Jkw Vs Ps

Mungkin sebagian kita tahu bahwa Ma’ruf Amin ( MA ) ialah ketua MUI yang kemana pergi pakai sarung dan terkesan sederhana. Hanya paham agama saja. Tetapi tahukah anda bahwa dia pernah jadi komisaris Bank Muammalat, Bank BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Untuk jadi pengawas bank harus lolos seleksi BI dan dewan ekonomi Syariah. Kalau ilmu tanggung niscaya engga lolos. dia termasuk salah satu hebat ekonomi syariah. Makanya dia bisa berdebat dan mengendorse kebijakan ekonomi yang dilaksanakan Jokowi bukan ajaran neoliberal tetapi sudah sama dengan syariah Islam.

Bagaimana wacana kemampuan politiknya? Karir dia di politik juga hebat. Beliau pernah jadi Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, anggota MPR-RI dari PKB, ketua komisi VI DPR-RI. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden semenjak 2007 hingga 2010. Di PBNU dia sebagai Rais 'Aam. Beliau juga duduk sebagai anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KH. Ma'ruf Amin kalau dilihat dari garis keturunan keluarganya, memang dia termasuk salah satu keturunan, atau tepatnya ialah cicit dari ulama besar Syaikh Nawawi Banten. Syaikh Nawawi Banten ini ialah ulama orisinil Indonesia yang begitu disegani kelimuannya di dunia internasional, terutama di Mekkah.

Jadi pilihan Jokowi terhadap MA sebagai cawapres ialah tepat. Karana MA disamping seorang ulama tulen, juga intelektual Islam dan sekaligus politisi Islam. Jokowi- Ma’ruf amin ialah perpaduan nasionalis dan Islam. Jadilah nasionalis religius. Kalau ada yang bilang Jokowi tidak didukung ulama maka terang mereka bukan ulama. Petualang yang ngaku ulama! Kalau pasangan ini maju ke pemilu, sobat saya dari kubu sebelah bilang “ confirmed Jokowi melaju dua periode. Bila ulama mendukung maka terang Allah merudhoi nya.”

Sikap kita terhadap Cawapres Jokowi.

Kita tidak perlu tahu orang itu agamanya apa, berapa kekayaannya, dan siapa orang tuanya. Selagi dia tidak merugikan kita, bahkan berusaha berbuat baik untuk orang lain, maka sebaiknya kita ambil belahan mendukungnya. Nah apa ciri orang baik? orang yang Nilai kemanusiaannya kuat. Karenanya dia berusaha rasional. Kalau hingga dia membeci, maka yang dibenci itu ialah sifat orang, bukan person. Karenanya dia tidak hingga menjauhi orang itu tetapi berusaha untuk berbuat supaya orang itu bersifat baik. Itulah Jokowi.

Ketika orang ramai demo untuk menjatuhkan Ahok atas nama GNPF MUI, Jokowi sadar bahwa yang jadi sasaran ialah dirinya. Ahok hanyalah sasaran antara. Jokowi sadar bahwa kebencian orang terhadapnya lantaran dia berteman baik dengan Ahok dan sangat percaya dengan Ahok. Namun Jokowi menyikapi persoalan Ahok dan GNPF MUI itu secara jernih. Tidak emosional. Mengapa ? lantaran ini persoalan politik. Ahok dan juga Jokowi bahkan siapapun pemain politik sadar bahwa mereka bisa kapan saja mengalami benturan dengan kelompok lawan. Itulah politik, dimana hanya mengenal pemenang atau kalah dalam kontestan Pemilu. Kalau Jokowi berjarak dengan lawannya maka otomatis dia membuat musuh abadi. Dalam dunia politik ini ialah perilaku konyol.

Jokowi tahu betul bahwa MUI itu ialah forum yang menjadi tumpuan bagi semua umat islam di Indonesia. Didalam MUI bergabung aneka macam ormas islam dan tokoh islam. Kepemimpinan MUI ialah kepemimpinan Kolektif. Keputusan soal Ahok bukan tiba dari personal pengurus MUI. Tetapi melalui sidang fatwa yang dihadiri oleh semua unsur pimpinan MUI dan ormas yang tergabung dalam MUI. Kalau hingga sidang Fatwa MUI itu tercemar unsur politik maka itu resiko politik bagi sebuah forum semacam MUI dimana kiprahnya sangat strategis secara politik. Masalah ini sudah dijawab dengan clear oleh Ma’ruf Amin di sidang Ahok bahwa keputusan yang diambil MUI soal Ahok berdasarkan kajian dari team Fatwa. Dia hanya mengesyahkan saja.

Jokowi paham sekali soal MUI itu. Karena dia umat islam. Bagaimana mengatasi supaya MUI tidak tercemar Politik ? Ya pemerintah harus mau membuka komunikasi politik dengan MUI. Hubungan antara umarah dan ulama harus dibangun harmonis. Dengan demikian pemerintah bisa menjaga marwah MUI tetap netral dalam politik dan berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila. Ini kiprah kepala negara. Karenanya mustahil Jokowi berjarak dengan MUI, apalagi hingga mendendam alasannya ialah sudah menjatuhkan Ahok dan kesannya mengirim Ahok ke penjara. Sifat pendendam bukanlah sifat orang baik. Kalau Jokowi pendendam tentu Tuhan yang akan menghukumnya.

Nah mari kita lihat apalagi yang dipikirkan Jokowi sehabis bisa menanamkan keyakinan kepada MUI. Dia sadar bahwa masih ada kelompok islam garis keras yang tidak patuh kepada MUI dan punya standar sendiri dalam mengeluarkan Fatwa. Walau secara aturan kaum radikal sudah diantisipasi semenjak dikeluarkannya UU mengenai Ormas dan UU teroris. Tetapi secara non yuridis kan tidak bisa orang dihentikan meyakini agamanya dengan cara berbeda. Apalagi dalam islam ada banyak aliran. Contoh,walau HTI sudah dibubarkan namun orang orang HTI tetap ada dimana mana khususnya di ormas lain dan partai lain. Cara menghadapi mereka tentu dengan cara politik. Tidak bisa dengan kekerasan apalagi dengan membuat stigma bahwa mereka yang berbeda itu ialah musuh. Dan lagi itu bukan sifat Jokowi.

Dengan menentukan Ma’Ruf Amin sebagai cawapres maka itu ialah cara smart Jokowi untuk menghadapi pemaham islam garis keras atau istilah kerennya islam indentitas atau islam transnasional. Dengan pengalaman Ma’ruf Amin sebagai ulama, intelektual dan politisi, serta pengaruhnya yang besar dikalangan ormas Islam lintas mahzab, tentu tidak sulit bagi Ma’ruf Amin untuk mengajak mereka duduk bersama secara ukhuah islamiah membahas persoalan bangsa ini pada umumnya dan perilaku Politik Jokowi pada khususnya. Kalaupun masih ada yang ngeyel , juga tidak sulit bagi Ma’ruf Amin untuk menghadapinya dengan cara bijak. Karena umat islam itu bahwasanya sangat patuh kepada Ulama dan gampang diajak bicara oleh ulama.

Apa yang dilakukan Jokowi dalam menghadapi bangsa ini tak lain cara pandang bahwa perbedaan itu ialah rahmat, bukan kutukan apalagi permusuhan. Orang berbeda lantaran adanya gab pemahaman intelektual dan spiritual terhadap suatu masalah. Ini PR besar bagi siapa saja yang memimpin bangsa ini supaya Gab ini semakin usang semakin kecil sehingga yang ada ialah nilai nilai bangsa sesuai dengan Pancasila. Tetapi butuh proses panjang. Memahami Jokowi secara objectif haruslah berangkat dari hati yang bersih. Kalau anda masih punya mental membenci dan dendam, maka anda akan gagal memahami Jokowi dan tentu gampang emosional kalau perilaku Jokowi tidak menyerupai anda mau. Jokowi ialah kado terindah Tuhan kepada bangsa kita sehabis sekian puluh tahun terhina dan kalah oleh hegemoni absurd dan koruptor. 

Sandi Cawapres PS.

Sandi Uno ialah lulusan Wichita State University, Amerika Serikat, dengan predikat summa cum laude. Sandi mengawali karier sebagai karyawan Bank Summa pada 1990. Setahun kemudian ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di George Washington University, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 4,00. Karirnya sebagai professional di bidang keuangan memungkinkan dia punya jaringan perbankan dan kanal sumber pembiayaan yang luas. Itu sebabnya berkat proteksi dari Edwin Soeryadjaya ( putra taipan William Suryadjaya) dia mendirikan perusahaan Penasehat investasi dan mendulang sukses mengambil alih beberapa asset yang di kuasai BPPN.

Sandi memang jago financial engineering. Ketika PT. ADARO yang dimiliki oleh Hashim sedang masuk credit recovery lantaran kredit macet. Sandiaga menunjukkan diri sebagai konsultant untuk melaksanakan recovery. Hashim setuju. Namun apa yang terjadi kemudian? Dengan data wacana keadaan Hashim, Sandi bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk ambil belahan dari proses akuisisi ADARO melalui sketsa arbitrase. Karenanya Deutsche Bank sebagai kreditur ADARO memaksa Hashim melepas saham kepada Sandi. Ini proses hostile take over yang cerdas. Karena Sandi engga keluar uang sama sekali. Semua dana dari Bank Mandiri yang saat itu dipimpin Agus Martoyo. Hashim meradang marah. Merasa dikianti oleh Sandi. Tetapi mau gimana lagi?. Ini bisnis.

Kemudian Hashim bergabung dengan Nat Rothchild untuk mengambil alih Bumi PLC. Terjadilah perseteruan antara Nat Rothchild dengan Group Bakrie atas kepemilikan BUMI PLC. Sandi melalui Recapital Advisors mendukung Bakrie untuk mendepak Nat Rothschild dari Bumi PLC dan sukses. Menempatkan Sandi sebagai komisaris. Padahal kalau seandainya Nat menang lawan Bakrie, Hashim akan menjadi eksekutif eksekutif Bumi dan Chairman Berau Coal. Untuk kedua kalinya Sandi berhasil mengalahkan Hashim.

Ketika harga batubara mulai jatuh tahun 2013, Sandi pribadi exit dari business dan ini agresi profit taking. Dia mulai mendekat ke Prabowo yang juga abang Hashim Djoyohadikusumo. Tentu ini hanyalah transaksional. Sandi mundur dari eksekutif di semua perusahaan sehabis ditetapkan sebagai cagub dari Partai Gerindra. Namun harap diketahui juga bahwa pada tanggal 28 november 2016 melalui pengadilan niaga, 99,84 persen kreditur separatis sepakat tawaran perdamaian yang ditawarkan oleh Bumi berkaitan utang sebesar Rp. 135,78 triliiun yang jatuh tempo tidak bisa di bayar. Nampaknya keperkasaan Bakrie cs di tahun 2013 mendepak Nat dari Bumi , justru lubang hutang menggunung di kemudian hari. Tapi Sandi hanya tersenyum saja. Karena dia udah exit jauh sebelumnya..

Hary Tanoe yang dulu membantu pembiayaan Recapital Advisory (Sandi CS) melalui transaksi REPO untuk memenangkan voting RUPS mendepak Nat di Bumi PLC, sekarang menjadi koalisi Jokowi dan Sandi mejadi kader Gerindra. Sandi memang jenius dalam hal loby dan hitungan bisnis sangat kuat. Dengan baby face nya dan bergaya plamboyan bintang film hebat memang bisa memukau lawannya untuk mengikuti proposalnya. Apapun dia lakukan untuk jadi pemenang. Kalau sekarang dia berani menjadi cawapres, itu tentu sudah diperhitungkan dengan matang sebagaimana pemain hedge fund yang orientasinya sebagai hedger. To him all just because of money.

Koalisi pendukung PS-Sandi

Kalau hingga PKS dan PAN mendukung PS-Sandi maka itu tidak ada hubungannya dengan agama atau islam. Mengapa ? Secara syariah PS dan Saandi tidak qualified dia sebagai pemimpin Islam. Itu faktanya. Kalau masih juga ngotot lantaran qualified maka lhatlah, dalam masa kampanye nanti,  keislaman PS dan Sandi akan ditelanjangi oleh Nitizen. Tidak sulit mendapatkand data wacana perilaku mereka terhadap islam. Termasuk akhlak dan moralnya. Sehingga publik jadi tahu bahkan jargon mereka pemimpin yang direkomendasi ulama hanyalah omong kosong. Yang jadi pertanyaan ialah mengapa hingga PAN dan PKS tetang ngotot mendukung PS? Disamping lantaran uang tetapi juga ada mutual simbiosis. Apa itu?

Semua tahu bahwa PKS dengan akar rumputnya punya kegiatan syariah islam ditegakan di Indonesia. Mereka sadar bahwa peperangan melalui jalur demokrasi sulit untuk menang. Terbukti pada setiap Pemilu bunyi mereka tidak pernah diatas 10%. Mereka yakin bahwa kekalahan itu bukan lantaran mereka tidak didukung oleh umat islam tetapi lantaran kurangnya sumber daya dana untuk menggalang kekuatan secara luas. Makanya mereka berusaha mendekat dengan siapa saja yang punya uang. Andaikan setan pun ada uang dan mau bantu, merekapun bisa bersinegeri. Yang penting mereka bisa berada dalam ring 1 kekuasaan supaya lebih gampang melaksanakan agendanya.

Mengapa mereka hanya mau merapatkan ke partai selain PDIP ? lantaran di Indonessia hanya ada dua partai yang berbasis idiologi, Yaitu PDIP dengan idiologi marhaen dan Partai Islam yang diwakili PKS dan PAN yang beridioligi Islam identitas. Walau keduanya punya orientasi sama yaitu sosialis. Namun keduanya punya cara berbeda terhadap bagaimana negeri ini dibangun. PDIP lebih kepada kearifan lokal dengan dasar budaya dan agama. Sementara mereka atas Alquran dan Hadith berdasarkan tafsir mereka sendiri.  Kalau PDIP sudah selesai dengan Pancasila. Namun mereka menganggap belum selesai.

Tetapi satu hal yang mereka lupa. Bahwa Tentara Nasional Indonesia itu punya chemistry Pancasila. Walau dia sudah pensiun tetapi darahnya ya Pancasila. Pengalaman PKS dan PAN bermitra dengan PD ( SBY) selama 10 tahun memang berhasil membuat basis ormas islam menguat hingga diakar rumput. Tetapi kegiatan nasional tetap tidak berubah sesuai pancasila. Nah sekaran kembali mereka bermitra dengan PS yang juga pensiunan TNI. Dari awal PS tidak mau bermitra sejajar dengan mereka. Makanya jatah Wakil Presiden tidak untuk mereka. Tetapi bagi mereka tidak ada persoalan selagi mereka sanggup uang. Dengan uang ditangan mereka bisa memperkuat basis partai didaerah untuk kelak bangun menguasai politik secara nasional. Apalagi kalau hingga menang , mereka semakin punya kanal ke sumber daya negara untuk menggalang dana. Dan yang lebih membuat mereka yakin dengan PS -Sandi , lantaran orientasi PS memang uang, bukan idiologi.  Beda tipis dengan SBY. Kaprikornus PS-Sandi akan lebih gampang dipengaruhi untuk melaksanakan kegiatan mereka. Itu aja.

Peluang PS

Kunci kemenangan Pilpres itu ada di Jawa. Kuasai Jawa maka kemenangan ditangan. Mengapa ? Populasi Jawa merupakan lebih banyak didominasi penduduk di Indonesia. Hasil survey elektabilitas Jokowi unggul disemua wilayah di Jawa. Hasil survey SMRC, di Jawa Barat, Jokowi mendapat proteksi 48,3 persen. Sedangkan Prabowo hanya 37,8 persen. Sementara di Jawa Tengah, Jokowi 73,5 persen, di atas Prabowo yang mendapat proteksi 16,7 persen. Di Jawa Timur, Jokowi mendapat proteksi 58,8 persen dan Prabowo 29,6 persen. Memang keunggulan Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak begitu mengejutkan. Sebab, semenjak pilpres 2014 lalu, Jokowi memang unggul di dua tempat tersebut.

Menurut sobat saya, keputusan Team PS menendang cawapres dari PKS dan PAN atas dasar pertimbangan kedua partai itu memang tidak menolong elektabilitas kepada PS khususnya di Jawa . PKS dan PAN hanya berpengaruh di luar Jawa tetapi nilainya tak lebih 27%. Tidak significant menentukan kemenangan PS. Justru dengan adanya cawapres dari PKS akan menjebak PS dalam issue SARA yang bisa kena diskualifikasi oleh bawaslu. Kaprikornus resiko sudah niscaya dan manfaat belum jelas. Apalagi sponsor logistik tidak merekomendasikan PKS atau PAN berpasangan dengan PS.

Namun keberadaan PKS dan PAN ialah bargain PS untuk mendapat dana lebih besar kepada sponsor logistik. Karena untuk memenangkan Jawa tidak bisa dengan kampanye konvensional. Perlu gerakan gerilya dengan proteksi Logistik raksasa. Hanya itu yang bisa menjamin PS bisa menang. Simulasi kegiatan kampanye dari konsultan itu bisa meyakinkan sponsor atas seni administrasi PS. Yang jadi persoalan ialah lantaran Pilres dan pileg itu serentak maka kekuatan koalisi Jokowi menyerupai Golkar dan Nasdem, Parindo punya mesin politik besar dengan proteksi logistik juga tidak bisa dianggap remeh. Kerika mereka kampanye partai nya tentu akan menyertakan kampanye wacana Jokowi. Karana satu paket.

Yang jadi pertanyaan ialah bagaimana PS begitu yakin maju capres dengan proteksi Sandi yang bukan orisinil Jawa ? Apakah hanya mengadalkan kekuatan logistik saja? Kalau itu, maka kekalahan Pemilu tahun 2014 akan terulang lagi. Semua lantaran diyakinkan oleh sobat bersahabat menyerupai PKS. Sepertinya PS tidak berguru dari kegagalan sebelumnya. Atau apa lantaran motif nyapres memang bukan untuk menang tetapi karana how to get money easy.. Pemilu hanyalah sketsa how to make money. kita lihat nanti..

Sumber https://culas.blogspot.com/

Keadilan Sosial

Anies saat Obama tiba ke Indonesia dan berpidato didepan kongres diaspora Indonesia menyampaikan kepada Obama bahwa “ Saya bilang kepada dia problem toleransi, problem ketimpangan, itu dua-duanya harus selesai sama-sama dan ketimpangan inilah yang sering saya sampaikan dengan membangun persatuan dengan membereskan ketidakadilan,". SBY dalam pidato politik nya didepan kader Demokrat kemarin juga menyampaikan soal keadilan sosial yang dipermasalahkan oleh umat Islam, yang juga sila ke lima.Secara tidak eksklusif Anies juga mengarah kepada perilaku dominan umat Islam dalam hal toleransi dimana kuncinya yaitu keadilan. Kaprikornus keduanya punya sudut pandang sama bahwa ketidak adilan yang sedang diperjuangkan umat Islam, bukan soal anti Pancasila. HTI juga dalam pembelaannya menyebut soal keadilan.

Bagi saya, SBY maupun Anies punya gaung senada dengan Amien Rais yang selalu bicara keadilan dan Islam. Sekarang kita mau tanya, waktu sby berkuasa apakah dia sudah terapkan konsep keadilan itu? Ratusan trilun uang subsidi di pompa ke masyarkat. Siapa yang menikmati? Yang punya kendaraan beroda empat dan motor serta yang punya anutan listrik. Lantas gimana nasip dengan orang miskin yang tidak punya kendaraan dan listrik? Amien Rais, sewaktu dia ketua MPR terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 45, dan pasal 33 yang merupakan jiwa keadilan ekonomi bagi rakyat justru di amandemen, yang alhasil melahirkan UU MIgas dan PMA yang pro pemodal. Melemahkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Anies, gimana dengan janji kampanye rumah DP O%? Sampai kini tidak ada kejelasannya. Penataan kawasan kumuh terbengkalai. Bahkan peserta kartu KJP berkurang ratusan ribu dibandingkan kurun Ahok. Semua tahu itu sangat diharapkan bagi keadilan Rakyat miskin jakarta. Subsidi daging dihapus dan eksekutif bumd pasar induk terpaksa mengundurkan diri alasannya anggaran tidak kunjung turun untuk menyalurkan daging subsidi. Padahal dana tersedia di APBD. Prabowo juga selalu bicara keadilan atas nama Rakyat. Faktanya selama dia pegang HKTI tidak ada peningkatan pemberdayaa petani dan nelayan. Bahkan kegiatan pemberdayaan nelayan pulau seribu tidak berubah lebih baik dibandingkan Ahok saat Anies yang didukunnya jadi gubenur dki. Mungkin kini lebih jelek dibandingkan kurun Ahok.

Masalah keadilan negeri ini sudah didengungkan semenjak Indonesia merdeka. Namun upaya itu selalu berakhir saat presiden terpilih dan kekuasaan didapat. Barulah diera Jokowi keadilan itu menjadi kegiatan menyeluruh. Bukan membagikan uang dan beras ala komunis tetapi memberi fasilitas jalan masuk barang dan jasa kepada rakyat dengan keadilan distribusi modal lewat perluasan fiskal dalam bentuk kredit perjuangan dan penyediaan logistik sistem yang solid. Menciptakan iklim berusaha yang sehat lewat kebijakan ekonomi dan investasi pro produksi supaya pembangunan sanggup dirasakan oleh seluruh rakyat dari semua lapisan. Menghapus bisnis rente yang selama ini menyebabkan distorsi atas kebijakan ekonomi pro Rakyat miskin.

Jokowi telah melaksanakan banyak hal yang tanpa retorika namun kerja positif untuk keadilan sosial bagi semua. Contoh sederhana aja, kebijakan BBM Satu Harga terlalu sulit untuk dijalankan dan di kurun sebelumnya ini mustahil terjadi. Mengapa ? Karena Kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau dan infrastruktur yang tidak merata, menghambat distribusi pasokan BBM. Akan tetapi, apa pun Jokowi lakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kini kegiatan itu dirasakan oleh rakyat yang jauh dari Jawa. Kalaulah Jokowi mengutamakan gambaran tentu dia tidak perlu repot memikirkan keadilan harga. Dia focus saja bangkit di jawa. Tetapi tidak. Dia lebih mengutamakan keadilan bagi rakyat. Tentu keadilan yang proporsional dimana yang kerja banyak sanggup banyak, kerja dikit sanggup sedikit.

Wahai tuan tuan yang sange mau berkuasa, bercermin lah lebih dulu sebelum memakai nama Islam untuk membela keadilan. Islam terlalu tinggi nilai nya untuk di manfaatkan demi sange kekuasaa

Sumber https://culas.blogspot.com/

Baper

Semua tahu bahwa Gerindra dan PDIP pernah berkoalisi mengusung Megawati dan Prabowo sebagai capres dan wapres. Akhirnya sanggup dikalahkan oleh SBY bersama koalisinya. Kemudian Gerindra dan PDIP berkoalisi mengusung Jokowi -Ahok dalam Pilgub DKI. Kita semua jadi saksi bagaimana FZ menyanjung setinggi langit sosok Jokowi dan Ahok. Kita tahu bagaimana semua elite partai Gerindra satu bunyi memuji kehebatan PS melahirkan Ahok kepanggung politik bersama Jokowi. Waktu berlalu, kita juga jadi saksi bagaimana Gerindra berseberangan dengan PDIP dalam Pilpres. Saat itu bagi Gerindra dan koalisinya hal yang jelek wacana Jokowi di cari cari untuk menjatuhkan reputasi Jokowi. Seakan lupa bahwa dulu waktu Pilkada DKI mereka memuji Jokowi. Bahkan PKS yang terang militan menjatuhkan reputasi Jokowi, pernah menjadi pendukung utama Jokowi dalam PIlkada Solo.

Dalam Pilkada DKI, kita jadi saksi bagaimana Ahok yang tadinya unggul sebab didukung Gerindra, yang kemudian harus bersebarangan dengan Gerindra yang mengusung Anies-Sandi. FPI yang tadinya bersebarangan dengan SBY dan HRS pernah di penjara era SBY, hasilnya dalam Pilkada DKI ada dibarisan PD mendukung AHY sebagai Cagub. Akhir dongeng kita semua tahu bagaimana Anies yang tadinya anggota team sukses Jokowi dalam Pilpres unggul dalam Pilgub DKI sebab didukung oleh PS yang pernah dikalahkan oleh Jokowi. Padahal tadinya kita semua jadi saksi bagaimana perilaku keras Anies dalam membela Jokowi dan berusaha menjatuhkan elektabilitas PS dalam setiap orasinya. Dalam Pilkada DKI, Anies jadi anak emas PS dan tersingkir dari ring satu Jokowi.

Itulah Politik. Itulah fakta yang ada. Sebetulnya diantara elite politik itu tidak ada sebetulnya koalisi infinit dan juga tidak perseteruan tanpa henti. Bagi mereka politik ialah bisnis merebut legitimasi dihadapan publik biar berkuasa. Caranya tidak sanggup hitam putih. Caranya harus pleksible. Seni politik dalam demokrasi bukanlah aneksasi lawan tapi merangkul lawan menjadi kawan. Dan ini pastilah lewat komunikasi politik untuk saling memilih posisi tawar. Selagi posisi tawar menemukan deal maka konsesus terjadi diantara mereka. Makanya engga usah kita sebagai rakyat jadi apriori dengan kubu yang tidak kita dukung. Karena belum habis benci kita kepada lawan, diantara mereka sudah rangkulan untuk membuat deal baru. Kan repot bila kita baper sebab politik. Apakah membenci untung ? tidak ? yang niscaya sanggup dosa.

Dari sosial media, kita saksikan pemahaman politik rakyat kebanyakan masih terjebak dengan stigma jikalau berbeda berarti musuh. Kalau sudah musuh maka semua hal menjadi jelek terhadap kubu lawan. Sikap rasional kita hilang. Yang ada tinggal hanya emosi. Apapun disikapi dengan baper. Antar kubu saling serang dan akan puas jikalau berhasil menyudutkan lawan yang berseberangan. Apa hasilnya ? tidak ada. Faktanya kita hanya penggalan dari pion untuk kepentingan elite politik. Setelah mereka berkuasa, apakah cicilan motor sanggup pribadi lunas? Kan engga. Apakah yang ngangur pribadi sanggup kerjaan. Apakah harga pribadi turun? Kan engga. Apakah pribadi investor abnormal hilang? kan engga. Janji politik bukanlah komitment mati tetapi hanya seni melahirkan konsesus bunyi lebih banyak didominasi untuk berkuasa. Selanjutnya follow the rule, bukan follow anda yang milih.

Masalah hidup anda tidak ada kaitan pribadi dengan politik. Secara tidak pribadi memang ada efek namun yang membuat anda menjelma lebih baik itu sebab faktor anda sendiri. Selagi anda memang berkualitas secara intelektual dan spiritual maka hidup anda akan mudah. Siapapun yang jadi pemimpin. Makara mari sikapi politik dengan cerdas. Pilihlah pemimpin bukan sebab fatwa idiologinya dan rerotikanya tetapi liat pribadinya. Selagi keluarganya baik, tidak korupsi, hidup sederhana, pekerja keras, pilihlah dia. Mengapa? sebab siapapun yang bertarung dalam pemilu punya visi sama yaitu Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Yang membedakan mana yang baik dan tidak ada baik hanyalah huruf individunya. Dah gitu aja. Udahan baper nya ya..

Sumber https://culas.blogspot.com/

Ketimpangan Kepemilikan Lahan

Hidup ini tidak adil memang. Disaat kita menguasai sepetak tanah, niscaya ada orang yang tidak punya atau kehilangan haknya. Tanah yaitu harta yang paling hazasi bagi insan yang hidup di planet bumi ini. Bayangkanlah kehidupan tanpa rumah. Hidup dari menyewa diatas tanah hak orang lain. Apalagi hidup dari tanah namun hak tanah ada pada orang lain. Berproduksi berpeluh namun nikmatnya untuk orang lain. Tetapi dari dulu setiap negara berdiri diatas dasar isme, dan setiap isme berangkat dari semangat kaum terpelajar yang sebaian besar punya mimpi besar, tentu besar untuk dirinya lebih dulu, bukan besar untuk orang lain , apalagi untuk rakyat jelata. Itulah kehidupan sosial yang terjebak dengan keangkuhan politik yang menciptakan lahir kelas feodal dan jelata.

Makanya jangan kaget bahwa 71 persen hutan Indonesia dikuasai perusahaan. Sebanyak 22 juta hektare tanah perkebunan dikuasai pihak swasta serta negara. Dimana rakyat ? Sementara, menurut data BPS 2017, sekitar 17 juta penduduk miskin hidup di desa dan mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Kondisi ini menciptakan kerentanan timbulnya konflik masyarakat melawan pemodal. Benarkah ? Konplik agraria terjadi secara massive dari tahun ketahun semenjak negeri ini merdeka. Tahun 2005, SBY mencanagkan sosialisasi Reformasi Agraria kepada banyak sekali pihak, baik di kalangan pemerintahan, akademisi, pegiat agraria dan para pemangku kepentingan Artikel Babo. Tetapi hingga final jabatan periode ke dua SBY, Pasalnya, SBY hingga memasuki periode kedua masa kepemimpinan belum jua merealisasikan janjinya untuk membagikan tanah kepada rakyat. Termasuk, janji menuntaskan konflik tanah yang ada.

Di era Jokowi, aktivitas reformasi agraria dilaksanakan dengan cepat dan berani. Jokowi telah menempatkan reforma agraria sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 wacana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Tanah seluas 9 juta hektar menjadi rencana redistribusi tanah dan akreditasi aset di bawah payung reforma agraria. Sumber tanahnya berasal dari daerah hutan maupun di luar daerah hutan (perkebunan). Sedangkan dalam rangka memperluas wilayah kelola masyarakat di daerah hutan, sasaran 12,7 juta hektar hendak dialokasikan untuk sanggup diberikan ijin kelolanya kepada masyarakat.

Walau reforma agraria terkesan lambat namun ada upaya serius dari Jokowi untuk mempercepat realisasi pembagian lahan tersebut. Memang tidak mudah, Karena kendala politik yang bersumber begitu besarnya kekuatan modal pada lahan sehingga tidak gampang bagi Jokowi untuk bergerak cepat. Namun dengan dialogh dengan semua stakeholder kendala itu lambat laun sanggup diatasi dan proses pembagian lahan dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan bukan hanya pembagian lahan tetapi juga akan dibentuknya kelembagaan sebagai pendamping petani untuk meningkatkan nilai produksi dari lahannya. Makara memang tidak ada yang bohong soal pembagian lahan kepada rakyat. Itu sudah jadi aktivitas nasional dan setiap tahun sasaran terus meningkat. 

***
Tahukah anda bahwa Gini rasio pertanahan ketika ini ( 2017) sudah 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Mengacu data Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Data dari Publikasi Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyebutkan, 25 grup perjuangan besar menguasai 51 persen atau 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas tersebut hampir setara dengan luas setengah Pulau Jawa. Dari luasan tersebut, gres 3,1 juta hektar yang sudah ditanami, sisanya belum digarap.

Di sisi lain, Sensus Pertanian 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga tani lain hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Padahal, skala ekonomi untuk satu keluarga minimal 2 hektar. Makara penguasaan lahan itu sudah terjadi puluhan tahun sebelum Jokowi jadi presiden. Semua mereka yang menguasai lahan itu punya legitimasi dari Pemerintah Daerah dan pusat. Semua alasannya yaitu perlunya arus investasi supaya ekonomi bergerak dengan donasi faktual lewat penerimaan negara berupa pajak dan retribusi, yang memang dibutuhkan guna melaksanakan fungsi sosial APBN.

Ketika Jokowi berkuasa , beliau mendapatkan fakta yang ada itu. Dimana sebagian besar tanah berada di tangan segelintir orang. Bukan lagi tuan tanah, melainkan pemilik bisnis (kapitalis) besar yang hidup di sektor agrobisnis. Kedua, pemilikan tanah oleh petani, yang merupakan soko-guru dari produksi pangan nasional, justru mengecil. Sebagian besar petani Indonesia yaitu petani gurem dengan pemilikan lahan rata-rata 0,3 hektar. Bahkan, ada 28 juta petani yaitu petani tak bertanah. Kondisi itu tentu saja tidak sesuai dengan semangat Pancasila dan impian Konstitusi (pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945). Juga memunggungi visi pemerintahan Joko Widodo untuk mewujudkan keadilan agraria dan kedaulatan pangan. Kalau ini tidak segera diatasi maka hanya duduk kasus waktu akan terjadi chaos sosial, dan bukan mustahil Indonesia akan masuk kurun kegelapan. Makara sangat mengkawatirkan situasi ketidak adilan lahan ini.

Nah bagaimana solusinya? Ada lima langkah yang sedang dikerjakan Jokowi , yaitu : 1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria ; 2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria ; 3) Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria ; 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria ; dan 5) Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah. Kelima hal itu dituangkan dalam Perpres No 45/2016 pada 16 Mei 2016. Namun kelima hal itu berjalan terseok seok. Karena terdapat kendala serius dibidang regulasi yang bersinggungan dengan penanaman modal dan investasi.

Apa itu ? Pertama, adanya liberalisasi investasi. Dengan demikian mengalami kesulitan untuk hal kedua yaitu melaksanakan pembatasan pemilikan lahan individu dan membatasi luasan penguasaan tanah (HGU) untuk sektor bisnis, baik di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Hambatan tersebut telah diupayakan diatasi dengan langkah berani yaitu pertama melaksanakan moratorium perkebunan sawit. Juga memperlihatkan kebijakan tarif supaya pengusaha perkebunan lebih focus kepada pengolahan downstream perkebunan. Kedua, menerapkan pajak progresive individu yang mengusai lahan lebih dari luas yang ditentukan.

Bagaimanapun ini sedang berproses terus. Yang penting bagaimana lahan yang sudah terlanjur dikuasai korporat itu sanggup memperlihatkan manfaat sebesar besarnya bagi rakyat dalam bentuk industri downstream dan menampung angkatan kerja. Serta hentikan semua izin ekspansi kebun besar. Sudah saatnya reformasi agraria meluas dan rakyat berhak mendapakan haknya sesuai dengan UU PA tahun 1960 bahwa tanah itu yaitu berfungsi sosial.

Sumber https://culas.blogspot.com/

Mengapa Orang Padang Benci Jokowi?

Kekuatan Indonesia itu ada pada pancasila yang menjadi mukadimah ( pembukaan ) atas Undang-Undang Dasar 45. Prof. Notonagoro menyatakan bahwa “kebaikan aturan positif Indonesia, termasuk (tubuh) UUD, harus diukur dari asas-asas yang tercantum dalam Pembukaan. Dan lantaran itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 harus dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian soal-soal pokok kenegaraan dan tertib aturan Indonesia”. Makara walau Undang-Undang Dasar 45 di buat dengan terburu namun para pendiri negara setuju bahwa jikalau nanti ada pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak sesuai dengan Pancasila akan diberbaiki kemudian. Yang penting batang tubuhnya sudah ada. Atas dasar itulah negeri ini tegak. Itulah buah konsesus para pendiri negara ini.

Namun apakah semua tokoh setuju ? tidak. Ada dua kekuatan yang tidak bisa mendapatkan Pancasila secara utuh, Yaitu Komunis dan Islam. Masing masing punya agenda berbeda , namun tujuan sama yaitu menguasai negeri ini dengan platform usaha mereka.  Dua tahun sesudah negeri ini merdeka, terjadi pemberontakan Madiun , dimana Muso bersama PKI menyatakan tidak setia kepada Sokarno Hatta. Saat itulah Soekarno memerintahkan Tentara Nasional Indonesia untuk memadamkan pemberontakan. Kemudian dua tahun kemudian atau tahun 1950, diterbitkannya Perda No. 50 ihwal pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang meliputi wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau yang kala itu masih meliputi wilayah Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Ini cikal bakal kelak terjadinya pemberontakan PRRI yang dimotori oleh gerakan ingin mendirikan negara Islam.

Tokoh Masyumi,  Isa Anshary, pada tahun 1951, dalam majalah Hikmah, menulis, ”Hanya orang yang sudah bejat moral, dogma dan Islamnya, yang tidak menyetujui berdirinya Negara Islam Indonesia.”. Tahun 1955, Pemilu pertama semenjak proklamasi di gelar. Partai Masyumi mendapatkan nomor tiga partai pemenang Pemilu. Hasil Pemilu itu bertugas menyusun perbaikan Undang-Undang Dasar yang ada. Dari tahun 1956 hingga 1959, perdebatan berlangsung—untuk menentukan manakah yang akan jadi dasar negara, Pancasila atau Islam—pelbagai argumen dikemukakan oleh masing-masing pendukungnya. Banyak yang cemerlang, banyak yang membosankan, tapi sedikit yang segalak pidato Isa Anshary dalam majelis yang bersidang di Bandung itu,

”Kalau saudara-saudara mengaku Islam, sembahyang secara Islam, puasa secara Islam, kawin secara Islam, mau mati secara Islam, saudara-saudara terimalah Islam sebagai Dasar Negara. [Tapi] jikalau saudara-saudara menganggap bahwa Pancasila itu lebih baik dari Islam, lebih tepat dari Islam, lebih universal dari Islam, jikalau saudara-saudara beropini pemikiran dan aturan Islam itu tidak dan tidak patut untuk dijadikan Dasar Negara… orang demikian itu murtadlah beliau dari Agama, kembalilah menjadi kafir, haram je-nazahnya dikuburkan secara Islam, tidak halal baginya istri yang sudah dikawininya secara Islam….

Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk Undang-Undang Dasar baru. Pada ketika bersamaan, Presiden Soekarno memberikan konsepsinya ihwal Demokrasi Terpimpin. Sejak itu diadakanlah pemungutan bunyi untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari 3 pemungutan bunyi yang dilakukan, bahwasanya dominan anggota menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, namun terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 bunyi keseluruhan. Keadaan gawat inilah yang menjadikan Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat forum ini. Tentu yang paling meradang atas dekrit Soekarno ini ialah kelompok Masyumi. Mengapa ? Cita cita mereka mengubah Undang-Undang Dasar sesuai dengan Islam gagal. 

Itu sebabnya para tokoh Masyumi menyerupai Natsir, Safrudin Prawiranegara. Dan Soemtro Djoyohadikusumo dari PSI dan lain lain bergabung dengan gerakaan PRRI, yang sebelumnya pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein berhasil merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Nuljohardjo. Dalihnya Gubernur yang ditunjuk Pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan Daerah. Gerakan  ini memicu terbentuk dewan kekuasaan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara. NKRI berderak. Pemerintah Soekarno berusaha mengajak mereka bermusyawah  namun gagal. Pada tanggal 15 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang. Pemerintah tersebut membentuk Kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya.

Soekarno tidak punya pilihan kecuali memerintahkan Tentara Nasional Indonesia untuk menghentikan gerakan separatis tersebut. Namun apa hendak dikata, Kekuatan milter dari PRRI bisa dengan simpel memukul mundur Pasukan yang dipimpin Kolonel Ahmad Yani yang berkekuatan dari Divisi Diponegoro - Jawa Tengah. Mengapa? Karena peralatan militer PRRI lebih canggih. Ini berkat pemberian dari AS melalui operasi CIA. Akhirnya Soekarno memerintahkan pasukan Siliwangi  bersama RPKAD. Pemberontakan itu berhasil di tumpas, Karena ,para prajurik Siliwangi umumnya religius, sehingga simpel merebut hati orang padang yang agamais.  Beberapa tokoh di balik gerakan itu ditangkap dan ada juga yang melarikan diri menyerupai Soemitro Djoyohadikusumo ( ayahanda Prabowo). Adik Hamka melarikan diri ke AS, sementara Hamka sendiri ditangkap.

Setelah itu, Soekarno memecah mecah Sumatera Tengah menjadi tiga provisi yaitu, Sumbar, Riau dan Jambi. Orang Padang sangat murka dan dendam dengan Soekarno. Apalagi jauh sebelum merdeka, gerakan mendirikan Khilafah itu sudah ada di MInang dengan munculnya gerakan wahabi. Bagi orang padang, Soekarno ialah penanggung jawab hancurnya gerakan NKRI bersyariah atau Negara Islam. Makanya ketika ada momentum menjatuhkan Soekano, susukan kepada AS yang sudah dimiliki tokoh pendukung PRRI dulu menyerupai Soemitro dipakai semoga sanggup memudahkan agresi Soeharto merebut kekuasaan secara konstitusi. Dan PKI yang merupakan pendukung utama Soekarno jadi korban paska kejatuhan Soekarno.

Makanya di era Soeharto, tidak ada gerakan dari orang Padang yang anti Soeharto. Begitupula ketika SBY berkuasa , orang Padang sangat mendukung, bahkan Gubernur Sumbar diangkat jadi Menteri Dalam Negeri. Artinya dendam orang padang kepada Tentara Nasional Indonesia yang terlibat eksklusif dalam operasi penumpasan tidak ada. Yang ada ialah dendam kepada Soekarno. Makanya jangan kaget bila sebagian orang Padang masih membenci Jokowi. Mereka sebetulnya tidak membenci Jokowi tetapi membenci PDIP sebagai pendukung Jokowi. Dan jikalau mereka membenci PDIP Itu lantaran ketua umumnya ialah Putri Soekarno, yaitu Megawati. Stigma politi menyerupai ini sengaja di ciptakan oleh lawan Politik PDIP semoga bisa mengalahkan PDIP di Sumatera Barat.

Seharusnya Orang padang membaca sejarah dengan baik. Bahwa para Tokoh masyumi akibatnya menyadari kesalahan mereka mendukung PRRI. Makanya undangan Soekarno kembali kepangkuan ibu pertiwi mereka terima begitu saja. Dan mereka tulus dipenjara. Karena mereka memang salah. Mengapa ? lantaran gerakan mereka ditunggangi oleh Asing, yaitu AS, Dan mereka sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan ialah kemerdekaan dari efek asing. Dan Soekarno telah bersikap terang sesuai dengan konsesus berdirinya Negara ini berdasarkan Pancasila, yang tadinya mereka ikut menyetujui. 

Makara jikalau kini masih ada gerakan islam bersama Partai berbasis islam yang ada di sumatera barat menyudutkan Jokowi, itu hasil rekayasa politik yang sengaja membuat stigma negatif terhadap PDIP dan Jokowi. Logika politik berkaitan dengan fakta sejarah masa kemudian punya daerah sebagai bentuk balas dendam atas perilaku Soekarno yang membubarkan Masyumi. Dan ini dimanfaatkan oleh AS untuk menggoyang Jokowi semoga bisa menggantinya dengan presiden Pro AS. Yakinlah, sesudah presiden pro AS terpilih orang padang engga akan sanggup apa apa. Kehadiran Jokowi ke Padang dengan memperlihatkan dukungan penuh atas pembangunan sumatera barat ialah cara cerdas yang seakan menyampaikan kepada rakyat sumbar : Kita bersaudara. Musuh kita orang luar. Mengapa kita tidak bersatu dalam jalinan NKRI dan Pancasila. Lupakan masa kemudian dan kita songsong masa depan dengan keinginan melalui kerja keras pada hari ini. Jokowi sadar bahwa secara budaya orang minang itu tidak pendendam dan tidak anti pluralisme.  Rakyat hanyalah korban politik. 

MINANG

Sejarah moral dan Agama.

Saya ingin menjelaskan budaya Minang. Mengapa saya menyampaikan Minang? lantaran dalam kebudayaan Orang padang belum tentu orang Minang. Tetapi orang Minang niscaya orang padang. Ini harus saya jelaskan terlebih dahulu sebelum masuk kepembahasan lain. Orang Minang itu dasarnya ialah moral besandi syara, syara bersandikan kitabullah. Makara orang minang niscaya islam. Tetapi bukan islam menyerupai kaum pedatang dari Arab yang sudah berbaur dengan budaya Arab. Islam di Minang ialah islam yang menerapkan moral atau tradisi.Jadi sama dengan islam di Jawa yang menerapka tradisi budaya. Mengapa hingga orang padang terbelah dengan Minang? itu lantaran politik adudomba yang di create oleh Belanda dengan memperlihatkan dukungan secara tidak eksklusif kepada Tuanku Nan Tua dari Kota Tua di wilayah Agam membawa aliran Wahabi di penghujung tahun 1700. Setelah aliran itu meluas, Belanda membantu kaum moral memerangi kaun Padri itu.

Sewaktu saya kecil, yang saya baca hanyalah dongeng ihwal Imam Bonjol yang melawan para pendukung moral yang dibela Belanda. Setelah mulai tua, saya baca kisah ihwal Tuanku Nan Rinceh, yang kurus tapi dengan matamenyala bagai api. Ia muncul dalam arena konflik sosial yang melanda Minangkabau semenjak awal kala ke 19. Karena beliau memaksakan bagaimana islam mesti ditaati tanpa ditawar, konon ia membunuh saudara ibu kandungnya. Wanita itu seorang pengunyah tembakau. Masyarakat yang ingin ditegakkan Tuanku Nan Rinceh memang masyarakat yang ideal: tak ada orang memakan sirih. Pakaian putih-putih haru dikenakan, dan kaum laki-laki harus berjanggut. Wanita haru bertutup muka, tak boleh menggunakan perhiasan. Kain sutera harus dijauhi. Syariat Islam harus dijalankan, dan siapa yang tak taat dihukum.

Mengapa hingga aliran Wahabi bisa diterima oleh sebagian orang padang. Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy, sebuah studi ihwal masa riuh 1784-1847 sanggup menjawab dengan objectif. Seperti tampak dari judulnya, Dobbin mencoba memperlihatkan maraknya api keagamaan di Minangkabau itu sebagai tanggapan sosial atas perubahan ekonomi yang terjadi. Kaum saudagar umumnya lebih kaya dibandingkan petani yang hidup dari kebun kopi dan pala. Para saudagar Minang ini, umunya mereka ialah patron, menyerupai kakek saya sudah mengenal ekspor ketika itu dan bermitra dengan orang abnormal menyerupai Europa dan China. Makara gap kaya miskin sangat lebar sehingga simpel di provokasi menjadi kekacauan sosial, dengan membawa emosi agama. Belanda menggunakan kaum wahabi untuk menghancurkan kaum adat, yang akibatnya terpaksa kaum moral minta tolong ke Belanda.

Baru pada 1821 kekuasaan kolonial Belanda masuk ke kancah sengketa. Tapi konflik bersenjata itu masih panjang, dan barus habis sesudah 27 tahun. Apa bahwasanya yang didapat? Kerusakan, tentu, tapi juga satu titik, ketika orang menyadari bahwa tiap tatanan sosial dibuat oleh kekurangannya sendiri. Kaum Padri bisa menyampaikan bahwa Islam ialah sebuah jalan lurus. Tapi jalan yang paling lurus sekali pun tetap sebuah jalan: daerah orang tiba dari penjuru yang jauh dan dekat, berpapasan, tak menetap. Yang menentukan pada akibatnya bukanlah bentuk jalan itu, melainkan orang-orang yang menempuhnya. Islam jalan lurus, tapi Minangkabau akibatnya tak menyerupai yang dikehendaki kaum Padri. Apalagi pada 1832 utusan Tuanku Imam Bondjol kembali dari Makkah: kaum Wahabi telah jatuh dan pemikiran yang dibawa Haji Miskin dinyatakan tak sahih.

Maka Imam Bonjol pun berubah. Ia mengundang rapat akbar para tuanku, hakim, dan penghulu. Ia mengumumkan perdamaian. Ia kembalikan semua hasil jarahan perang. Ia berjanji tak akan mengganggu kerja para kepada adat. Sebuah kompromi besar berlaku. Di tahun 1837, administratior Belanda mencatat bagaimana masyarakat luas mendapatkan formula yang lahir dari keputusan Imam Bonjol itu: “Adat barsandi Sarak dan Sarak barsandi Adat”. Tetapi reinkarsi wahabi itu hingga kini masih ada di Sumatera Barat, dan menjadi virus merusak sendi sendi budaya orisinil orang padang.

Makanya orang Minang terang mustahil bisa terpengaruh politik ala wahabi. Kecuali orang padang yang tidak mengakui moral Minang. Orang padang yang ada di perantauan umumnya ialah orang minang, yang engga simpel di provokasi oleh orang berjubah dan berjanggut. Karena orang minang itu sangat berdikari dan tidak simpel di provokasi. Orang minang itu cerdas. Kalau engga cerdas mana mungkin bisa survive di rantau, hingga ke mancangera. jikalau mereka menentukan Jokowi lantaran mereka cerdas. Adat mengajarkan itu.!

HIdup cendekia mati beriman

Orang minang itu ada prinsip hidup yang berdasarkan saya sangat membumi, yaitu “ hidup cendekia mati beriman.” Perhatikan pemikiran itu, tidak ada pituanmengatakan “ hidup beragama mati beriman. Mengapa ? lantaran landasan orang minang itu beragama lantaran budaya. Dan budaya itu bertumpu kepada akal, namun logika itu menuntun orang minang menuju Tuhannya. Mengapa orang Minang, para pemudanya di haruskan untuk merantau “ Karatau madang di hulu, Babuah, babungo balun, Marantau bujang dahulu, Di rumah baguno balun. Artinya apa ? orang minang yang tidak merantau itu tidak berkhasiat dirumahnya. Selagi beliau masih kampung beliau tidak akan apa itu Lain lubuk, lain ikannya. Tidak akan bisa menghargai pluralisme. Adat minang itu percaya bahwa alam terkembang jadi guru. Artinya buka mata lebar lebar, jangan menyerupai katak dalam tempurung.

Ketika saya pergi merantau, orang renta saya mengingatkan saya bahwa saya putra minang dan sudah menjadi tradisi laki-laki minang itu merantau. Ada istilah bagi anak muda minang “ Jangan merantau sepanjang nasi bungkus. Artinya jikalau bekal habism pulang! Jangan. Itu laki laki gadang sarawa ( pengecut ). Merantulah menyerupai marantah China. Engga pulang jikalau gagal. Ini motivasi andal bagi setiap laki-laki minang. Bahwa merantau menguji logika dewasanya untuk pantas disebut mamak rumah. Di rantau laki-laki minang melihat fakta bahwa kehidupan itu penuh warna. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada bermacam-macam suku menghuni bumi ini. Sikap mental anti pluralisme, bukanlah yang diajarkan moral minang. 

Orang minang itu mengutamakan induk semang ( boss ) daripada keluarga jauh. Mereka pintar merebut hati boss , lantaran memang diajarkan oleh adat. Kebayang engga jikalau orang minang itu terjebak dengan pemikiran ekslusifitas agama, niscaya mereka gagal berkembang di rantau. Dan jikalau beliau gagal, orang renta akan bilang” tidak berakal. “ Bahkan jikalau hidupnya berengsekpun disebut “ tidak berakal” Mengapa tidak disebut “tidak beragama? lantaran orang minang tahu bahwa abjad orang itu andal lantaran akalnya bekerja baik. Walau agamanya andal tapi akalnya tumpul tetap aja jadi lalar  hijau ( pembuat duduk masalah ).

Karena didikan moral minang itu mengharuskan setiap laki-laki mandiri. Dari kecil laki-laki minang udah dilatih oleh pamannya bagaimana survival menyerupai diajarkan jadi koki semoga bisa buka restoran, perbaiki jam, semoga bisa buka service jam, menjahit, semoga bisa hidup dari jasa menjahit, dan palsafah dagang diajarkan oleh paman. Seperti jangan makan sebelum penglaris. Disiplin utamakan pendapatan daripada belanja. Jangan kalah dengan ayam bangkit tidur.  Agar lebih banyak kerja dan ikhtiar daripada tidur. Jangan pulang sebelum pergi. Artinya jangan takut dengan resiko, yang sehingga membuat kau tidak pernah melangkah. Masih banyak lagi.

Dalam hal politik , orang Minang diajarkan kecerdasan politik, iyakan apa kata orang, kita tetap dengan perilaku kita. Artinya, jikalau ada yang provokasi orang minang, tidak akan bisa mengubah cara beliau berpikir yang bebas. Mereka dilatih tidak jadi follower buta. Kenapa ? semoga hidup cendekia mati beriman. Kalau hidup beragama tanpa akal,  mati niscaya bego.!

Sumber https://culas.blogspot.com/

Mengapa Orang Padang Benci Jokowi?

Kekuatan Indonesia itu ada pada pancasila yang menjadi mukadimah ( pembukaan ) atas Undang-Undang Dasar 45. Prof. Notonagoro menyatakan bahwa “kebaikan aturan positif Indonesia, termasuk (tubuh) UUD, harus diukur dari asas-asas yang tercantum dalam Pembukaan. Dan lantaran itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 harus dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian soal-soal pokok kenegaraan dan tertib aturan Indonesia”. Makara walau Undang-Undang Dasar 45 di buat dengan terburu namun para pendiri negara setuju bahwa jikalau nanti ada pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak sesuai dengan Pancasila akan diberbaiki kemudian. Yang penting batang tubuhnya sudah ada. Atas dasar itulah negeri ini tegak. Itulah buah konsesus para pendiri negara ini.

Namun apakah semua tokoh setuju ? tidak. Ada dua kekuatan yang tidak bisa mendapatkan Pancasila secara utuh, Yaitu Komunis dan Islam. Masing masing punya agenda berbeda , namun tujuan sama yaitu menguasai negeri ini dengan platform usaha mereka.  Dua tahun sesudah negeri ini merdeka, terjadi pemberontakan Madiun , dimana Muso bersama PKI menyatakan tidak setia kepada Sokarno Hatta. Saat itulah Soekarno memerintahkan Tentara Nasional Indonesia untuk memadamkan pemberontakan. Kemudian dua tahun kemudian atau tahun 1950, diterbitkannya Perda No. 50 ihwal pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang meliputi wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau yang kala itu masih meliputi wilayah Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Ini cikal bakal kelak terjadinya pemberontakan PRRI yang dimotori oleh gerakan ingin mendirikan negara Islam.

Tokoh Masyumi,  Isa Anshary, pada tahun 1951, dalam majalah Hikmah, menulis, ”Hanya orang yang sudah bejat moral, dogma dan Islamnya, yang tidak menyetujui berdirinya Negara Islam Indonesia.”. Tahun 1955, Pemilu pertama semenjak proklamasi di gelar. Partai Masyumi mendapatkan nomor tiga partai pemenang Pemilu. Hasil Pemilu itu bertugas menyusun perbaikan Undang-Undang Dasar yang ada. Dari tahun 1956 hingga 1959, perdebatan berlangsung—untuk menentukan manakah yang akan jadi dasar negara, Pancasila atau Islam—pelbagai argumen dikemukakan oleh masing-masing pendukungnya. Banyak yang cemerlang, banyak yang membosankan, tapi sedikit yang segalak pidato Isa Anshary dalam majelis yang bersidang di Bandung itu,

”Kalau saudara-saudara mengaku Islam, sembahyang secara Islam, puasa secara Islam, kawin secara Islam, mau mati secara Islam, saudara-saudara terimalah Islam sebagai Dasar Negara. [Tapi] jikalau saudara-saudara menganggap bahwa Pancasila itu lebih baik dari Islam, lebih tepat dari Islam, lebih universal dari Islam, jikalau saudara-saudara beropini pemikiran dan aturan Islam itu tidak dan tidak patut untuk dijadikan Dasar Negara… orang demikian itu murtadlah beliau dari Agama, kembalilah menjadi kafir, haram je-nazahnya dikuburkan secara Islam, tidak halal baginya istri yang sudah dikawininya secara Islam….

Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk Undang-Undang Dasar baru. Pada ketika bersamaan, Presiden Soekarno memberikan konsepsinya ihwal Demokrasi Terpimpin. Sejak itu diadakanlah pemungutan bunyi untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari 3 pemungutan bunyi yang dilakukan, bahwasanya dominan anggota menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, namun terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 bunyi keseluruhan. Keadaan gawat inilah yang menjadikan Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat forum ini. Tentu yang paling meradang atas dekrit Soekarno ini ialah kelompok Masyumi. Mengapa ? Cita cita mereka mengubah Undang-Undang Dasar sesuai dengan Islam gagal. 

Itu sebabnya para tokoh Masyumi menyerupai Natsir, Safrudin Prawiranegara. Dan Soemtro Djoyohadikusumo dari PSI dan lain lain bergabung dengan gerakaan PRRI, yang sebelumnya pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein berhasil merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Nuljohardjo. Dalihnya Gubernur yang ditunjuk Pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan Daerah. Gerakan  ini memicu terbentuk dewan kekuasaan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara. NKRI berderak. Pemerintah Soekarno berusaha mengajak mereka bermusyawah  namun gagal. Pada tanggal 15 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang. Pemerintah tersebut membentuk Kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya.

Soekarno tidak punya pilihan kecuali memerintahkan Tentara Nasional Indonesia untuk menghentikan gerakan separatis tersebut. Namun apa hendak dikata, Kekuatan milter dari PRRI bisa dengan simpel memukul mundur Pasukan yang dipimpin Kolonel Ahmad Yani yang berkekuatan dari Divisi Diponegoro - Jawa Tengah. Mengapa? Karena peralatan militer PRRI lebih canggih. Ini berkat pemberian dari AS melalui operasi CIA. Akhirnya Soekarno memerintahkan pasukan Siliwangi  bersama RPKAD. Pemberontakan itu berhasil di tumpas, Karena ,para prajurik Siliwangi umumnya religius, sehingga simpel merebut hati orang padang yang agamais.  Beberapa tokoh di balik gerakan itu ditangkap dan ada juga yang melarikan diri menyerupai Soemitro Djoyohadikusumo ( ayahanda Prabowo). Adik Hamka melarikan diri ke AS, sementara Hamka sendiri ditangkap.

Setelah itu, Soekarno memecah mecah Sumatera Tengah menjadi tiga provisi yaitu, Sumbar, Riau dan Jambi. Orang Padang sangat murka dan dendam dengan Soekarno. Apalagi jauh sebelum merdeka, gerakan mendirikan Khilafah itu sudah ada di MInang dengan munculnya gerakan wahabi. Bagi orang padang, Soekarno ialah penanggung jawab hancurnya gerakan NKRI bersyariah atau Negara Islam. Makanya ketika ada momentum menjatuhkan Soekano, susukan kepada AS yang sudah dimiliki tokoh pendukung PRRI dulu menyerupai Soemitro dipakai semoga sanggup memudahkan agresi Soeharto merebut kekuasaan secara konstitusi. Dan PKI yang merupakan pendukung utama Soekarno jadi korban paska kejatuhan Soekarno.

Makanya di era Soeharto, tidak ada gerakan dari orang Padang yang anti Soeharto. Begitupula ketika SBY berkuasa , orang Padang sangat mendukung, bahkan Gubernur Sumbar diangkat jadi Menteri Dalam Negeri. Artinya dendam orang padang kepada Tentara Nasional Indonesia yang terlibat eksklusif dalam operasi penumpasan tidak ada. Yang ada ialah dendam kepada Soekarno. Makanya jangan kaget bila sebagian orang Padang masih membenci Jokowi. Mereka sebetulnya tidak membenci Jokowi tetapi membenci PDIP sebagai pendukung Jokowi. Dan jikalau mereka membenci PDIP Itu lantaran ketua umumnya ialah Putri Soekarno, yaitu Megawati. Stigma politi menyerupai ini sengaja di ciptakan oleh lawan Politik PDIP semoga bisa mengalahkan PDIP di Sumatera Barat.

Seharusnya Orang padang membaca sejarah dengan baik. Bahwa para Tokoh masyumi akibatnya menyadari kesalahan mereka mendukung PRRI. Makanya undangan Soekarno kembali kepangkuan ibu pertiwi mereka terima begitu saja. Dan mereka tulus dipenjara. Karena mereka memang salah. Mengapa ? lantaran gerakan mereka ditunggangi oleh Asing, yaitu AS, Dan mereka sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan ialah kemerdekaan dari efek asing. Dan Soekarno telah bersikap terang sesuai dengan konsesus berdirinya Negara ini berdasarkan Pancasila, yang tadinya mereka ikut menyetujui. 

Makara jikalau kini masih ada gerakan islam bersama Partai berbasis islam yang ada di sumatera barat menyudutkan Jokowi, itu hasil rekayasa politik yang sengaja membuat stigma negatif terhadap PDIP dan Jokowi. Logika politik berkaitan dengan fakta sejarah masa kemudian punya daerah sebagai bentuk balas dendam atas perilaku Soekarno yang membubarkan Masyumi. Dan ini dimanfaatkan oleh AS untuk menggoyang Jokowi semoga bisa menggantinya dengan presiden Pro AS. Yakinlah, sesudah presiden pro AS terpilih orang padang engga akan sanggup apa apa. Kehadiran Jokowi ke Padang dengan memperlihatkan dukungan penuh atas pembangunan sumatera barat ialah cara cerdas yang seakan menyampaikan kepada rakyat sumbar : Kita bersaudara. Musuh kita orang luar. Mengapa kita tidak bersatu dalam jalinan NKRI dan Pancasila. Lupakan masa kemudian dan kita songsong masa depan dengan keinginan melalui kerja keras pada hari ini. Jokowi sadar bahwa secara budaya orang minang itu tidak pendendam dan tidak anti pluralisme.  Rakyat hanyalah korban politik. 

MINANG

Sejarah moral dan Agama.

Saya ingin menjelaskan budaya Minang. Mengapa saya menyampaikan Minang? lantaran dalam kebudayaan Orang padang belum tentu orang Minang. Tetapi orang Minang niscaya orang padang. Ini harus saya jelaskan terlebih dahulu sebelum masuk kepembahasan lain. Orang Minang itu dasarnya ialah moral besandi syara, syara bersandikan kitabullah. Makara orang minang niscaya islam. Tetapi bukan islam menyerupai kaum pedatang dari Arab yang sudah berbaur dengan budaya Arab. Islam di Minang ialah islam yang menerapkan moral atau tradisi.Jadi sama dengan islam di Jawa yang menerapka tradisi budaya. Mengapa hingga orang padang terbelah dengan Minang? itu lantaran politik adudomba yang di create oleh Belanda dengan memperlihatkan dukungan secara tidak eksklusif kepada Tuanku Nan Tua dari Kota Tua di wilayah Agam membawa aliran Wahabi di penghujung tahun 1700. Setelah aliran itu meluas, Belanda membantu kaum moral memerangi kaun Padri itu.

Sewaktu saya kecil, yang saya baca hanyalah dongeng ihwal Imam Bonjol yang melawan para pendukung moral yang dibela Belanda. Setelah mulai tua, saya baca kisah ihwal Tuanku Nan Rinceh, yang kurus tapi dengan matamenyala bagai api. Ia muncul dalam arena konflik sosial yang melanda Minangkabau semenjak awal kala ke 19. Karena beliau memaksakan bagaimana islam mesti ditaati tanpa ditawar, konon ia membunuh saudara ibu kandungnya. Wanita itu seorang pengunyah tembakau. Masyarakat yang ingin ditegakkan Tuanku Nan Rinceh memang masyarakat yang ideal: tak ada orang memakan sirih. Pakaian putih-putih haru dikenakan, dan kaum laki-laki harus berjanggut. Wanita haru bertutup muka, tak boleh menggunakan perhiasan. Kain sutera harus dijauhi. Syariat Islam harus dijalankan, dan siapa yang tak taat dihukum.

Mengapa hingga aliran Wahabi bisa diterima oleh sebagian orang padang. Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy, sebuah studi ihwal masa riuh 1784-1847 sanggup menjawab dengan objectif. Seperti tampak dari judulnya, Dobbin mencoba memperlihatkan maraknya api keagamaan di Minangkabau itu sebagai tanggapan sosial atas perubahan ekonomi yang terjadi. Kaum saudagar umumnya lebih kaya dibandingkan petani yang hidup dari kebun kopi dan pala. Para saudagar Minang ini, umunya mereka ialah patron, menyerupai kakek saya sudah mengenal ekspor ketika itu dan bermitra dengan orang abnormal menyerupai Europa dan China. Makara gap kaya miskin sangat lebar sehingga simpel di provokasi menjadi kekacauan sosial, dengan membawa emosi agama. Belanda menggunakan kaum wahabi untuk menghancurkan kaum adat, yang akibatnya terpaksa kaum moral minta tolong ke Belanda.

Baru pada 1821 kekuasaan kolonial Belanda masuk ke kancah sengketa. Tapi konflik bersenjata itu masih panjang, dan barus habis sesudah 27 tahun. Apa bahwasanya yang didapat? Kerusakan, tentu, tapi juga satu titik, ketika orang menyadari bahwa tiap tatanan sosial dibuat oleh kekurangannya sendiri. Kaum Padri bisa menyampaikan bahwa Islam ialah sebuah jalan lurus. Tapi jalan yang paling lurus sekali pun tetap sebuah jalan: daerah orang tiba dari penjuru yang jauh dan dekat, berpapasan, tak menetap. Yang menentukan pada akibatnya bukanlah bentuk jalan itu, melainkan orang-orang yang menempuhnya. Islam jalan lurus, tapi Minangkabau akibatnya tak menyerupai yang dikehendaki kaum Padri. Apalagi pada 1832 utusan Tuanku Imam Bondjol kembali dari Makkah: kaum Wahabi telah jatuh dan pemikiran yang dibawa Haji Miskin dinyatakan tak sahih.

Maka Imam Bonjol pun berubah. Ia mengundang rapat akbar para tuanku, hakim, dan penghulu. Ia mengumumkan perdamaian. Ia kembalikan semua hasil jarahan perang. Ia berjanji tak akan mengganggu kerja para kepada adat. Sebuah kompromi besar berlaku. Di tahun 1837, administratior Belanda mencatat bagaimana masyarakat luas mendapatkan formula yang lahir dari keputusan Imam Bonjol itu: “Adat barsandi Sarak dan Sarak barsandi Adat”. Tetapi reinkarsi wahabi itu hingga kini masih ada di Sumatera Barat, dan menjadi virus merusak sendi sendi budaya orisinil orang padang.

Makanya orang Minang terang mustahil bisa terpengaruh politik ala wahabi. Kecuali orang padang yang tidak mengakui moral Minang. Orang padang yang ada di perantauan umumnya ialah orang minang, yang engga simpel di provokasi oleh orang berjubah dan berjanggut. Karena orang minang itu sangat berdikari dan tidak simpel di provokasi. Orang minang itu cerdas. Kalau engga cerdas mana mungkin bisa survive di rantau, hingga ke mancangera. jikalau mereka menentukan Jokowi lantaran mereka cerdas. Adat mengajarkan itu.!

HIdup cendekia mati beriman

Orang minang itu ada prinsip hidup yang berdasarkan saya sangat membumi, yaitu “ hidup cendekia mati beriman.” Perhatikan pemikiran itu, tidak ada pituanmengatakan “ hidup beragama mati beriman. Mengapa ? lantaran landasan orang minang itu beragama lantaran budaya. Dan budaya itu bertumpu kepada akal, namun logika itu menuntun orang minang menuju Tuhannya. Mengapa orang Minang, para pemudanya di haruskan untuk merantau “ Karatau madang di hulu, Babuah, babungo balun, Marantau bujang dahulu, Di rumah baguno balun. Artinya apa ? orang minang yang tidak merantau itu tidak berkhasiat dirumahnya. Selagi beliau masih kampung beliau tidak akan apa itu Lain lubuk, lain ikannya. Tidak akan bisa menghargai pluralisme. Adat minang itu percaya bahwa alam terkembang jadi guru. Artinya buka mata lebar lebar, jangan menyerupai katak dalam tempurung.

Ketika saya pergi merantau, orang renta saya mengingatkan saya bahwa saya putra minang dan sudah menjadi tradisi laki-laki minang itu merantau. Ada istilah bagi anak muda minang “ Jangan merantau sepanjang nasi bungkus. Artinya jikalau bekal habism pulang! Jangan. Itu laki laki gadang sarawa ( pengecut ). Merantulah menyerupai marantah China. Engga pulang jikalau gagal. Ini motivasi andal bagi setiap laki-laki minang. Bahwa merantau menguji logika dewasanya untuk pantas disebut mamak rumah. Di rantau laki-laki minang melihat fakta bahwa kehidupan itu penuh warna. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada bermacam-macam suku menghuni bumi ini. Sikap mental anti pluralisme, bukanlah yang diajarkan moral minang. 

Orang minang itu mengutamakan induk semang ( boss ) daripada keluarga jauh. Mereka pintar merebut hati boss , lantaran memang diajarkan oleh adat. Kebayang engga jikalau orang minang itu terjebak dengan pemikiran ekslusifitas agama, niscaya mereka gagal berkembang di rantau. Dan jikalau beliau gagal, orang renta akan bilang” tidak berakal. “ Bahkan jikalau hidupnya berengsekpun disebut “ tidak berakal” Mengapa tidak disebut “tidak beragama? lantaran orang minang tahu bahwa abjad orang itu andal lantaran akalnya bekerja baik. Walau agamanya andal tapi akalnya tumpul tetap aja jadi lalar  hijau ( pembuat duduk masalah ).

Karena didikan moral minang itu mengharuskan setiap laki-laki mandiri. Dari kecil laki-laki minang udah dilatih oleh pamannya bagaimana survival menyerupai diajarkan jadi koki semoga bisa buka restoran, perbaiki jam, semoga bisa buka service jam, menjahit, semoga bisa hidup dari jasa menjahit, dan palsafah dagang diajarkan oleh paman. Seperti jangan makan sebelum penglaris. Disiplin utamakan pendapatan daripada belanja. Jangan kalah dengan ayam bangkit tidur.  Agar lebih banyak kerja dan ikhtiar daripada tidur. Jangan pulang sebelum pergi. Artinya jangan takut dengan resiko, yang sehingga membuat kau tidak pernah melangkah. Masih banyak lagi.

Dalam hal politik , orang Minang diajarkan kecerdasan politik, iyakan apa kata orang, kita tetap dengan perilaku kita. Artinya, jikalau ada yang provokasi orang minang, tidak akan bisa mengubah cara beliau berpikir yang bebas. Mereka dilatih tidak jadi follower buta. Kenapa ? semoga hidup cendekia mati beriman. Kalau hidup beragama tanpa akal,  mati niscaya bego.!

Sumber https://culas.blogspot.com/