisnis non tradeable tidak lagi mendapatkan insentif dan fasilitas. Mengapa ? biar sektor real dalam tumbuh tanpa distorsi dengan pasar. Kalau sektor real tumbuh, pajak juga akan meningkat. Orientasi APBN diarahkan untuk sektor produksi dengan penyediaan infrastruktur ekonomi. Mengapa ? biar dunia perjuangan bisa efisien. Bila dunia perjuangan efisien maka daya saing akan tinggi, tentu akan mendorong orang untuk ber-investasi. Terakhir ialah mereformasi UU pajak biar peluang meningkatkan tax ratio lebih gampang dicapai.  Dengan kebijakan itu, maka pasar melihat bahwa Jokowi serius mengelola keuangan negara secara modern dan transparans.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan peningkatan dana investasi asuransi dan dana pensiun pada instrumen obligasi. Lembaga jasa keuangan non-bank diwajibkan Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 untuk meng-investasikan sekitar 20-30 persen dana mereka di surat utang negara, baik obligasi konvensional ataupun obligasi syariah (sukuk) yang diterbitkan pemerintah. Perusahaan asuransi jiwa diharuskan menempatkan dana pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 30 persen dari keseluruhan nilai investasi. Sementara itu, perusahaan asuransi umum dan reasuransi, minimal 20 persen. Adapun Dana Pensiun diwajibkan sedikitnya 30 persen di SBN. Menurut data, porsi kepemilikan obligasi oleh perusahaan asuransi meningkat menjadi 12,36 persen pada tanggal 18 April 2016 dari sebelumnya hanya 11,74 persen pada tamat tahun lalu. Kepemilikan obligasi oleh Dana Pensiun juga mengalami kenaikan pada periode yang sama menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,41 persen. Selain kedua forum tersebut, porsi kepemilikan obligasi dari perusahaan pengelola reksa dana juga mengalami kenaikan, menjadi 4,49 persen dari sebelumnya 4,21 persen.

Apa akhirnya ? 

Pertama, naiknya peringkat kredit Indonesia ke kategori layak investasi (investment grade). Tidak sanggup dipungkiri, kenaikan peringkat kredit ini sangat kuat terhadap arus masuk dana gila ke dalam negeri. Hal ini tercermin dari peningkatan volume dana masuk ke pasar obligasi mulai pertengahan tahun 2015, dibandingkan periode sebelum Indonesia mendapatkan peringkat itu. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari tiga forum pemeringkat dunia telah menawarkan stempel 'layak investasi' dengan outlook 'stabil' terhadap Indonesia. Bahkan, Moody's dan Fitch Ratings memberikan peringkat 'layak investasi' pada waktu hampir bersamaan. Hanya Standard & Poor's (S&P) yang masih mempertahankan peringkat Indonesia pada level BB+ atau outlook positif.

kedua, turunnya risiko investasi di pasar obligasi Indonesia. Kondisi ini tercermin dari turunnya nilai Credit Default Swap (CDS) Indonesia. CDS merupakan kontrak swap di mana pembeli melaksanakan pembayaran ke penjual sementara pembeli mendapatkan hak untuk memperoleh pembayaran bila kredit mengalami default atau kejadian lain yang tercantum dalam credit event, contohnya kebangkrutan atau restrukturisasi. Dengan kata lain, CDS ialah sejenis pertolongan atas risiko kredit. Nilai CDS 5 dan 10 tahun pada tiga bulan terakhir mengalami penurunan. Penurunan ini sanggup disebabkan beberapa faktor, menyerupai membaiknya kondisi ekonomi. Ini termasuk menyempitnya defisit transaksi berjalan Indonesia, rendahnya inflasi tahunan, serta pertumbuhan ekonomi yang masih terjada di level 5 persen. Selain itu, CDS Indonesia baik yang periode 5 ataupun 10 tahun dikala ini bergerak relatif stabil kalau dibandingkan periode tahun 2008 dan 2011. Pada kedua tahun itu, CDS Indonesia bergerak dengan volatilitas yang sangat tinggi, lantaran bekerjasama dengan ekspektasi akan kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi.

Ketiga, yield obligasi yang ditawarkan lebih menarik dibandingkan negara sejenis. Yield yang ditawarkan obligasi Indonesia masih menarik dibandingkan negara-negara 'fragile five' Artikel Babo, kecuali China. Berdasarkan data, yield obligasi Indonesia mengalami penurunan paling kencang yang kemudian disusul oleh Afrika Selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa investasi surat utang di Indonesia jauh lebih menjanjikan dibandingkan tiga negara Artikel Babo, yakni Afrika Selatan, India, dan Brasil. Ketiga hal di atas memicu berbondong-bondongnya investor gila masuk ke instrumen utang Indonesia. Maka financial resource pun terbentuk. Dengan adanya financial resource maka Indonesa bisa terus menghadapi tekanan eksternal dalam bentuk apapun. Mengapa ? Walau AS dan China bertarung. Walau AS semakin gila dalam kebijakan moneternya. Tidak akan menggantikan posisi  money is the king dan uang selalu tiba ketempat yang nyaman. Selagi financial resource atau sumber daya keuangan tersedia maka money follow program. Tidak ada yang perlu dikawatirkan. Yang penting teruslah bekerja keras untuk sekarang  dan besok.

Mengapa Jokowi dalam waktu tiga tahun sanggup menimbulkan APBN kredibel dan sehat? Padahal Jokowi  memulai dalam keadan APBN defisit, dan situasi politik yang tidak 100% mendukungnya di DPR. Sementara kurun SBY 10 tahun walau ekonomi sempat booming namun APBN tidak kredibel. Karena Jokowi menjaga konsistensi namun tetap bersikap sederhana terhadap semua pihak.  Dari kesederhaan perilaku dan perbuatannya , tidak sulit baginya untuk mengarahkan idea dan hal yang konstruktif kepada bawahannya biar emosi tetap terjadi secara positip, mengundang orang untuk mengambil langkah keyakinan melalui sepatah kata wacana apa yang mungkin , membuat sebuah ilham kolektif. Semua itu tercermin dari caranya berpikir ( way of thinking ) , mencicipi ( feeling ) dan kemampuannya memfungsikan semua potensi positip ( functioning ) , sebuah cara hidup ( the way of life ) dan cara menjadi ( way of being ) yang transformative. Hal tersebut melebur dalam hati dan jiwa seiring keteladannya untuk negeri yang beliau cintai.

Sumber https://culas.blogspot.com/

Infrastruktur Di Periode Sby Dan Jokowi.

Dua tahun sesudah SBY kembali terpilih sebagai presiden periode ke dua, tepatnya pada 20 Mei 2011, dibuat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (disingkat KP3EI). KP3EI yakni sebuah forum yang melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan MP3EI ( Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lembaga ini dibuat berdasarkan Pasal 4 dari Perpres RI Nomor 32 Tahun 2011 yang diketuai pribadi oleh Presiden Republik Indonesia. Tim ini bekerja untuk mempersiapkan regulasi, konektifitas, Sumber daya insan dibidang IPTEK. Dari MP3EI ini lahirlah aktivitas kuridor ekonomi yang terdiri dari kuridor ekonomi Sumatera, Kalimantan, jawa, Sulawesi, Bali dan NTB, Papua dan keluluan Maluku. Tepat tiga tahun atau menjelang tamat masa jabatan SBY,  selepas Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dijalankan, SBY meresmikan Jumlah proyek sebanyak 66 unit. Koridor Jawa mempunyai aksesori proyek terbanyak, mencapai 19 pembangunan infrastruktur baru. Sedangkan koridor Maluku-Papua paling sedikit, hanya 7 proyek. Ini hanya peresmian , tetapi belum dibangun namun sudah direncanakan dengan baik.

Adapun proyek dimaksud adalah 

Koridor Sumatera

1. Pembangunan Jalur Ganda KA Double Track Medan-Bandara Internasional Kuala Namu (Rp 878 miliar).

2. Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (Rp 5,25 triliun).

3. Pembangunan PLTP Sarulla 1 330MW (Rp 17,56 triliun).

4. Pembangunan Pabrik Oleochemical senilai Rp 2,04 triliun.

5. Pengembangan Pelabuhan Container Batu Ampar Batam.

6. Revitalisasi pabrik pupuk PUSRI 2B senilai Rp6,24 triliun.

7. Pembangunan jaringan transmisi Jawa-Sumatera HVDC (Rp25,1 triliun).

8. Pembangunan PLTU Sumatera Selatan 8 2x620 MW (Rp 14,04 triliun).

9. Pembangunan PLTU Banjarsari 2x110 MW senilai Rp 2,88 triliun.

10. Pengembangan pariwisata tanjung lesung senilai Rp 73,8 triliun.

11. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api senilai Rp 12,3 triliun.

Koridor Jawa

1. Pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong tahap 1 Rp 4,1 triliun.

2. Pembangunan Jalur ganda KA lintas utara Jawa Cirebon- Surabaya senilai Rp 16,4 triliun.

3. Pengembangan Terminal Bandara Internasional Juanda senilai Rp1,05 triliun.

4. Pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta senilai Rp26,2 triliun.

5. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati senilai Rp 8,2 triliun.

6. Pembangunan Jalan tol Cikampek-Palimanan senilai Rp1,25 triliun.

7. Pembangunan Jalur ganda KA dan elektrifikasi Serpong-Maja-Rangkasbitung senilai Rp1,5 triliun.

8. Pengembangan Pelabuhan tanjung emas, Semarang senilai Rp545 miliar.

9. pengembangan PLTU Adipala 660 MW senilai Rp6,9 triliun.

10. Pembangunan Jalan tol Surabaya-Mojokerto senilai Rp3,1 triliun.

11. Pembangunan Jalan tol Mojokerto-Kertosono senilai Rp3,4 triliun.

12. Pembangunan Jalan tol Gempol-Pandaan senilai Rp1,1 triliun.

13. Pengembangan pelabuhan Branta senilai Rp158 miliar.

14. Pembangunan pabrik kendaraan bermotor R-4 senilai Rp11,8 triliun.

15. Pembangunan Pabrik Semen Merah Putih senilai Rp6,8 triliun.

16. Pembangunan Smelter 1.200 MT senilai Rp1,29 triliun.

17. Pembangunan Smelter 300 ribu ton senilai Rp3,6 triliun.

18. Pembangunan Smelter 243.600 ton senilai Rp4,02 triliun.

19. Pembangunan Smelter 100.000 MT senilai Rp1,9 triliun.

Koridor Kalimantan

1. Pengembangan Terminal Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan senilai Rp2,1 triliun.

2. Pengembangan tiga bandara di wilayah perbatasan senilai Rp390 miliar.

3. Pembangunan PLTG Kaltim Peaking 2x60 MW senilai Rp960 miliar.

4. Proyek PT Total Indonesia, Anjungan SISI-NUBI 2B di lepas pantai senilai Rp8,1 triliun.

5. Proyek Pengembangan Lapangan akomodasi lepas pantai dan gelar pipa lapangan ruby senilai Rp5,5 triliun.

6. Pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) senilai Rp34 miliar.

7. Pembangunan Institut Teknolohi Kalimantan (ITK) senilai Rp99 miliar.

8. Pembangunan PLTU Embalut, Unit 3 (50 MW) senilai Rp759 miliar.

9. Pembangunan PLTGU Senipah 2x41 MW senilai Rp2,1 triliun.

10. Pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina senilai Rp25,3 triliun.

11. Pembangunan Chemical Grade Alumina Refinery (CGA) senilai Rp5,3 triliun.

Koridor Sulawesi

1. Pengembangan PLTA Poso II 3x65 MW senilai Rp 3,8 triliun.

2. Pengembangan akomodasi pelabuhan pantoloan senilai Rp 2,7 triliun.

3. Pengembangan Bandaran Mutiara Sis-Al Jufrie Palu senilai Rp 836 miliar.

4. Pengembangan Jalur Kereta Api Lintas Makasar-Parepare senilai Rp 6,4 triliun.

5. Kawasan Ekonomi Khusus Palu senilai Rp1,7 triliun.

6. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung senilai Rp2,3 triliun.

7. Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung senilai Rp4,3 triliun.

8. Pembangunan PLTU Takalar/Punagaya 2x100 MW senilai Rp2,8 triliun.

9. Pembangunan Kilang LNG Donggi-Senoro senilai Rp28 triliun.

10. Pembangunan PLTA Karama 450 MW senilai Rp9 triliun.

Koridor Bali-Nusa Tenggara

1. Pengembangan 3 Pelabuhan di Nusa Tenggara Barat senilai Rp 231 miliar.

2. Pembangunan Kawasan Pariwisata Teluk Mekaki senilai Rp 3 triliun.

3. Pembangunan Kawasan Pariwisata Tanjung Ringgit senilai Rp 5 triliun.

4. Pembangunan BIP (Bali Internasional Park) senilai Rp 4 triliun.

5. Pengembangan Resort pariwisata bukit doa senilai Rp 100 miliar.

6. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika senilai Rp 30 triliun.

7. Pembangunan bendungan titab senilai Rp428 miliar.

8. Pembangunan Dam Raknamo senilai Rp1 triliun.

Koridor Maluku-Papua

1. Pengembangan Bandara di Tual, Maluku senilai Rp 123 miliar.

2. Pembangunan Pelabuhan khusus tanjung buli senilai Rp 226 miliar.

3. Pembangunan tempat Industri Maritim Indonesia senilai Rp 1,3 triliun

4. Pengembangan Bandara Sentani, Papua senilai Rp 1,1 triliun.

5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai senilai Rp 6,8 triliun.

6. Pembangunan Jaringan Backbone serat optik senilai Rp 2,5 triliun.

7. Pembangunan Jalan trans papua (jalan P4B) senilai Rp 11,3 triliun

Mengapa hingga MP3EI diadakan? Tanya saya kepada teman di Bappenas. Karena semenjak SBY berkuasa 2004 hingga 2009 mudah pembangunan infrastruktur ekonomi sangat minim sekali bila dibandingkan dengan luasnya wilayah indonesia. Maklum sebagian besar sumber pembiayaan proyek berasal dari APBN. Sehingga sangat lambat proses eksekusinya. Contoh bila ada aktivitas pembangunan satu project, harus melalui proses yang tidak sederhana.  Pertama menurutnya,  rencana disusun oleh instansi , Ketika planning ini disusun muatan biaya didalam planning itu akan nampak sebagai berikut : biaya anggota team ( panitia pembangun) termasuk honor, biaya rapat, biaya study, biaya asistensi. BIaya ini umumnya gampang diperbesar. Tapi yang penting pos anggaran ini harus tersedia terlebih dahulu. Setelah itu, tahap kedua, yakni menghitung kebutuhan anggaran project. Pada anggaran project ini pos segala biaya yang tidak bekerjasama pribadi dengan project diperhitungkan.Maklum untuk bisa teralokasinya anggaran project harus ada pinjaman dari DPR/D dan instansi pengawas serta otoritas anggaran. Para mereka ini harus kebagian jatah. Memang secara resmi tidak ada pos anggaran untuk mereka namun termuat didalam anggaran project lewat mark up. Dari itulah nilai anggaran yang akan tercantum dalam planning belanja modal.

Dari proses ini,  realisasi belanja modal hanya mencapai 70 % setahun. Artinya anggaran untuk pengeluaran yang bekerjasama dengan team pelaksana ( panitia)  umumnya habis terpakai dan sisanya yang  berkaitan dengan realisasi kerja yang akan dirasakan pribadi oleh rakyat umumnya tertunda alias melambat. Mengapa terlambat ? ya para pelaksana project takut ambil resiko hukum. Seperti dilema pembebasan lahan yang selalu dijadikan alasan atau alasan lemahnya koordinasi dengan instansi terkait atau masih diharapkan payung aturan untuk kelancaran project itu.  Yang jadi dilema ketika itu yakni misal pada APBN-P 2012, dari Rp1.435,4 T total APBN  namun porsi anggaran belanja modal yakni sebesar Rp 168,7 triliun, atau tidak lebih 12 %. Selebihnya habis untuk belanja rutin yang berkaitan dengan Belanja Pegawai, Barang, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan penambahan asset atau jasa yang bisa delivery pemerintah kepada rakyat. Artinya sangat banyak pos anggaran disemua lini yang bisa dipangkas untuk dialihkan keproject nyata. 

Makanya hampir mustahil SBY bisa merealisasikan planning mulianya mempercepat pembangunan nasional melalui aktivitas MP3EI itu. Perhatikan anggaran pembangunan infrastruktur masa SBY sangat rendah sekali. World Bank dalam laporannya pada 2014 pernah menyoroti rendahnya investasi infrastruktur yang mengakibatkan Indonesia tertinggal. Sebelum krisis moneter 1997-1998, investasi di infrastruktur pernah mencapai 7 persen dari PDB. Namun, beberapa tahun terakhir hanya berada di bawah lima persen. Padahal negara tetangga ibarat Thailand dan Vietnam mempunyai rasio di atas 7 persen, apalagi China yang investasi infrastrukturnya di atas 10 persen dari PDB. World Bank juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2001 - 2011 bisa lebih tinggi bila saja alokasi infrastruktur pada PDB lebih tinggi.

Nah di masa Jokowi, semua planning yang sudah dibuat oleh SBY tidak diubah. Jokowi tidak menciptakan planning gres melainkan memperbaiki planning yang sudah dibuat SBY khususnya MP3EI. Yang diperbaiki bukan designnya tetapi orientasinya yang lebih kedaerah luar Jawa. Namun kembali lagi , dilema Jokowi juga percis yang diwariskan oleh SBY, yaitu ruang fiskal semakin kecil untuk perluasan pemerintah. Tak lebih 10 % APBN tersisa untuk pembangunan infrastruktur.  Kalau Jokowi tetap mengikuti APBN SBY maka Jokwi akan terjebak dengan APBN yang tersandera utang dan belanja rutin yang semakin membesar. Makanya APBN 2014 di revisi.  Ya, andaikan bisa dihemat sebesar 30% saja dari total APBN maka ada lebih dari Rp, 400 trilun yang bisa dipakai untuk belanja modal. Mengapa selama Era SBY tidak terpikirkan untuk dihemat ? Hal ini disebabkan kebebasan mengajukan anggaran pada setiap instansi. Sementara Kementrian Keuangan tidak mempunyai kemampuan lebih menilai tawaran project itu. Apalagi kadang sebelum project diajukan, lobi dengan dewan perwakilan rakyat sudah dilaksanakan untuk menekan Otoritas anggaran. 

Apakah bisa anggaran itu dihemat ? Bisa ! Bagaimana ? Ya, tergantung Pemimpinnya. Birokrat hanya mengikut apa kata pemimpinnya. Ambil contoh, anggaran Pelantikan Gubernur DKI awalnya dianggarkan sebesar Rp. 1,2 miliar bisa turun menjadi Rp. 500 juta. Bahkan di Solo menghapus anggaran peresmian walikota. Juga dulu , lanjutnya, ketika awal reformasi di zaman Habibie, Gus Dur, Megawati , APBN kita tidak sebesar ketika masa SBY. Jumlah birokrat dimasa itu dengan kini perbandingannya tidak begitu besar. Namun anggaran yang kecil itu tidak menciptakan pemerintah Gus Dur, Megawati, Habibie tidak bisa kerja. Birokrasi tetap jalan.

Di masa Jokowi, secara system penghematan dilakukan dengan mengurangi pos anggaran software yang berkaitan dengan anggaran pelayanan dan kebijakan. BIaya rapat, biaya study , biaya dinas, Perjalanan dinas dan Artikel Babo dikurangi atau bila perlu pembangunan kantor gres atau mempercantik gedung gres tidak dijadikan prioritas. Dana tersebut alihkan kepada anggaran hardware ( infrastruktur ) semoga  setiap tahun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pemerintah terus bertambah yang bisa dirasakan oleh rakyat. Artinya harus ada mindset gres dari para birokrat untuk fokus pada peningkatan PMTB. Mereka harus professional dan amanah dalam menyusun dan melaksanakan evaluasi atas project yang diusulkan. Disamping itu Kementrian Keuangan harus pula punya kemampuan diatas rata rata untuk memastikan anggaran yang diajukan oleh instansi memang layak dimasukan dalam anggaran dan dibahas oleh dewan perwakilan rakyat yang anggotanya amanah. Instansi semacam kantor pelayanan umum yang berbentuk loket  ibarat kantor pajak, bea cukai, pelayanan perbendaharaan negara (KPPN), perizinan industri, investasi, perdagangan, kependudukan dan lain lain lebih baik berkonsentrasi pada perbaikan pelayanan melalui system IT yang cepat dan hemat. E government juga bisa diterapkan semoga mengurangi pemborosan anggaran project pembangunan dengan biaya besar yang outputnya ‘hanya’ kertas yang kegunaannya sangat minimal.

APBN di masa Jokowi terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya walau penghematan dilakukan, Anggaran tidak berkurang. Yang terjadi hanya pengalihan dana penghematan itu untuk terbangunnya infrastruktur ekonomi dan social. Agar roda perekonomian nasional sanggup  bergerak efektif dan efisien untuk meng eskalasi pertumbuhan ekonomi menuju kemakmuran. Pada gilirannya akan meningkatkan pemasukan pajak untuk memperkuat fungsi social APBN demi tagaknya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk birokrat.  Makara apa yang membedakan Pemerintahan SBY dengan Jokowi? ya dalam hal focus pembangunan. Jokowi focus kepada infrastruktur sementara SBY focus kepada konsumsi domestik. Kalau ada pihak bilang bahwa masa SBY lebih banyak pembangunan infrastruktur ekonomi itu terperinci hoax. Tetapi kalau SBY yang merencanakan semua yang kini dibangun oleh Jokowi , itu valid dan benar.  Jokowi sebagai eksekutor dan SBY sebagai planner. 

Sumber https://culas.blogspot.com/

Belajar Dari Krisis Negara Lain

Turki, Argentina dan Pakistan.

Sejak kejatuhan Lehman 2008, krisis moneter global berdentang di jantung kapitalis. Ini glombang tsunami yang gres hingga dinegara berkembang lima tahun kemudian , yaitu tepatnya tahun 2013. Indonesia, Turki, Argentina, merupakan anggota emerging market masuk dalam putaran gelombang tsunami itu. Dimana terjadi eksodus dana jangka pendek bermata uang dollar AS dari negara emerging market ke Amrik. Tentu itu dipicu oleh aturan undangan dan penawaran. Dimana AS menaikan suku bunga yang otomatis investor memindahkan dananya kembali ke AS. Kaprikornus ini motif profit taking yang alamiah. Saya akan membahas kejatuhan Turki, Argentina, Pakistan. Ketiga negara ini sudah masuk kelubang krisis. Sementara untuk Thailand, Philipina dan Malaysia sedang berjuang keluar dari krisisis. Akan saya bahas pada postingan ke 2. Mengenai Indonesia akan aya bahas disetiap tamat tulisan.

.

Jebakan hutang 

Ketika likuiditas Dollar melimpah masuk ke Turki, Argentina, Pakistan, mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Memang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekpnomi diatas 7%, Sektor perjuangan berkembang pesat. Namun ada kesalahan yang prinsipil dari adanya likuiditas yang melimpah itu. Apa ? Likuiditas itu tidak didapat dari kelebihan atau surplus tabungan pemerintah. Tetapi diambil dari utang. Nah cara narik utang inilah biang duduk kasus dikemudian hari. Gimana caranya ? Turki dan Argentina , Pakisan berbeda cara narik utangnya. Mari kita lihat style masing masing negara.

Turki.

Rasio utang pemerintah terhadap Pendapatan domestik Bruto tahun 2018 hanya 28%. Kaprikornus tidak jauh dari Indonesia. Pertumbuhan ekonomi 7%. Tetapi kenapa mata uang Turki jatuh ? Walau utang pemerintah relatif aman. Tetapi pemerintah juga menyampaikan kelonggaran kepada perbankan sebagai guarantor utang luar negeri. Mengapa ? biar suku bunga bisa dikendalikan pemerintah menjadi rendah. Tentu tujuannya biar swasta efisien. Tetapi lantaran utang itu sebagian besar berjangka pendek maka ketika terjadi arus balik dollar ke Amrik, swasta tidak bisa membayar lantaran proyeknya belum menghasilkan keuntungan untuk mengembalikan investasi. Otomatis , Perbankan sebagai guarantor harus membayarnya. Kalau perbankan tidak bisa membayar maka pemerintah harus bailout. Sementara kas pemerntah tidak cukup uang untuk membayar.

Argentina. 

Rasio utang Argentina terhadap PDB sebesar 60%. Ini sudah lampu merah. Yang jadi duduk kasus yaitu sebagian besar utang itu bermata uang ajaib terutama USD. Skema hutang Argentina yaitu pemerintah menarik utang kepada ajaib dan pada waktu bersamaan mensuplai uang ke perbankan untuk perluasan kredit dunia usaha. Ketika terjadi arus balik uang ke AS maka pemerintah tidak bisa membayar utang tersebut. Karena pertumbuhan ekonomi stuck akhir jatuhnya komoditas utama Argentina. Defisit perdagangan semakin melebar sehingga cadangan devisa ikut tergerus untuk menyediakan valas dalam rangka membayar utang luar negeri. Sampai kesannya , pemerintah tidak bisa lagi terus membayar. Terpaksa lempar handuk putih kepada IMF untuk dapatkan bantuan.

Pakistan, 

Rasio utang terhadap GDP sebesar 67%. Ini udah dalam posisi insolvent. Kasus Pakistan sama dengan Argentina,dimana pemerintah menarik utang yang sebagian besar dari China untuk membiayai APBN nya. Ketika utang jatuh tempo , mereka tidak bisa membayar. Karena banyak proyek BUMN yang dibangun belum menghasilkan laba. Padahal utang BUMN dijamin oleh pemerintah. Sumber penerimaan pajak drop lantaran dilanda imbas krisis global. Bagaimanapun pemerintah harus bailout utang tersebut.

Dampaknya terhadap Turki , Argentina dan Paskistan atas utang tersebut adala sama. Yaitu jatuhnya kurs mata uang. Ini bukan lagi fluktutasi tetapi sudah falling down. Maka apa yang terjadi ? para investor eksklusif menyesuaikan kurs mata uang mereka terhadap kemampuan mereka membayar utang. Artinya kalau uang lokal ditangan mereka sebesar 100 namun dollar hanya tersedia 60% maka nilai mata uangnya terjun sebesar 40%. Kaprikornus kejatuhan Turki, Argentian, Pakistan tak lebih yaitu jebakan utang. Belakangan turki sanggup dana bailout dari Qatar tetapi ini tidak solusi menyeluruh. Hanya jangka pendek. Pakistan sanggup solusi dari China lewat swap hutang dengan kontrak PPP berjangka waktu 100 tahun. Argentina sedang minta pertolongan IMF.

Apa yang terjadi terhadap Turki, Argentina dan Pakistan, tidak akan terjadi di Indonesia. Mengapa ? Indonesia melarang perbankan menyampaikan jaminan utang luar negeri kepada dunia usaha. Pemerintah tidak lagi menerapkan aturan bailout menyerupai tahun 1998 ketika terjadi krisimon. Kaprikornus kalau perbankan menilai proyek itu layak maka beliau harus memakai sumber dana pihak ketiga yang beliau pooling dari publik. Dana pihak ketiga ini bersifat likuiditas yang lancar sehingga sesuai dengan prinsip risk management yang diatur oleh Bank International for settlement. Bagaimana kalau hingga bank gagal bayar dana pihak ketiga? itu resiko ditanggung oleh LPS ( Lembaga Penjaminan Simpanan). Tidak ada lagi bailout negara.

Utang BUMN tidak dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah. Maksimum yang dijamin hanya sebesar 6% dari PDB. 94% proyek BUMN merupakan proyek B2B dimana yang dijaminkan yaitu konsesi bisnis bukan asset BUMN. Itupun untuk proyek strategis nasional. Sementara Utang pemerintah 60% bermata uang rupiah. Rasio utang masih dibawah 30%. Itupun utang yang berkaitan dengan fiskal, bukan belanja. Artinya return nya terang dan terukur. Kaprikornus kalau terjadi arus balik dana keluar tidak berdampak significant terhadap lkuiditas valas. Makanya rating surat utang kita sangat baik dimata investor.

Utang dan Politik.

Mengapa Turki, Argentina dan Pakistan tidak bisa menerapkan kebijakan menyerupai Indonesia ? lantaran ini bekerjasama dengan Politik. Dengan sketsa utang menyerupai Turki, Argentina dan Pakistan, memungkinkan pemerintah menjadi undertaker utang secara nasional dan tentu pemerintah sangat powerfull mengontrol politik. Maklum politik kan pada kesannya bagi bagi kue. Utang yaitu financial resource. Kekuasaan menjadi magnit bagi para elite politik untuk menyembah dan loyal kepada penguasa. Oligarki politik melahirkan oligargi bisnis rente yang menyampaikan keuntungan kepada segelintir orang. Kaprikornus resiko utang tak lebih akhir resiko politik yang korup.

Di abad Jokowi, utang bekerjasama dengan oligarki politik untuk kepentingan oligarki bisnis, tidak ada lagi. Sudah di removed. Pemerintah hanya menyampaikan peluang investasi dan bisnis. Pembiayaannya sebagian besar (70%) diserahkan kepada dunia usaha. Kalau sumber pembiayaan itu berasal dari utang maka resiko dikembalikan kepada dunia perjuangan ( swasta nasional maupun ajaib ). Skema ni memang menuntut profesionalitas dunia perjuangan dan kesediaan menerapkan good governance. Kalau engga mana ada kreditur mau kasih uang. Apalagi tanpa jaminan pemerintah. Kaprikornus pengusaha yang andalkan susukan politik biar sanggup kredit bank, udah engga laris lagi. Akses uang ya reputasi bisnis, pure business.

Namun sketsa abad Jokowi ini memang tidak terkenal bagi politisi yang terbiasa menikmati rente bisnis dari oligarki politik. Makanya mereka yang tidak ingin Jokowi berkuasa lagi, yaitu mereka yang inginkan kekuasaan bisa menjadi pesta tanpa jeda lewat sketsa utang seraya menyampaikan secuil kepada rakyat lewat subsidi dan resiko diserahkan pada rakyat kini atau besok.

Thailand

Sebelum krisis moneter yang melanda ASIA ditahun 1998, pertumbuhan ekonomi Thailand mencapai rata rata diatas 7%, bahkan bisa mencapai 9,8%. Thailand mendapat kucuran dana dari AS, karenanya sebagian besar produk Thailand di ekspor ke AS. Ekonomi Thailand ketika itu sangat bergantung kepada Ekspor, yaitu 60% PDB. Kucuran dana pertolongan dari AS dan Jepang tersebut dipakai secara luas untuk membangun infrastruktur ekonomi. Agar ekonomi yang bertumpu kepada sektor pertanian sanggup efisien menjual ke luar negeri. Kaprikornus tampaknya Thailand by design memang di persiapkan dengan baik oleh AS untuk menjadi sumber pangan. Namun ekspor dari sektor pertanian ini tidak begitu besar volumenya dalam valas. Tdak sebesar ekspor MIGAS. Kaprikornus perluasan yang didanai utang itu kalah cepat dengan kemampuan membayar utang.

Mengapa ? Rasio utang terhadap PDB naik dari 100% menjadi 167% di empat negara ASEAN termasuk Indonesia. Pada tahun 1993–96, kemudian melonjak hingga 180% pada masa-masa terparah dalam krisis ini. Tahun 1997, Thailand tetapkan kurs mengambang terhadap Baht lantaran cadangan baht di bank central Thailand tidak tersedia cukup lagi untuk melayani undangan akan dollar. Sejak Baht dilepas dipasar, cepat sekali terjadi perubahan kurs. Bahkan bisa dikatakan terjun bebas. Efek kejatuhan baht ini berdampak sistemik terhadap ekonomi ASIA TIMUR.  Pasar uang global bereaksi keras terutama para pemain hedge fund memanfaatkan kerapuhan mata uang ASEAN ini untuk take advantage. Kurs pun berjatuhan. Krisis moneter melanda empat negara ASEAN dan Korea.

Hampir semua negara ASEAN yang kena krisis termasuk Korea lantaran kiprah negara yang begitu besar sebagai financial resource lewat berhutang. Hanya Thailand dan Korea lebih beruntung , bahwa utang itu sebagian besar memang dipakai untuk pembangunan innsfrastruktur. Kaprikornus secara mendasar ekonomi mereka masih bagus. Hanya struktur APBN nya yang tidak sehat dimana komponen hutang sangat besar dan rasio GINI melebar sebagai imbas dari politik kekuasaan yang bertumpu kepada utang. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu juga terjadi pada indonesia. Paska krisis, Thailand bisa melewatinya dengan baik dibawah kepemimpinan Thaksin Shinawatra yang naik sebagai PM tahun 2001.

Thaksin yaitu alumni Eastern Kentucky University AS,  S2 Criminal Justice dan Sam Houston State University (S3). Thaksin yang berlatar belakang sebagai pengusaha,tahu betul bagaimana melaksanakan reorientasi ekonomi Thailand. Dia focus bagaimana membuatkan kemampuan ekonomi domestik. Bagaimana caranya ?  Dalam upaya mengakhiri krisis mata uang tahun 1997, Thailand semenjak awal telah berupaya meningkatkan ekspornya. Pertumbuhan ekspor tahun 2002 Thailand tercatat sudah mengalami kenaikan sebesar 2,8%. Agar sektor UKM bisa menjadi penopang kekuatan domestik, Thailand membentuk BUMN nirlaba yang bertugas membeli produksi dalam negeri dan kemudian di distribusikan kepada retail tradisional dengan harga subsidi. Bank central Thailand menyampaikan jadwal kredit bagi UKM retail tradisional yang mau meningkatkan usahanya. Otomatis sektor tradisional kasar tumbuh pesat menjadi jaring pengaman paska krisis.

Thaksin juga tidak takut menciptakan defisit anggaran samakin melebar biar negara lebih besar kemampuan melaksanakan ekspansi. Anggaran defisit pemerintahan Thailand pada tahun 2002 sekitar 3,4%, sengaja ditingkatkan dari 0,8% pada tahun 2001. Tetapi kebijakan ekspansif sektor fiskal itu tidak untuk belanja konsumsi tetapi untuk barang modal (infrastruktur ) yang banyak menyerap angkatan kerja. Sehingga memungkinkan undangan domestik meningkat. Penganguran berkurang dan daya beli domestik meningkat. Selama 5 tahun atau periode pertama kekuasaan Thaksin, pendapatan rakyat meningkat, terutama petani dan UKM. Pada masa itu juga Thailand bisa membayar lunas utangnya sebesar 17 miliar USD ke IMF.

Tetapi model pembangunan Thaksin yang pro kepada rakyat dan sektor real ternyata tidak menciptakan elite politik happy. Thaksin merusak oligarki politik dalam bidang ekonomi. Thaksin juga membabat birokrasi yang dinilai menjadi penghambat kemajuan ekonomi dan bisnis. Pemerintahan Thaksin menganggarkan sedikitnya 10 miliar baht untuk membiayai jadwal reformasi birokrasi, dengan mengurangi 5 persen dari jumlah pegawai negeri yang mencapai 1,7 juta orang. Bisnis  non tradeble dipangkas. Dampaknya semakin mengecilnya rasio GINI. Namun tahun 2005 laju ekonomi Thailand kemudian melambat. Harga BBM yang naik meningkatkan inflasi dan suku bunga. Tahun 2006 ekonomi Thailand mencatat pertumbuhan sekitar 4,2% tidak jauh berbeda dengan 4,5% pada tahun 2005. 

Pertumbuhan ini yaitu yang paling lambat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Momentum ini dipakai oleh elite politik Thailand untuk menjatuhkan Thaksin. Apalagi kalau bukan issue ajaib yang dipakai oleh Elite politik menjatuhkan Thaksin.  Kebetulan dalam rangka meningkatkan ekonomi non utang lewat investasi ajaib secara langsung, Thaksin menciptakan kebijakan Asing boleh menguasai saham dari tadinya 25% menjadi 49%.  Sejak tahun 2005-2006, issue investasi ajaib terus digoreng oleh oposisi. Sehingga menimbulkan agresi demontrasi besar besaran dengan tuntutan biar Thaksin mundur. Pada tanggal 19 September 2006, Dewan Reformasi Demokrasi mengumumkan pengambil-alihan kekuasaan dari tangan PM Thaksin Shinawatra. Suksesnya menjatuhkan Thaksin lantaran pihak oposisi didukung oleh militer. Padahal ketika itu Thaksin gres saja unggul dalam pemilu periode kedua kekuasaannya.

Setelah Thaksin jatuh, maka ekonomi Thailand kembali kepada lebih besar porsi non trandeable nya. Rasio GINI melebar. Pertumbuhan ekonomi terus merosot yang berdampak semakin rendahnya kapasitas nasional menyediakan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Tahun 2006 pertumbuhan ekonomi masih 5 % namun empat tahun kemudian atau tahun 2009 tinggal -0,7%. Tahun 2010 sempat naik sebesar 7,2% lantaran likuiditas murah dari the Fed. Tetapi tahun 2011 drop lagi menjadi 0,8%. Tahun 2012 naik lagi lantaran kebijakan QE AS yang mensuplai uang ke emerging market. Tahun 2013-2017 rata pertumbuhan hanya 3%. Itu lebih dipicu oleh sektor manufaktur yang berorientasi ekspor. Sementara konsumsi domestik stuck dan agak tertolong lantaran bisnis pariwista yang tumbuh autopilot.

Utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41% (2017)  Kalau termasuk utang swasta tentu lebih besar lagi, bahkan mencapai 60% dari PDB. Bandingkan dengan  Indonesia yang penduduknya 4 kali thailand rasio utang hanya 30% dari PDB. Itu sebabnya sangat sulit bagi Thailand untuk bertahan terus dengan jebakan utang yang begitu besar sementara pertumbuhan ekonomi dibawah 3% setiap tahun. Golongan intelektual di kota Bangkok dan kaum pengusaha yang tadinya mendukung tindakan perebutan kekuasaan junta militer terhadap pemerintahan PM Thaksin tanggal 19 September 2006 mulai kecewa. Issue nasionalisme menjatuhkan Thaksin ternyata tidak menciptakan Thailand lebih hebat. Bahkan terpuruk. 

Ini pelajaran mahal bagi Indonesia. Pilihlah pemimpin yang lapang dada namun cerdas mengelola ekonomi ditengah arus globalisasi dan tahu menjaga kepentingan domestik. Dan itu saya lihat hanya pada Jokowi. Bukan retorika tetapi track record nya menandakan itu. Sekali kita salah menentukan pemimpin yang kemaruk harta maka anak cucu kita yang harus membayarnya dan kita ikut bertanggung jawab atas kemunduran ekonomi dan kegagalan mencapai keadilan sosial bagi semua.

Malaysia.

Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, yaitu tiga negara yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris secara damai. Tidak ada revolusi, tidak ada perubahan struktural birokrasi. Birokrasi pemerintahan berjalan dengan tertib, kondusif dan damai. Meskipun secara politik diliputi oleh suasana autokrasi yang ketat, ketiga negara berkembang dalam sistem birokrasi dan pengawasan yang terkendali. Selama 40 tahun tercapai tingkat kemakmuran rata rata yang demikian tinggi sehingga tidak pernah terjadi gejolak politik yang berarti. Pada 1961, empat tahun sesudah kemerdekaan, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdur Rahman membentuk Negara Persekutuan Malaysia, yang terdiri atas: Semenanjung Malaya, Sabah, Serawak dan Singapura. Empat tahun sesudah itu di bawah tekanan Presiden Sukarno, Singapura melepaskan diri dari Malaysia dan menjadi negara republik yang berdiri sendiri.

Malaysia yang kemudian hanya terdiri dari Malaysia Semenanjung plus Sabah dan Serawak, bersatu di bawah kepemimpinan Tunku Abdul Rahman yang segera sesudah pemisahan ini mendirikan Partai UMNO (United Malay National Organization) sebagai kendaraan politiknya. Tatkala Mahathir memimpin pemerintahan (1978- 2004) Pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai tujuh persen, mudah telah melewati masa krisis moneter 1997, sementara banyak negara di Asia belum bisa pulih sepenuhnya. Infrastruktur transportasi, komunikasi darat, laut, udara telah selesai dibangun. Pusat tenaga listrik telah siap memasuki abad industrialisasi yang sudah diambang pintu. Income per capitarata-rata mencapai US$7.000 per tahun. Bahkan negara belahan Johor telah mencapai US$20.000, sama dengan beberapa negara Eropa. Tingkat pengangguran nol persen. Malaysia harus terpaksa mengimpor jutaan tenaga kerja ajaib dari banyak sekali negara Asia, termasuk Indonesia.

Pada 1980, Malaysia mengirim 500 ribu siswa tamat Sekolah Menengan Atas untuk melanjutkan pelajaran di banyak sekali universitas di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan negara lain, sepenuhnya ditanggung negara. Tenaga lulusan luar negeri yang banyak itu kemudian menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Malaysia. Putra Jaya The Cyber City yang menjadi semacam Silicon Valley-nya Malaysia telah selesai dibangun. Di daerah ini terdapat sentra aktivitas pemerintah serta sentra pengendalian komputer dan cyber space yang terbentang di segenap kota besar Malaysia. Perusahaan minyak Petronas, yang dulu dibantu Pertamina di abad mahathir telah menjadi perusahaan minyak raksasa yang membangun kilang minyak diberbagai tempat dan berinvestasi di 40 negara. Jauh mengungguli Pertamina yang makin terseok-seok.

Kini ? Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang Eng dalam konferensi pers menjelaskan ketika ini total utang Malaysia tercatat 1.087 triliun ringgit pada 31 Desember 2017. Jumlah ini sama dengan 80,3% dari produk domestik bruto (PDB) Malaysia ( bandingkan dengan Indonesia hanya 30% dari PDB). Padahal pada abad awal Perdana Menteri Najib Rajak, utang hanya 685 miliar ringgit. Dan ketika terakhir Mahathir mundur kekuasaan , utang hanya 300 miliar ringgit. Hanya 13 tahun setela Mahathir undur diri dari kekuasaan, ekonomi Malaysia masuk jebakan utang. Pertumbuhan ekonomi dibawah 5%. Yang lebih rumit untuk diselesaikan yaitu utang tersebut sebagian besar untuk subsidi. Sementara ketergantungan ekonomi Malaysia terhadap MIGAS seperlimanya terhadap PDB. Ketika harga minyak, jatuh akan semakin sulit bagi Malaysia untuk recovery dari jebakan utang.

Walau Mahathir terpaksa tampil kembali ke panggung Politik lantaran panggilan moral menyelamatkan ekonomi Malaysia, namun keadaannya tidak mudah. Karena ongkos APBN sudah terlanjur besar. Najib selama kekuasaannya menina bobokan rakyat lewat pertumbuhan falsu dengan memacu konsumsi domestik tetapi itu didanai dari utang. Bagaimana solusi dari Mahathir ? beliau berjanji akan memberlakukan kembali subsidi materi bakar sebagai salah satu upaya menekan meningkatnya biaya hidup. Namun, kebijakan keuangan Mahathir ini bakal memperbesar defisit anggaran kalau tanpa kebijakan yang mengimbangi. Mahathir lebih mengutamakan menuntaskan jebakan utang kepada China sebesar USD 20 billion, Padahal proyek ini berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Namun keliatannya Mahathir perlu mendapat simpati kaum Melayu yang anti China.

Dulu tahun 1978 yaitu Mahathir muda. Tetapi keadaan kini udah berbeda. Mahathir tidak muda lagi. Anggaran sudah terlanjur membesar. Mental politik Mahathir tidak menyerupai waktu masih muda yang dikenal keras dan raja tega. Kini beliau malah larut dengan mental melankolis dan populis. Seharusnya mencar ilmu dari Jokowi bagaimana menyelamatkan ekonomi. Orientasi ekonomi harus dilakukan dan pada waktu bersamaan reformasi anggaran dilaksanakan walau lantaran itu akan dihujat rakyat dan tidak disukai elite politik. Malaysia kedepan sedang melalui trakdirnya lantaran salah menentukan pemimpin menyerupai seorang Najib. Harganya yang tidak murah yang harus dibayar oleh generasi kini.

Singapore

Saya pernah makan malam dengan administrator salah satu perusahaan sekuritas. Dia bercerita bahwa ada salah satu perusahaan di Singapore yang memiliki beberapa franchise masakan dan minuman menyampaikan untuk kerjasama. Padahal beberapa tahun kemudian beliau berusaha membujuk perusahan itu untuk masuk ke Indonesia untuk bermitra dengan clients nya tapi tidak tertarik. Tapi kini perusahaan itu sangat antusias untuk masuk ke Indonesia. Apa alasannya ? ekonomi singapore semakin suram dan daya beli semakin turun. Apalagi utang Singapore kini sudah diatas PDB nya atau sebesar 110% dari PDB. Secara akuntasi Singapore sudah insolvent. Pertumbuhan ekonomi melambat dibawah 3%.

Ekonom bisa saja menciptakan analisa data statistik dan menyimpulkannya atas dasar keilmuannya. Tapi pemegang merek franchise khususnya masakan dan minuman, tidak pernah salah menentukan data market. Mau tau kurs bersama-sama mata uang, liatlah harga minuman di Starbucks dan harga ayam di Mc Donald. Mengapa? Karena mereka mencatat dengan rapi real market setiap hari. Walau indikatornya kelas menengah namun sebetulnya itulah real indikator ekonomi. Yang mengggerakan ekonomi suatu negara ya kelas menengah. Kaprikornus kalau banyak perusahaan franchise masakan masuk ke Indonsia itu artinya indikator ekonomi Indonesia kuat.

Masalah singapore sebetulnya bukan saja lantaran semakin restriksinya china terhadap bisnis jasa yang di tawarkan singapore tapi juga lantaran kebijakan tax amnesty dari Indonesia yang tadinya di sikapi sebelah mata, tapi ternyata jadi bagaikan angin tornado. Beberapa teman mencicipi betapa sulitnya melaksanakan cross border transfer diatas USD 500,000 dari Singapore. Padahal dulu yang menciptakan Singapore menjadi sorga bagi orang kaya lantaran kebebasan transfer. Tapi dengan adanya restriksi ( masuk katagori suspicions transaction reports/ STR ) yang di picu oleh rasa kawatir berlebihan itu , menjadi bola salju, semakin membesar dan rumor beredar dimana mana bahwa cadangan devisa singapore tidak sebesarnya yang di beritakan.

Kini walau belum bisa di katakan rush tapi kecenderungan itu semakin terasa. Beberapa fund manager menyampaikan memang ada kekawatiran dari clients nya untuk pindahkan dana dari singapore. Ini pelajaran mahal dari Singapore. Seharusnya Singapore tetap tenang. Berapapun orang mau pindahkan uangnya tidak perlu di sikapi berlebihan. Kekuatan dan gambaran singapore sebagai financial center kelas dunia harus di pertahankan, dan salah satunya menjamin fasilitas pemindahan dana termasuk orang indonesia yang mau pindahkan uangnya ke Indonesia. Kini Singapore mengandalkan pendapatan dari jasa wisata yang bertumpu kepada Casino. Ya Macao kecil di ASEAN.

Ingat kata supir taksi di Singapore " Because God sent a great person to be president in Indonesia. Now Singapore leaders are aware that they are not smart enough..

Sumber https://culas.blogspot.com/