Sekitar Issue Utang?

Kembali saya mengulas wacana Utang. Entah berapa kali. Tetapi ok lah saya akan ulas kembali alasannya yaitu soal utang ini jadi issue yang seksi menjelang Pemilu. Sebelum kita bahas soal utang. Ada baiknya kita tahu dulu apa saja jenis utang itu. Dengan mengetahui jenis utang itu kita sanggup membahas resiko atas masing masing utang itu. Pertama, Utang luar negeri yang terdiri dari utang Pemerintah dan utang swasta. Utang pemeintah apa saja ? terdiri dari utang bilateral/multilateral, kemudahan kredit ekspor (FKE), utang komersial, dan leasing, termasuk pula Surat Berharga Negara (SBN) (yang diterbitkan di luar maupun di dalam negeri) yang dimiliki oleh asing. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang ( Fixed Rate/IFR) dan Global Sukuk.

Disamping utang pemerintah , ada juga utang BI dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Termasuk dalam utang luar negeri Bank Indonesia yaitu kewajiban dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dimiliki oleh abnormal serta simpanan (deposits) bukan penduduk di Bank Indonesia. Ada juga utang luar negeri swasta. Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta yaitu kewajiban berupa surat utang yang diterbitkan di dalam negeri dan dimiliki oleh orang asing. Sektor swasta mencakup bank dan bukan bank ibarat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan perusahaan bukan forum keuangan, serta private.

Data februari 2018, Urang luar negeri dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) valas Rp 897,78 triliun. Pinjaman luar negeri Rp 771,76 triliun. Makara total utang luar negeri pemerintah sebesar Rp. 1669.54 Triliun.

Utang luar negeri swasta Januari 2018 tercatat US$ 174,2 atau Rp 2.352 T.

Jadi total utang luar negeri Indonesia ( pemerintah dan Swasta ) mencapai Rp. 4.202 T.

Berapa total utang indonesia ? Utang luar negeri Rp. 4.202 T + utang dalam negeri Rp. 2365,25 T yang terdiri SBN Rp 2.359,47 triliun dan pemberian Rp. 5,78 triliun, maka totalnya = Rp. 6567 T. Atau mendekati Rp. 7000 T. Besarkan ? jangan buru menilai itu terlalu besar.

Setiap penambahan utang 1%, itu artinya peningkatan PDB sebesar 4,17 %. Makara masih lebih tinggi nilai tambahnya daripada utang itu sendiri. Dan lagi utang luar negeri pemerintah itu tidak semua di pakai oleh pemerintah. Ada juga digunakan oleh BI untuk stabilitas moneter. Hasilnya kekuatan devisa kita simpulan Januari 2018 tercatat USD131,98 atau setara Rp. 1.782 Triliun. Utang luar negeri Swasta sebesar 2.352 T tidak dijamin oleh Pemerintah. Ini utang B2B. Semua utang berkaitan dengan jaminan business. Kalau swasta tidak bisa membayar maka sudah diatur dalam loan agreement atau underwriting surat utang. Makara bukan hal yang menjadi kewajiban negara membail out jikalau swasta gagal bayar. Nah jikalau hitungan ndeso bila total utang Rp 6.567 Triliun, di kurangi dengan kekuatan cadangan devisa dan hutang swasta, maka real utang hanya Rp. 2.433 Triliun. 

Sekarang mari kita buat analisa lebih canggih. Utang luar negeri indonesia ( pemerintah dan swasta ) rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 34,82,. Rasio itu masih di level aman.Bandingkan negara-negara tetangga ibarat Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, yang di atas 40% terhadap PDB. Dan lagi jikalau lihat data, utang jangka pendek hanya 13 %, selebihnya jangka panjang. Makara sangat aman. Bagaimana dengan rasio utang pemerintah saja ? hanya 29 % terhadap PDB. Masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan UU, yaitu 60%. Langkah yang akan diambil pemerintah untuk merealisasikan dan menjaga batas kondusif ialah dengan cara menjaga defisit keseimbangan primer mulai 2018 di bawah Rp100 triliun. Tak hanya itu, pemerintah akan berupaya menekan defisit dan rasio utang serta keseimbangan primer menuju positif melalui peningkatan tax ratio dan efisiensi belanja non prioritas.

Di kurun Jokowi , setiap penambahan utang berdampak berganda meningkatkan pertumbuhan PMTB (pemupukan Modal Tetap Bruto ), yang tahun ini diperkirakan akan naik sebesar 6,3% atau sekitar Rp. 630 triliun. Makara jikalau cicilan utang dan bunga sebesar sekitar Rp. 400 triliun bukan masalah. Ya selagi management fiskal selalu prudential maka kita akan baik baik saja, dan utang akan terus bertambah seiring meningkatnya kapasitas nasional untuk mengeskalasi pertumbuhan supaya tahun 2030 kita jadi negara nomor 4 terbesar didunia.

Utang BUMN.

Saya ditanya sama nitizen mengapa utang bumn terus membesar? Ini sangat mengkawatirkan akan terjadi gagal bayar ibarat Yunani atau ibarat Sri Lanka sehingga terpaksa diambil oleh kreditur. Saya hanya tersenyum. Kasusnya berbeda dengan Sri Lanka dan Yunani. Utang BUMN bukan utang untuk modal kerja tetapi untuk investasi. Ingat bahwa hutang investasi yang dilakukan BUMN itu dasarnya yaitu proyek yang di legitimasi negara dan kelayakannya sudah teruji. Makara utang itu bab dari bisnis perusahaan yang pada kesudahannya akan meningkatkan kapasitas Perusahaan. Soal hingga terjadi DER tinggi itu alasannya yaitu perluasan yang tinggi pula. Pada kesudahannya akan menawarkan keuntungan bagi BUMN.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total aset BUMN pada 2016 mencapai Rp 6.468,9 triliun tumbuh 10,7 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp 5.841,9 triliun. Adapun jumlah BUMN hingga simpulan 2016 mencapai 118 perusahaan terdiri atas 14 Perusahaan Umum (Perum), 20 Perusahaan Persero Tbk, dan 84 Perusahaan Persero non Tbk. Bagaimana dengan utang BUMN? Data Bank Indonesia menyebutkan per kuartal I/2017 total utang BUMN sudah mencapai Rp4.091,71 triliun. Nilai tersebut terdiri dari financial public corporation debt senilai Rp3.496,12 triliun dan non-financial public corporation debt senilai Rp595,6 triliun. Makara rasio utang terhadap aset mencapai 60%. Ini memang lampu kuning.

Apakah itu menjadi resiko bagi pemerintah ? Berdasarkan pelaksanaan riil, dari sekitar 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dipercepat oleh pemerintah di bawah komando Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), masih sangat sedikit yang dijamin pemerintah.Sejauh ini, tercatat dua BUMN yang menerima kemudahan penjaminan pemberian tersebut yakni PT PLN (Persero) terkait proyek listrik 35.000 MW dan PT Hutama Karya (Persero) terkait proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Dan lagi rasio penjaminan itu hanya 6% dari PDB atau masih dibawah pagu UU sebesar 10%.

Pertanyaan nya yaitu mengapa hingga utang membengkak ? Ya alasannya yaitu pemerintah membuka peluang bisnis bagi bumn untuk bekerja. Ingat bahwa Pemerintah memperkirakan total investasi infrastruktur yang diharapkan semenjak tahun 2014-2019 sebesar 450 miliar dollar AS atau lebih Rp 6000T. pemerintah tidak bisa menanti swasta melakukannya. Karana kemampuan swasta terbatas. Bagaimanapun disituasi ekonomi global sedang lesu pemerintah harus leading membangun infrastruktur khususnya tempat yang tingkat komersialnya masih rendah.

Lantas bagaiman solusinya? Agar tugas BUMN terus lebih besar sebagai Agent pemerintah maka daripada pemerintah menaikan rasio penjaminan hutang BUMN, lebih baik pemerintah meningkatkan PMN ( penyertaan modal negara ). Sehingga stuktur neraca BUMN kembali sehat dan ini memungkinkan BUMN bisa me-leverage Aset nya untuk meningkatkan kapasitas berhutang sehingga kegiatan kerja pemerintah menuntaskan sasaran pembangunan Infrastuktur sanggup tercapai. Makara bukan hutang distop, justru kinerja keuangan harus diperbaiki supaya kemampuan berhutang bisa lebih besar. Kalau bumn dihentikan berhutang ya sama saja melarang pemerintah kerja, yang justru modal akan habis untuk biaya operasional.

BUMN itu institusi bisnis. Selagi bisnis jalan , peluang berhutang ada, apalagi yang dikawatirkan? Soal rasio utang, itu bukan masalah. pemerintah bisa divestasi supaya modal publik masuk ke BUMN sehingga neraca kembali sehat untuk menarik hutang gres lagi. Yang duduk kasus itu yaitu kerjaan engga ada, modal habis untuk biaya operasional dan gaji. Nah itu gres bego namanya. Selagi peluang bisnis selalu ada, maka utang yaitu solusi menciptakan keinginan menjadi kenyataan.

Sumber https://bukuerizelibandaro.blogspot.com/

Belajar Dari Krisis Negara Lain

Turki, Argentina dan Pakistan.

Sejak kejatuhan Lehman 2008, krisis moneter global berdentang di jantung kapitalis. Ini glombang tsunami yang gres hingga dinegara berkembang lima tahun kemudian , yaitu tepatnya tahun 2013. Indonesia, Turki, Argentina, merupakan anggota emerging market masuk dalam putaran gelombang tsunami itu. Dimana terjadi eksodus dana jangka pendek bermata uang dollar AS dari negara emerging market ke Amrik. Tentu itu dipicu oleh aturan undangan dan penawaran. Dimana AS menaikan suku bunga yang otomatis investor memindahkan dananya kembali ke AS. Kaprikornus ini motif profit taking yang alamiah. Saya akan membahas kejatuhan Turki, Argentina, Pakistan. Ketiga negara ini sudah masuk kelubang krisis. Sementara untuk Thailand, Philipina dan Malaysia sedang berjuang keluar dari krisisis. Akan saya bahas pada postingan ke 2. Mengenai Indonesia akan aya bahas disetiap tamat tulisan.

.

Jebakan hutang 

Ketika likuiditas Dollar melimpah masuk ke Turki, Argentina, Pakistan, mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Memang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekpnomi diatas 7%, Sektor perjuangan berkembang pesat. Namun ada kesalahan yang prinsipil dari adanya likuiditas yang melimpah itu. Apa ? Likuiditas itu tidak didapat dari kelebihan atau surplus tabungan pemerintah. Tetapi diambil dari utang. Nah cara narik utang inilah biang duduk kasus dikemudian hari. Gimana caranya ? Turki dan Argentina , Pakisan berbeda cara narik utangnya. Mari kita lihat style masing masing negara.

Turki.

Rasio utang pemerintah terhadap Pendapatan domestik Bruto tahun 2018 hanya 28%. Kaprikornus tidak jauh dari Indonesia. Pertumbuhan ekonomi 7%. Tetapi kenapa mata uang Turki jatuh ? Walau utang pemerintah relatif aman. Tetapi pemerintah juga menyampaikan kelonggaran kepada perbankan sebagai guarantor utang luar negeri. Mengapa ? biar suku bunga bisa dikendalikan pemerintah menjadi rendah. Tentu tujuannya biar swasta efisien. Tetapi lantaran utang itu sebagian besar berjangka pendek maka ketika terjadi arus balik dollar ke Amrik, swasta tidak bisa membayar lantaran proyeknya belum menghasilkan keuntungan untuk mengembalikan investasi. Otomatis , Perbankan sebagai guarantor harus membayarnya. Kalau perbankan tidak bisa membayar maka pemerintah harus bailout. Sementara kas pemerntah tidak cukup uang untuk membayar.

Argentina. 

Rasio utang Argentina terhadap PDB sebesar 60%. Ini sudah lampu merah. Yang jadi duduk kasus yaitu sebagian besar utang itu bermata uang ajaib terutama USD. Skema hutang Argentina yaitu pemerintah menarik utang kepada ajaib dan pada waktu bersamaan mensuplai uang ke perbankan untuk perluasan kredit dunia usaha. Ketika terjadi arus balik uang ke AS maka pemerintah tidak bisa membayar utang tersebut. Karena pertumbuhan ekonomi stuck akhir jatuhnya komoditas utama Argentina. Defisit perdagangan semakin melebar sehingga cadangan devisa ikut tergerus untuk menyediakan valas dalam rangka membayar utang luar negeri. Sampai kesannya , pemerintah tidak bisa lagi terus membayar. Terpaksa lempar handuk putih kepada IMF untuk dapatkan bantuan.

Pakistan, 

Rasio utang terhadap GDP sebesar 67%. Ini udah dalam posisi insolvent. Kasus Pakistan sama dengan Argentina,dimana pemerintah menarik utang yang sebagian besar dari China untuk membiayai APBN nya. Ketika utang jatuh tempo , mereka tidak bisa membayar. Karena banyak proyek BUMN yang dibangun belum menghasilkan laba. Padahal utang BUMN dijamin oleh pemerintah. Sumber penerimaan pajak drop lantaran dilanda imbas krisis global. Bagaimanapun pemerintah harus bailout utang tersebut.

Dampaknya terhadap Turki , Argentina dan Paskistan atas utang tersebut adala sama. Yaitu jatuhnya kurs mata uang. Ini bukan lagi fluktutasi tetapi sudah falling down. Maka apa yang terjadi ? para investor eksklusif menyesuaikan kurs mata uang mereka terhadap kemampuan mereka membayar utang. Artinya kalau uang lokal ditangan mereka sebesar 100 namun dollar hanya tersedia 60% maka nilai mata uangnya terjun sebesar 40%. Kaprikornus kejatuhan Turki, Argentian, Pakistan tak lebih yaitu jebakan utang. Belakangan turki sanggup dana bailout dari Qatar tetapi ini tidak solusi menyeluruh. Hanya jangka pendek. Pakistan sanggup solusi dari China lewat swap hutang dengan kontrak PPP berjangka waktu 100 tahun. Argentina sedang minta pertolongan IMF.

Apa yang terjadi terhadap Turki, Argentina dan Pakistan, tidak akan terjadi di Indonesia. Mengapa ? Indonesia melarang perbankan menyampaikan jaminan utang luar negeri kepada dunia usaha. Pemerintah tidak lagi menerapkan aturan bailout menyerupai tahun 1998 ketika terjadi krisimon. Kaprikornus kalau perbankan menilai proyek itu layak maka beliau harus memakai sumber dana pihak ketiga yang beliau pooling dari publik. Dana pihak ketiga ini bersifat likuiditas yang lancar sehingga sesuai dengan prinsip risk management yang diatur oleh Bank International for settlement. Bagaimana kalau hingga bank gagal bayar dana pihak ketiga? itu resiko ditanggung oleh LPS ( Lembaga Penjaminan Simpanan). Tidak ada lagi bailout negara.

Utang BUMN tidak dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah. Maksimum yang dijamin hanya sebesar 6% dari PDB. 94% proyek BUMN merupakan proyek B2B dimana yang dijaminkan yaitu konsesi bisnis bukan asset BUMN. Itupun untuk proyek strategis nasional. Sementara Utang pemerintah 60% bermata uang rupiah. Rasio utang masih dibawah 30%. Itupun utang yang berkaitan dengan fiskal, bukan belanja. Artinya return nya terang dan terukur. Kaprikornus kalau terjadi arus balik dana keluar tidak berdampak significant terhadap lkuiditas valas. Makanya rating surat utang kita sangat baik dimata investor.

Utang dan Politik.

Mengapa Turki, Argentina dan Pakistan tidak bisa menerapkan kebijakan menyerupai Indonesia ? lantaran ini bekerjasama dengan Politik. Dengan sketsa utang menyerupai Turki, Argentina dan Pakistan, memungkinkan pemerintah menjadi undertaker utang secara nasional dan tentu pemerintah sangat powerfull mengontrol politik. Maklum politik kan pada kesannya bagi bagi kue. Utang yaitu financial resource. Kekuasaan menjadi magnit bagi para elite politik untuk menyembah dan loyal kepada penguasa. Oligarki politik melahirkan oligargi bisnis rente yang menyampaikan keuntungan kepada segelintir orang. Kaprikornus resiko utang tak lebih akhir resiko politik yang korup.

Di abad Jokowi, utang bekerjasama dengan oligarki politik untuk kepentingan oligarki bisnis, tidak ada lagi. Sudah di removed. Pemerintah hanya menyampaikan peluang investasi dan bisnis. Pembiayaannya sebagian besar (70%) diserahkan kepada dunia usaha. Kalau sumber pembiayaan itu berasal dari utang maka resiko dikembalikan kepada dunia perjuangan ( swasta nasional maupun ajaib ). Skema ni memang menuntut profesionalitas dunia perjuangan dan kesediaan menerapkan good governance. Kalau engga mana ada kreditur mau kasih uang. Apalagi tanpa jaminan pemerintah. Kaprikornus pengusaha yang andalkan susukan politik biar sanggup kredit bank, udah engga laris lagi. Akses uang ya reputasi bisnis, pure business.

Namun sketsa abad Jokowi ini memang tidak terkenal bagi politisi yang terbiasa menikmati rente bisnis dari oligarki politik. Makanya mereka yang tidak ingin Jokowi berkuasa lagi, yaitu mereka yang inginkan kekuasaan bisa menjadi pesta tanpa jeda lewat sketsa utang seraya menyampaikan secuil kepada rakyat lewat subsidi dan resiko diserahkan pada rakyat kini atau besok.

Thailand

Sebelum krisis moneter yang melanda ASIA ditahun 1998, pertumbuhan ekonomi Thailand mencapai rata rata diatas 7%, bahkan bisa mencapai 9,8%. Thailand mendapat kucuran dana dari AS, karenanya sebagian besar produk Thailand di ekspor ke AS. Ekonomi Thailand ketika itu sangat bergantung kepada Ekspor, yaitu 60% PDB. Kucuran dana pertolongan dari AS dan Jepang tersebut dipakai secara luas untuk membangun infrastruktur ekonomi. Agar ekonomi yang bertumpu kepada sektor pertanian sanggup efisien menjual ke luar negeri. Kaprikornus tampaknya Thailand by design memang di persiapkan dengan baik oleh AS untuk menjadi sumber pangan. Namun ekspor dari sektor pertanian ini tidak begitu besar volumenya dalam valas. Tdak sebesar ekspor MIGAS. Kaprikornus perluasan yang didanai utang itu kalah cepat dengan kemampuan membayar utang.

Mengapa ? Rasio utang terhadap PDB naik dari 100% menjadi 167% di empat negara ASEAN termasuk Indonesia. Pada tahun 1993–96, kemudian melonjak hingga 180% pada masa-masa terparah dalam krisis ini. Tahun 1997, Thailand tetapkan kurs mengambang terhadap Baht lantaran cadangan baht di bank central Thailand tidak tersedia cukup lagi untuk melayani undangan akan dollar. Sejak Baht dilepas dipasar, cepat sekali terjadi perubahan kurs. Bahkan bisa dikatakan terjun bebas. Efek kejatuhan baht ini berdampak sistemik terhadap ekonomi ASIA TIMUR.  Pasar uang global bereaksi keras terutama para pemain hedge fund memanfaatkan kerapuhan mata uang ASEAN ini untuk take advantage. Kurs pun berjatuhan. Krisis moneter melanda empat negara ASEAN dan Korea.

Hampir semua negara ASEAN yang kena krisis termasuk Korea lantaran kiprah negara yang begitu besar sebagai financial resource lewat berhutang. Hanya Thailand dan Korea lebih beruntung , bahwa utang itu sebagian besar memang dipakai untuk pembangunan innsfrastruktur. Kaprikornus secara mendasar ekonomi mereka masih bagus. Hanya struktur APBN nya yang tidak sehat dimana komponen hutang sangat besar dan rasio GINI melebar sebagai imbas dari politik kekuasaan yang bertumpu kepada utang. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu juga terjadi pada indonesia. Paska krisis, Thailand bisa melewatinya dengan baik dibawah kepemimpinan Thaksin Shinawatra yang naik sebagai PM tahun 2001.

Thaksin yaitu alumni Eastern Kentucky University AS,  S2 Criminal Justice dan Sam Houston State University (S3). Thaksin yang berlatar belakang sebagai pengusaha,tahu betul bagaimana melaksanakan reorientasi ekonomi Thailand. Dia focus bagaimana membuatkan kemampuan ekonomi domestik. Bagaimana caranya ?  Dalam upaya mengakhiri krisis mata uang tahun 1997, Thailand semenjak awal telah berupaya meningkatkan ekspornya. Pertumbuhan ekspor tahun 2002 Thailand tercatat sudah mengalami kenaikan sebesar 2,8%. Agar sektor UKM bisa menjadi penopang kekuatan domestik, Thailand membentuk BUMN nirlaba yang bertugas membeli produksi dalam negeri dan kemudian di distribusikan kepada retail tradisional dengan harga subsidi. Bank central Thailand menyampaikan jadwal kredit bagi UKM retail tradisional yang mau meningkatkan usahanya. Otomatis sektor tradisional kasar tumbuh pesat menjadi jaring pengaman paska krisis.

Thaksin juga tidak takut menciptakan defisit anggaran samakin melebar biar negara lebih besar kemampuan melaksanakan ekspansi. Anggaran defisit pemerintahan Thailand pada tahun 2002 sekitar 3,4%, sengaja ditingkatkan dari 0,8% pada tahun 2001. Tetapi kebijakan ekspansif sektor fiskal itu tidak untuk belanja konsumsi tetapi untuk barang modal (infrastruktur ) yang banyak menyerap angkatan kerja. Sehingga memungkinkan undangan domestik meningkat. Penganguran berkurang dan daya beli domestik meningkat. Selama 5 tahun atau periode pertama kekuasaan Thaksin, pendapatan rakyat meningkat, terutama petani dan UKM. Pada masa itu juga Thailand bisa membayar lunas utangnya sebesar 17 miliar USD ke IMF.

Tetapi model pembangunan Thaksin yang pro kepada rakyat dan sektor real ternyata tidak menciptakan elite politik happy. Thaksin merusak oligarki politik dalam bidang ekonomi. Thaksin juga membabat birokrasi yang dinilai menjadi penghambat kemajuan ekonomi dan bisnis. Pemerintahan Thaksin menganggarkan sedikitnya 10 miliar baht untuk membiayai jadwal reformasi birokrasi, dengan mengurangi 5 persen dari jumlah pegawai negeri yang mencapai 1,7 juta orang. Bisnis  non tradeble dipangkas. Dampaknya semakin mengecilnya rasio GINI. Namun tahun 2005 laju ekonomi Thailand kemudian melambat. Harga BBM yang naik meningkatkan inflasi dan suku bunga. Tahun 2006 ekonomi Thailand mencatat pertumbuhan sekitar 4,2% tidak jauh berbeda dengan 4,5% pada tahun 2005. 

Pertumbuhan ini yaitu yang paling lambat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Momentum ini dipakai oleh elite politik Thailand untuk menjatuhkan Thaksin. Apalagi kalau bukan issue ajaib yang dipakai oleh Elite politik menjatuhkan Thaksin.  Kebetulan dalam rangka meningkatkan ekonomi non utang lewat investasi ajaib secara langsung, Thaksin menciptakan kebijakan Asing boleh menguasai saham dari tadinya 25% menjadi 49%.  Sejak tahun 2005-2006, issue investasi ajaib terus digoreng oleh oposisi. Sehingga menimbulkan agresi demontrasi besar besaran dengan tuntutan biar Thaksin mundur. Pada tanggal 19 September 2006, Dewan Reformasi Demokrasi mengumumkan pengambil-alihan kekuasaan dari tangan PM Thaksin Shinawatra. Suksesnya menjatuhkan Thaksin lantaran pihak oposisi didukung oleh militer. Padahal ketika itu Thaksin gres saja unggul dalam pemilu periode kedua kekuasaannya.

Setelah Thaksin jatuh, maka ekonomi Thailand kembali kepada lebih besar porsi non trandeable nya. Rasio GINI melebar. Pertumbuhan ekonomi terus merosot yang berdampak semakin rendahnya kapasitas nasional menyediakan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Tahun 2006 pertumbuhan ekonomi masih 5 % namun empat tahun kemudian atau tahun 2009 tinggal -0,7%. Tahun 2010 sempat naik sebesar 7,2% lantaran likuiditas murah dari the Fed. Tetapi tahun 2011 drop lagi menjadi 0,8%. Tahun 2012 naik lagi lantaran kebijakan QE AS yang mensuplai uang ke emerging market. Tahun 2013-2017 rata pertumbuhan hanya 3%. Itu lebih dipicu oleh sektor manufaktur yang berorientasi ekspor. Sementara konsumsi domestik stuck dan agak tertolong lantaran bisnis pariwista yang tumbuh autopilot.

Utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41% (2017)  Kalau termasuk utang swasta tentu lebih besar lagi, bahkan mencapai 60% dari PDB. Bandingkan dengan  Indonesia yang penduduknya 4 kali thailand rasio utang hanya 30% dari PDB. Itu sebabnya sangat sulit bagi Thailand untuk bertahan terus dengan jebakan utang yang begitu besar sementara pertumbuhan ekonomi dibawah 3% setiap tahun. Golongan intelektual di kota Bangkok dan kaum pengusaha yang tadinya mendukung tindakan perebutan kekuasaan junta militer terhadap pemerintahan PM Thaksin tanggal 19 September 2006 mulai kecewa. Issue nasionalisme menjatuhkan Thaksin ternyata tidak menciptakan Thailand lebih hebat. Bahkan terpuruk. 

Ini pelajaran mahal bagi Indonesia. Pilihlah pemimpin yang lapang dada namun cerdas mengelola ekonomi ditengah arus globalisasi dan tahu menjaga kepentingan domestik. Dan itu saya lihat hanya pada Jokowi. Bukan retorika tetapi track record nya menandakan itu. Sekali kita salah menentukan pemimpin yang kemaruk harta maka anak cucu kita yang harus membayarnya dan kita ikut bertanggung jawab atas kemunduran ekonomi dan kegagalan mencapai keadilan sosial bagi semua.

Malaysia.

Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, yaitu tiga negara yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris secara damai. Tidak ada revolusi, tidak ada perubahan struktural birokrasi. Birokrasi pemerintahan berjalan dengan tertib, kondusif dan damai. Meskipun secara politik diliputi oleh suasana autokrasi yang ketat, ketiga negara berkembang dalam sistem birokrasi dan pengawasan yang terkendali. Selama 40 tahun tercapai tingkat kemakmuran rata rata yang demikian tinggi sehingga tidak pernah terjadi gejolak politik yang berarti. Pada 1961, empat tahun sesudah kemerdekaan, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdur Rahman membentuk Negara Persekutuan Malaysia, yang terdiri atas: Semenanjung Malaya, Sabah, Serawak dan Singapura. Empat tahun sesudah itu di bawah tekanan Presiden Sukarno, Singapura melepaskan diri dari Malaysia dan menjadi negara republik yang berdiri sendiri.

Malaysia yang kemudian hanya terdiri dari Malaysia Semenanjung plus Sabah dan Serawak, bersatu di bawah kepemimpinan Tunku Abdul Rahman yang segera sesudah pemisahan ini mendirikan Partai UMNO (United Malay National Organization) sebagai kendaraan politiknya. Tatkala Mahathir memimpin pemerintahan (1978- 2004) Pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai tujuh persen, mudah telah melewati masa krisis moneter 1997, sementara banyak negara di Asia belum bisa pulih sepenuhnya. Infrastruktur transportasi, komunikasi darat, laut, udara telah selesai dibangun. Pusat tenaga listrik telah siap memasuki abad industrialisasi yang sudah diambang pintu. Income per capitarata-rata mencapai US$7.000 per tahun. Bahkan negara belahan Johor telah mencapai US$20.000, sama dengan beberapa negara Eropa. Tingkat pengangguran nol persen. Malaysia harus terpaksa mengimpor jutaan tenaga kerja ajaib dari banyak sekali negara Asia, termasuk Indonesia.

Pada 1980, Malaysia mengirim 500 ribu siswa tamat Sekolah Menengan Atas untuk melanjutkan pelajaran di banyak sekali universitas di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan negara lain, sepenuhnya ditanggung negara. Tenaga lulusan luar negeri yang banyak itu kemudian menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Malaysia. Putra Jaya The Cyber City yang menjadi semacam Silicon Valley-nya Malaysia telah selesai dibangun. Di daerah ini terdapat sentra aktivitas pemerintah serta sentra pengendalian komputer dan cyber space yang terbentang di segenap kota besar Malaysia. Perusahaan minyak Petronas, yang dulu dibantu Pertamina di abad mahathir telah menjadi perusahaan minyak raksasa yang membangun kilang minyak diberbagai tempat dan berinvestasi di 40 negara. Jauh mengungguli Pertamina yang makin terseok-seok.

Kini ? Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang Eng dalam konferensi pers menjelaskan ketika ini total utang Malaysia tercatat 1.087 triliun ringgit pada 31 Desember 2017. Jumlah ini sama dengan 80,3% dari produk domestik bruto (PDB) Malaysia ( bandingkan dengan Indonesia hanya 30% dari PDB). Padahal pada abad awal Perdana Menteri Najib Rajak, utang hanya 685 miliar ringgit. Dan ketika terakhir Mahathir mundur kekuasaan , utang hanya 300 miliar ringgit. Hanya 13 tahun setela Mahathir undur diri dari kekuasaan, ekonomi Malaysia masuk jebakan utang. Pertumbuhan ekonomi dibawah 5%. Yang lebih rumit untuk diselesaikan yaitu utang tersebut sebagian besar untuk subsidi. Sementara ketergantungan ekonomi Malaysia terhadap MIGAS seperlimanya terhadap PDB. Ketika harga minyak, jatuh akan semakin sulit bagi Malaysia untuk recovery dari jebakan utang.

Walau Mahathir terpaksa tampil kembali ke panggung Politik lantaran panggilan moral menyelamatkan ekonomi Malaysia, namun keadaannya tidak mudah. Karena ongkos APBN sudah terlanjur besar. Najib selama kekuasaannya menina bobokan rakyat lewat pertumbuhan falsu dengan memacu konsumsi domestik tetapi itu didanai dari utang. Bagaimana solusi dari Mahathir ? beliau berjanji akan memberlakukan kembali subsidi materi bakar sebagai salah satu upaya menekan meningkatnya biaya hidup. Namun, kebijakan keuangan Mahathir ini bakal memperbesar defisit anggaran kalau tanpa kebijakan yang mengimbangi. Mahathir lebih mengutamakan menuntaskan jebakan utang kepada China sebesar USD 20 billion, Padahal proyek ini berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Namun keliatannya Mahathir perlu mendapat simpati kaum Melayu yang anti China.

Dulu tahun 1978 yaitu Mahathir muda. Tetapi keadaan kini udah berbeda. Mahathir tidak muda lagi. Anggaran sudah terlanjur membesar. Mental politik Mahathir tidak menyerupai waktu masih muda yang dikenal keras dan raja tega. Kini beliau malah larut dengan mental melankolis dan populis. Seharusnya mencar ilmu dari Jokowi bagaimana menyelamatkan ekonomi. Orientasi ekonomi harus dilakukan dan pada waktu bersamaan reformasi anggaran dilaksanakan walau lantaran itu akan dihujat rakyat dan tidak disukai elite politik. Malaysia kedepan sedang melalui trakdirnya lantaran salah menentukan pemimpin menyerupai seorang Najib. Harganya yang tidak murah yang harus dibayar oleh generasi kini.

Singapore

Saya pernah makan malam dengan administrator salah satu perusahaan sekuritas. Dia bercerita bahwa ada salah satu perusahaan di Singapore yang memiliki beberapa franchise masakan dan minuman menyampaikan untuk kerjasama. Padahal beberapa tahun kemudian beliau berusaha membujuk perusahan itu untuk masuk ke Indonesia untuk bermitra dengan clients nya tapi tidak tertarik. Tapi kini perusahaan itu sangat antusias untuk masuk ke Indonesia. Apa alasannya ? ekonomi singapore semakin suram dan daya beli semakin turun. Apalagi utang Singapore kini sudah diatas PDB nya atau sebesar 110% dari PDB. Secara akuntasi Singapore sudah insolvent. Pertumbuhan ekonomi melambat dibawah 3%.

Ekonom bisa saja menciptakan analisa data statistik dan menyimpulkannya atas dasar keilmuannya. Tapi pemegang merek franchise khususnya masakan dan minuman, tidak pernah salah menentukan data market. Mau tau kurs bersama-sama mata uang, liatlah harga minuman di Starbucks dan harga ayam di Mc Donald. Mengapa? Karena mereka mencatat dengan rapi real market setiap hari. Walau indikatornya kelas menengah namun sebetulnya itulah real indikator ekonomi. Yang mengggerakan ekonomi suatu negara ya kelas menengah. Kaprikornus kalau banyak perusahaan franchise masakan masuk ke Indonsia itu artinya indikator ekonomi Indonesia kuat.

Masalah singapore sebetulnya bukan saja lantaran semakin restriksinya china terhadap bisnis jasa yang di tawarkan singapore tapi juga lantaran kebijakan tax amnesty dari Indonesia yang tadinya di sikapi sebelah mata, tapi ternyata jadi bagaikan angin tornado. Beberapa teman mencicipi betapa sulitnya melaksanakan cross border transfer diatas USD 500,000 dari Singapore. Padahal dulu yang menciptakan Singapore menjadi sorga bagi orang kaya lantaran kebebasan transfer. Tapi dengan adanya restriksi ( masuk katagori suspicions transaction reports/ STR ) yang di picu oleh rasa kawatir berlebihan itu , menjadi bola salju, semakin membesar dan rumor beredar dimana mana bahwa cadangan devisa singapore tidak sebesarnya yang di beritakan.

Kini walau belum bisa di katakan rush tapi kecenderungan itu semakin terasa. Beberapa fund manager menyampaikan memang ada kekawatiran dari clients nya untuk pindahkan dana dari singapore. Ini pelajaran mahal dari Singapore. Seharusnya Singapore tetap tenang. Berapapun orang mau pindahkan uangnya tidak perlu di sikapi berlebihan. Kekuatan dan gambaran singapore sebagai financial center kelas dunia harus di pertahankan, dan salah satunya menjamin fasilitas pemindahan dana termasuk orang indonesia yang mau pindahkan uangnya ke Indonesia. Kini Singapore mengandalkan pendapatan dari jasa wisata yang bertumpu kepada Casino. Ya Macao kecil di ASEAN.

Ingat kata supir taksi di Singapore " Because God sent a great person to be president in Indonesia. Now Singapore leaders are aware that they are not smart enough..

Sumber https://culas.blogspot.com/

Hutang Ke China ?

" Babo, saya kawatir utang BUMN untuk membangun insfrastruktur malah menciptakan kita terjebak hutang dengan China. Dan lagi apa pentingnya insfrastruktur untuk kemakmuran rakyat"

" Semua insfrastruktur yang di berdiri oleh BUMN merupakan Business polecy, bukan politik apalagi sosial. Yang berhutang itu bukan Pemerintah tapi BUMN. Itupun BUMN dihentikan Menggadaikan assetnya tanpa izin DPR. Bahkan mau jual saham pun, harus izin DPR. Infrastruktur itu syarat utama biar perpindahan barang dan jasa itu efisien. Tanpa efisiensi kita akan kalah dalam persaingan global. Singkatnya, infrastruktur itu dibangun biar orang mencari rezeki praktis dan distribusi kesempatan juga meluas.

" Lah bila BUMN pinjam uang tanpa melibatkan jaminan Pemerintah , apa iya ada yang mau , apalagi china ?

" Ya ada yang mau. "

" caranya ?

" Ada yang dikenal dengan istilah Non Recourse Loan ( NRL). Atau pinjaman yang diberikan dengan jaminan proyek itu sendiri. Artinya pihak BUMN sebagai peminjam tidak menanggung resiko apabila kenyataannya sesudah proyek jadi engga bisa mengembalikan investasi. Tapi lender atau investor berhak memilih sendiri siapa kontraktor yang qualified alasannya engga mau dana pinjaman di salah gunakannya. Nah kebanyakan pemain lokal gagal mendapat proyek dari BUMN karana engga qualified berhadapan dengan proyek NRL alasannya sudah terbiasa ngerjain proyek BUMN berbasis APBN yang praktis diatur. Pas engga kebagian proyek ya teriak teriak bilang Jokowi salah. "

" kok bisa berdiri proyek , dana dari pinjaman tanpa collateral. "

" itulah kelebihan direksi BUMN sekarang. Mereka sudah berkelas dunia dengan pengalamannya segudang bagaimana mendapat denah pinjaman yang aman. Disamping itu proyek yang didanai memang feasible. Kalau engga layak mana mungkin bank mau kasih kredit apalagi tanpa collateral didepan"

" Ok. Tapi mengapa utang dengan china."

" Ya hanya alasannya china yang mau kasih pinjaman dengan denah NRL. Negara lain maunya minta jaminan dari Pemerintah tapi bebas mau pakai uang itu dibangun atau engga. Jokowi engga mau denah hutang dengan jaminan APBN."

" Kaprikornus pembiayaan dari bank di china itu tidak masuk utang APBN. Apa benar ?

" Coba kau cek di Google utang Indonesia ke china jauh lebih rendah utang ke korea selatan. Dan nilainya engga ada artinya bila dibandingkan utang ke Jepang dan AS , Eropa. Entahlah mengapa di Indonesia kehadiran investasi China di sikapi paranoid. Padahal perlakuan terhadap China dan negara lain sama dimana harus tunduk dengan UU PMA. Kalau stigma China ialah komunis anti Tuhan mengapa di negara yang lebih banyak didominasi Islam keberadaan investasi china dianggap berkah. Kalau tidak bisa membantu negeri ini sebaiknya jangan menebarkan pedoman mundur. Kalau tidak ingin kemajuan, jangan ajak orang lain mundur.”

" Paham babo”

***

Investasi China di jalur Sutra

IMF mengatakan pinjaman kepada Pakistan USD 3,4 miliar. China mengatakan bantun direct investment ( B2B) sebesar USD 17,8 miliar. Bangladesh mendapat pinjaman dari IMF sebesar USD 0,7 miliar. Direct investment China sebesar USD 3,8 miliar. Kehadiran China di dua negara ini sangat besar mengatakan kesempatan mereka menikmati pertumbuhan dan mensejahterakan rakyat yang lebih banyak didominasi muslim. Karena mereka tidak memungut riba ibarat IMF tapi bagi hasil.

Negara negara  Arab mendapakan kucuran investasi china mencapai USD 60 miliar dollar atau hampir tiga kali lipat dari Indonesia yang USD 25 miliar Di Mesir, melalui The China Fortune Land Development Company (CFLD melaksanakan direct investment dengan kesepakatan USD 45 miliar untuk membangun ibu kota baru. Turki mengizinkan Bank of china membuka cabang biar memberi kesempatan china seluas mungkin melaksanakan investasi di Turkey. Perdagangan china turkey terus meningkat semenjak tahun 2013, Tahun depan Turkey berambisi mencapai USD 100 miliar perdangan dengan China.

***

Kasus Srilankan.

Dalam rangka proyek OBOR ( One belt One Road) China memang mengatakan pinjaman kepada negara yang masuk jalur sutera. Tujuan OBOR tak lain biar kepentingan strategis china dalam politik regional menguntungkan jangka panjang ekonomi domestik china. Namun yang jadi hambatan ialah standar pengelolaan pembangunan yang diterapkan negara yang berada di jalur sutera itu tidak sama dengan ambisi China, yang ingin daerah jalur sutera menjadi daerah ekonomi modern. Contoh sederhana kegiatan pinjaman dana untuk Srilanka dalam pembangunan pelabuhan Hambantota. Nyatanya alasannya standar pelayanan yang jelek sehingga tidak bisa beroperasi secara efisien dan dan efektif mendatangkan laba. Sehingga gagal bayar hutang.

Sebetulnya pemerintah China sudah berusaha mengatakan masukan kepada Pemerintah Srilanka bahwa dengan investasi infrastruktur maritim, akan berdampak kepada investasi bermacam-macam Artikel Babo ibarat sentra Industri. Mengapa ? alasannya Sri Lanka berada pada posisi yang baik untuk memainkan tugas strategis dalam prakarsa OBOR. Peran itu harus juga diiringi dengan perubahan mindset yaitu berkelas dunia. Namun semenjak tahun 2010, pelabuhan Hambantota tidak tumbuh. Srilangka kesulitan membayar utang. Bank Ekspor-Impor China mengatakan solusi dengan potongan utang sebesar lebih dari $ 361 juta. Dan aksesori investasi sebesar USD 600 juta. Namun tetap saja gagal mendatangkan laba.

Akhirnya sesudah melalui negosiasi yang panjang, Pemerintah Srilanka memperlihatkan solusi utang melalui denah BOT selama 99 tahun atas proyek tersebut. Usulan tersebut diterima oleh pemerintah China. Hutang pemerintah Srilanka di bail out oleh China Merchants Ports Holdings yang menguasai saham 70% sebagai perusahaan yang menang tender BOT itu. Masalah selesai. Selanjutnya pelabuhan Hambantota dikelola oleh China Merchants Ports Holdings. Ini denah PPP sebagaimana yang digagas oleh World Bank. Apakah proyek itu menjadi milik China ? tidak. Pajak penghasilan atas pelabuhan itu tetap di pungut oleh Pemerintah Srilanka. 30% saham masih dikuasai BUMN Srilanka. Pelabuhan itu tetap berjalan sesuai UU Srilanka. Sistem manajemen dan keamanan maritim tetap dibawah pemerintah Srilanka. Artinya kedaulatan Srilanka tidak dikorbankan.

Apakah CHina rugi ? Bagi China, pelabuhan Hambantota telah menjadi prioritas strategis alasannya ambisi Maritime Silk Road. Sri Lanka terletak di jalur maritim kritis untuk pengiriman minyak dari Asia Barat, mengakibatkan keamanan energi sebagai alasan penting bagi China untuk berinvestasi. Lantas mengapa issue ini melebar kemana mana ? alasannya pemerintahan Sirisena berkuasa pada tahun 2015, sangat vokal dalam keinginannya untuk mengurangi ketergantungan Sri Lanka terhadap China. Kaprikornus sifatnya politik untuk menarik simpati publik. Namun tekanan finansial menjadi terlalu sulit untuk diabaikan. Dengan total utang negara pulau itu mencapai $ 64 miliar (Rs 41.000 crore), hampir 95 persen dari seluruh pendapatan pemerintah untuk bayar utang ke negara lain dan multilateral sebagai warisan pemerintah sebelumnya.

Berbeda dengan negara kreditur Artikel Babo, Cina memperlihatkan solusi hutang yang bersifat kemitraan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada jebakan utang. Andaikan Srilanka sanggup mengubah mindset nya untuk mengelola pembangunan secara modern, efisen, transfaran , tidak akan ada denah BOT, dan lagi ruginya dimana BOT. Toh bagaimanapun secara aturan pelabuhan itu tetap milik negara. China hanya berhak konsesi atas pelabuhan itu, yang jangka waktu tertentu harus dikembalikan kepada Pemerintah Srilanka

Sumber https://culas.blogspot.com/

Jokowi Cerdas Berutang..

"Sekarang saya sanggup laporan sudah lebih Rp 5.000 triliun ya. Ini utang sektor publik sudah di atas 60%. Sekarang ditambah utang BUMN, it's worrying. Kita mestinya konsen, mestinya khawatir," kata Sandiaga Uno dalam diskusi bertema 'Selamatkan BUMN sebagai Benteng Ekonomi Nasional’. Apa yang dikawatirkan oleh Sandi ? “ Tapi bila ada eksternal dan internal shock gimana, gimana bila ada suatu perlambatan ekonomi, bagaimana kalau trade war berlanjut, gimana bila komoditas anjlok luar biasa," ujarnya. Menurut saya apa yang dikatakan Sandi tidak mencerminkan beliau sebagai seorang laki-laki risk taker yang punya visi dan financial knowledge. Mengapa ? resiko itu niscaya ada. Apalagi bila kita berpikir hal yang mengkawirkan yang belum terjadi , itu akan semakin banyak yang dikawatirkan. Makanya perlu jadi orang itu smart. Biar engga kawatir melulu.

Tetapi sepakat saya akan ulas apakah yang menjadi kekawatiran Sandi itu masuk logika atau tidak? Sandi menyampaikan bahwa utang BUMN sebesar Rp. 5000 triliun lebih. Itu utang akumalasi termasuk utang BUMN Perbankan yang memang bisnis jasa keuangan. Semakin besar dana pihak ketiga dibank semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada Bank dan semakin pertanda bahwa ekonomi tumbuh dimasyarakat alasannya orang bisa menabung. Utang real yang berkaitan dengan agresi perusahaan untuk pengembangan bisnis yaitu sebesar Rp.1980 Triliun. Bandingkan dengan asset BUMN yang hingga final tahun 2017 telah mencapai Rp 7.200 triliun. Makara dengan aset sebesar itu dan utang real yang rendah, tidak ada resiko yang perlu dikawatirkan. 

Apakah utang itu akan membebani negara. Apakah resiko utang itu ditanggung negara ? Berdasarkan pelaksanaan riil, dari sekitar 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dipercepat oleh pemerintah di bawah komando Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), masih sangat sedikit yang dijamin pemerintah. Sejauh ini, tercatat dua BUMN yang menerima kemudahan penjaminan derma tersebut yakni PT PLN (Persero) terkait proyek listrik 35.000 MW dan PT Hutama Karya (Persero) terkait proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Dan lagi rasio penjaminan itu hanya 6% dari PDB atau masih dibawah pagu UU sebesar 10%. Artinya dari utang sebesar Rp. 1980 Triliun itu, jaminan pemerintah hanya 6%. Apakah itu mengkawatirkan?  Tentu tidak.

Bagaimana hutang BUMN perbankan yang mencapai sebesar Rp3.311 triliun?  Apakah beresiko ? dari total utang sebesar Rp3.311 triliun, sebesar Rp2.448 triliun atau 74%-nya merupakan komponen DPK. Apa itu DPK? dana tabungan dan rekening koran.  Ini tercatat sebagai utang tetapi bukan utang real. Itu justru jasa perbankan untuk dapatkan untung. Sebesar Rp335 triliun merupakan cadangan premi dan akumulasi iuran pensiun. Nah utang real dalam bentuk derma dan surat berharga hanya sebesar Rp529 triliun. Bandingkan asset BUMN perbankan hingga Juni 2018, mencatat rata rata total aset Rp 2.945 triliun. Artinya utang itu dijamin oleh lebih 4 kali lipat aset. Dimana harus mengkawatirkan.

Pertanyaannya yaitu mengapa BUMN harus berutang? Ya alasannya pemerintah engga cukup dana. 90% APBN habis untuk belanja rutin, investasi pendidikan dan tempat pinggiran luar jawa. Contoh tahun 2018 Kementerin Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran tertinggi yaitu Rp 104,7 triliun. Sisanya, anggaran tersebut dialokasikan melalui Kementerian Perhubungan sebesar Rp 44,2 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 33,9 triliun, serta investasi pemerintah baik itu lewat PMN maupun LMAN sebesar Rp 41,5 triliun. Pemerintah hanya bisa menyediakan 8,7% dana dari total kebutuhan di sektor infrastruktur. Nah sisanya yaitu peluang bisnis bagi BUMN dalam denah PPP. Pemerintah  memberi penugasan kepada BUMN untuk membangun. Perhatikan besarnya peluang.  Pemerintah memperkirakan total investasi infrastruktur yang diperlukan semenjak tahun 2014-2019 sebesar 450 miliar dollar AS atau lebih Rp 6750 T. Pemerintah tidak bisa menanti swasta melakukannya. Karana kemampuan swasta terbatas. Sementara pemerintah hanya focus membangun infrastruktur khususnya tempat yang tingkat komersialnya masih rendah, yang tida menarik secara perbankan.

Coba dech anda bayangkan. Anda hanya punya uang sebesar 8,7% dari kebutuhan dana yang seharusnya. Gimana caranya supaya pembangunan tetap jalan. Apakah negara harus tarik utang untuk memenuhi semua biaya bangkit infrastruktur ? tidak bisa. Karena utang negara dibatasi rasionya oleh UU. Makara engga bisa  pemerintah sembarangan main utang begitu saja. Lantas bagaiman solusinya? Ya pemerintah memakai BUMN/Swasta melaksanakan misi membangun proyek tersebut. BUMN/Swasta tentu tidak bisa menyediakan sendiri uang sebanyak itu. Mereka forum bisnis. Tentu harus menarik dana dari luar.  Kalau swasta mungkin tidak ada hukum soal menari utang. Tetapi BUMN aturannya ketat. BUMN tidak bisa menggadaikan assetnya tanpa izin dari pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengizinkan tanpa izin DPR. dewan perwakilan rakyat tidak bisa mengizinkan bila melanggar UU. Sampai sekarang UU  yang mengatur rasio utang masih belum diubah. Makanya BUMN yang berhutang ke bank umumnya memakai denah non recourse loan atau EPC loan ( inkind loan ), yang sifatnya off balance sheet alasannya memakai SPC.

Namun untuk berhutang ke bank atau forum keuangan pun tidak mudah. BUMN harus dalam kondisi sehat secara financial. Makanya pemerintah menyehatkan dulu BUMN gres diberi tugas. Cara penyehatannya yaitu melalui PMN ( penyertaan modal negara ) supaya struktur permodalan BUMN semakin berpengaruh sehingga feasible menarik derma dari luar. Cukup? belum. pemerintah juga menyediakan denah PINA ( pembiayaan investasi non anggaran ) supaya baik swasta maupun BUMN sanggup lebih gampang berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Cukup ? belum. Pemerintah juga membuka susukan pasar uang melalui hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memungkinkan dana nganggur di Lembaga Keuangan non bank menyerupai Dana Pensiun, Asuransi, ditempatkan di pasar obligasi. Cukup? Belum. Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang  memungkinkan dana nganggur haji sanggup ditempatkan di pasar obligasi infrastruktur. Sehingga akan mendorong terjadinya securitisasi asset atas proyek yang sudah dibangun. Dengan demikian terjadi leverage asset untuk mengeskalasi kemampun membiayai infrastruktur.

Saya tidak melihat denah financial engineering dari Sandi yang bisa meyakinkan membangun tanpa utang. Soal solusi yang dikatakannya untuk mengurangi utang lewat securitisasi asset. Itu bukan teori baru. Sudah diterapkan oleh Jokowi dan hampir semua BUMN infrastruktur telah melaksanakan itu. Makanya mereka bisa me leveraga asset yang ada untuk memperbesar kemampuan financial nya mendapatkan penugasan dari pemerinntah membangun. Yang terang semua proyek infrastruktur yang dibangun secara luas itu, rakyat ( APBN)  hanya menyediakan dana sebesar 8,7% dari total anggaran. Dan Jokowi bisa melaksanakan amanah itu dengan tepat tanpa harus menepuk dada. Dia bisa memotivasi bawahannya untuk membangun value lewat trust dan profesionalitas. Tanpa itu engga mungkin bisa sanggup financial resource dalam denah financial engineering yang smart. Semoga Sandi bisa memahami fakta daripada fiksi. 

Sumber https://bukuerizelibandaro.blogspot.com/

Prabowo : Indonesia Akan Miskin Selamanya.

Saya sudah berjanji tidak akan mengulas atau komentar pengamat atau seleb facebook tentangga sebelah. Saya akan focus saja untuk meng counter serangan dari kontestan Pipres dari kubu Prabowo-Sandi. Karena itu lebih efektif daripada sibuk membahas celoteh pengamat yang memang dibayar untuk mempolitisi issue apa saja yang menjatuhkan reputasi Jokowi.  Namun saya akan tetap pada jalur data formal dengan pejelasan secara literal. Mohon dimaklumi kalau cara saya menganalisa kadang dalam bahasa kampungan atau terlalu milenial. Saya menulis ditujukan kepada publik yang tidak paham politik tapi peduli politik, Yang tidak paham ekonomi tapi tau cari duit. Yang engga paham agama tapi punya nilai kemanusiaan.

Ada tiga hal yang hari ini disampaikan oleh Pak Probowo dalam pidato politiknya. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mengalami kenaikan. Sehingga menurutnya, Indonesia terancam menjadi negara yang miskin selamanya. Kedua, ketimpangan GINI yang lebar. Ketiga, satu dari tiga anak disebut Bank Dunia mengalami stunting. Demikian kesimpulan pidatonya. Saya akan menjawab satu persatu atas pidato politik Prabowo tersebut. Agar publik tahu. Saya persilahkan untuk melaksanakan crosss check data yang saya tampilkan dalam narasi saya.

Pertama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tidak mengalami kenaikan significant. Benar namun tingkat inflasi berada di level satu digit. Bandingkan dengan Turky yang tumbuh 7% namun inflasi 15%. Dalam konteks situasi ekonomi global yang sedang lesu maka pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu nomor tiga terbaik di antara Negara G20. Indonesia masih diatas 17 negara maju ibarat Eropa, Jepang, Korea Selatan, Singapore, Australia, Swiss,  Rusia, Arab Saudi dan Artikel Babo. Semua negara itu menurun ekonominya ditengah situasi global. Sementara Indonesia masih sanggup tumbuh, walau komoditas utama kita jatuh  harganya dipasar dunia. Apakah negara tersebut akan miskin selamanya? tentu tidak. Pertumbuhan ekonomi bukanlah bahaya kemiskinan. Paham ya Pak Probowo bahwa anda bicara tidak punya dasar yang jelas.

Kedua , ketimpangan GINI. Ketimpangan gini itu sudah terjadi bukan hanya di masa Jokowi tetapi sudah berproses semenjak masa Soeharto. Mari kita liat data terjadinya ketimpangan GINI tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2004 gini rasio gres mecapai 0,32, yang manunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih tergolong rendah. Namun, pada 2013, gini rasio telah menyentuh angka 0,41. Artinya, ketimpangan sudah memasuki skala medium dan tentu saja mengkhawatirkan. Angka gini rasio sebesar 0,41 memperlihatkan bahwa sekitar 49 persen pendapatan nasional terkonsentrasi pada 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi (terkaya). Sementara itu,hanya  sekitar 17 persen dari pendapatan nasional yang dinikmati oleh 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah.

Gambaran ketimpangan distribusi pendapatan juga terkonfirmasi dari laporan mengenai distribusi kekayaan penduduk Indonesia yang dirilis oleh Credit Suisse belum usang ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sekitar 88 persen penduduk Indonesia mempunyai kekayaan kurang dari 10.000 dolar AS. Sementara itu, sekitar 77,2 persen dari total kekayaan nasional pada 2014 ternyata hanya dikuasai oleh 10 persen penduduk terkaya (The Jakarta Post, 17 Oktober). Itulah yang diwarisi oleh Jokowi selama 10 tahun kekuasaan SBY. Tentu mustahil sanggup diubah dalam satu periode kekuasaanya. Tetapi upaya Jokowi untuk menekan gini rasio sudah terbukti sukses.

Perhatikan data berikut. Walau ekonomi tidak tumbuh ibarat Era SBY namun Jokowi berhasil menekan rasio GINI. Badan Pusat Statistik merilis angka ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan indikator Gini Ratio  Pada Maret 2018, adaalh sebesar 0,389. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin kalau dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391. Sementara itu, kalau dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393 turun sebesar 0,004 poin. Penurunan Gini Ratio ini merupakan yang keenam kalinya secara beruntun semenjak September 2014. Dia selesai kekuasaan Jokowi diperkirakan rasio GINI kita sudah sama ibarat tahun 2004. Bapak Prabowo tentu tahu fakta ini bahwa selama Jokowi berkuasa ketimpangan mengecil alasannya distribusi pendapatan lebih adil dan business rente dipangkas.

Ketiga, satu dari tiga anak disebut Bank Dunia mengalami stunting.  Data yang bapak Prabowo sampaikan itu merupakan Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013 yang jadi pola Bank Dunia. Itu yang diwarisi oleh Jokowi dari SBY. Era Jokowi, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 46 triliun untuk mengatasi kurang gizi pada balita ( stunting). Karena keseriusan indonesia yang begitu besar mengatasi persoalan stunting itu maka Indonesia dijadikan proyek percontohan Bank Dunia bagi negara lain dalam rangka Human Development Worker (HDW). Karena itu bank dunia menawarkan pinjaman kepada indonesia sebesar USD 400 juta. Kalaulah Jokowi dinilai tidak terbukti sukes mengatasi soal stunting ini mana pula bank dunia mau mengeluarkan uang USD 400 juta.

Pak Prabowo, sebagai anak bangsa, saya bersyukur punya elite politik ibarat bapak yang begitu peduli kepada rakyat miskin. Tetapi mengapa Hutan Tanaman Industri yang ratusan ribu hektar yang bapak kuasai  lewat PT KIANI akibatnya bapak serahkan kepada Asing. Rasio GINI yang paling jelek yaitu soal ketimpangan lahan yang dikuasai asing. Dan itu tejadi pada bapak sendiri sebagai pelaku. Apakah visi bapak soal peduli kepada kemiskinan yaitu fakta atau retorika. Kalau fakta tolong tunjukan satu saja butki komunitas yang sukses bapak bina.  Kalau hanya retorika, tolong sampaikan solusi tekhnis yang sanggup menciptakan rakyat cerdas bahwa bapak sanggup menyalahkan alasannya bapak punya konsep lebih baik. Kalau fakta dan retorika tidak ada,sebaiknya tidak perlu membuatkan rasa takut rakyat akan masa depan. Karena faktanya hari ini orang bekerja keras untuk hari esok yang lebih baik, bukan hanya omong doang.

***

Prabowo menyampaikan dalam pidatonya bahwa setiap hari utang bertambah Rp. 1 triliun. Saya tidak membantah itu. Karena memang terjadi penambahan utang selama masa Jokowi. Berdasarkan data Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, embel-embel utang pemerintah selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp 1.166 triliun Per Mey 2018. Artinya selama Jokowi berkuasa hingga dengan Mey 2018 atau selama 1200 hari ( rata rata 30 hari/perbulan) maka bila sehari Rp 1 triliun , jumlah utang bertambah sebesar Rp. 1200 triliun. Makara tidak jauh dari data Pak Prabowo. Benar. Bukan Hoax. Yang jadi persoalan yaitu kesan atas utang itu suatu kegagalan dari Jokowi. Mari kita lihat data berikutnya.

Utang memang bertambah tetapi juga asset negara bertambah. Mari kita lihat dari penambahan asset BUMN selama Jokowi berkuasa. Sejak Indonesia merdeka hingga dengan tahun 2014 , Asset BUMN sebesar Rp. 4.387 Triliun. Tahun 2017 ( laporan tahun buku ) asset meningkat menjadi Rp. 7.212. Itu artinya dalam 3,5 tahun terjadi penambahan sebesar Rp. 2.825 Triliun. Apa artinya? Nah bandingkan dengan utang sebesar Rp. 1.166 Triliun itu. Terjadi penambahan sebesar 2,5 kali. Andaikan tidak ada utang, tidak akan ada penambahan asset. Karena kita dalam kondisi defisit primer. Bukankah BUMN juga berhutang? benar, Itu hutang berkaitan dengan proyek B2B. Bagaimanapun asset itu secara UU menjadi asset negara walau pembiayaan konsesinya didapat melalui utang. TIdak ada resiko fiskal.

Sekarang kita lihat dari sisi penambahan GDP. Tahun 2015 GDP kita sebesar USD 892 Miliar. Tahun 2018 ( estimated) USD 1.075. Artinya terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.650 Triliun. Bandingkan dengan utang yang digali oleh Jokowi sebesar Rp 1.166 triliun. Terjadi peningkatan GDP sebesar 2,5 kali lipat dari utang yang digali. Dengan tembusnya GDP kita USD 1 triliun maka kita masuk kelompok negara dengan GNP onetrillion dollar. Artinya dengan utang kita bukannya tambah miskin tetapi tambah kaya. Untuk menjelaskan ini tidak sulit. Karena pedagang nasi goreng juga tahu kalau ia utang Rp. 1 juta penghasilannya meningkat Rp 2,5 juta. Itu terjadi berkat utang.

Sekarang kita lihat dari sisi pengeluaran Jokowi. Menurut data Kementerian Keuangan, total utang jatuh tempo dari 2014 hingga 2018 yang dibayarkan Jokowi mencapai Rp 1.628 triliun yang terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara (SBN). Bandingkan dengan jumlah utang yang digali Jokowi. Jauh lebih besar bayar utang daripada utang itu sendiri. Masih belum paham?. Bandingkan lagi dengan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan selama periode 2015-2017. Anggaran Pendidikan mencapai Rp 1.167,1 triliun dan kesehatan sebesar Rp 249,8 triliun. , belanja infrastruktur dalam kas negara selama periode 2015-2017 mencapai Rp 904,6 triliun. Untuk proteksi sosial 2015-2017 mencapai Rp 299,6 triliun. Dana Alokasi Khusus fisik dan Dana Desa mencapai Rp 315 triliun. Hitung aja itu semua. Makara simpel utang yang digali Jokowi tidak ada arti dengan apa yang ia capai dan apa yang telah ia keluarkan untuk kesejahteraan rakyat. Jauuuh lebih besar dari utang itu sendiri.

Semoga pak Prabowo sanggup memahami ini. Dalam satu hal bapak benar atas kritik tersebut tetapi bapak tidak jujur memberikan bagaimana utang Rp. 1200 triliun atau Rp 1 triliun sehari itu ternyata sanggup meningkatkan GNP 2,5 kali lipat, Peningkatan Asset BUMN 2,5 kali lipat dan bayar utang lebih besar dari narik utang. Mungkin bapak lupa atau sanggup juga bapak sedang guyon. Semakin usang saya semakin maklum wacana bapak..

Sumber https://culas.blogspot.com/